Maret 2012, kemudian diperpanjang untuk waktusejak tanggal 28 Maret 2012 sampai 28 Maret 2013, kemudiandiperpanjang lagi untuk waktu sejak tanggal 28 Maret 2013 sampaitanggal 28 Maret 2014, kemudian diperpanjang untuk waktu sejaktanggal 28 Maret 2014 sampai 27 Maret 2016Bahwa penggugat rekonpensi benar menerima upah sebesarRp.2.242.240,(isi gugatan penggugat pada nomor 3)Bahwa pada tanggal 9 April 2014 Penggugat Rekopensi tidak masukkerja dikarenakan PEMILU, kemudian Penggugat lRekopensidikenakan Sangsi

Bahwa selanjutnya surat Peringat ke Il yang dimaksud TergugatRekopensi pada tanggal 13 Mei 2014, dikeluarkan oleh Tergugatrekopensi seharusnya tidak berlaku mengikangat surat Peringatan Ke telah dicabut oleh Tergugat Rekopensi, Peraturan Perusahan BVIPasal 14 B.ayat (1) P2t: Bahwa Tuduhan Tegugat Rekopensi yang mengatakan PenggugatRekopensi telah Membuat Keterangan yang tidak benar adalahPelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan PT.Dragon Pack Pasal14,V1.B.11 yang dikenakan sangsi Pemutusan Hubungan

Kerja (PHK)tanpa uang kompensasi berupa apapun (Gugatan TergugatRekopensi No.5) bahwa dalam hal ini Tergugat rekopensi telah salahdalam memberikan sangsi terhadap Penggugat Rekopensi karena,didalam Peraturan perusaan yang dimaksud adalah berbunyi sebagaiberikut :Pekerja memberikan keterangan yang tidak sebenarnya baik lisan maupuntulisan atau menggunakan keterangan palsu atau yang dipalsukan untukHalaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/ Pdt.SusPHI/2015/PN.Bdgmempengaruhi jumlah penghasilanya

nilai daya guna keadilan, dan nilaidaya guna kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, 2000:1999);Bahwa berkenaan dengan halhal yang telah pemohon kasasi nyatakansebagai alasanalasan kasasi tersebut di atas, pastinya apabila Judex Factidengan benar telah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimanamestinya, tidak lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan, serta tidak melampaui kKewenangannya tentunya putusanJudex Facti tersebut tidakmenjatuhkan sangsi

berupa tindakan yaitu perintahkepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melaluirehabilitasi akan tetapi akan menjatuhkan sangsi berupa pidana terhadapTerdakwa Febrinaldo pgl Aldo;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka karena perbuatanTerdakwa Febrinaldo pgl Aldo, benarbenar merupakan perbuatan tindak pidanaTanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan bagidirinya sendiri sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiair Pasal 127 ayat (1) hurufa UndangUndang No. 35 Tahun

RapatAnggota merupakan media forum pengambilan keputusan yang didalam mengambil putusan tersebut harus bersumber padamekanisme dan prosedur yang diatur di dalam UUP, AD dan ARTKoperasi Gemah Ripah serta bukan karena Keputusan RapatAnggota untuk meligitimasi; Bahwa sementara bukti P.7 sendiri menyangkut pemberian sangsikepada Penggugat/Pemohon Kasasi sama sekali tidak diatur didalam UUP, AD dan ART Koperasi Gemah Ripah sehingga sangatbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di manapemberian sangsi

dan tata cara telah diatur di dalam UUP, AD danART Koperasi gemah Ripah termasuk sangsi apa saja yang harusdiberikan kepada Anggota Koperasi termasuk Penggugat/PemohonKasasi; Bahwa sementara saksi ahli Dra.

Terhadap pelanggaran tersebut,berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 40 tahun 2012 Pasal 13 ayat (1),akan dikenakan sangsi administratif.Bahwa terdakwa sejak 6 Agustus 2010 dengan PT. SURYA KABEL TV,telah Bergabung/menjadi satu (dengan)/berkumpul menjadi satu, sehinggasanksi yang seharusnya diberikan adalah kepada PT. SURYA KABEL TVbersama sama dengan (Terdakwa) berupa sanksi Administratif.Bahwa penyebutan nama TV.

Terhadap pelanggaran tersebut,berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 40 tahun 2012 Pasal 13 ayat (1),akan dikenakan sangsi administratif.. Bahwa terdakwa sejak 6 Agustus 2010 dengan PT. SURYA KABEL TV,telah Bergabung/menjadi satu (dengan)/berkumpul menjadi satu, sehinggasanksi yang seharusnya diberikan adalah kepada PT. SURYA KABEL TVbersama sama dengan (Terdakwa) berupa sanksi Administratif.. Bahwa penyebutan nama TV.

