Penggugat tanpamempertimbangkan nuansa yuridisnya oleh karenanya untuk mendapatkankepastian hukum gugatan ini diajukan ;Bahwa mengingat dengan dikeluarkannya Surat Pengganti Antar Waktu(PAW) dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PakarPangan) terhadap Penggugat yang ada indikasi akan digantikan oleh peraihsuara terbanyak No. 4 dan bukan peraih suara terbanyak No. 2 yang jugaperbuatan melawan hukum, ADA PERMAINAN APA PADA PARTAIYANG PENGGUGAT CINTAI INI ?

No. 446 K/Pdt.Sus/2012121314KARYA PERJUANGAN (Pakar Pangan) PUSAT DI JAKARTA UNTUKTIDAK MENERIMA LAPORAN SEPIHAK BEGITU SAJA ;Bahwa sebagaimana tindakantindakan melawan hukum yang dilakukan olehPartai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Kabupaten Buleleng hinggaPenggugat di PAW sepihak seolaholah PAW telah 100 % terjadi padahalmasih dalam proses hingga adanya gugatan ini, PENGGUGAT BELUMMERASA BERSALAH DAN YAKIN TIDAK BERSALAH karena masihdalam pembuktian di pengadilan dan belum adanya putusan hakim

yangberkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat benarmelakukan tindakan apa yang dituduhkan, akan tetapi begitu arogannyaoknumoknum partai menyebarkan melalui media (khususnya Media NusaBali tertanggal 22 Desember 2011, 24 Desember 2011, 26 Desember 2011)seolaholah Penggugat benar tidak melakukan kewajiban membayar kepadapartai hingga dijadikan dasar dalam mem PAW, oleh karena itu Penggugatmerasa dicemarkan nama baiknya melalui media sehingga Penggugat jugaakan mengambil langkahlangkah

Buleleng sehinggagugatan Penggugat dimaksud adalah sangat premature oleh karena jelasbelum terjadi perbuatan melawan hukum mengingat surat keputusanpemberhentian (PAW) belum dikeluarkan oleh Gubernur Bali ;Hal. 9 dari 18 hal. Put.

Padahal disatu sisi dalam konteks yuridis ada peraturanperundangundangan yang khusus dan relevan mengatur masalah PAW yaitu UUNo. 27 Tahun 2009 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan Anggota DPRD.Dalam AD/ART Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) dikatakan :e = Pasal 12 AD : Setiap Anggota mempunyai hak : 1. Hak berbicara dan haksuara, 2. Hak memilih dan dipilih, 3.

Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPW PartaiSIRA Kabupaten Aceh Utara dalam membuat dan menanda tangani suratusulan PAW Penggugat sebagai anggota DPRK Aceh Utara periode20092014 dan turut diketahui oleh Tergugat adalah tidak benar dantidak sah menurut hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat Ill serta Tergugat yangmembuat dan menandatangani surat usulan PAW terhadap Penggugatsebagai Anggota DPRK Aceh Utara periode 20092014 adalah sebagaiperbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat , Tergugat

Aceh Utara) ikut menjadiTergugat dalam perkara a quo dan memang berdasarkan fakta hukumTergugat V belum melakukan perbuatan hukum apapun terhadapproses PAW Penggugat selaku anggota DPRK Aceh Utara pada saatgugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon;.

Taleb, SE ) kepada Tergugat IV untuk tidakmenindaklanjuti pengantian antar waktu (PAW) terhadap diriPenggugat, dan berdasarkan bukti yang telah diterima Tergugat IV atasusulan penggantian antar waktu (PAW) terhadap Penggugat dalampermasalahan tersebut Tergugat IV telah menerima salinan surat dariDewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA secara tertulis yang ditujukankepada DPRK ACEH UTARA Nomor 02/EKS/DPWAU/XII/2012Tanggal 04 Desember 2012 Perihal Penggajuan Pemberhentian danPenetapan PAW (Penggantian Antar

(Husaini Musa)sebagai Pengganti antar waktu;Permasalahan yang diajukan Penggugat masih dalam jangkauanInternal Partai SIRA, maka Persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW)kader Partai SIRA merupakan wewenang Internal Partai SIRA yangharus diselesaikan di tingkat Internal Partai SIRA dan tidak perlumelibatkan Tergugat IV sama sekali;Hal. 9 dari 19 hal Put. Nomor 485 K/Padt.SusParpol/20133.

