Ditemukan 724 data
Urut Berdasarkan
Putus : 29-04-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 K/Ag/2015 Tanggal 29 April 2015 — PT. PERMODALAN BMT VENTURA VS TOTO SAPTORI, Dkk
613 — 484 — Berkekuatan Hukum Tetap
613 — 484 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam kaitannyadengan perubahan UndangUndang ini pula, kalimat yang terdapat dalampenjelasan urnum UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanHal. 33 dari 42 Hal. Putusan Nomor 272 K/Ag/2015Agama yang menyatakan Para Pihak sebelum berperkara dapatmempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalampembagian warisan, dinyatakan dihapus.11.Bahwa adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yangmenjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:a.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — DIREKTUR UTAMA PT BANK MANDIRI DI JAKARTA
C.q. KEPALA CABANG BANK MANDIRI POSO, DK
lawan
TOMMY SOEMITRO
dan
KURNIA WIDI WIBOWO
78 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengggugattidak menggunakan putusan Pengadilan sebagai rujukan menyusungugatan tersebut, akan tetapi malah menggunakan surat dakwaandan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, padahal sangat jelas diketehuibahwa surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukanlahalat bukti maupun fakta hukum melainkan hanyalah pendapat hukumsemata dari Jaksa Penuntut Umum yang di mana baru bisa menjadifakta hukum apabila putusan pengadilan dalam bunyi putusannyaberkesesuaian dengan surat dakwaan maupun tuntutan JaksaPenuntut Urnum
Register : 01-11-2010 — Putus : 28-03-2011 — Upload : 03-11-2011
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 61/G.TUN/2010/P.TUN.Mks. Tanggal 28 Maret 2011 — 1.PAONGANAN DARAâ TUNGGA LINGGIâÂÂ
2.Dr. JAN TANGDISERU RAMBAâÂÂ
3.INNOSENTIUS RANTESAPA
4.YOHANIS BADIâÂÂ
sebagai PARA PENGGUGAT
MELAWAN :
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH TORAJA
sebagai TERGUGAT
76 — 24
76 — 24
perluditeliti dan diperiksa lebih awal siapa sebenarnyasebagai besit dari tanah A quo ;12Toots sss Pebruari ..........Bahwa hal tersebut diatas ditegaskan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 88 K/TUN/1993 Tanggai 7 September 1994 yangmenyatakan Meskipun sengketa itu terjadi sebagaiakibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapijika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktianhak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atassengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu kePeradilan Urnum
Register : 22-08-2011 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 420/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim Tanggal 31 Oktober 2012 — Imam Padhisan VS Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq. Perum Perumnas, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas), CS
122 — 28
122 — 28
/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim.4040e121314Pada tahun 2004 mengajukan permohonan ganti rugi atas tanah objek perkarakepada Turut Tergugat ITI ;Pada bulan Agustus 2011 membuat laporan kepada OMBUDSMAN RepublikIndonesia, yang intinya berupa pengakuan sebagai pemilik atas tanah objek perkaradan menuduh bahwa Penggugat telah menghalanghalangi Tergugat untukmendapatkan haknya ;Bahwa karena berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Urnum
PeraturanPresiden RI Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Peraturan Presiden Rl Nomor 65tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUrnum juncto Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1139/2009 tentangNilai Ganti Rugi Aset Barang Milik Negara/ Pemerintah Propinsi Daerah KhususIbu Kota Jakarta dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Urnum
Register : 11-06-2012 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN MEDAN Nomor - 24/PID.SUS.K/2012/PN.MDN Tanggal 10 Januari 2013 — - Drs.T.ZULKARNAIN DAMANIK,MM
163 — 41
163 — 41
selanjutnya melakukanpenyelidikan dan melakukan pemeriksaan saksisaksi yang terkaitdengan laporan tersebut ;Bahwa untuk pertama kali data yang ditemukan adalah antara lainadanya 2(dua) lembar cek yang dicairkan tapi tidak tercatat dalam bukukas Bendahara Umum Daerah 7Bahwa selai) kedua lembar cek tersebut masih ada ditemukanpembayaran upah pungut pajak dan juga nota dinas panjar yang tidaktercantum didalam APBD ;Bahwa pada saat melakukan penyelidikan tersebut, peran dari saksiSugiatiiSE selaku Bendahara Urnum
Register : 30-01-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 68/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 29 Maret 2018 — PT.PUSAKA JAYA LUHUR ABADI >< PT.ARTA TATA MANDIRI
68 — 32
68 — 32
Bahwa guna menghindari Gugatan Rekonvensi PENGGUGATDALAM REKONVENSI/TERGUGAT DALAM KONVENSI ini menjadisiasia dan hampa (illusoir), maka PENGGUGAT DALAMREKONVENSITERGUGAT DALAM KONVENSI, maka cukupberalasan hukum PENGGUGAT DALAM REKONVENSI/TERGUGATDALAM KONVENSI menyampaikan Permohonan kepada KetuaMajelis Hakim dan Hakim Anggota Pemeriksa Perkara a quo, untukmeletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidangTanah dan Bangunan (T&B) yang setempat dikenal urnum sehagaiKomplek Grogol Permai
Register : 16-12-2013 — Putus : 18-04-2011 — Upload : 16-12-2013
Putusan PN GRESIK Nomor 95/PID/2011/PN.GS Tanggal 18 April 2011 — KHAMSUN,DKK
139 — 33
139 — 33
Bahwa konsitruksi hukum yang dicoba dan hendak dibangunoleh Jaksa Penuntut Urnum dalam Dakwaan Primair, adalah mendakwaTerdakwa II, Drs. H. Amin Manan dengan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dan Dakwaan Subsidair, adalah mendakwa Terdakwa II, Drs.H.
