Ditemukan 793 data
241 — 287
, yang berwenang mewakiliPerseroan adalah setiap anngota direksi kecuali ditentukan lain dalamanggaran dasar PT;e Bahwa kewenangan anggota direksi untuk mewakili perseroan harusmerujuk kepada anggaran dasar perseroan, dan apabila anggaran dasartelah menentukan bahwa untuk memulai suatu perkara di Pengadilan,diharuskan adanya persetujuan dari 85% pemegang saham,persetujuan dariseluruh anggota direksinya, karena syahnya suatu perjanjian sebagaimanadiatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;e Bahwa UU PT menggaris
1.EVA ETWIORY
2.TRENCY KILAY
3.SAMUEL LAIPENY
Tergugat:
1.PAULUS A LAIPENY sebagai Tergugat I
2.JIMI LAIPENY
3.MOSES, OKTOVIANUS GERETS LAIPENY
4.FINICIFNOF LEOPARD ERENAN LAIPENY
5.SUANTHIE JHON LAIPENY
6.HENGKY JEFRI SEFNAT LAIPENY
7.ERNY WASTI LAIPENY
8.BENSELINA SUSANA DOLFINA LAIPENY
9.AGATHA LAIPENY sebagai Para Tergugat II
10.RODE KILYKILY
11.NIKO RAFEL KILYKILY
12.NORCE KILYKILY
13.AGUSTINUS KILYKILY
14.SALOMINA KILYKILY
15.MARKUS KILYKILY sebagai Para Tergugat III
16.AGUSTINUS SAILOLIN
17.AGATHA SAILOLIN
18.SUSANA SAILOLIN
19.MARTHEN LAIPENY
20.LENORA KILYKILY
21.HERNY LAIPENY
22.RIDOLFO LAIPENY
99 — 41
MarkusKilykily;Bahwa perlu dijelaskan lebih lanjut, bahwa walaupun TergugatTergugat lainnya tidak menguasai objek sengketa, namun ditarik oleh ParaPenggugat sebagai pihak dalam perkara ini, karena Para TergugatTergugat (Tergugat s/d Tergugat IV) adalah sebagai ahli waris dariAlmarhum Johan Weheb alias Johan Laipeny yang semuanya mengakuberhak atas semua objek sengketa, dengan alasan semua objek sengketaadalah warisan dari almarhum Johan Weheb alias Johan Laipeny;Bahwa perlu pula Para Penggugat tekankan dan menggaris
231 — 83
Bahwa Oditur Militer menggaris bawahi bilaTerdakwa bukanlah melakukan pengeroyokan terhadapSdr. Anang Tri Hidayat dan Saksi2 tetapi kenapaPenasihat Hukum menyatakan penyebab jatuhnya Sar.Anang Tri Hidayat justru yang memukul Terdakwa kearahulu hati.e. Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari BiddokkesPolda Jateng Nomor : Ver/23/lV/2018/Biddokkes an. Sdr.Anang Tri Hidayat yang ditandatangani dr. Ratna Relawati,Sp.Kf.
WENDRY FINISA,SH
Terdakwa:
BAKRISAL,S.Ag.M.Pd Pgl BAKRI Bin SUTAN
185 — 322
membayar atau menerima pembayaran adalah suatu perbuatan daripelaku membayar atau menerima barang sesuatu dari orang laindengan cara dan pola yang ditentukan oleh si pelaku.Ahli menerangkan bahwa Menurut pendapat saya suatu perbuatan yangdilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara di bidangpendidikan harus tunduk kepada ketentuan Undangundang pendidikantersebut sehingga secara khusus diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dimana pasal 53itu menggaris
198 — 157
, apabilamelanggar peraturan hukum dan peraturan perundangundangan termasukperaturan menteri, peraturan presiden dan lain sebagainya termasukmenyalahgunakan kekuasaan;Bahwa benar keterangan ahli dalam BAP kedua poin No.4 yangmenerangkan bahwa pelaksanaan lelang bertentangan dengan UU No.93/PMK.06 tahun 2010, karena sebelumnya ahli sudah diskusikan denganAhli bidang lelang;Bahwa benar ahli pernah diskusi dengan ahli lelang mengenai pasal 27 UUNo. 93/PMK.06 tahun 2010 pada tahun 2014 ;Bahwa Ahli menggaris
82 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga bagipengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa surat pernyataanbersama penyerahan tanah sah untuk sebagian dan tidak sah untuksebagian, sementara pengadilan tinggi justru menggaris bawahibahwa pernyataan bersama adalah sah secara hukum dan masihmempunyai kekuatan hukum berlaku karena belum dan tidak pernahdinyatakan tidak sah atau cacat hukum atau tidak mempunyaikekuatan hukum berlaku bahkan dalam perkara a quo Hakim TingkatPertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18Agustus
108 — 13
Namun meskipun demikian TERMOHON selalumeyakinkan anak PEMOHON' dengan TERMOHON bahwaPEMOHON akan kembali ke rumah dan kembali bersamasamamembangun keluarga yang bahagia;Bahwa TERMOHON kembali dengan tegas harus menggaris bawahikebohongan PEMOHON yang menyatakan TERMOHON dengankuasa hukumnya pernah melakukan musyawarah dan terlebih lagimemberikan respons positif terhadap pertemuan yang membahasharta bersama.
