Hal ini merupakan suatu kesengajaan dan rekayasa yang dilakukanoleh Tergugat agar dapat menyingkirkan Penggugat dari keanggotaan PertaiDemokrasi Kebangsaan (PDK);Bahwa selanjutnya tanpa alasan yang jelas dan tanpa diberikan SuratPeringatan terlebih dahulu kepada Penggugat dari Tergugat telahmengeluarkan Surat Usulan PAW Nomor PDK/B/KS/30.28/15A/III2013tertanggal 29 Agustus 2013 tentang "Usulan PAW Saudara YohanisSampebulu anggota DPRD PDK Kabupaten Toraja Utara".

kerugianmateriil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut:a Kerugian Materiil:Yakni kerugian jika terjadi PAW dari Penggugat untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu kepada Romba' M.S.Somalinggi.

oleh Pimpinan Partai Politikkepada gubernur dilakukan setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap atas gugatan tersebut;3 Bahwa untuk itu seluruh pihak terkait dengan Proses Pengurusan PergantianAntar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara mentaati ketentuantersebut di atas;4 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat danutamanya masyarakat pemilih, yang telah mempercayakan aspirasinya kepadaHal.5 dari 15 hal.

Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan(DPNPDK) melalui surat Nomor PDK/ PAW/KDP/10/VIII/2013 perihal PersetujuanPAW (Penggantian Antar Waktu) Saudara Yohanis Sampebulu Anggota DPRDKabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Agustus 2013 (BuktiT4); Bahwa berdasarkan dalil dan buktibukti terurai di atas, maka jelaslah bahwapemberhentian dan usulan PAW terhadap Penggugat merupakan keputusan organisasiyang dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) PDK.

Danseluruh Indonesia tidak ada PAW anggota DPRD dari PDK yang diPAWpaska Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut;Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka telah terbukti bahwa Majelis Hakimtelah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 (1) huruf (b) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agungjo.

PAW No. 437/Pdt.P/2020/PA.P mlDUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalamregister perkara Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pml tanggal 18 Agustus 2020,mengemukakan halhal sebagai berikut :1.

PAW No. 437/Pdt.P/2020/PA.P mlg. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 474.1/12674/Ist/85 tanggal 17 Juli 1985(tertanda P.7).Bahwa selain bukti Surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukandua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut :1.

PAW No. 437/Pdt.P/2020/PA.P mlPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah seperti telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan, bahwa PEWARIS telahmeninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan meninggalkan ahiwaris : 1. PRMOHON I (ibu), 2. PRMOHON II (Saudara perempuansekandung), 3.

PAW No. 437/Pdt.P/2020/PA.P mlArtinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).

PAW No. 437/Pdt.P/2020/PA.P ml

atau surat kesalahan/pelanggaran;Bahwa bilapun Penggugat mendapatkan sanksi atas suatu kesalahan ataupelanggaran yang berat dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, makaberdasarkan ketentuan Pasal 19 point (a) Anggaran Dasar Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan mengenai sanksi maka Penggugat haruslahmenerima peringatan terlebih dahulu;Bahwa atas tindak lanjut dari Surat DPP Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangandengan Nomor 2926/IN/DPP/XII/2012 tertanggal 12 Desember2012 perihal Persetujuan PAW

No. 465 K/Pdt.SusParpol/2013Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberi putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda proses Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiDKI Jakarta, periode 20092014, hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan

(Pergantian Antar Waktu) dan digantikan oleh Prasetyo Edi Marsudi, S.Hberdasarkan surat DPP PDIP Nomor 2926/IN/DPP/XII/2012 tertanggal 12Desember 2012 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh TermohonKasasi I dan Termohon Kasasi IT;Bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut dilakukan tanpa alasan yangjelas dan dilakukan tanpa prosedur yang benar serta bertentangan denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2010, Bab

IItentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi,Khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) serta ayat (2)huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (f), huruf (g) dan huruf (i);Bahwa untuk mencari keadilan dan penyelesaian atas permasalahanPergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Pemohon Kasasi (d/h Penggugat)yang dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku tersebut, Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) mengirimkan surattertanggal