Putus : 28-11-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2899 K/Pdt/2016 Tanggal 28 Nopember 2016 — NURJANAH vs PT BANK MEGA Tbk., KANTOR CABANG KEDIRI
563 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
563 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan dalam perkara a quo nyatanyata mengandung unsurkurang pihak (p/urnum litis consortium) karena gugatan tidak menyertakanpihakpihak berikut ini:1) Achmadin, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) KabupatenKediri yang membuat dan menandatangani Surat Kuasa MembebankanHak Tanggungan (SKMHT) Nomor 57 tanggal 23 Juni 2011;2) M.
Register : 04-08-2003 — Putus : 21-04-2004 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 17/Pdt.G/2003/PN Dum Tanggal 21 April 2004 — 1. Ny. Sutinah Rasyid
2. Abdul Wahab Rasyid
LAWAN
1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero ) Pusat Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang Dumai
2. PEMERINTAH RI Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara., Kantor Wilayah I DJPLN Med an Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara Pekanbaru
3. Marlon
170 — 40
170 — 40
Bill Cahang Dumai sebagai Tergugat I tidaklah menjadikan gugatansalah alamat117 Peradilan Urnum tidak berwewenang mengadili perkara aquo karenamerupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha NegaraBahwa pokok gugatan para Penggugat dimaksudkan untuk merongrongkewenangan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Perintah Lelang No. Kep.12/SPPBS/PUPN/WPN.O1/KP.03/94, tanggal 17 Mei 1994 yang memerintahkanagunan miik M.
Register : 13-07-2009 — Putus : 28-01-2010 — Upload : 19-03-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 50/G.TUN/2009/PTUN.Mks Tanggal 28 Januari 2010 — BOMBONG BINTI DEYA (Penggugat)
Melawan
1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR (Tergugat)
2. PAULUS YEDID YAH (Tergugat II Intervensi-1)
3. Ir.H.NAJIB DAFRIT (Tergugat II Intervensi-2)
92 — 37
92 — 37
Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan ;3.13.2Bahwa Penggugat dalam mengajukail gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukanoleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karenaseyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkutmasalah kepemilikan hak keperdataan atau jelasjelas sudah merupakan KompetensiAbsolut Lembaga Peradilan Urnum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 9
Putus : 16-10-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 251/PID.B/2013/PN.BDG Tanggal 16 Oktober 2013 — Dr. TRULY D.R. SITORUS, M.Si
171 — 54
171 — 54
Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Surat Ketetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 251/Pid.B/2013/PN.Bdg tanggal26 Februari 2013 tentang penetapan hari sidang ;Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penunti.it Umum Xo. regPerk : PDM1378/BDUNG/01/2013'tanggal 20 Februari 2013 ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwadipersidangan ;Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukandipersidangan dalam. perkara ini ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Urnum
Putus : 03-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1417 K/Pdt/2016 Tanggal 3 Agustus 2016 — PT KARYA MULIA PERSADA, dkk VS MICHAEL CHRIST HARIANTO, S.E., S.H., M.H,
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
tiga puluh juta rupiah);Kerugian Immateriil:Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dituduh oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Pidana Penipuanberlanjut dan telah menjadi Tersangka dan Terdakwa selama 4 (empat)tahun lebih yakni mulai tanggal 28 Oktober 2008 sampai TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi menerima Putusan Mahkamah Agung,Republik Indonesia yang menyatakan Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi di bebaskan dari segala Tuduhan/dakwaan dari JaksaPenuntut Urnum
Putus : 19-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 19 Februari 2020 — PT ALASINDO MAKMUR VS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
354 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
354 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 444/B/PK/Pjk/20202.Pos 64.01 sampai dengan Pos 64.05 dibedakan berdasarkan bahan penyusun outer sole dan upper.Explanatory Notes Bab G4 Urnum (B).Pos 64.01 dan 64,02, klasifikasi untuk alas kaki dengan owfer sole dan wpper terbuat dari bahan karetatau plastik;Pos 64.03, klasifikasi untuk alas kaki dengan onter sole terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulitkomposisi, sedang bagian upper terbuat dari bahan Iculit.Pos 64.04, klasifikasi untuk alas kaki dengan oufer sole terbuat dari
