Rp. 5.000,00~ RECAKS 1... 0... cceccccceccceeeceeceeceeeeeeeeuueceseeueeeaueeeueeeeeueaneeaes Rp. 5.000,00 MTEL Al 0.0... eeeeeeeeseecceecneeceeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeesaaaes Rp. 6.000,00~ JUIMMAN ooo. ceeeeeeeeeneceaeeeeeeeaeeaaeneeeeeeeeeaaeaeeeeeeeesaaae Rp. 196.000,00(Sseratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Siti Balgis Rizky Muzar (Pemohon).Banda Aceh, 3 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

:::ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees Rp. 6.000,00JUMAN 2.2... ececccceccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Koksal Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.

Redaksiocc eeeecaeeceaueeaueeeaueeeseeeeaeeesaees Rp. 10.000,seca aaeaaaeaeaeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)JumlahNomor : W1.U1/ /HK.02/ XII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon(FERAWATI)Banda Aceh, Desember 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PN Bna

., yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriJakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauankembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima

Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah : Rp.151.000,Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan AslinyaSebanyak 9(Ssembilan) lembarDiberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlih. Panitera,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018 /PN Bgl

tamat;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:1 PenyidikNovember 2014;sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 26Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2014 sampaidengan tanggal 5 Januari 2015;3 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikorpada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari2015;4 Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriPekanbarusejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret2015 ;5 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24Maret2015;6 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April2015;7 Perpanjangan Kedua olehKetua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaruke II sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei2015;8 Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

sejak tanggal 8 Mei 2015 sampaidengan tanggal 6 Juni 2015;9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;10 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru pada sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4September 2015 ;11 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober2015

;12 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejaktanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;13 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember2015;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum TIAR RAMON,S.H.

Kendari, sejak tanggal 02 Oktober 2018sampai dengan 31 Oktober 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari, sejak tanggal O01November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 29 januari 2019;Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;Terdakwa didampingi oleh

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 53/Pen.Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim untuk perkara Tipikor atas nama Terdakwa Agus Feisal Hidayat;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 53/Pen.Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;3.

Tetapiseperti pada pasal 3 UU Tipikor meskipun tidak ada kata melawanhokum tetapi itu melekat pada kata menyalahgunakan kewenangan,maka unsur melawan hukumnya ada disitu dan harus dibuktikanmenyalahgunakan kewenangannya itu.

Bahwa pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, pasangannya dengan Pasal 5ayat (2) UU Tipikor dilihat dari kedekatannya, walaupun ada pasal lainnyayang jauh hubungan pasalnya yaitu Pasal 12 huruf a dan huruf b.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor adalah untuk pemberisuap, menurut hubungan terdekatnya maka pasangannya adalah Pasal 5ayat (2) UU Tipikor, Tetapi kalau dilihat dari hubungan sejarannya makaPasal 5 ayat (1) huruf a dan b pasangannya adalah Pasal 12 huruf a.

(Terlampir); Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor banda Aceh Nomor :20/PID/2016/PTBNA tanggal 10 Februari 2016. (Terlampir) dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 805 K/PID.SUS/2016 tanggal 22 Juni 2016.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberkeyakinan bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa sepanjangmengenai beberapa penambahan keterangan yang diberikan Terdakwa yangsama sekali berbeda dengan keterangan saksisaksi dan tidak termuat dalamsurat dakwaan yang telah dibenarkannya, dimana keterangan saksisaksitersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Putusan Pengadilan NegeriKuala Simpang Nomor : 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015,Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

diPengadilan Negeri Kuala Simpang dan putusannya telah memperolehkekuatan hukum yang tetap tersebut saksi RUDI ARDIANSYAH dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana Penyelah guna Narkotika bagi diri sendiri,dimana barang bukti Narkotika berupa sabusabu dalam perkara saksi RUDIARDIANSYAH diperoleh dari Terdakwa ROZI ALFAHMI Alias ROZI BinSAIFUL BAHRI;Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala SimpangNomor : 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015 jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor

di Pengadilan NegeriKuala Simpang dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yangtetap tersebut saksi RUDI ARDIANSYAH dinyatakan bersalah melakukantindak pidana Penyelah guna Narkotika bagi diri sendiri, dimana barangbukti Narkotika berupa sabusabu dalam perkara saksi RUDI ARDIANSYAHdiperoleh dari Terdakwa ROZI ALFAHMI Alias ROZI Bin SAIFUL BAHRI;Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala SimpangNomor: 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015 jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor

yang mempunyai harkat,martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum , artinya Tersangkadapat menjadi objek Praperadilan;Bahwa ditetapbkan PEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan Tindak PidanaKorupsi dan/atau Turut Serta dugaan melakukan perbuatan Korupsi padaPekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar denganmenggunakan dana yang bersumber dari APBDP Kabupaten Kampar TahunAnggaran 2012 sesungguhnya persoalan hukum Perkara aquo pada Tahun2016 yang lalu telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.Kali Paket Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Huluberdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR:141/PW04/5/2016 tanggal 28 April 2016 yang telah terjadi kerugian Negarasejumlah Rp. 300.000.465, 90 ( Tiga ratus juta empat ratus enam puluh limarupiah koma Sembilan puluh sen) dengan segala Pertimbangan hukumMajelis Hakim Tipikor pada waktu itu Terdakwa FERA SISWANDI, STdinyatakan

Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.2012 hal ini telah dipertimbangkan didalam Pertimbangan Hukum JudexFactie* Majelis Hakim Tipikor didalam putusan Nomor : 73/Pid.SusTpk/2016/PN.

Kemudian, merujukpada pasal 2 UndangUndang Tipikor serta penjelasannya, antara laindiketahui bahwa unsur dapat merugikan negara dalam tindak pidanakorupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukupdengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukandengan timbulnya akibat. Dengan demikian, suatu) perbuatan yangberpotensi merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagaihal. 20 dari 41 hal.

tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umumyang telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal378 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP , karena menurut Penasihat hukumterdakwa atas diri terdakwa semestinya diajukan penuntutan dengan dakwaan pasal3 Jo pasal 18 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP,sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya diajukan ke PersidanganPengadilan Tipikor

dimana tuntutan Jaksa39tersebut dipandang tepat, layak dan adil serta manusiawi darikacamata dan fungsi Jaksa selaku PenuntutUmum ;2 Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannyamengemukakan aspek yang berbeda yaitu agar Majelis Hakimmembebaskan Terdakwa atau menyatakan tidak dapat dituntut diPersidangan Pengadilan Negeri Lumajang, sebagaimana dalampledoinya yaitu tentang Pemeriksaan perkara Terdakwa UsmanBin Nuradin yang tidak bisa dilakukan di Pengadilan NegeriLumajang melainkan di Pengadilan Tipikor

pembacaandakwaan ;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim setelah memperhatikan halhaltersebut di atas serta berdasarkan pasal 156 (7) KUHAP. walaupun keberatan Penasihathukum Terdakwa diajukan setelah tuntutan atau pada saat kesempatan mengajukanpembelaan, namun karena materi eksepsi tersebut merupakan keberatan kenapa terdakwadiajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lumajang / eksepsi kewenanganmengadili , yang menurut Penasihat Hukum aquo harus diajukan dalam persidanganPengadilan Tipikor

kwalifikasidalam tindak pidana Umum, incasu pasal 378 jo pasal 64 (1) KUHP atau pasal 263 ayat (1)41jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga menurut Majelis Hakim pendapat tersebut beralasanhokum, karena untuk tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Lumajang atau Jaksa aquoberwenang melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Lumajang, juga ternyata bahwamenurut Jaksa Penuntut Umum bahwa tidak terdapat kerugian negara dalam perbuatanterdakwa Usman Bin Nuradin, yang dijadikan alasan untuk membawa kasus ini kePengadilan Tipikor

Permintaan banding tersebutoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarangtelah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2021;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukanMemori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 April 2021, dan memori bandingtersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan RelaasPenyerahan Memori banding Nomor 27Pid.SusTPK

tanggal 19 April 2021 dalam waktuselama 7 (tujuh) hari;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :27/Pid.SusTpk/2020/PN.Tjk. tanggal 29 Maret 2021, pertimbangan hukum yang menjadidasar putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas, serta memoribanding dari Tim Penasihat Hukum , maka Majelis Hakim tingkat bandingmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh PenasihatHukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya merupakanpengulangan dan penegasan sebagaimana yang didalilkan dalam NotaPembelaan

PUSRI, Perihal Solenoid Valve;Tetap terlampir pada berkas perkara, sedangkan uang sebesarRp.53.350.000, (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pengganti kerugianKeuangan Negara.Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No.11/TIPIKOR/ 2011/PT.PLG. tanggal 22 Desember 2011yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima

2012Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :KEBERATAN PERTAMABahwa pertimbangan hukum Judexfactie mengandung pertentangan, sehingga harus dibatalkan yaitu pada putusan Judexfactie halaman 41 alineaterakhir berlanjut ke halaman 42, mengatakan "Menimbang bahwa oleh karenaalasanalasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang sudahtepat dan benar serta cukup beralasan hukum ..., tetapi kKemudian Judexfactiemengatakan ... maka Pengadilan TIPIKOR

Pusri.KEBERATAN KELIMABahwa Judex factie yang telah memperkuat hukuman pidana penjara yangsemula 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun hanya dengan mengatakanMenimbang bahwa Pengadilan TIPIKOR tingkat banding tidak sependapatdengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang mengenai lamanyapidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa serta status Terdakwa yang beradadiluar tahanan yang belum dirasakan memenuhi rasa keadilan masyarakatadalah Judexfactie tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, apalagisebagaimana

No. 2410 K/Pid.Sus/2012Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa pada dasarnya merupakanpenilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebutharus ditolak ;Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang No. 11/Tipikor/2011/PT.Plg. tanggal 22Desember

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohonkasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Palembangtersebut;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : DEDDYZATTA Bin BUDIMAN tersebut ;Memberbaiki putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.11/Tipikor

NegeriSurabaya, tanggal 11 November 2021 Nomor 66/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2021 PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal November 2021 Nomor 45/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Permintaan bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sbymelalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 18 November 2021 Nomor 47/Pid.Sus/ TPK/2021/PNSby bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingtertanggal 18 November 2021 pada tanggal 18 November 2021;Halaman 39 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan bantuan penyerahan Memori Banding perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30November 2021 Nomor W.14.U.1/20460/Hk.07/11/2021, untukmemerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untukmelaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum danTerdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/

Sby.telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sahdalam waktu 7 (tujuh) hari terhitug sejak menerima pemberitahuan inidiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasyang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggiSurabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebutdijalankan, agar Relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kemballdalam

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada har!Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehpara Hakim Anggota tersebut, dibantu olen Uripno, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 68 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYTid.

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

Materai,...Rp. 6.000, Untuk Salinan yang sama bunyinya2 REGAKSL, cacsaes Rp. 5.000, PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH3. Leges,.......0 Rp. 3.000, PANITERA4. Biaya proses... Rp. 136.000,Jumlah,... Rp. 150.000,H.RUSLAN, SH.MHNIP. 195303131978031002

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARD FREDYPAAT,SE;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR,SE.

Dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR dalam bentuk copy dan Legalisiroleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 Tahun 2007tanggal 31 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2007 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S.M.RUMAJAR,selaku Walikota Tomohon

RUMAJAR,SE. dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR.

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARD FREDYPAAT,SE;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR,SE. dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAWJAR.

KrisnaHarahap, S.H., M.H HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga, oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof.Dr.Mohammad Askin, S.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.ttd/Prof. Dr.

EkoTjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto (diajukan dalam berkas terpisah danperkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg., tanggal23 Oktober 2015) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagisecara pasti antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknyapada wakiuwaktu tertentu sekitar tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat diKantor Kelurahan Karangklesem, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (sekarangKantor

Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto (Diajukan dalam berkasterpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang berdasarkan putusan Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smgtanggal 23 Oktober 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatHal. 14 dari 79 hal. Put.

Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 9 Febuari 2016, Nomor 144/Pid.SusTPK/2015/PN Smg., yangdimintakan banding tersebut, dan :Mengadili sendiri :1. Menyatakan bahwa Terdakwa . SOEHARSONO bin R. SOEKARSODIdan Terdakwa Il AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. bin H.

AGUSPUJI SANTOSA (Putusan Pengadilan Tipikor Semarang, Pengadilan TinggiJawa Tengah dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terlampir).Suatu putusan yang janggal dan menjadikan ketidakpastian hukum dimanadalam objek perkara yang sama tetapi dengan putusan yang berbeda bahkanPutusan Mahkamah Agung RI yang memutuskan Terdakwa Drs. Soeryantojustru dibatalkan dengan putusan pengadilan di bawahnya yaitu PengadilanHal. 72 dari 79 hal. Put.

Iniberarti Pasal 3 tidak terpenuhi apabila si pelaku bukan Pegawai Negeri,penyelenggaran Negara, yang mempunyai tugas, pekerjaan, kewenangandalam jabatan pemerintahan;Pasal 3 UndangUndang Tipikor melarang penyimpangan penggunaankewenangan oleh Pegawai Negeri, Penyelengara Negara, pemangkujabatan Negara/Pemerintahan dalam melakukan pengelolaan keuanganNegara/ Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.Hal. 75 dari 79 hal. Put.

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARD FREDYPAAT, S.E.Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR, S.E. Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR.

;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR, S.E. Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat ;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR.

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARDFREDY PAAT, S.E.Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR, S.E. Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilandan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01 / AktaKasasi Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PT.MDO., Jo Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriManado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.ttd./MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti :ttd.

No. 1324 K/Pid.Sus/20131 Menetapkan supaya Terdakwa dibebaniuntuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu No. 32 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 / PN.BKL tanggal 15 Februari2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:621 Menyatakan Terdakwa SUHARMUN,S.T BIN M.

Lebong Tahun Anggaran 2010, tetapisebagaimana terlampir dalam Dokumen Penawaran, pada saat mengikutipelelangan umum yang ditawarkan adalah bahan merk Serasi ByMaxistyle, sebagaimana tersebut dalam Putusan No.32/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL.

Lebong Tahun Anggaran 2010 adalahselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menerangkan bahwa"merk bahan yang tercantum dalam kontrak tersebut adalahmerk Serasi", sebagaimana tersebut dalam PutusanNo.32/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL.

No. 1324 K/Pid.Sus/201376sebagaimana tersebut dalamPutusan No.32 / Pid.B / TIPIKOR /2012 / PN.BKL.

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasingsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ M.S. Lumme, S.H.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.

Zaenur kundji sejumlah Rp.10.000.000,00& W PDBahwa berdasarkan pengakuan bendahara (Mukmin Marjun,A.Md) uang titipanPerkara Tipikor sudah dicairkan sebesar Rp.444.000.000,00 (empat ratusempat puluh empat juta rupiah), tidak disetorkan ke Kas Negara ataudieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ,akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Mukmin Marjun,A.Md selaku BendaharaPengeluaran Kajaksaan Marisa ;Bahwa uang titipan Perkara Tipikor dicairkan sebanyak 4 (empat) kali olehMukmin

ditandatangani, namun MUKMIN MARDJUN tidak menerangkan cektersebut adalah rekening titipan perkara Tipikor.

Program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus,HAM Berat dan Tipikor sekitar Rp.580.000.000,00 ;Putusan Nomor 6/Pid. Sus. TPK/2018 Him. 151 3217.

TPK/2018 Him. 189 321serta Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kejaksaan Negeri Marisabulan Juni 2016, dipertanggung jawabkan sebagai berikut :1.10.11.12.13.14.15.16.4 (empat) SPTUJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanpenyelidikan (LID) dugaan Tipikor (521211) dengan anggarankeseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,2 (dua) SPTJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanprapenuntutan (PRATUT) perkara Tipikor an. YUSRI A.

ZAINAB G.HEMUTO, S.Pdi (521211) dengan anggaran keseluruhan sebesarRp. 3.444.000,,2. 4 (empat) SPTJB tertanggal 30 September 2016 untuk belanja 1(satu) kegiatan penuntutan (TUT) perkara Tipikor an. YUSRI A. IKO,(521211) dengan anggaran keseluruhan Rp. 76.973.000,3.