Oleh karena hanya mengenaipenggunaan hak bertanya untuk memperoleh penjelasan PAW atas dirinya,maka belum memenuhi kriteria yang dapat dijadikan sebagai situasi dan kondisiyang harus dinilai bahwa telah terjadi perselisihan internal PDIP antaraPenggugat disatu pihak dengan PDIP maupun DPD DKI Jakarta yangmemerlukan penyelesaian secara internal partai seperti diamanatkan Pasal 32ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011;Menimbang bahwa sekiranya Penggugat keberatan akan PAW atasdirinya

setelah tersambung dengansaudara PAW Terdakwa mengatakan BANG PESAN PAKET Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah) ANTAR KEDALAM BAE DI SIMPANG 4 RT.07 dan dijawaboleh saudara PAW YO LAH, JANGAN SIRU NIAN selanjutnya sekira pukul23.00 wib saudara PAW datang menemui Terdakwa dan saudara PANDI diSimpang 4 Rt.07 Desa Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor setelahitu saudara PAW langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih bening yang merupakan

dan selanjutnyaTerdakwa menjawab Kagek Abang tanyo dulu samo kawan Abang laluTerdakwa mematikan sambungan telepon dengan ROBBI dan langsungmenelephon PAW (nama panggilan) dan saat itu Terdakwa mengatakanBang, pesan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) antar ke dalamsaja di simpang 4 Rt.07, dan dijawab oleh PAW Yo Lah, jangan sirunian (jangan ribut nian), selanjutnya sambungan handphone Terdakwamatikan dan sekira Pukul 23.00 Wib PAW datang menemui Terdakwadan Saksi di Simpang 4 RT.07 Desa Tebing

Tinggi denganmenggunakan sepeda motor dan setelah turun dari sepeda motorselanjutnya PAW langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klipbening transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putihbening dan langsung Terdakwa menerima Narkotika Jenis shabutersebut dan saat itu PAW langsung pergi;Bahwa setelah narkotika tersebut diterima, Saksi menelepon ROBBIdengan menggunakan HandPhone Saksi dan setelah tersambungselanjutnya handphone tersebut Terdakwa ambil dan mengatakanCepatlah Bi

PAW (DPO) dengan cara menghubungiSdr.

danselanjutnya Terdakwa menjawab Kagek Abang tanyo dulu samo kawanAbang lalu Terdakwa mematikan sambungan telepon dengan ROBBIdan langsung menelepon PAW (nama panggilan) dan saat itu Terdakwamengatakan Bang, pesan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)antar ke dalam saja di simpang 4 Rt.07, dan dijawab oleh PAW Yo Lah,jangan siru nian (jangan ribut nian), selanjutnya sambungan handphoneTerdakwa matikan dan sekira Pukul 23.00 Wib PAW datang menemuiTerdakwa dan Saksi PANDI di Simpang 4 RT.07 Desa

Bahwa berdasarkan surat KPU nomor : 140/PY.04.1SD/03/7306/KPUKab/IV/2018 maka DPRD kabupaten Gowa telah menyurat kepada BapakGubernur Sulawesi Selatan Selaku Wakil Pemerintah pusat dengan nomor :171/239/DPRD perihal Proses PAW anggota DPRD dari partai Demokrattertanggal Sungguminasa, 25 September 2018. Melalui Cq Bupati Gowa10.

Ilselaku Biro Pemerintahan yang memproses secara Administrasi SKPemberhentian dan SK Pengangkatan Anggota DPRD tidakmelaksanakan proses PAW tersebutBahwa oleh karena Perbuatan Tergugat dan Tergugat Il; Tidakmelanjutkan, atau setidak tidaknya Terlambat Malanjutkan usulanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa atas nama Sadr.Andi Lukman, MM Dg. Naba di gantikan oleh Sdr. Hernest. L, SH selakuPENGGUGAT sesuai Surat Usulan Bupati Gowa dan Perintah PengadilanTata Usaha Negara Makassar.

Poin 12 bahwa dikarenakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat IIselaku pelaksana dalam proses administrasi danpembuatan konsideran SK Gubernur dan yang bertindakselaku wakil pemerintah pusat, dan Para Tergugat tidakmelaksanakan proses PAW sebagaimana diamanatkanoleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia....b. Poin 13 pahwa dikarenakan Tergugat dan Tergugat II tidakmelaksanakan proses PAW....c.

