Bahwa dalil Pemohon pada Bab mengenai dasar hukum kewenanganPraperadilan pada posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 5 adalah dalildalilhukum yang mengutip dan mendasari bagi Pemohon mengajukan gugatan.Maka terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak perlu untukmenanggapinya. 2 neon nono2.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas yang mendasari Pasal38 ayat (1) KUHAP, Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah pasalpasal tersebut seharusnya dipahami dan dimaknai secara utuh olehPemohon, bukan mendasari dan pemahaman yang parsial antara pasaldengan ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga pemahaman hukumtersebut tentang penyitaan tidak dimaknai dan dimengerti secara parsialatau terpisah.

Dalil Pemohon tersebut mendasari ketentuan hukumdalam Pasal 129 ayat (4) KUHAP yang menyatakan turunan dari beritaacara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari manabenda itu di sita atau keluarganya dan kepala desa.

gugatan Praperadilan adalah Pemohon mendasari ketentuan hukumdimaksud untuk mengajukan gugatan karena sudah menjadi dasar hukumbagi setiap orang yang predikatnya sebagai Tersangka atau keluargaTersangka terkait tindakan penangkapan, penahanan dan/ataupenghentian penyidikan/penuntutan yang kemudian diperluas denganpenetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan adalah pihak ketigayang berkepentingan.

Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada posita 2 Termohon tanggapi,mengenai dalil Replik tersebut yang mendasari Pasal 1 angka 5 KUHAPtentang pengertian penyelidikan dan Pasal 1 angka 2 KUHAP tentangpengertian penyidikan.

., tanggal 27 Juni 2016 dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2016;Membaca memori banding dari Pembanding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2016 yang padapokoknya keberatan atas pertimbangan yang mendasari dikabulkannya CeraiGugat Terbanding dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor3180/Pdt.G/2015/ PA.Tgrs., dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Bandinguntuk menyatakan gugatan penggugat

hakasasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian halnyadengan perceraian yang pada dasarnya diperbolehkan/dihalalkan dalam ajaranIslam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarangsepanjang syaratsyarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa beradasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, makagugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dapat dipertimbangkanlebih lanjut tentang alasanalasan yang mendasari

Dan bila didalam dalil gugatan tersebutdikatakan kecelakaan terjadi ketika dalam keadaan mabuk itu tidak benar.3 Dari pokok dalil gugatan nomor 4 tidak benar adanya, sejak penggugat pergi keluarnegeri saya masuk kepondok pesantren yang ada di wilayah Jingglong Sutojayan,untuk mendalami ilmu keagamaan, jadi pokok dalil gugatan tersebut sangat bertolakbelakang dengan keadaan yang Tergugat jalani.4 Dari uraian jawaban diatas jelas tidak ada dalil yang mendasari adanya sebuahperceraian, oleh karenanya

Dari uraian jawaban diatas, serta bukti putusan Pengadilan Agama KabupatenBlitar dengan hal dan perkara sama ( terlampir ), yang memenangkantergugatat, semakin menjelaskan bahwa dak ada dalil yang mendasari adanyasebuah perceraian.

setelah saksi mendapat luka tersebut saksi berlari keluarrumah untuk meminta pertolongan para tetangga dan terdakwa masihtetap berada dalam rumah bersama istri Saksi ; Bahwa luka robekan saksi mengeluarkan darah yang cukupbanyak mengakibatkan saksi pusing sehingga tidak mengetahui kejadianselanjutnya dan saksi sadar pada saat di Rumah Sakit Betun setelahmendapat perawatan ; Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke PosPolisi Weliman untuk proses secara hukum Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

korban berlari keluar rumahuntuk meminta pertolongan para tetangga juga dan terdakwa masih tetapberada dalam rumah bersama saksi yang merasa ketakutan ; Bahwa luka robekan korban mengeluarkan darah yang cukupbanyak mengakibatkan korban pusing sehingga saksi dan beberapatetangga memberi pertolongan dengan membawa korban ke RumahSakit Betun untuk mendapat perawatan ; Bahwa kemudian saksi dan korban melaporkan kejadian tersebutke Pos Polisi Weliman untuk proses secara hukum Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

dari dalildalilyang diajukan dan disampaikan Penggugat dalam gugatan a quo yang lebihmerupakan dailildalil hasil rekayasa dan dalildalil yang mengadaada sehinggatampak sekali bentuk itikad tidak baik dari Penggugat ;Bahwa Penggugat dengan cara menggebugebu menjelaskan danmenerangkan dalildalil dalam posita gugatan a quo yang hanya didasarkan olehperasaan Penggugat bukan didasarkan atas buktibukti dan dasar hukum.Penggugat tidak menjelaskan dengan kongkrit mengenai dasar hukum (rechtsgrond) yang mendasari

Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, hal. 449, yangmenyatakan sebagai berikut :"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka dali/gugatanseperti itu tidak memenuhi syarat formil ;Bahwa mengingat dalildalil Penggugat yang dituangkan dalam positaatau fundamentum petendi tidak jelas dasar hukumnya sehingga membuatgugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka gugatana quo wajib untuk

Berdasarkan dalil tersebut, sebuah perjanjian lain harus dibuatsebagai transaksi yang mendasari transaksi derivatif.Penafsiran secara gamblang terhadap bagian terkait dari PeraturanPerbankan jelas menunjukkan bahwa dalil Pelawan adalah keliru.