Tentang Pemberhentian/Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat Sebagai Anggota Dpr Kabupaten Aceh Utara periode20092014.1.

setelah tersambung dengansaudara PAW Terdakwa mengatakan BANG PESAN PAKET Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah) ANTAR KEDALAM BAE DI SIMPANG 4 RT.07 dan dijawaboleh saudara PAW YO LAH, JANGAN SIRU NIAN selanjutnya sekira pukul23.00 wib saudara PAW datang menemui Terdakwa dan saudara PANDI diSimpang 4 Rt.07 Desa Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor setelahitu saudara PAW langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih bening yang merupakan

dan selanjutnyaTerdakwa menjawab Kagek Abang tanyo dulu samo kawan Abang laluTerdakwa mematikan sambungan telepon dengan ROBBI dan langsungmenelephon PAW (nama panggilan) dan saat itu Terdakwa mengatakanBang, pesan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) antar ke dalamsaja di simpang 4 Rt.07, dan dijawab oleh PAW Yo Lah, jangan sirunian (jangan ribut nian), selanjutnya sambungan handphone Terdakwamatikan dan sekira Pukul 23.00 Wib PAW datang menemui Terdakwadan Saksi di Simpang 4 RT.07 Desa Tebing

Tinggi denganmenggunakan sepeda motor dan setelah turun dari sepeda motorselanjutnya PAW langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klipbening transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putihbening dan langsung Terdakwa menerima Narkotika Jenis shabutersebut dan saat itu PAW langsung pergi;Bahwa setelah narkotika tersebut diterima, Saksi menelepon ROBBIdengan menggunakan HandPhone Saksi dan setelah tersambungselanjutnya handphone tersebut Terdakwa ambil dan mengatakanCepatlah Bi

PAW (DPO) dengan cara menghubungiSdr.

danselanjutnya Terdakwa menjawab Kagek Abang tanyo dulu samo kawanAbang lalu Terdakwa mematikan sambungan telepon dengan ROBBIdan langsung menelepon PAW (nama panggilan) dan saat itu Terdakwamengatakan Bang, pesan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)antar ke dalam saja di simpang 4 Rt.07, dan dijawab oleh PAW Yo Lah,jangan siru nian (jangan ribut nian), selanjutnya sambungan handphoneTerdakwa matikan dan sekira Pukul 23.00 Wib PAW datang menemuiTerdakwa dan Saksi PANDI di Simpang 4 RT.07 Desa

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bintan Nomor :170/DPRDBINTAN/O88 tanggal 26 Juli 2016, perihal PenyampaianUsulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab. Bintan;. Surat Bupati Bintan Nomor :170/PEM/1244 tanggal 29 Desember 2016perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab.BlIntanMasa Jabatan 20142019; . Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B1104/GOLKAR/VI/2017 tertanggal 2 Juni 2017, tentang PenegasanPenggantian Ketua DPRD Kab. Bintan Prov.

LAMEN SARIHI, SH., MH, (Penggugat)Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bintan telah melaksanakanPengucapan Sumpah/Janji menurut Agama : Islam;Bahwa Surat Pengusulan Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagai KetuaDPRD Kabupaten Bintan dari Fraksi Partai Golkar atas nama H.

Sehingga dengan demikian Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW)Ketua DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat yang diajukanoleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Cq Fraksi Golkar DPRDKabupaten Bintan tersebut diatas haruslah diperintahkan untukdibatalkan dan atau ditarik kembali untuk tidak diproses lebih lanjut;19. Bahwa apabila Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) KetuaDPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat H.

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bintan Nomor170/DPRDBINTAN/088 tanggal 25 Juli 2016, Perihal Penyampaian UsulanPergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab. Bintan;3. Surat Bupati Bintan Nomor : 170/PEM/1244 tanggal 29 Desember 2016,Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab. BintanMasa Jabatan 20142019;4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : B1104/GOLKAR/VI/2017 tertanggal 2 Juni 2017, Tentang Pergantian KetuaDPRD Kab. Bintan Prov.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 16, Penggugat sendirisejak awal telah mengakuinya bahwa timbulnya suratsurat keputusanPartai Golkar tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap PenggugatHalaman 33 dari 78 Halaman Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.

ke Tergugat ;Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 48/Pat.G/2018/PN Tte10.11.Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat Ill tertanggal 138 September 2018tersebut, Tergugat telah mengeluarkan surat Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kab.