Naba,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3;Fotokopi berupa Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten GowaNomor: 140/PY.04.1SD/03/7306/KPUKab/IV/2018 tanggal 10 April 2018Perihal: Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

Naba Nomor: HF/04/IX/2018tanggal 1 Oktober 2018 perihal permohonan penundaan proses pergantianAntar Waktu (PAW) DPRD Kab. Gowa A.n Andi Lukman, M.M., Dg. Naba,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III.1;Asli dan fotokopi berupa Surat Bupati Gowa Nomor: 171/059/Bag. Hukumtanggal 7 Desember 2018 Perihal Pengantar, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda T.III.2;Asli dan fotokopi berupa Nota Pertimbangan dari Kepala Biro PemerintahanSetda Prov.

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bintan Nomor :170/DPRDBINTAN/O88 tanggal 26 Juli 2016, perihal PenyampaianUsulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab. Bintan;. Surat Bupati Bintan Nomor :170/PEM/1244 tanggal 29 Desember 2016perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab.BlIntanMasa Jabatan 20142019; . Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B1104/GOLKAR/VI/2017 tertanggal 2 Juni 2017, tentang PenegasanPenggantian Ketua DPRD Kab. Bintan Prov.

LAMEN SARIHI, SH., MH, (Penggugat)Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bintan telah melaksanakanPengucapan Sumpah/Janji menurut Agama : Islam;Bahwa Surat Pengusulan Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagai KetuaDPRD Kabupaten Bintan dari Fraksi Partai Golkar atas nama H.

Sehingga dengan demikian Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW)Ketua DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat yang diajukanoleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Cq Fraksi Golkar DPRDKabupaten Bintan tersebut diatas haruslah diperintahkan untukdibatalkan dan atau ditarik kembali untuk tidak diproses lebih lanjut;19. Bahwa apabila Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) KetuaDPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat H.

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bintan Nomor170/DPRDBINTAN/088 tanggal 25 Juli 2016, Perihal Penyampaian UsulanPergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab. Bintan;3. Surat Bupati Bintan Nomor : 170/PEM/1244 tanggal 29 Desember 2016,Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab. BintanMasa Jabatan 20142019;4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : B1104/GOLKAR/VI/2017 tertanggal 2 Juni 2017, Tentang Pergantian KetuaDPRD Kab. Bintan Prov.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 16, Penggugat sendirisejak awal telah mengakuinya bahwa timbulnya suratsurat keputusanPartai Golkar tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap PenggugatHalaman 33 dari 78 Halaman Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.

14/Pdt.G/2011/PAW

Ketua DPRDProvinsi Sumatera Utara, PAW anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari PartaiGerindra atas nama Sdr.

EvereadySitorus, yang saat ini proses Pengganti Antar Waktu (PAW) tersebut masih berjalansesuai bunyi surat Pl KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor :2742.a/18/Sekr tanggal 27 November 2015 yang ditujukan kepada Plt.

. : ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 15 Agustus 2015 tentang Usulan PAW AnggotaDPRD Provinsi Sumatera Utara Sdr.

Eveready Sitorus, yang saat ini proses Pengganti AntarWaktu (PAW) tersebut masih berjalan sesuai bunyi surat Ketua DPRD Sumatera UtaraNomor : 2742.a/18/Sekr tanggal 27 November 2015;Bahwa dengan demikian maka secara hukum, penerbitan:a Surat DPD Partai GERINDRA Sumatera Utara No. : ST/10127/B/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 tentang Usulan PAW AnggotaFraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara Sdr.

2/Pdt.G/2011/PAW

Sungai Cenranae No. 76Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,disebut Pemohon V ;Hal. 1 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA Skgdalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dewi Wahyuni Mustafa, SH., MH.,Advokat / Pengacara, beralamat di Jin.

Suweda telah memperoleh warisan berupatanah sawah seluas 5,6 Ha yang terletak di Desa Lattimu, Kecamatan Bola,Hal. 2 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA Skg10.Kabupaten Wajo dari ibunya bernama Tcengkeh, dimana Tcengkeh perolehtanah sawah tersebut dari ibunya bernama Mala sebagai bagian warisan.Bahwa tanah sawah tersebut terikat Sertifikat Hak Milik No. 12, gambarsituasi No. 324 tahun 1975 atas nama Mala.Bahwa setelah Ibu para Pemohon yakni Hj. St.