Muhammad Iswadi, SH
Terdakwa:
Nur Sasongko
418 — 333
Menggaris bawahi pada frase yang turutbersalah menegaskan pada Saksi2 yang tidak menjadibersalah. Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkansendiri, bahwa kalimat dalam bunyi PasalPasalbermacammacam narasi terjemahan dan pilihnan kata, iniharus dimaknai bahwa pilihan kata/frase tidak bersifatletterlijk. Hal ini bisa dibandingkan dengan terjemahan lainyaitu S.R.
Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
157 — 58
Penggugat menggaris bawahikalimat Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani, artinyaSurat Keputusan bersama tersebut dinyatakan berlaku pada saatditanda tangani dan keberlakuan Surat Keputusan Bersama tersebutberlaku kedepan bukan berlaku ke belakang atau surut;Bahwa dalam hukum ada dikenal asas non rektroaktif yaitu asas yangmelarang keberlakuan surut dari suatu undangundang. Asas ini sesuaidengan pasal 2Algemene Bepalingen van Wetgeving voorIndonesie (AB).
123 — 59
Sebaliknya, berdasarkan uraian dalilPara Tergugat diatas, Penggugat telah terbukti secara logis menggunakanperistiwa hukum tersebut secara salah atau menyimpang dari maksud dantujuan sebenarnya, sehingga Para Tergugat berpendapat bahwa perbuatanPenggugat merupakan perobuatan melawan hukum yang dapat merugikankepentingan Para Tergugat;104.Bahwa Para Tergugat perlu menggaris bawahi, sampai saat ini tidak adasatupun proses pidana dimana Para Tergugat dan Penggugat terkait,sebagaimana Penggugat dalilkan
DARMA WANGSA
Tergugat:
1.BAMBANG PUJI ASMARA
2.ROLIATI
3.AZLAN, S.H, M.KN
Turut Tergugat:
P.T. ACTIVE MARINE INDONESIA
269 — 170
Saksi Suwarto, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Halaman 38 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2021/PN Btm Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dimana dulu saksi bekerjadengan Penggugat dimana Penggugat sebagai pemegang saham diPT Active Marine Indonesia; Bahwa benar saksi kenal dengan Tergugat Bambang PujiAsmara karena dahulu samasama kerja di PT Active MarineIndonesia dimana Tergugat bekerja di bagian Marker yaituorang/karyawan yang menggaris / memberikan
117 — 20
sehingga saksilpung Purnama Bin Ruskandatidak bisa melihat kejadian tersebut atau mendengar suara dari tempat kejadian; Bahwa saksi lpung Purnama Bin Ruskandatidak mengetahui kronologis terjadinya tindak pidanapembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut, tetapi pada hariRabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib di Sawah Blok Carungangkang DesaCilayung Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan saksi menggarap sawah beserta ibuibu,saksi lpung Purnama Bin Ruskandasedang menggaris
76 — 17
atas pernyataannya tersebut Tergugat tidakmengajukan bukti apapun;Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti mengenai kompresor danspare part motor maka pernyataan Tergugat dalam jawabantersebutdikesampingkanMenimbang, bahwa ada 1 saksi yang menerangkan objekobjek selainobjek sampai XIV yaitu saksi 1 Penggugat yang menerangkan bahwa Pewarismempunyai harta peninggalan yang telah ia wasiatkan berupa 2 (dua) buahrumah di Pangkalan Posal masingmasing untuk Tergugat dan Tergugat llldan kebun di Sei Menggaris
196 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut disebabkan karena ParaPemohon tidak membaca dan memahami keseluruhan Pasal a quo.Pemahaman Para Pemohon yang hanya sepenggal (sesuaikeinginan/kepentingannya) terlihat secara jelas dan nyata dalamsuratsuratnya yang selalu mencetak tebal dan menggaris bawahiketentuan Pasal 66 tidak secara keseluruhan sebagaimana contohpada huruf c di atas;Beberapa contoh suratsurat Para Pemohon yang menunjukanitikad tidak baik atau setidaktidaknya menunjukan pemahamanyang tidak utuh atas Pasal 66 ayat
ZHANG DEYI
Tergugat:
DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS, DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, KEMENTERIAN ESDM R I
234 — 588
(vide Pasal 1 ayat (2) huruf a);Tatacara pemeriksaan teknis untuk penerbitan Sertifikat KelayakanPenggunaan Peralatan (SKPP) kemudian diatur dalam Lampiran IlKepdirjen Migas No.84/1998;Halaman 76 dari 113 Halaman Putusan Nomor :89/G/2019/PTUNJKT.Tergugat II Intervensi menggaris bawahi kalimat Pemeriksaan keselamatankerja yang dilakukan terhadap instalasi yang telah dipasang atau didirikan,karena KTUN yang menjadi obyek sengketa diterbitkan tahun 2016sehingga pemeriksaan terhadap pipa penyalur dilakukan
Terbanding/Tergugat I : HYMNE NEFOLINA seorang Agen Asuransi dari PT. Sun Life
Terbanding/Tergugat II : PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
131 — 93
;Bahwa mengenai pernyataan Penggugat yang dipastikan oleh Tergugat akan mendapat Keuntungan investasi melebihi bunga deposito, hal ituadalah keliru karena perlu dijelaskan bahwa Tergugat di dalammemberikan serta menerangkan terhadap Ilustrasi Manfaat Investasisebagaimana yang ada di Proposal Asuransi sudah menggaris bawahikepada Penggugat bahwa hal tersebut didasarkan denganasumsi nilai dana investasi terendah adalah di 6%, kemudian sedang11%,dan kemudian tinggi berkisar 15%.
1.M. RAMADHAN NASUTION
2.Ardiansyah
Tergugat:
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
315 — 377
Kemudian UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik menggaris bawahi bahwaelemen penting dalam penyelenggaraan negara yang terbukaadalah hak public untuk memperoleh informasi sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan. Sejalan dengan itu,maka salah satu hak warga Negara adalah mendapatkaninformasi yang terkait serta melekat pada dirinya yang dijaminUUD 1945 dan transparansi dari penyelenggara negara ;.
1.EVA ETWIORY
2.TRENCY KILAY
Tergugat:
1.PAULUS A LAIPENY
2.JIMI LAIPENY
3.RIDOLFO LAIPENY
4.MOSES, OKTOVIANUS GERETS LAIPENY
5.FINICIFNOF LEOPARD ERENAN LAIPENY
6.SUANTHIE JHON LAIPENY
7.HENGKY JEFRI SEFNAT LAIPENY
8.ERNY WASTI LAIPENY
9.BENSELINA SUSANA DOLFINA LAIPENY
10.AGATHA LAIPENY
11.RODE KILYKILY
12.NIKO RAFEL KILYKILY
13.AGUSTINUS KILYKILY
14.SALOMINA KILYKILY
15.MARKUS KILYKILY
16.AGUSTINUS SAILOLIN
17.AGATHA SAILOLIN
18.SUSANA SAILOLIN
19.MARTHEN LAIPENY
20.LENORA KILYKILY
21.HERNY LAIPENY
22.NORCE KILYKILY
62 — 16
AMBBahwa perlu dijelaskan lebih lanjut, bahwa walaupun TergugatTergugat lainnya tidak menguasai objek sengketa, namun ditarik oleh ParaPenggugat sebagai pihak dalam perkara ini, karena Para TergugatTergugat(Tergugat s/d Tergugat IV) adalah sebagai ahli waris dari Almarhum JohanWeheb alias Johan Laipeny yang semuanya mengaku berhak atas semuaobjek sengketa, dengan alasan semua objek sengketa adalah warisan darialmarhum Johan Weheb alias Johan Laipeny;Bahwa perlu pula Para Penggugat tekankan dan menggaris
284 — 194
;Bahwa mengenai pernyataan Penggugat yang dipastikan oleh Tergugat akan mendapat Keuntungan investasi melebihi bunga deposito, hal ituadalah keliru karena perlu dijelaskan bahwa Tergugat di dalammemberikan serta menerangkan terhadap Ilustrasi Manfaat Investasisebagaimana yang ada diProposal Asuransi sudah menggaris bawahikepada Penggugat bahwa hal tersebut didasarkan denganasumsi nilai dana investasi terendah adalah di 6%, kemudian sedangHal. 20 dari 93 hal, Putusan Nomor : 801/PDT.G/201 8/PN.JKT.SEL
423 — 294
melakukan sesuatu, apatyuannya tidak bisa direka+eka apa tujuannnya dimana tujuanya seseorangtersebut hanya diketahu oleh Tuhan dan pembuainya , dalam HAM seseorangtidak bisa membebani, dalam Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RINomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008tentang Informasi Transaksi Elektronik kalimat ditujukan dalam pasaltersebut ditanyakan tujuannya tersebut pada yang bersangkutan, sehinggadalam peradilan sulit sekali untuk membuktikannya, Ahli menggaris