Halbar bernomor : B.2021/GOLKAR/X/2018 tertanggal 9Oktober 2018;Bahwa dalam mengeluarkan surat Persetujuan PAW Anggota DPRDKab.HalBar tersebut, Tergugat tidak pernah mengeluarkan suratPemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Golkar maupunpencabutan KTA, akan tetapi hanya menyetujui PAW Anggota DPRDKab.

Halbar ;Bahwa atas dasar surat persetujuan tersebut, Tergugat Il pada tanggal12 Oktober 2018 telah mengeluarkan surat nomor : 1.187/DPDGOLKAR/MU/X/2018 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua danSekretaris perihal INSTRUKSI PAW Anggota DPRD, surat mana telahmenginstruksikan kepada Tergugat Ill untuk segera melaksanakanproses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

Setelah melakukan verifikasicalon PAW, Tergugat IV kemudian menindaklanjuti pengusulan PAW keTurut Tergugat Il dan oleh Turut Tergugat II dikeluarkan surat No.69/HkmOrgs/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang PenyampaianUsulan PAW Anggota DPRD Kab.

Menyatakan Surat dari Tergugat Ill tertanggal 13 September 2018, No.018/DPD GOLKARHB/IX/2018 perihal Usulan PemberhentianKeanggotaan Partai Golkar dan PAW ke Tergugat adalah cacat hukumkarena tidak sesuai dengan mekanisme Partai Golkar ;4. Menyatakan surat dari Tergugat No : B.2021/GOLKAR/X/2018tertanggal 9 Oktober 2018 tentang surat Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kab. Halbar adalah tidak tidak sah dan batal demi hukum;5.

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0779/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 24 Oktober 2018;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.388.000,- (dua juta tiga ratus delapan

Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan AgamaTigaraksa Nomor: 0779/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 24 Oktober 2018;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

SANI ISHAK telah melaksanakan fungsi,tugas, hak dan kewajibannya dengan baik menghadiripersidanganpersidangan sesuai dengan perintah UndangUndangmaka tidak ada alasan apapun untuk dilakukan PAW terhadap yangbersangkutan, lagi pula jabatan akan segera memasuki masa enambulan terakhir maka kalau di PAW kan tidak sesuai dan melanggarPasal 4 ayat ( 1 ), Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan UmumRepublik Indonesia ( PKPURI) Nomor 6 Tahun 2017 yang sudah diUndangkan tanggal 28 Agustus 2017.2.

Bahwa apabila dilakukan Penggantian Antar Waktu terhadap M.SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK ACEH UTARA dan dengandikeluarkannya Surat Keputusan tentang PAW terhadap M.

Menghukum TERLAWAN V BUPATI ACEH UTARA tidakmeresmikan Penggantian Antar Waktu ( PAW ) bagi PELAWAN M.SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara.15.

Sani Ishak, dalam hal tersebut Terlawan III menindaklanjutipergantian antar waktu (PAW) setelah menerima salinan surat dari DewanPimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional secera tertulis yang ditujukankepada DPRK Aceh Utara Perihal Pengajuan Pemberhentian danPenetapan PAW Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara atasnama sdr. M. Sani Ishak danmenunjuk sdr. Marwan Yahya sebagaiPergantian Antar Waktu;2.

Bahwa Turut Terlawan bukan mengabaikan permohonan Pelawanakan tetapi sejauh permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) telahmemenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh peraturanPerundangUndangan maka tidak beralasan bagi Turut Terlawan untuktidak Menandatangani/Menerbitkan Surat Keputusan PAW yang diajukanoleh Terlawan V.4.