Majelis Hakim PengadilanAgama Sengkang yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranyamemutus sebagai berikut :PRIMAIR :1.Mengabulkan permohonan para Pemohon (Pemohon I, Il, III, IV dan V)untuk seluruhnya.Hal. 3 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA Skg2. Menetapkan bahwa Hj. St. Suweda meninggal dunia pada tanggal 31Januari 1997.3. Menetapkan H. Andi Patimbangi dan Pemohon Hj. Andi Sri Wahyunibinti H. Andi Patimbangi, Pemohon II Hj.

Andi Patimbangi dan AndiHal. 8 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA SkgHarasmini, SE., M.Si. bin H. Andi Patimbangi , H. Andi Patimbangi lebihdahulu meninggal daripada Hj. St. Suweda; Bahwa kedua orang tua Hj. St. Suweda lebih dahulu meninggal dunia; Bahwa agama yang dianut oleh anakanak dan suami Hj. St. Suweda,adalah agama Islam; Bahwa meninggalnya Hj. St. Suweda karena sakit, bukan ulah dari istri dananakanaknya.

Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp PNBP Panggilan :Rp Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah Rp 96.000,00(sembilan puluh enam ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA Skg

Surat Nomor : 031/DPCPP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013Dalam Surat tersebut dinyatakan pembatalan PAW Anggota DPRD Kota Balikpapan dariPartai Patriot atas nama : 1. Hj.FITRIATI, 2. EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E. dan 3.HENDRO NUGROHO,S.H.M.

Surat Nomor : B.031/DPCPP/Bpp/VIII/2013, Tanggal 08 Juli 2013.Bahwa dalam surat ini sangat jelas menyatakan Pembatalan PAW Anggota DPRD KotaBalikpaan Atas nama :1. HJ.FITRIATI.2. EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E.3.

Bahwadalam surat ini sangat jelas menyatakan Pembatalan PAW Anggota DPRD KotaBalikpapan Partai Patriot atas nama : HJ.

25 Juli 2013 perihal usulan penggantian antar waktuAnggota DPRD Kota Balikpapan, oleh karena Walikota Balikpapan menyampaikanusulan PAW Penggugat ini terlebih dahulu daripada Putusan Mahkamah Konstitusimaka proses PAW Penggugat tetap di proses Tergugat ;Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa beberapa kali mengirimsurat kepada Tergugat untuk mencabut dan membatalkan PAW Anggota DPRD KotaBalikpapan atas nama Hj.

18 Juli 2013Perihal : Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Balikpapan an.

Nomor 597 K/Pdt.SusParpol/2018Menyatakan perbuatan para Tergugat melakukan perbuatan melawanhukum;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Tergugat Ill,Nomor.44/DPCPDIP/BS/EKS/X/2017, Perihal Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 20142019, tertanggal 18 Oktober2017, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan;Menyatakan tidak syah dan batal demi hukum Surat Tergugat Il Nomor.Nomor 311/IN/DPD.KTG/X/2017, tertanggal 30 September 2017 PerihalRekomendasi PAW

anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, yangditujukan kepada Tergugat ;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Tergugat , Nomor.3356/IN/DPP/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Barito Selatan Periode 20142019, tertanggal 12 Oktober2017, yang ditujukan kepada Tergugat III;Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat Nomor44/DPCPDIP/BS/EKS/X/2017, Perinal Persetujuaan PAW Anggota DPRDKabupaten Barito Selatan Periode 20142019, tertanggal 18 Oktober 2017,yang

ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan;Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk mencabut SuratNomor 311/IN/DPD.KTG/IX/2017, tertanggal 30 September 2017 Perihalrekomendasi PAW anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, yangditujukan kepada Tergugat ;Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut SuratNomor 3356/IN/DPP/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Barito Selatan Periode 20142019, tertanggal 12 Oktober2017, yang dituju&kan kepada Tergugat III;Menghukum

Facti sehingga beralasan untuk dikesampingkan;Bahwa, lagi pula setelan meneliti memori kasasi tanggal 23 Januari2018 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2018 dan 6 Februari 2018,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanNegeri Buntok, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenaitindakan Para Termohon Kasasi yang mengusulkan Penggantian AntarWaktu (PAW

Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMDDalam Surat tersebut dinyatakan pembatalan PAW Anggota DPRD KotaBalikpapan dari Partai Patriot atas nama : 1. Hj.FITRIATI, 2. HENDRONUGROHO, S.H., M.HUM., dan 3.

