Ditemukan 693 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri mentari mentteri mneteri menetri menterii meneteriã moneteri memeberi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-05-2014 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 53/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl
Tanggal 5 Mei 2014 — SETIAWAN PUTRA Bin MUHTADIN
76 — 32
  • tersebut diperuntukkan untuk pembayaran insentif gurutingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanyaterdapat kelebihan jam mengayjar.e Benar untuk penghitungan beban kerja guru supaya dapat menerima dana KJM olehTerdakwa menghitungnya selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam (satu)minggu,e Benar menurut ketentuan Pasal 35 UndangUndang RI No. 14 Tahun 2005 tentangGuru dan Dosen, Pasal 52 Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 tentang Guru,serta Pasal 1 Peraturan Meneteri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 18 Juli 2018 — DR. H. Dadan Akhmad Muharam, Amd, MM bin H. Deden
90 — 44
  • Bahwa yang bertanggung jawab dalam penyusunan APBD TA. 2011 danmenyusun RKAPPKD tersebut adalah ketua tim TPAD (Tim PembuatAnggaran Daerah) yaitu Sekretaris Daerah (BAHARUDIN ALI), KepalaBappeda (DWI RATU), Kepala Dinas DPKAD Tahun 2010 (CHAERULANWAR), Asisten Bidang Keuangan, Kabag Hukum (ASEP SUKARA)dan Sdri NENENG GARNASIH selaku Sekretaris DPKAD, DinasPendapatan Daerah;Bahwa dasar hukum dari pemberian dana bantuan sosial yangbersumber dana dari APBD Kabupaten Cianjur TA. 2011 adalahPeraturan Meneteri
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs.H. KHAIRUL
99 — 24
  • belanja, belanja langsung dikenal belanjapegawai, honor, tenaga ahli, Gaji belanja langsung ;Bahwa Upah, honorarium boleh saja diberikan karena ada kegiatan ;Bahwa honorarium berasal dari kata honoraria penghormatan/pengakuan ataskegiatan sesorang terlepas dari dia melakasanakan atau tidak melaksanakan bisabasis karena urgensinya basis tupoksi bisa basis karna kordinasi ;Bahwa sejauh dia ada payung hukum dapat dibayarkan berbeda denganRemonerasi, remonerasi berbasis kinerja ;Bahwa Surat Edaran Meneteri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 24 Agustus 2017 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI, DKK
274 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,tanggal 15 Maret 2016 yang menyatakan:Menimbang, bahwaterhadap eksepsi int Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut:Bahwa dalam Peratutan Meneteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan DanPemberhentian Mediator Hubungan Industrial Dan Tata Kerja Mediasi,Pasal 12 ayat (2) huruf a, Mediator yang berwenang melakukan mediasiterhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada lebih dari 1(satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi adalah
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
R.A. AZIZI. SH
Terdakwa:
OGA CHANDRA BIN ADLIN ZULAHIR
156 — 187
  • Keputusan Meneteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 tahun 2000tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga pada Pasal 5:a.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
R.A. AZIZI. SH
Terdakwa:
HAMDANI YAKUB Bin YAKUB
110 — 56
  • Keputusan Meneteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 tahun 2000tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga pada Pasal 5:a.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
R.A. AZIZI. SH
Terdakwa:
Drs. H.MUHAMMAD JAMIL
124 — 71
  • Keputusan Meneteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 tahun 2000tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga pada Pasal 5:a.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-05-2014 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl
Tanggal 5 Mei 2014 — SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN
69 — 30