Bahwa berhubung pengajuan penggantian antar waktuatas diri Penggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTrenggalek oleh Tergugat kepada Pimpinan DPRDKabupaten Trenggalek dimaksud, nyatanyata telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan,maka konsukuwensi hukumnya adanya Usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar waktu)atas diriPenggugat dari kedudukannnya sebagai anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek olehTergugat kepada Pimpinan DPRD

Menyatakan, usulan /pengajuan PAW (PenggantianAntar waktu ) atas diri Penggugat darikedudukannya sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkanSurat Nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/2011tertanggal 15 Agustus 2011 tersebut adalah TIDAKSAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;4. Memeritahkan Tergugat untuk mentaati putusanperkara ini ;5.

) atas diri penggugat darikedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyatdaerah kabupaten Trenggalek yang ditujukan kepadapimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek, penggugatberpendapat bahwa surat usulan PAW tersebut' telahmelanggar ketentuan perundangundangan yakni ketentuanundangundang RI no.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR danDPRD karena surat usulan PAW tersebut diterbitkansebelum adanya usulan/keputusan pemberhentian antarwaktu Tergugat sebagai anggota DPRD kabupatenTrenggalek dari fraksi PAN;Menimbang

Apakah sah dan mempunyai kekuatan hukumSurat no.PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/201129tentang usulan penggantian antar waktu(PAW) atas diri penggugat darikedudukannya sebagai anggota DewanPerwakilan Rakyat daerah kabupatenTrenggalek?

Menyatakan usulan/pengajuan PAW(penggantian antar waktu) atas diriPenggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah kabupaten Trenggalek olehtergugat kepada pimpinan DPRDkabupaten Trenggalek berdasarkansurat nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/2011 tertanggal 15 # agustus2011 adalah merupakan' pelanggaranterhadap hak anggota partai politikdan penyalahgunaan kewenangan; Menyatakan usulan/pengajuan PAW(penggantian antar waktu) atas diripenggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan

tanggal lahir Sengkang, 30 Desember 1963, agamaIslam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta,bertempat kediaman di Jalan Sungai Cenranae, KelurahanPadduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnyadisebut Pemohon IV.Darnawati binti Ramalan, tempat tanggal lahir Sengkang, 31 Desember 1972,agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada,bertempat kediaman di Jalan Sungai Cenranae, KelurahanPadduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnyadisebut Pemohon V.Hal. 1 dari 10 PAW

Bahwa istri almarhum Ramalan yang bernama Jemma telah meninggal duniapada hari Sabtu 25 Mei 1985, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No:Hal. 2 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg472.12/01/PDP tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh LurahPadduppa, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama IslamBahwa ayah dan ibu almarhum Ramalan telah mininggal dunia demikian pulaseterusnya ke atas;Bahwa almarhum Ramalan dan almarhum Jemma telah meninggalkan abhliwaris yaitu:1 Gamba Ramalan bin Ramalan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmemutus sebagai berikut :Primer :Mengabulkan permohonan Pemohon;Menyatakan almarhum Ramalan telah meninggal dunia pada hari Rabutanggal 10 Maret 1982 dan almarhum Jemma telah meninggal dunia padahari Sabtu tanggal 25 Mei 1985;Menetapkan Pemohon Gamba Ramalan bin Ramalan Pemohon IlAlimuddin bin Ramalan, Pemohon III Labaru bin Ramalan, Pemohon IV DarwisHal. 3 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skgbin Ramalan, Pemohon V Darnawati binti Ramalan

bYHadrah R binti Ramalan (anak kandung);Hal. 9 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skgadalah ahli waris almarhum Ramalan.3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp166.000,00 (Sseratus enam puluh enam ribu rupiah).Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2018 Miladiyah, bertepatandengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H.sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

Panitera Pengganti,Eviyani, S.H.Perincian biaya : Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp 75.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp 166.000,00 (Sseratus enam puluh enam ribu rupiah).Hal. 10 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd4. Asli Surat Keterangan Ahli Waris , yang dikeluarkan oleh Keuchik GampongXxx, diberi kode: P.4 ;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan paraPemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasing bernama :1.

PAW Nomor 0024/Pdt.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd

Bahwa 9 bulan setelah 19 Maret 2015 sejak kepengurusan PAW tertanggal19 Maret 2015 dilakukan, Tergugat selaku Ketua Umum kembali telahmelakukan PAW tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, dantidak sesuai dengan yang diatur dalam AD / ART, dimana dalam PAW yangdilakukan saat itu sangat jelas adanya tindakan kesewenangwenangan danarogansi Tergugat yang menjabat sebagai Ketua Umum, yaitu denganmelakukan mengganti pengurus dengan pengurus yang baru dan jugamerubah nama dan/atau struktur bidang

PAW dimaksud terjadi apabila Ketua Umum BPP atau Ketua UmumBPD berhalangan tetap dan/atau sesuatu sebab tidak dapatmenjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masajabatan kepengurusan berakhir... dst.b. PAW dimaksud terjadi apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongandalam keanggotaan Badan Pengurus maka pergantian untuk mengisilowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno BadanPengurus masingmasing tingkatan sesuai dengan kebutuhan ;Hal 19 dari 29 Hal. Puts. Perk.

PAW(pergantian antar waktu) itu TIDAK dilakukan melalui mekanismeMUNAS.

PerluTergugat sampaikan bahwa ketidaktahuan Penggugat mengenai Suratkeputusan kepengurusan yang baru tertanggal 30 Desember 2015 (PAW)dimaksud adalah karena tidak aktifnya Penggugat dalam kepengurusanBPP ABUJAPI sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan yangsama sekali tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaipengurus. PAW dilakukan dalam rapat pleno dengan mekanisme yangberlaku di BPP ABUJAPI, sehingga Penggugat membuat dalil yang terlaluHal 21 dari 29 Hal. Puts. Perk.

Nomor 176/PDT/2017/PTDKI15.16.17.mengada ada, bahwa pengambilan keputusan PAW dilakukan secarasembunyisembunyi. Perlu Tergugat sampaikan juga bahwa tidak adadasar apapun SK dimaksud untuk diberitahukan ke semua pihak, SKdimaksud bukan untuk diedarkan kepada publik.

Ketua DPRDProvinsi Sumatera Utara, PAW anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari PartaiGerindra atas nama Sdr.

EvereadySitorus, yang saat ini proses Pengganti Antar Waktu (PAW) tersebut masih berjalansesuai bunyi surat Pl KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor :2742.a/18/Sekr tanggal 27 November 2015 yang ditujukan kepada Plt.

. : ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 15 Agustus 2015 tentang Usulan PAW AnggotaDPRD Provinsi Sumatera Utara Sdr.

Eveready Sitorus, yang saat ini proses Pengganti AntarWaktu (PAW) tersebut masih berjalan sesuai bunyi surat Ketua DPRD Sumatera UtaraNomor : 2742.a/18/Sekr tanggal 27 November 2015;Bahwa dengan demikian maka secara hukum, penerbitan:a Surat DPD Partai GERINDRA Sumatera Utara No. : ST/10127/B/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 tentang Usulan PAW AnggotaFraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara Sdr.

Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMDDalam Surat tersebut dinyatakan pembatalan PAW Anggota DPRD KotaBalikpapan dari Partai Patriot atas nama : 1. Hj.FITRIATI, 2. HENDRONUGROHO, S.H., M.HUM., dan 3.

Surat Nomor : B.031/DPCPP/Bpp/VIII/2013, Tanggal 08 Juli 2013.Bahwa dalam surat ini sangat jelas menyatakan Pembatalan PAW Anggota DPRDKota Balikpaan Atas nama :1. HJ.FITRIATI2. HENDRO NUGROHO, S.H., M.HUM.,3.

Oleh sebab itu suratusulan pencabutan dan pembatalan PAW Penggugat yang ditujukan kepadaTergugat jelas tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat.

Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMDPenggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapan, ditujukankepada Ketua DPRD Kota Balikpapan;12.T12 :Fotokopi sesuai dengan asli Surat Komisi Pemilihan Umum KotaBalikpapan Nomor 315/KPUBPP/021.436208/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013Perihal Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Balikpapan a.n. HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum., yangditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan;13.

Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMDmeskipun putusan MK dibacakan setelah tahapantahapan PAW tersebut, namunkarena surat Keputusan Tergugat yang merupakan tahapan akhir dan finalterhadap keseluruhan tahapan PAW dinyatakan tidak memiliki kKekuatan kekuatanhukum mengikat maka seluruh tahapan PAW yang terbit sebelumnya juga tidakmemiliki akibat hukum apapun;nenoeeoe Menimbang bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.449093 Tahun 2013 TentangPeresmian Pemberhentian

Bahwa kemudian dengan mendasari pada Surat Keputusan dan SuratRekomendasi Tergugat DPP PNA tersebut di atas, lalu Tergugat II DPWPNA Kabupaten Bireuen telah mengirimkan Surat Nomor: 98/PNA/06/ViI/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRKBireuen perihal Usulan PAW Penggugat dari Anggota DPRK Bireuen dariFraksi Partai Nasional Aceh, (Bukti P3);.

Surat Keputusan Nomor: 148/SK/DPPPNA/V/2017 tanggal 2 Mei2017 dan Surat Rekomendasi Nomor: 263/DPPPNA/V/2017 yangditerbitkan Tergugat serta Surat Usulan PAW Anggota DPRKBireuen dari Fraksi Partai Nasional Aceh tanggal 31 Juli 2017 kepadaPimpinan DPRK Bireuen yang diterbitkan Tergugat Il dan suratsuratlain yang akan diterbitkan oleh Tergugat dan Il yang berkaitandengan PAW Penggugat adalah tidak sah, tidak berharga dan tidakberkekuatan hukum;4.

Olehkarena itu dan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011Tentang Partai Politik, maka seharusnya Penggugat mengajukangugatan guna penyelesaian sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW)ke Mahkamah Partai Politik karena sengketa PAW ini merupakansengketa internal partai politikic Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalamHalaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt/2018/PT.BNA.mana Penggugat menjadi salah satu anggotanya, bukan ke PengadilanNegeri.

Bahwa apa yang telah diutarakan oleh Penggugat dalam posita gugatanpada angka 4, 5 dan 6 adalah benar, namun tidakan Tergugat dimaksud adalah masih sebatas rekomendasi atas usulan Tergugat Il,artinya Pergantian Antar Waktu (PAW) secara de facto dan de juresebagaimana dimaksud oleh Penggugat belum terjadi. PAW barudianggap telah terjadi dan sah adalah setelah adanya Surat KeputusanGubernur ic. Gubernur Aceh tentang PAW atas diri Penggugat denganTergugat III;.

Bahwa terkait posita gugatan sebagaimana yang disebutkan dalamangka 8 dan 9 merupakan karangan Penggugat semata karena Tergugat maupun Tergugat II tidak pernah dan bahkan tidak berwenang untukmelakukan PAW atas diri Penggugat. Tergugat danTergugat II hanyasebatas mengusulkan, diterima tidaknya itu adalah kewenanganGubernur ic. Gubernur Aceh.

atau surat kesalahan/pelanggaran;Bahwa bilapun Penggugat mendapatkan sanksi atas suatu kesalahan ataupelanggaran yang berat dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, makaberdasarkan ketentuan Pasal 19 point (a) Anggaran Dasar Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan mengenai sanksi maka Penggugat haruslahmenerima peringatan terlebih dahulu;Bahwa atas tindak lanjut dari Surat DPP Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangandengan Nomor 2926/IN/DPP/XII/2012 tertanggal 12 Desember2012 perihal Persetujuan PAW

No. 465 K/Pdt.SusParpol/2013Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberi putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda proses Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiDKI Jakarta, periode 20092014, hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan

(Pergantian Antar Waktu) dan digantikan oleh Prasetyo Edi Marsudi, S.Hberdasarkan surat DPP PDIP Nomor 2926/IN/DPP/XII/2012 tertanggal 12Desember 2012 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh TermohonKasasi I dan Termohon Kasasi IT;Bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut dilakukan tanpa alasan yangjelas dan dilakukan tanpa prosedur yang benar serta bertentangan denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2010, Bab

IItentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi,Khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) serta ayat (2)huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (f), huruf (g) dan huruf (i);Bahwa untuk mencari keadilan dan penyelesaian atas permasalahanPergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Pemohon Kasasi (d/h Penggugat)yang dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku tersebut, Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) mengirimkan surattertanggal

Oleh karena hanya mengenaipenggunaan hak bertanya untuk memperoleh penjelasan PAW atas dirinya,maka belum memenuhi kriteria yang dapat dijadikan sebagai situasi dan kondisiyang harus dinilai bahwa telah terjadi perselisihan internal PDIP antaraPenggugat disatu pihak dengan PDIP maupun DPD DKI Jakarta yangmemerlukan penyelesaian secara internal partai seperti diamanatkan Pasal 32ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011;Menimbang bahwa sekiranya Penggugat keberatan akan PAW atasdirinya

serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Sungai Cenranae No. 76Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,disebut Pemohon V ;Hal. 1 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA Skgdalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dewi Wahyuni Mustafa, SH., MH.,Advokat / Pengacara, beralamat di Jin.