Surat Nomor : B.031/DPCPP/Bpp/VIII/2013, Tanggal 08 Juli 2013.Bahwa dalam surat ini sangat jelas menyatakan Pembatalan PAW Anggota DPRDKota Balikpaan Atas nama :1. HJ.FITRIATI2. HENDRO NUGROHO, S.H., M.HUM.,3.

Oleh sebab itu suratusulan pencabutan dan pembatalan PAW Penggugat yang ditujukan kepadaTergugat jelas tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat.

Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMDPenggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapan, ditujukankepada Ketua DPRD Kota Balikpapan;12.T12 :Fotokopi sesuai dengan asli Surat Komisi Pemilihan Umum KotaBalikpapan Nomor 315/KPUBPP/021.436208/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013Perihal Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Balikpapan a.n. HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum., yangditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan;13.

Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMDmeskipun putusan MK dibacakan setelah tahapantahapan PAW tersebut, namunkarena surat Keputusan Tergugat yang merupakan tahapan akhir dan finalterhadap keseluruhan tahapan PAW dinyatakan tidak memiliki kKekuatan kekuatanhukum mengikat maka seluruh tahapan PAW yang terbit sebelumnya juga tidakmemiliki akibat hukum apapun;nenoeeoe Menimbang bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.449093 Tahun 2013 TentangPeresmian Pemberhentian

SANI ISHAK telah melaksanakan fungsi,tugas, hak dan kewajibannya dengan baik menghadiripersidanganpersidangan sesuai dengan perintah UndangUndangmaka tidak ada alasan apapun untuk dilakukan PAW terhadap yangbersangkutan, lagi pula jabatan akan segera memasuki masa enambulan terakhir maka kalau di PAW kan tidak sesuai dan melanggarPasal 4 ayat ( 1 ), Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan UmumRepublik Indonesia ( PKPURI) Nomor 6 Tahun 2017 yang sudah diUndangkan tanggal 28 Agustus 2017.2.

Bahwa apabila dilakukan Penggantian Antar Waktu terhadap M.SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK ACEH UTARA dan dengandikeluarkannya Surat Keputusan tentang PAW terhadap M.

Menghukum TERLAWAN V BUPATI ACEH UTARA tidakmeresmikan Penggantian Antar Waktu ( PAW ) bagi PELAWAN M.SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara.15.

Sani Ishak, dalam hal tersebut Terlawan III menindaklanjutipergantian antar waktu (PAW) setelah menerima salinan surat dari DewanPimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional secera tertulis yang ditujukankepada DPRK Aceh Utara Perihal Pengajuan Pemberhentian danPenetapan PAW Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara atasnama sdr. M. Sani Ishak danmenunjuk sdr. Marwan Yahya sebagaiPergantian Antar Waktu;2.

Bahwa Turut Terlawan bukan mengabaikan permohonan Pelawanakan tetapi sejauh permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) telahmemenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh peraturanPerundangUndangan maka tidak beralasan bagi Turut Terlawan untuktidak Menandatangani/Menerbitkan Surat Keputusan PAW yang diajukanoleh Terlawan V.4.

Dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 Perdata ditegaskanbahwa:Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu Hak atau menyebutsuatu peristiva, untuk meneguhkan haknya atau untuk membantahhak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.Halaman 3 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.Dengan demikian maka Pengadilan Negeri yang merupakan PengadilanUmum yang mempunyai kompetensi yuridisuntuk mengadili, memeriksa danmemutuskan perkara sengketa Pemberhentian Antar Waktu ( PAW

Bahwa TERGUGATIIl telah melakukan perbuatan yang merugikanPENGGUGAT dan tidak sejalan dengan hukum yang berlaku karena telahmengelurkan Surat Nomor: PAN/ 0115/B/ K S/ 02/ 1 / 2017 Tanggal 24Januari 2017 yang dikirimkan kepada Ketua Dewan perwakilan RakyatHalaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.Kabupaten Aceh Utara yang isinya antara lain meminta untuk diprosespenggantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRK Aceh Utara Daerahpemilihan dari Partai Amanat Nasional atas nama M.