Pasal 1ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 7/31 /PBI/2005, yangmendefinisikan transaksi derivatif, menyatakan bahwa:Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatukontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakanturunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti sukubunga, nilai tukar, komoditi, e ku it i dan indeks, baik yang diikutidengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Definisi ini tidak mensyaratkan pihak yang melakukantransaksi derivatif untuk mengadakan transaksi yang terpisah mengenaiinstrumen yang mendasari tersebut.Dalam perkara ini, Terlawan dan Turut Terlawan melakukan TransaksiDerivatif Tembaga. Dalam setiap perdagangan yang dilakukan sebagai bagian dari Transaksi Derivatif Tembaga, nilai dari pembayaran yangdilakukan/diterima oleh masingmasing pihak, berasal dari harga pasar tembaga yang berlaku (yaitu nilai dari komoditi).

Bahwa Pasal1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/31 /PBI/2005tentang Transaksi Derivatif mengatur sebagai berikut:" Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatukontrak atau peranjian pembayaran yang nilainya merupakanturunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga,nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti pergerakanatau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasukderivatif kredit. ".

Bahwa oleh karena perjanjian jual beli tembaga yang mendasari perjanjian derivatif sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Induk ISDA 2002tersebut tidak pernah ada, maka Perjanjian Induk ISDA 2002 tersebutdibuat dengan tanpa sebab atau dibuat dengan sebab palsu sehinggaPerjanjian Induk ISDA 2002 tersebut batal demi hukum.

No. 0716/Pdt.G/2014/PA.Bdwbahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan sudah dikaruniai seorang anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat padapokoknya adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis danbahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi uang belanja ataunafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan

bernama TUMYANI binti ISMAIL, ibu Penggugat untukmelakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama TUMYANI binti ISMAIL dan ENI ROHMANIYAH binti TAUFIK, dandua orang saksi dari Tergugat masingmasing bernama ABDUS SYUKUR bin MOH.HOLID dan ABDUL AuJIS bin ADAM telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Kota Pasuruan pada tanggal 03Februari 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/04/II/2012 tanggal 03Februari 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

> ale p xt. sw LaciArtinya : "Menolak mafsadat harus Faehaiieen dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:5 MbII Ul JI J vel pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung

Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN SbgTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSibolga pada tanggal 14 Oktober 2016 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Adapun dalil dalil hukum yang mendasari

Hendra Gunawanadalah sebagai Direktur Utama;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat tersebutdinyatakan bahwa Budi Gunawan memiliki sebidang tanah berdasarkanSertipikat Hak Milik Nomor 1 Tahun 2001/Desa Hajoran tanggal 8 Oktober 2001dengan luas 39.350 meter persegi, yang selanjutnya menjadi objek sengketakarena diatas tanah tersebut terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 475 Tahun 2013atas nama Tergugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 476 Tahun 2013 atasnama Tergugat Il;Menimbang, bahwa dengan mendasari

Saksi RUSNIA, pada pokoknya menerangkan :e Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi tentangga dari Pemohon;e Bahwa pemohon menikah dengan KHAIRULLAH sekitar tahun 2001 diDahaaae Bahwa pada tahun 2008 pemohon dikaruniai anak perempuan keduabernama ERMAe Bahwa yang mendasari perubahan nama anak pemohon tersebut karenaanak pemohon setelah berkonsultasi dengan orang pintar nama anakpemohon tersebut dirasakan kurang cocok dan di sarankan harus diganti,selain untuk penyeragaman dengan dokuman yang terdapat

sebagian dari luas tanah rincik tersebut diatas yakni +0,11 Ha, menjadi tanah sawah sengketa yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe,Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 384PDT2017PTMKSKecamatan Tanete Riattang Barat, (dahulu Kecamatan Palakka), KabupatenBone, dengan batasbatas : 00000 Sebelah Utara : tanah sawah milik SIRAJUDDIN/ SOFIAH ; Sebelah Timur : tanah sawah BANDUdan sawah JUDDIN ; Sebelah Selatan : Jalan Raya ; 222220 ence ene en nenee Sebelah Barat : Sawah RIDWAN ; 72 22222Adapun yang mendasari