  • tersebut diperuntukkan untuk pembayaran insentif gurutingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanyaterdapat kelebihan jam mengajar.e Benar untuk penghitungan beban kerja guru supaya dapat menerima dana KJM olehTerdakwa menghitungnya selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu)minggu,e Benar menurut ketentuan Pasal 35 UndangUndang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Gurudan Dosen, Pasal 52 Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, sertaPasal 1 Peraturan Meneteri
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 25-05-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 09-10-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 9 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
TARJONO,SH
Terdakwa:
1.Drs. Edi Santoso
2.Reny Agustina, S.Pd
208 — 0
  • NUR SUJITO, MM. sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
  • 1 (satu) bendel fotocopy peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.07/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
  • 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
  • 1 (satu) bendel fotocopy
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 15-05-2024 — Putus : 24-06-2024 — Upload : 24-06-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI
Tanggal 24 Juni 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terbanding/Terdakwa : BUNAYA PRIAMBUDI
122 — 119
  • Barang bukti Nomor 36.1 berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Peraturan Meneteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012 sampai dengan 36.3 disita dari ABDUL ROZAK berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang perubahan
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 22-02-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 33/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 3 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat I : H. YAFISHAM Diwakili Oleh : ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H., Dkk
Pembanding/Penggugat II : ALEX SAMAD Diwakili Oleh : ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H., Dkk
Terbanding/Tergugat I : H. ACHMAD KADIR Diwakili Oleh : PASKALINA ALWIDIN, SH.MH, CLA, Dkk
Terbanding/Tergugat II : ANTONIUS MARINGKA
Terbanding/Tergugat III : ROYAN PARDEDE
Terbanding/Tergugat IV : ARTATI
Terbanding/Tergugat V : DIANA
Terbanding/Tergugat VI : TEDDI
Terbanding/Tergugat VII : JULIANA
Terbanding/Tergugat VIII : RUDY
Terbanding/Tergugat IX : BENLIZAR Diwakili Oleh : PASKALINA ALWIDIN, SH.MH, CLA, Dkk
Terbanding/Tergugat X : GANDI ISMIT
Terbanding/Tergugat XI : NINA PADANTA, SH
Terbanding/Tergugat XII : KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
161 — 308
  • Persetujuan Izin Prinsip Pengembangan Kelapa Sawit yangdiberikan oleh Meneteri Pertanian Republik Indonesia denganSurat nomor KB.320/724/Mentan/X1/1984 tertanggal 8 Nopember1984 untuk luas lahan 20.000 Hektar untuk PT. WanasariNusantara.a.2. Surat Keputusan Menteri Petanian Nomor 355/Kpts/KB.510/6/1987 tentang Proyek Pengembangan PIRTRANSKelapa Sawit di Daerah Singingi, kabupaten Indragiri Hulu,Peropinsi Daerah Tingkat Riau tertanggal 15 uni 1987 ;a.3.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-01-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 27/PDT/2017/PT.PB
Tanggal 6 April 2017 — HARTONO, Dkk Sebagai Para PENGGUGAT Lawan PT. WANASARI NUSANTARA Sebagai TERGUGAT
72 — 51
  • Persetujuan Izin Prinsip Pengembangan Kelapa Sawit yangdiberikan oleh Meneteri Pertanian Republik Indonesia denganSurat nomor KB.320/724/Mentar/XI/1984 tertanggal 8 Nopember1984 untuk luas lahan 20.000 Hektar untuk PT. WanasariNusantara.Hal. 192 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBRa.2.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 26-01-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 27/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 6 April 2017 — Pembanding/Penggugat I : HARTONO Diwakili Oleh : HORAS TOBING
Turut Terbanding/Penggugat XXIII : ALI YUSUP Diwakili Oleh : HORAS TOBING