Register : 13-02-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 60/Pid.Sus/2014/PN.YK Tanggal 18 Maret 2014 —
48 — 11
48 — 11
ratus lima puluhribu rupiah) namun belurn dibayar.Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan shabu dengan menghubungimelalui Handphone kemudian terdakwa dikasih alamat pengambilanshabu oleh saudara Warsito melalui sms kernudian terdakwa mengambilshabu didaerah Magelang yang kemudian ke Yogyakarta yangrencananya untuk mengantar shabu kepada Nunung.Bahwa benar terdakwa mengambil shabu sedikit untuk digunakan sendirisebelum diserahkan kepada saudara Nunung.Bahwa benar terdakwa memakai shabu di kamar mandi urnum
Register : 06-02-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg Tanggal 8 Mei 2017 — ADE KOSWARA, dkk.; Melawan; PT. PERDANA SETIA ABADI JAYA;
55 — 12
55 — 12
Perdana Setia Abadi Jayadibuktikan dengan dikeluarkannya surat promosi yang mencantumkan uraiantentang tugas dan jabatan pekerja yang bersangkutan dengan masa promosiserta peyesuaian gaji/upah, dan berdasarkan ketentuan tersebut Majelismenilai bahwa halhal yang diatur dalam Perjanjian Kerja bersama tentangpromosi dari seluruh jabatan yang ada di perusahaan Tergugat dan berlakusecara urnum, jika dihubungkan dengan dalil posita gugatan Para Penggugatyang menyatakan bahwa telah dipromosikan rnelalui
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2275 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — SAPPE SOADUAN SILAEN, dk vs SUARDI SALIM, dkk.;
38 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga gugatan dinyatakan salah alamat(Error in Persona);Tentang subjek hukum gugatan kurang lengkap (p/urnum litis consortium);A. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2015menyatakan bahwa luas tanah Penggugat seluas + 117.682 M 2sementara menurut perhitungan para pihak Tergugat bahwa luasHalaman 8 dari 38 hal. Put.
Register : 09-03-2007 — Putus : 10-05-2007 — Upload : 26-06-2016
Putusan PN TENGGARONG Nomor 14/Pdt.G/2007/PN.TGR Tanggal 10 Mei 2007 — CV. Berjaya Vs Pemkab. Kubar
142 — 30
142 — 30
PENGGUGAT tidak siasia dan terjaminnya pembayarankerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sangat beralasan menurut hukummeletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) atas harta benda TERGUGAT baikbergerak rnaupun tidak bergerak, berupa:1) Tanah dan Bangunan Kantor Bupati dan Rumah Dinas Bupati yang terletakdi daerah perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di Sendawar,Kutai Barat;2) Tanah dan Bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Urnum = danPermukiman Prasarana Wilayah yang terletak dikenal setempat
Register : 25-02-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN KOLAKA Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kka Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 81
97 — 81
;Memperhatikan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman dan Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum, dan RBg serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan;MENGADILI:Dalam Provisi; Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Tergugat; Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (p/urnum
Putus : 03-08-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 3 Agustus 2016 — Ir. EFREDI DAMRI, M.Si bin DAMRI ARIF
74 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pihak terkait pada Dinas Pekerjaan Urnum Kota Bengkulu atas Objekyang diaudit tidak diberi Kesempatan oleh Perwakilan BPKP ProvinsiBengkulu untuk menyatakan lengkaptidaknya dan benartidaknya data)bukti yang diterima BPKP secara sepihak dan penyidik korupsi. Objekyang diaudit juga tidak diberi kKesempatan oleh Perwakilan BPKPHal. 29 dari 39 hal. Put.
Putus : 03-11-2010 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN KISARAN Nomor 24/PDT.G/2009/PN KIS Tanggal 3 Nopember 2010 — 1.PAULINA MARBUN 2. ESTER MARBUN 3. MARLINA HOTMA ULI MARBUN Lawan 1. TOGA MARBUN
151 — 24
151 — 24
., Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk urnum,pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 oleh Hakim Ketua Majelis didampingioleh HakirnHakim Anggota dengan dihadiri MAHMUDDIN, SH., PaniteraPengganti dan dihdiri oleh LEO L NPITUPULU, SH. MHum selaku Kuasa Tergugatdan tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat ; MAJELIS HAKIM TERSEBUT Hakim Anggota Hakim Ketua1. DARMA INDO DAMANIK, SH. MKn FAISAL, SH. MH2.