Suweda telah memperoleh warisan berupatanah sawah seluas 5,6 Ha yang terletak di Desa Lattimu, Kecamatan Bola,Hal. 2 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA Skg10.Kabupaten Wajo dari ibunya bernama Tcengkeh, dimana Tcengkeh perolehtanah sawah tersebut dari ibunya bernama Mala sebagai bagian warisan.Bahwa tanah sawah tersebut terikat Sertifikat Hak Milik No. 12, gambarsituasi No. 324 tahun 1975 atas nama Mala.Bahwa setelah Ibu para Pemohon yakni Hj. St.

Majelis Hakim PengadilanAgama Sengkang yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranyamemutus sebagai berikut :PRIMAIR :1.Mengabulkan permohonan para Pemohon (Pemohon I, Il, III, IV dan V)untuk seluruhnya.Hal. 3 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA Skg2. Menetapkan bahwa Hj. St. Suweda meninggal dunia pada tanggal 31Januari 1997.3. Menetapkan H. Andi Patimbangi dan Pemohon Hj. Andi Sri Wahyunibinti H. Andi Patimbangi, Pemohon II Hj.

Andi Patimbangi dan AndiHal. 8 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA SkgHarasmini, SE., M.Si. bin H. Andi Patimbangi , H. Andi Patimbangi lebihdahulu meninggal daripada Hj. St. Suweda; Bahwa kedua orang tua Hj. St. Suweda lebih dahulu meninggal dunia; Bahwa agama yang dianut oleh anakanak dan suami Hj. St. Suweda,adalah agama Islam; Bahwa meninggalnya Hj. St. Suweda karena sakit, bukan ulah dari istri dananakanaknya.

Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp PNBP Panggilan :Rp Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah Rp 96.000,00(sembilan puluh enam ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA Skg

DPRD Kabupaten Kampar;b Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat IT)Propinsi Riau Nomor : 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 November 2011perihal PAW Yuli Akmal ,S.Sos (Vide Bukti).Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan HI dapat dinyatakansecara hukum bersamasama melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang telah melakukan pergantian antara waktu (PAW) terhadap diri Penggugatsebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar tanpa dasar hukum yang jelas sehinggapersoalan

BuktiP7> Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Putusan Sela Mahkamah Partai PPP No:01/PanMP/PPP/XII/2011 yang pada pokoknya menerangkan memerintahkanDPC, DPW dan DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk menangguhkanpelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Saudara Yuli AkmaL S.Sossebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar.............

Sos (Penggugat) adalah AnggotaDPRD Kabupaten Kampar selama dua Periode yaitu periode pertama dipilihberdasarkan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan yang kedua terpilih kembalisebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Periode 2009 2014. Saksi menerangkan pada waktu Musyawarah Cabang yang diadakan di HotelLabersa Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) terpilih kembali sebagaiKetua DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 20112016 dan saksi dipercayasebagai bendahara.

Saksi menerangkan Badan Kehormatan (BK) tidak pernah menerima surat dariDPC PPP Kampar tentang PAW Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat)sehingga sangat terkejut tentang adanya proses PAW Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat). Saksi menerangkan selama saksi sebagai Anggota Badan Kehormatan DPRDKabupaten Kampar tidak pernah menerima laporan baik secara lisan maupuntulisan tentang diri Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat).g.

Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat IID)Nomor 0148/IN/DPP/XI/2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H atau 23 November2011 perihal Persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar (Vide Bukti).c. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat II)Propinsi Riau Nomor 056/IN/DPW/X1/2011 tanggal 10 November 2011 PerihalPAW Yuli Akmal, S.