Turut Terbanding/Penggugat LXXXVII : NURLELA
Turut Terbanding/Penggugat CLI : MUKMIN AGUSTIN
Turut Terbanding/Penggugat XII : TIJAN
Turut Terbanding/Penggugat LXXVI : RAJIMAN
Turut Terbanding/Penggugat CXL : TIMAN
Turut Terbanding/Penggugat CCIV : SAIDI
Turut Terbanding/Penggugat LXV : AHMAD SAIKIN
Turut Terbanding/Penggugat CXXIX : PURWANTO
Turut Terbanding/Penggugat CXCIII : WARISAH
Turut Terbanding/Penggugat LIV : BUDI SETYAWAN
Turut Terbanding/Penggugat CXVIII : SABIKIS
Turut Terbanding/Penggugat CLXXXII : SANWIREJA
Turut Terbanding/Penggugat CVII : NGATNO
Turut Terbanding/Penggugat CLXXI : ARI YUNIARSIH
Turut Terbanding/Penggugat XLIII : JUWITO
Turut Terbanding/Penggugat XXXII : NGATNO
Turut Terbanding/Penggugat XCVI : APANG
Turut Terbanding/Penggugat CLX : MUSLIKIN
Turut Terbanding/Penggugat XXI : SAFRUDIN
Turut Terbanding/Penggugat LXXXV : NURDIN EFENDI
Turut Terbanding/Penggugat CXLIX : FADDUR RAHMAN
Turut Terbanding/Penggugat CCXIII : WAHIT
Turut Terbanding/Penggugat X : DARMINTO
Turut Terbanding/Penggugat LXXIV : RIYONO
Turut Terbanding/Penggugat CXXXVIII : SAMINGUN
Turut Terbanding/Penggugat CCII : SITI FITRIANI
Turut Terbanding/Penggugat LXIII : SUMIATI
Turut Terbanding/Penggugat CXXVII : PAIMAN
Turut Terbanding/Penggugat CXCI : TARINI
Turut Terbanding/Penggugat LII : JUMARI
Turut Terbanding/Penggugat CXVI : JASWANTO
Turut Terbanding/Penggugat CLXXX : SYAWALUDIN,
Turut Terbanding/Penggugat CLXIX : RINI
Turut Terbanding/Penggugat XLI : JONI
Turut Terbanding/Penggugat CV : JONI PRAWITO
Turut Terbanding/Penggugat XXX : RONDI TUSAROPAN
Turut Terbanding/Penggugat XCIV : AYI SUPENDI
Turut Terbanding/Penggugat CLVIII : HAIDIR
Turut Terbanding/Penggugat XIX : MAHRUM HERMANTO
Turut Terbanding/Penggugat LXXXIII : SUPRAPTO
Turut Terbanding/Penggugat CXLVII : ROHMAN
Turut Terbanding/Penggugat CCXI : EDI JUNIANTO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : MUHLISIN
Turut Terbanding/Penggugat LXXII : NGATIO
Turut Terbanding/Penggugat CXXXVI : AHMAD SUJALIL
Turut Terbanding/Penggugat CC : KASWADI BIANTO
Turut Terbanding/Penggugat LXI : SUPRIADI
Turut Terbanding/Penggugat CXXV : SARMI
Turut Terbanding/Penggugat CLXXXIX : A. GIDEON
Turut Terbanding/Penggugat L : TOSIM
Turut Terbanding/Penggugat CXIV : SANWI KARTO
Turut Terbanding/Penggugat CLXXVIII : SUGITO
Turut Terbanding/Penggugat CLXVII : RAHMANSYAH
Turut Terbanding/Penggugat XXXIX : WINANTO
Turut Terbanding/Penggugat CIII : HASAN BASRI
Turut Terbanding/Penggugat XXVIII : SITI AISYAH
Turut Terbanding/Penggugat XCII : SUYATINAH
Turut Terbanding/Penggugat CLVI : DEDI SUGIANTO
Turut Terbanding/Penggugat XVII : MAHRUDIN
Turut Terbanding/Penggugat LXXXI : ALARDANI
Turut Terbanding/Penggugat CXLV : MISRO
Turut Terbanding/Penggugat CCIX : SUHARYANTO
Turut Terbanding/Penggugat VI : HARTO
Turut Terbanding/Penggugat LXX : SUTARMAN
Turut Terbanding/Penggugat CXXXIV : SUTIAH
Turut Terbanding/Penggugat CXCVIII : KELITA TAMBA
Turut Terbanding/Penggugat LIX : RUCHYATI
Turut Terbanding/Penggugat CXXIII : SAMSUL
Turut Terbanding/Penggugat CLXXXVII : DRS DELIANOR DAMANIK
Turut Terbanding/Penggugat XLVIII : ARIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat CXII : ABDUL JALAL
Turut Terbanding/Penggugat CLXXVI : DASIM
Turut Terbanding/Penggugat CLXV : SURADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXVII : JUMADI
Turut Terbanding/Penggugat CI : SAKRI
Turut Terbanding/Penggugat XXVI : NANANG PUJIANTO
Turut Terbanding/Penggugat XC : YON MULYONO
Turut Terbanding/Penggugat CLIV : HENDRAWANTO
Turut Terbanding/Penggugat XV : MAGIMAN
Turut Terbanding/Penggugat LXXIX : RAHMAT
Turut Terbanding/Penggugat CXLIII : TUSINAH
Turut Terbanding/Penggugat CCVII : AHMAD SUWARTO
Turut Terbanding/Penggugat IV : HARJITO
Turut Terbanding/Penggugat LXVIII : SAGIMAN
Turut Terbanding/Penggugat CXXXII : MUHAMMAD KHAIRUL
Turut Terbanding/Penggugat CXCVI : MUSTADI
Turut Terbanding/Penggugat LVII : SADI