Bahwa gugatan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPenggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscurrumlibellum) karena didalam merumuskan dalildalil berkenaan dengangugatan tersebut penggugat tidak menyampaikan secara lengkap, jelasdan terang tentang persoalan yang menjadi pokok gugatan. Penggugattidak menerangkan bahwa Penggugat pernah diperiksa dan diadili olehMahkamah Partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga (AD dan ART) Partai.

) terhadap diri Penggungat, dan berdasarkanbukti yang telah diterima Tergugat V atas usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat dalam permasalahan tersebut, Tergugat Vtelah menerima salinan surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai AmanatNasional secara tertulis yang ditujukan kepada DPRK ACEH UTARANomor : PAN/A/KUSK/032/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017 PerihalPengajuan Pemberhentian dan Penetapan PAW (Pergantian Antar Waktu)Anggota DPRK Aceh Utara (An.M.Sani Ishak) dan menunjuk Sdr.

Bahwa terhadap posita 8 Perbuatan Hukum terhadap perselisihanperolehan suara antara Penggugat dengan Partai merupakan persoalaninternal Partai yang tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh Tergugat VIISupaya mengurungkan niatnya dan atau /untuk tidak menandatangani suratpersetujuan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat ,menurut hemat Tergugat VII yang akan menandatangani surat persetujuanPenggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat yang ditujukankepada Tergugat VII sudah benar dan

serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

DPRD Kabupaten Kampar;b Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat IT)Propinsi Riau Nomor : 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 November 2011perihal PAW Yuli Akmal ,S.Sos (Vide Bukti).Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan HI dapat dinyatakansecara hukum bersamasama melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang telah melakukan pergantian antara waktu (PAW) terhadap diri Penggugatsebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar tanpa dasar hukum yang jelas sehinggapersoalan

BuktiP7> Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Putusan Sela Mahkamah Partai PPP No:01/PanMP/PPP/XII/2011 yang pada pokoknya menerangkan memerintahkanDPC, DPW dan DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk menangguhkanpelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Saudara Yuli AkmaL S.Sossebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar.............

Sos (Penggugat) adalah AnggotaDPRD Kabupaten Kampar selama dua Periode yaitu periode pertama dipilihberdasarkan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan yang kedua terpilih kembalisebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Periode 2009 2014. Saksi menerangkan pada waktu Musyawarah Cabang yang diadakan di HotelLabersa Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) terpilih kembali sebagaiKetua DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 20112016 dan saksi dipercayasebagai bendahara.

Saksi menerangkan Badan Kehormatan (BK) tidak pernah menerima surat dariDPC PPP Kampar tentang PAW Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat)sehingga sangat terkejut tentang adanya proses PAW Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat). Saksi menerangkan selama saksi sebagai Anggota Badan Kehormatan DPRDKabupaten Kampar tidak pernah menerima laporan baik secara lisan maupuntulisan tentang diri Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat).g.

Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat IID)Nomor 0148/IN/DPP/XI/2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H atau 23 November2011 perihal Persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar (Vide Bukti).c. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat II)Propinsi Riau Nomor 056/IN/DPW/X1/2011 tanggal 10 November 2011 PerihalPAW Yuli Akmal, S.

berkas calon pada tanggal 2024 Februari 2020;Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 secara mendadak danberdasarkan kesaksian BPD, panitia pemilihnan dan balon kades yanghadir yaitu Anindita melakukan tekanan agar dilakukan verifikasi awaldan merubah secara sepihak landasan hukum PAW dari Perbup No. 20Tahun 2019 ke Perda. Dan tekanan untuk melakukan perubahantersebut didukung oleh Camat Miri yang seharusnya bersikap netraldalam proses PAW Desa Doyong.