Nomor 567 K/Pdt/2017 Para Penggugat pada tahun 2011 merugi akibat dikenakan sangsi dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kredit selama satu (1) tahunsebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan denda penaltipada satu bank swasta sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Para Penggugat pada tahun 2012 merugi akibat dikenakan sangsi dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kredit selama satu (1) tahunpada suatu bank swasta sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus jutarupiah);8

Sangsi Administrast: Bunga Pasal 13 (2) KUP Nihil 139.220.7864, Kenaikan Pasal 13 (3) HurufaKUP 308,113,800 Nihil&. Jumlah yang masih harus dibayar 924.341.400 40, 764.084,Terbilang : (empat puluh tujuh ratus enam puluh empat ribu delapanpuluh empat rupiah).Mengenai jumlah yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak sebesarRp. 40,764.084 telah disetor sebesar Rp. 2.500.000 pada tanggal 8Apustus 2003 (SSP terlampir).

Bahwa oleh karena Terlawan dan Terlawan Il telah melakukanperbuatan melawan hukum adat yang berlaku di Nagari Bawan, makasecara adat, maka Pelawan menerapkan sangsi adat Minangkabau yangberlaku dengan sebutan kok siriah dibaliakkan kagagangnyo, kok pinangdibaliakkan ka tampuaknyo, guna memulinkan keadaan masyarakatHalaman 5 dari 12 Putusan Nomor 169/PDT/2017/PT PDG.hukum adat yang terganggu, maka objek sangketa ditarik kembali secaraadat menjadi Tanah Ulayat Ninik Mamak Nagari Bawan.Maka Oleh Sebab

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugatselama 6 bulan guna mengurus surat keterangan dari atasan Tergugat karena Tergugat yangberstatus sebagai Kepala Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponororgo akan tetapiTergugat sampai perkaranya diputus oleh Majelis Hakim tidak mendapatkan surat keterangandari atasan Tergugat dengan demikian Tergugat telah tidak mentaati PP.NO.10 Tahun 1983dan PP.No.45 Tahun 1990 dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat sanggupmenerima sangsi

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akanmemberikan sangsi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian olehkarena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militersetelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baikdilingkungan Ma Kodim 0610/Smd dan atau militer umumnya.5.

melakukan tindak pidana pengrusakan, mohon Majelis Hakimyang mulia menjadikan dasardasar hukum tindak pidana dalam KUHP secaramenyeluruh untuk mewujudkan keputusan hukum yang adil dan berKetuhanan yangEsa ;Sesuai dengan anasiranasir hukum yang berlaku dalam KUHP, seandainya MajelisHakim yang mulia berpendapat bahwa terdakwa TARYUTI Binti SUPARDI adalah benarmelakukan tindak pengrusakan, adalah merupak tindakan yang tidak memenuhipasal 407ayat (2), dan diberikan kepadanya TARYUTI Binti SUPARDI adalah sangsi

ini akan berdampakkepada penerapan sangsi atas tindak pidana yang terjadi ini, dimana PenuntutUmum berpendapat bahwa sangsi yang tepat di terapbkan dalam kasus iniadalah perampasan kemerdekaan di tambah pidana denda sedangkan menurutPenasehat Hukum Terdakwa sangsi yang tepat diterapkan dalam kasus iniadalah berupa pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor;Menimbang setelah Majelis Hakim pelajari dan kaji dari uraian, baikuraian tuntutan Penuntut Umum maupun uraian Pledoi (pembelaan) dariPenasehat

PW.04.011446 perihal TanggapanPermohonan Perceraian Atas Nama PEMOHON yang pada pokoknyaisi dalam surat tersebut MENOLAK dan mempertegas SANGSI yangakan diterima oleh Pemohon apabila tetap memaksakan perceraian;Bahwa sebagaimana Surat Balasan No. W.26.

PW.04.011446 yangpada pokoknya menjelaskan apabila Pemohon tetap memaksakankehendak untuk tetap menceraikan Termohon maka Pemohon akanmenerima Sangsi Disiplin Tingkat Berat sebagaimana telah ditegaskan dalam surat balasan yang menguraikan tentang MENOLAKHal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlodan mempertegas SANGSI dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaknidikenakan Hukuman berupa Sangsi Disiplin Tingkat Berat;8.

korban adalah anakkorban INDRI; Bahwa saksi hanya akan menceritakan mengenai pertemuan yangdilakukan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga korban di laksanakandi kantor Desa oleh dewan adat desa;Bahwa saat pertemuan tersebut saksi hadir dan menyaksikanpertemuan tersebut; Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan ganti rugiuang kepada keluarga korban;Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa terbukti melakukanperbuatan tercela kepada anak korban dan atas perbuatannyatersebut Terdakwa dikenai sangsi

Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mempunyaihubungan pacaran dengan anak korban dan juga terhadap perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban adalah perbuatan yangdidasarkan pada perasaan suka sama suka hal ini dibuktikan dengan adanyaperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban lebih dari satukali dan juga atas perbuatan ini masalah antara Terdakwa anak korban telahdiselesaikan di hadapan dewan adat Desa Dolodua dan penyelesaian iniTerdakwa dinyatakan bersalah dan dikenai sangsi

Idris diambil alih olehPenggugat dengan membuat surat rekayasa jual beli yang tidak sah secara hukum ;2 Saya tidak pernah turut serta mengelola atau menggarap tanah tersebut, ini adalahfitnah dan pencemaran nama baik terhadap saya dan kepada Majelis Hakim sayamemohon sangsi hukum yang berat kepada penggugat atas tuduhan tersebut ;3 Pada saat mediasi di Kelurahan Baratan, dinyatakan surat akta jual beli tersebutcacat hukum dan tindakan pengeluaran akta tersebut oleh pejabat PPAT pada saatitu adalah

merupakan tindakan sepihak tanpa mempertimbangkan keabsahannyapadahal masih banyak ahli waris yang tidak setuju terhadap penjualan tanahtersebut ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Jember, dan memutuskan amar perkara ini sebagai berikut :1 Mengabulkan dan membenarkan jawaban tuntutan perkara ini untuk seluruhnya ;2 Menolak dakwaan yang tidak benar dari Penggugat untuk seluruhnya ;3 Memberikan sangsi hukum yang sangat berat kepada Penggugat atas

yang nyata didalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada pasal 65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB).1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas IA Bandung didalam menerapkan sangsi

Melakukanmogok kerja tanpa prosedur yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini/ peraturan perundangundangan tanda baca "/ " adalah bersifat alternatifbukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali tidak juga diwajibkan mengikuti pasal 70PKB tetapi mogok kerja dapat dilakukan sesuai dengan peraturanperundangundangan,bahwa selanjutnya kalaupun mogok kerja yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai peraturanperundangundangan maka sangsi

selama satu minggu kemudiantinggal di rumah orang tua Pemohon selama dua hari setelah itu berpisah;Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 5 Meitahun 2014 tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisinandan pertengkaran;Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkarketika mereka bertemu di Jalan Untung Suropati; Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon melaporkanPemohon dengan laoran menelantarkan anak dan isterinya sehinggaPemohon mendapat sangsi

Bahwa menurut cerita Termohon yang menjadi penyebabnya dikarenakanTermohon melaporkan Pemohon dengan laporan menelantarkan anak danisterinya sehingga mendapat sangsi dari atasannya; Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 6 (enam)tahun lamanya; Bahwa Pemohon bekerja sebagai Polisi Aktif, akan tetapi saksi tidakmengatahui nominal penghasilannya; Bahwa Pemohon tidak ada penghasilan lain; Bahwa seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alviano saatini diasuh dan dirawat oleh Termohon

Agar pihak pengusaha dalam hal ini PT Harapan Sawit LestariKecamatan manis mata tidak memberikan sangsi berupapemutusan hubugan kerja terhadap pekerja saudara Cecep M.Ramdan dengan pertimbangan bahwa keberadaan saudaraCecep M.

selama 6 bulan, bahwa setelahpembayaran upah proses selama 6 bulan berakhir pada tanggal 27 Februari2020,maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhirkarena unsur upah,perintah dan pekerjaan sudah tidak terpenuhi , karena :7.1 Bahwa berdasarkan PKB Tahun 20172019 Pasal 21 tentangUpah Dalam Masa Skorsing ayat 1 Kepada Karyawan yangdikenakan tindakan skorsing ,naka selama dalam masa skorsingkepadanya dibayarkan upah sesuai dengan ketentuan yangberlaku :7.2 Bahwa Kesalahan Berat dengan sangsi

Maksud,menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan.Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah Bahwa UnsurMelawan Hukum (wederrechtelyk) adalah maksud perbuatan itu tidak mengindahkan Normanorma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, danjuga bertentangan dengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat.Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa

Namun Tergugat sudah berubah dantidak pernah lagi berhubungan dengan wanita lain selain Penggugat; Bahwa benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumahsejak bulan Februari tahun 2019; Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di DesaJambi Tulo sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugatdi Desa DESA; Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil; Bahwa Tergugat masih sangsi dengan Penggugat dan tetap inginmempertahankan

terus berkelanjutan bahwa masapenahanan rumah atau penahanan kota tidak pernah diperhitungkansebagai pengurangan lamanya masa hukuman.Hal. 8 dari 10 Halaman Put.No.232/Pid.Sus/2014/PT.SmgMenimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terdakwamelalui Penasihat Hukum Terbanding pada pokoknya mengemukakansebagai berikut : Bahwa Terdakwa pendapat Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwaHakim Pemeriksa Tingkat Pertama telah lalai dalam penerapan hukumacara atau ada kekurangan lengkap dalam menjatuhkan sangsi