Turut Terbanding/Penggugat CXXI : NGALIM
Turut Terbanding/Penggugat CLXXXV : ALI SAFRUDIN
Turut Terbanding/Penggugat CX : ERNITA.S
Turut Terbanding/Penggugat CLXXIV : JAYUS KUSMADI
Turut Terbanding/Penggugat XLVI : ARSALAN NASUTION
Turut Terbanding/Penggugat CLXIII : JHONIAR
Turut Terbanding/Penggugat XXXV : SUHENDRO
Turut Terbanding/Penggugat XCIX : SUKERI
Turut Terbanding/Penggugat XXIV : MAMAN
Turut Terbanding/Penggugat LXXXVIII : ECE SADELI
Turut Terbanding/Penggugat CLII : SAFI’I
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SUYONO
Turut Terbanding/Penggugat LXXVII : AGUS SETIAWAN
Turut Terbanding/Penggugat CXLI : SUPRIANTO
Turut Terbanding/Penggugat CCV : H. AFDAL EFENDI
Turut Terbanding/Penggugat II : MUSIRAN
Turut Terbanding/Penggugat LXVI : JUNIAR MANURUNG
Turut Terbanding/Penggugat CXXX : BINTI MASRUKOH
Turut Terbanding/Penggugat CXCIV : AHMAD HIDAYAT
Turut Terbanding/Penggugat LV : BARMIUS FAUZI
Turut Terbanding/Penggugat CXIX : SUTARMAN
Turut Terbanding/Penggugat CLXXXIII : TURI MULYADI,
Turut Terbanding/Penggugat CVIII : KATIMIN
Turut Terbanding/Penggugat CLXXII : NASRULLAH
Turut Terbanding/Penggugat XLIV : PONIDI
Turut Terbanding/Penggugat XXXIII : AHMAD MUSLIM
Turut Terbanding/Penggugat XCVII : DEBI PRASTIO
Turut Terbanding/Penggugat CLXI : IMAM SOBANI
Turut Terbanding/Penggugat XXII : JUMIRAN
Turut Terbanding/Penggugat LXXXVI : IMAS
Turut Terbanding/Penggugat CL : IRA
Turut Terbanding/Penggugat XI : IMAM
Turut Terbanding/Penggugat LXXV : ROHADI
Turut Terbanding/Penggugat CXXXIX : KUSDI
Turut Terbanding/Penggugat CCIII : SURATMAN
Turut Terbanding/Penggugat LXIV : RIO WAHYUDI
Turut Terbanding/Penggugat CXXVIII : SUWANDI
Turut Terbanding/Penggugat CXCII : SUTISNA,
Turut Terbanding/Penggugat LIII : MUHANYAN NGADIMIN
Turut Terbanding/Penggugat CXVII : SUTRISNI
181 — 141
  • Persetujuan Izin Prinsip Pengembangan Kelapa Sawit yangdiberikan oleh Meneteri Pertanian Republik Indonesia denganSurat nomor KB.320/724/Mentan/X1/1984 tertanggal 8 Nopember1984 untuk luas lahan 20.000 Hektar untuk PT. WanasariNusantara.a.2. Surat Keputusan Menteri Petanian Nomor 355/Kpts/KB.510/6/1987 tentang Proyek Pengembangan PIRTRANSKelapa Sawit di Daerah Singingi, kabupaten Indragiri Hulu,Peropinsi Daerah Tingkat Riau tertanggal 15 uni 1987 ;a.3.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 59/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 16 Desember 2015 — Dr. Ir. HAIRUL SITEPU
101 — 53
  • alternatif lainnya sehingga kemudian ditemukan metodepembangunan rumah khusus bahan dinding beton cetak yang merupakan hakpaten dari saudara Umar Sumadi.Bahwa kronologis atau riwayat pembentukan Satker MBR Direktif Presiden diProvinsi NTT yaitu :Bahwa pada tanggal 2 Februari 2011 Gubernur NTT melakukan presentasi/paparan pada sidang Kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden tentang usulanpenyelesaian warga baru eks pengungsi Timor Timur di NTT. dalam rapat Kabinetini yang turut hadir adalah Meneteri
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-04-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 27 Agustus 2015 — Indra Rivai, SE
135 — 36
  • Data permohonandebitur untuk permohonan kredit tidak termasuk dalam kerahasian bankHalaman 133 dari 265 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Pdg yang bertanggungjawab untuk melakukan survey, evaluasi kelayakan terhadapcalon debitur berdasarkan perjanjian kerjasama PT Jamsostek dan PT BPDSumbar Berdasarkan pasal 4 perjanjian tersebut pihak kedua (PT BPDSumbar) berkewajiban melakukan survey dan evaluasi kelayakan persyaratancalon debitur sesuai dengan peraturan meneteri Negara BUMN nomor PER05/MBU/2007
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 21-02-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 17-07-2023
Putusan PN MANADO Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd
Tanggal 13 Juli 2023 — Penuntut Umum:
EVANS. E. SINULINGGA, S.E., S.H., M.H.