.: 444/Pdt.GS/2018/PN.Smd tersebut telah ditolak gugatan atasobjek sengketa; Bahwa kaitan erat mengenai objek sengketa dalam perkara terdahuludengan perkata ini adalah mengenai hak atas objek sengeketamenjadi tidak jelas ada pada siapa; Bahwa dengan mendasari diri pada alat bukti surat Tergugat tersebut,akhirnya hakim dapat menyimpulkan atas Objek Sengketa penggugattidak berhasil membuktikannya;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugatberalasan untuk dinyatakan ditolak seluruhnya

denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai seorang anakbernama ANAKyang sekarang dalam asuhan Penggugat; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sepupu Tergugat dan IBU TIRITERGUGAT, ibu tiri Tergugat, untuk melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugatbisa kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II, dan dua orang saksi yang diajukan olehTergugat masingmasing bernama SAKSI TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT II telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

XXXXXX Kota Probolinggo pada tanggal 31Desember 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 31Desember 2009 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0492/Pdt.G/2016/PA.Pas.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Termohon dalam menjalin hubungan rumah tangga denganPemohon tidak mendasari dengan rasa percaya;6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohontersebut terjadi sejak , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohontelah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohondengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;7.

Termohon dalam menjalin hubungan rumah tangga dengan Pemohontidak mendasari dengan rasa percaya;6.

(satu juta rupiah).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer Ill12 Surabaya Nomor 124K/PM.III12/AD/VI/2018 tanggal 26 Juli 2018 sepanjang tentang terbuktinyaunsur tindak pidana haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan TingkatPertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 7(tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwapidana yang dijatuhkan tersebut

Fitria Dwi Anggraeni) yang suka melaporkanTerdakwa ke kesatuan.Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III12 Surabaya Nomor Nomor 124K/PM.III12/AD/VI/2018 tanggal 26Juli 2018 haruslah dikuatkan dan Terdakwa masih layak untukmenjadi prajurit TNI dengan harapan pidana yang dijatunkan dapatmenjadi perenungan atas kesalahannya selama menjalani pidanapenjara di tahanan militer.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

Kabupaten Bangkalan pada tanggal 23 Juli 2009dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/13/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi seringterjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legalstanding untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku; Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Pas.

.: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalamPutusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 157K/PM.III18/AD/XI/2013, tanggal 17 Januari 2014 yang menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana : Insubordinasi dengan tindakan nyata, yangdirencanakan terlebih dahulu) dan mengakibatkan luka,sebagaimana diatur dalam : Pasal 107 ayat (1) Jo ayat (2)KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

cenderung tidak loyal kepada atasandengan tidak patuh hukum, perbuatan Terdakwa tersebutsangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwaselaku prajurit TNI.Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD yangbertugas di Kesatuan Polisi Militer sebagai penegak hukum,disiplin dan tata tertib prajurit di lingkungan militer, seharusnyaTerdakwa dalam kapasitas tersebut dapat menjadi contohdalam berprilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum,namun Terdakwa justru melakukan pelanggaran hukum.Bahwa mendasari

Bahwa Para Pembanding keberatan dengan amar putusan pengadilantingkat pertama, yang telah menolak Eksepsi, Rekonpensi yangdiajukan oleh Para Pembanding /dahulu Para Tergugat, serta justrumengabulkan sebagian Gugatan Terbanding/dahulu Penggugatdikarenakan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan12perkara aquo adalah tidak tepat, tidak adil, dan tidak mencerminkanrasa keadilan.;.

Kit. pada tanggal 6 Januari 2014, adalah sudahbenar, demikian pula pertimbanganpertimbangan hukum yangdisampaikan dalam mendasari putusannya adalah sudah tepat danmemenuhi rasa keadilan.e Bahwa Penggugat / Terbanding juga sependapat bahwa majelishakim Pengadilan Negeri Klaten yang menjatuhkan putusan selatanggal 30 Mei 2013 atas Vrijwaring yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dengan menolak Vrijwaring tersebut yang mana putusantersebut didasari dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar.Menimbang

dan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikatperkawinan yang sah;Menimbang, pertamatama bahwa yang menjadi hal pokok dalamperkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan bernama XXXXX yang selanjutnya disebut sebagai calon isterikedua Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Slawi memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagidengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkanalasan yang mendasari

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon memiliki kelebihandalam pemenuhan kebutuhan biologis sedangkan Termohon sudah tidak dapatmelayani Pemohon sebagaimana biasa akan tetapi tidak dapat maksimalmelayani Pemohon dalam berhubungan badan (intim);Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas Termohon tidak bisadidengar jawabanya karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadirsehingga majlis hakim