Hal ini merupakan suatu kesengajaan dan rekayasa yang dilakukanoleh Tergugat agar dapat menyingkirkan Penggugat dari keanggotaan PertaiDemokrasi Kebangsaan (PDK);Bahwa selanjutnya tanpa alasan yang jelas dan tanpa diberikan SuratPeringatan terlebih dahulu kepada Penggugat dari Tergugat telahmengeluarkan Surat Usulan PAW Nomor PDK/B/KS/30.28/15A/III2013tertanggal 29 Agustus 2013 tentang "Usulan PAW Saudara YohanisSampebulu anggota DPRD PDK Kabupaten Toraja Utara".

kerugianmateriil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut:a Kerugian Materiil:Yakni kerugian jika terjadi PAW dari Penggugat untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu kepada Romba' M.S.Somalinggi.

oleh Pimpinan Partai Politikkepada gubernur dilakukan setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap atas gugatan tersebut;3 Bahwa untuk itu seluruh pihak terkait dengan Proses Pengurusan PergantianAntar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara mentaati ketentuantersebut di atas;4 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat danutamanya masyarakat pemilih, yang telah mempercayakan aspirasinya kepadaHal.5 dari 15 hal.

Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan(DPNPDK) melalui surat Nomor PDK/ PAW/KDP/10/VIII/2013 perihal PersetujuanPAW (Penggantian Antar Waktu) Saudara Yohanis Sampebulu Anggota DPRDKabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Agustus 2013 (BuktiT4); Bahwa berdasarkan dalil dan buktibukti terurai di atas, maka jelaslah bahwapemberhentian dan usulan PAW terhadap Penggugat merupakan keputusan organisasiyang dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) PDK.

Danseluruh Indonesia tidak ada PAW anggota DPRD dari PDK yang diPAWpaska Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut;Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka telah terbukti bahwa Majelis Hakimtelah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 (1) huruf (b) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agungjo.

berkas calon pada tanggal 2024 Februari 2020;Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 secara mendadak danberdasarkan kesaksian BPD, panitia pemilihnan dan balon kades yanghadir yaitu Anindita melakukan tekanan agar dilakukan verifikasi awaldan merubah secara sepihak landasan hukum PAW dari Perbup No. 20Tahun 2019 ke Perda. Dan tekanan untuk melakukan perubahantersebut didukung oleh Camat Miri yang seharusnya bersikap netraldalam proses PAW Desa Doyong.

Dan tekanan untuk melakukan perubahantersebut didukung oleh Camat Miri yang seharusnya bersikap netraldalam proses PAW Desa Doyong. Perubahan ini merugikan balonkades yang lain karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisadilengkapi balon kades yang mendaftar;Pada tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan kesaksian BPD, Panitiadan Balon yang hadir, ada balon kades PAW atas nama Aninditabersama Camat Miri Ancil Sudarto memprotes terkait kelengkapanberkas salah satu balon kades yaitu Sumadi.

Bahwa Tergugat Intervensi mendaftar sebagai Bakal Calon KepalaDesa Antar Waktu di ruang panitia Pilkades PAW dan diterima panitiapilkades PAW yang saat itu diterima oleh ketua Panitia Pilkades PAW,Sri Kusbandi, yang kemudian berkas berkas pendaftaran dinyatakanlengkap / lulus administrasi;4. Bahwa sebagai peserta, Saya hanya mengikuti ketentuan yang sudahdibuat oleh panitia. Pemeriksaan dan verifikasi berkas dilakukanterbuka, bahkan saat itu ada banyak sekali LSM, Media, dan wargamasyarakat.

dan diterima panitiapilkades PAW yang saat itu diterima oleh ketua Panitia Pilkades PAW,Sri Kusbandi, yang kemudian berkas berkas pendaftaran dinyatakanlengkap / lulus administrasi;Bahwa sebagai peserta, Saya hanya mengikuti ketentuan yang sudahdibuat oleh panitia.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Pengumuman Nomor : 01/PAW/01/2020 tertanggal 20 Januari2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon KepalaDesa Antar Waktu (PAW) Desa Doyong Kecamatan MiriKabupaten Sragen, tertanggal 10 Februari 2020. (fotokopiPutusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Him. 60 dari 87 Halaman20212223242526ZkT 20T24sesuai dengan aslinya) ;