Terdakwa:
Dr. Ir. Hanny Herling Christian Roring, M.Si, MM.
129 — 81
  • XXIII
  • Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XXIII
  • 1 (Satu) Bundel Fc Berita Acara Rapat No.11 Akta Tanggal 30 September 2020
  • (Satu) Bundel Fc Penjelasan Proses / Kronologis Kerjasama Pdam Kota Manado Dengan Wmd (Belanda) Nomor: Pem.04/Ix/2004/68 Tanggal 23 September 2004
  • 1 (Satu) Bundel Fc Salinan Berita Acara Rapat No. 11 Akta Tanggal 30 September 2020 Dari Kantor Notaris Benny Sutanto, Sh Di Manado
  • 4 (Empat) Lembar Fc Keputusan Meneteri
    Bundle FC Laporan Keuangan Financial Statements PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember
  • 1 Bundle FC Profil Perusahaan Profil Perusahaan PT Air Manado
  • 1 Bundle FC Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Air Manado
  • 1 Lembar FC Grafik Penurunan Kebocoran
  • 1 Bundle FC Perjanjian Pengalihan Aset antara PDAM Kota Manado dan PT Air Manado
  • 1 Bundle FC Lampiran Keputusan Meneteri
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
983 — 1571
  • Peraturan meneteri keuangan Nomor : 66/PMK.02/2006 tentangtata cara penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahanrrencana bisnis dan anggaran serta dokumen pelaksanaan BadanLayanan Umum;e. Peraturan menteri dalam negeri nomor : 61 tahun 2007 tentangpedoman tehnis pengelolaan keuangan Badan Layanan UmumDaerah;Hal. 301 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.SmgPerkara Tindak Pidana Korupsif.
    Peraturan meneteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentangtata Cara penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahanrrencana bisnis dan anggaran serta dokumen pelaksanaan BadanLayanan Umum.e. Peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentangpedoman tehnis pengelolaan keuangan Badan Layanan UmumDaerah.f. Peraturan Pemerintah keuangan nomor 92/PMK.05/2011 tentangrencana bisnis dan anggaran serta pelaksanaan Anggaran BadanLayanan Umumg. Perda Kab.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Januari 2012 — SUYOTO, ST bin NGUSMAN KASTOREJO ( TERDAKWA )
171 — 305
  • Untuk melakukan pinjam pakai tanah kawasan hutan tersebutKementerian Pekerjaan Umum mengajukan jin prinsip penggunaan lahankawasan hutan kepada Menteri Kehutanan kemudian mendapatkanpersetujuan dari Meneteri Kehutanan melalui Surat No.S.766/MenhutV1/2008 tanggal 9 Desember 2008 perihal : PersetujuanPrinsip Penggunaan Kawasan Hutan Seluas + 22.413 Hektar untukPembangunan Jalan Tol Ruas SemarangSolo dan sarana penunjangnyaatas nama Menteri Pekerjaan Umum RI di Kota Semarang dan KabupatenSemarang Jawa
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-07-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mdn
Tanggal 28 Juli 2015 — - H. SUBDARKAN SIREGAR,SE
182 — 220
  • Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 TentangAnggaran Kepegawaian Perusahaan Daerah Air MinumBahwa tugas harus sesuai dengan Peraturan Pempropsu) Nomor10 tahun 2009 dan bahwa tugas telah daiatur dalam Pasal 29dimana Penagwas member tugas.Bahwa adapun tugas saksi sebagai Ketua sekaligus merangkapanggota Dewan Pengawas adalah :1. Melaksanakan Pengawasan, pengendalian dan pembinaanterhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;2.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
118 — 79
  • Pasal 19 ayat (1),Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dilakukan pada saatpermohonan pengecekan keabsahan sertipikat;Untuk Perubahan Hak dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan adalahberdasarkan permohonan yang berhak / kuasanya dengan penjelasan sebagaie Proses perubahan hak sesuai Keputusan Meneteri NegaraAgraria/Kepala BPN Nomor 16 tahun 1997, tentangPerubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau HakPakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai; e Perubahan hak tanah tersebut diajukan