Dan tekanan untuk melakukan perubahantersebut didukung oleh Camat Miri yang seharusnya bersikap netraldalam proses PAW Desa Doyong. Perubahan ini merugikan balonkades yang lain karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisadilengkapi balon kades yang mendaftar;Pada tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan kesaksian BPD, Panitiadan Balon yang hadir, ada balon kades PAW atas nama Aninditabersama Camat Miri Ancil Sudarto memprotes terkait kelengkapanberkas salah satu balon kades yaitu Sumadi.

Bahwa Tergugat Intervensi mendaftar sebagai Bakal Calon KepalaDesa Antar Waktu di ruang panitia Pilkades PAW dan diterima panitiapilkades PAW yang saat itu diterima oleh ketua Panitia Pilkades PAW,Sri Kusbandi, yang kemudian berkas berkas pendaftaran dinyatakanlengkap / lulus administrasi;4. Bahwa sebagai peserta, Saya hanya mengikuti ketentuan yang sudahdibuat oleh panitia. Pemeriksaan dan verifikasi berkas dilakukanterbuka, bahkan saat itu ada banyak sekali LSM, Media, dan wargamasyarakat.

dan diterima panitiapilkades PAW yang saat itu diterima oleh ketua Panitia Pilkades PAW,Sri Kusbandi, yang kemudian berkas berkas pendaftaran dinyatakanlengkap / lulus administrasi;Bahwa sebagai peserta, Saya hanya mengikuti ketentuan yang sudahdibuat oleh panitia.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Pengumuman Nomor : 01/PAW/01/2020 tertanggal 20 Januari2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon KepalaDesa Antar Waktu (PAW) Desa Doyong Kecamatan MiriKabupaten Sragen, tertanggal 10 Februari 2020. (fotokopiPutusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Him. 60 dari 87 Halaman20212223242526ZkT 20T24sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa kemudian dengan mendasari pada Surat Keputusan dan SuratRekomendasi Tergugat DPP PNA tersebut di atas, lalu Tergugat II DPWPNA Kabupaten Bireuen telah mengirimkan Surat Nomor: 98/PNA/06/ViI/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRKBireuen perihal Usulan PAW Penggugat dari Anggota DPRK Bireuen dariFraksi Partai Nasional Aceh, (Bukti P3);.

Surat Keputusan Nomor: 148/SK/DPPPNA/V/2017 tanggal 2 Mei2017 dan Surat Rekomendasi Nomor: 263/DPPPNA/V/2017 yangditerbitkan Tergugat serta Surat Usulan PAW Anggota DPRKBireuen dari Fraksi Partai Nasional Aceh tanggal 31 Juli 2017 kepadaPimpinan DPRK Bireuen yang diterbitkan Tergugat Il dan suratsuratlain yang akan diterbitkan oleh Tergugat dan Il yang berkaitandengan PAW Penggugat adalah tidak sah, tidak berharga dan tidakberkekuatan hukum;4.

Olehkarena itu dan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011Tentang Partai Politik, maka seharusnya Penggugat mengajukangugatan guna penyelesaian sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW)ke Mahkamah Partai Politik karena sengketa PAW ini merupakansengketa internal partai politikic Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalamHalaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt/2018/PT.BNA.mana Penggugat menjadi salah satu anggotanya, bukan ke PengadilanNegeri.

Bahwa apa yang telah diutarakan oleh Penggugat dalam posita gugatanpada angka 4, 5 dan 6 adalah benar, namun tidakan Tergugat dimaksud adalah masih sebatas rekomendasi atas usulan Tergugat Il,artinya Pergantian Antar Waktu (PAW) secara de facto dan de juresebagaimana dimaksud oleh Penggugat belum terjadi. PAW barudianggap telah terjadi dan sah adalah setelah adanya Surat KeputusanGubernur ic. Gubernur Aceh tentang PAW atas diri Penggugat denganTergugat III;.

Bahwa terkait posita gugatan sebagaimana yang disebutkan dalamangka 8 dan 9 merupakan karangan Penggugat semata karena Tergugat maupun Tergugat II tidak pernah dan bahkan tidak berwenang untukmelakukan PAW atas diri Penggugat. Tergugat danTergugat II hanyasebatas mengusulkan, diterima tidaknya itu adalah kewenanganGubernur ic. Gubernur Aceh.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan paraPemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasing bernama :1.

PAW Nomor 0024/Pdt.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd