Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat ; o Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 64 ayat (1) KUHP ; SUBSIDAIR :wocnenane Bahwa Terdakwa ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH pada hari dantanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulanJanuari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaktidaknyapada waktuwaktu tertentu

Menyatakan terdakwa ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUTsebagaimana dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64ayat (1) KUHP ;2.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2)dan (8) UndangUndang Nomor. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor.31 Tahun 1999 sebagai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal64 ayat (1) KUHP ; Dakwaan Subsidair : Pasal 3 Jo.

Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum,tertanggal O8 Februari 2019, Nomor: PDS08/Seluma/10/2018, Terdakwadituntut sebagai berikut: Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan

Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan adanya upayaMemperkaya Diri sendiri Terhadap Terdakwa, seperti yang tercantumdalam Tuntutan JPU, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahsangat berbeda;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi unsurunsurnya adalah :1.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertamadalam putusan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi karenanya

Jadi yang terbukti adalah unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalampasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan unsur Memperkaya Diri SsendiriTerhadap Terdakwa dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Atau memohon putusan yang seadiladilnya kepada terdakwa;Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secaratertulis dalam persidangan tanggal 29 Januari 2014 pada pokoknya menyatakantetap pada tuntutannya.Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke mukapersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :son eenneeennennne= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang

JAENAB Binti MUSA, Terdakwaserahkan kepada RAHMAWATI AZIKIN setelah memotongpembayaran bulanannya atas nama JUMRIA, LISNAWATI,HARYANTO, SYAMSIAH, HASIATI ; Bahwa permohonan kredit KUR fiktif berjumlah 37 orang, namunterdapat 3 orang yang bukan fiktif karena orangnya sendiri yangmengajukan permohonan langsung ke BRI Unit Mananti, yaituANSAR, SINAR dan ERNI namun setelah cair uangnya dibagi denganTerdakwa ;PRIMAIR :sence nnecennennne= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang Undang RINo. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang undang RI No. 20 tahun 2001 tetang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDIAIR :sence nnn cennennnen Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang Undang RI No. 31tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang undang RINo. 20 tahun 2001

untuk mempersingkaturaian putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan denganputusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah denganfaktafakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurutdakwaan penuntut umum.Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengandakwaan yang disusun secara Kombinasi Kumulatif Subsidairitas (primairsubdiair), yaitu :PRIMAIR :3132won nnn nnn nn n= == Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang Undang RINo. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang undang RI No. 20 tahun 2001 tetang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDIAIR :won nnn nnn nnn n Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang Undang RI No. 31tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang undang RINo. 20 tahun 2001

(seratus lima puluh delapan juta duaratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian : Perbedaan Spesifikasi Kekurangan Volume Total Kerugian Rp38.845.374,00 Rp119.412.197,00 = Rp158.257.571,00 Perbuatan TerdakwaTerdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP. Jo. Pasal 64Ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR;Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012Bahwa mereka Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. selaku DirekturCV.Darmawan sesuai dengan akta Notaris Nomor: 03,00 tanggal 5 Oktober 1998 danTerdakwa II.

JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II.IRFAN NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut sertamelakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangHal. 13 dari 30 hal. Put.

JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II.IRFAN NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaanPrimair;2 Membebaskan Terdakwa I.

Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan desa pasal 8 ayat (1), pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)serta pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayate Bahwa perbuatan Terdakwa ARYYOTO, SE, MM tersebut diatas telah merugikanKeuangan Pemerintahan Desa Semambung Kecamatan Gedangan KabupatenSidoarjo sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan telah memperkayadiri sendiri Terdakwa ARY YOTO, SE, MM sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluhPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasundangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undangundang RI. No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana korups1.;Subsidair melanggar Pasal 3 Jo.

.; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis terlebih dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU.

Megatamako Mitra Membangun Tahun 2006; Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangHal 14 dari 49 Hal. Put. No.3/Pid.SusTPK/2015/PT.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHal 40 dari 49 Hal.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (I) KUHP;Hal 42 dari 49 Hal.

PALdalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sudahtepat dan benar serta tidak bertentangan dengan Peraturan

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (Il) KUHP, UU No. 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuanketentuan lain yang berkaitandengan perkara ini ;MENGADILI1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu

2 ayat (1)jo.

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;SUBSIDAIR ;Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 huruf b Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nonor : 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh

karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalambentuk Subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih53dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan lagi, dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaanberikutnya ;Menimbang, bahwa UnsurUnsur Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat(2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2)dan Ayat (3) UndangUndang Nomkor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan67ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, secara imferatip telah menentukan bahwaterhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dijatuhi hukuman, baik hukuman penjara yangsekaligus dijatuhi hukuman untuk membayar denda, sebagai ganjaran atas perbuatan yangdilakukannya itu, maka kedua jenis hukuman

2 Ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nokmor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPdan Pasal 197 KUHAP serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kantor KejaksaanTinggi Papua dan Terdakwa ; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriKlas I A Jayapura

Perbuatan terdakwa LOUDWYK RUSPANAH sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999. jo UU Nomor : 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 K.U.H Pidana SUBSIDERBahwa ia terdakwa LOUDWYK RUSPANAH dalam kapasitas Pejabat PelaksanaTuga (Plt) Camat Wilayah Pemekaran Kecamatan Elpaputih selaku Pengguna Anggaransesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 821.2/257 Tahun 2009 tanggal

bentukdakwaan subsidaritas yang berarti dakwaan primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu,jika terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi atau sebaliknya jika tidakterbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan terakhir dalam berbagai PelatihanHakim Tipikor Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak ibenarkan lagidakwaan dalam bentuk subsidaritas dibaca sebagai dakwaan alternatif;Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair melanggar pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

No. 22/PID/2012/PT.MALkg untuk tahun 2010, agar segera diaddendum kontrak dengan harga Rp.6.450 padatahun 2011 ; Perbuatan terdakwa Kwartus Resok,S.Sos,MM sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 K.U.HSUBSIDAIR 7929222 nnn n nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nenaBahwa ia

Jadi tidak bolehlangsung membuktikan dakwaan subsidairnya ;Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan banding akan mempertimbangkanterlebih dahulu dakwaan primairnya ;Menimbang, bahwa dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum adalah pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,yang unsurunsurnya sebagai berikut :12Ad 1.

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidair :Bahwa Terdakwa Abdus Samad bin Abdul Ghani yang ditugaskan untukmenjalankan jabatan secara terusmenerus atau untuk sementara waktu selaku selakuKetua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

No. 24 K/Pid.Sus/2013telah melakukan penyelewengan dana PNPM tersebut antara bulan Juli 2011sampai dengan Oktober 2011 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP, UndangUndang No.48 Tahun 2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981 danUndangUndang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang38No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3

., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Esrom Lande, MM merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) ke1K.U.H. PIdna. 22292 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnDANKEDUA: Bahwa terdakwa Drs. Esrom Lande, MM (terdakwa 1!)

YohanesPaulus Sani Ledor merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat(1) K.U.H. Pidana. 2222220 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn neSubsidair:KESATU:Halaman 15 dari 47 halamanPutusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PT PAL Bahwa terdakwa Drs.

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan Primair Kedua yaitumelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU RI No. 20 tahun 2001Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal55 ayat (1) Ke1 KUHPidana.2. Menyatakan Terdakwa II.

Pasal 64 ayat (1) KUHP karena seharusnya terdakwa dinyatakan bersalahberdasarkan alatalat bukti yang sah dan faktafakta yang ditemukandipersidangan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair kesatu yaitu pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo.

MUHTAR (alm). diajukandidepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan NegeriBengkulu Klas IA karena didakwa dengan dakwaan Alternative :Hal. 1 dari 45 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PT BGL.Kesatu :Primair :Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaiamana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidair

Akhmad Ansori karena secara nyata telahterbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaanPenuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Akhmad Ansori BinMuhtar (Alm) dalam perkara aquo harus dinyatakan terbukti pada dakwaanKesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UUNo. 20 Tahun 2001 jo.

Akhmad Ansori tidak terbukti melakukan perbuatansebagaimana dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana adalah sangat tepat dan kami selaku Penasihat Hukumterdakwa sangat sependapat;4.

., MMA diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHPSUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa IR. HASANUDDIN KANDATONG, MM., MMAsebagai sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.

HASANUDDIN KANDATONG, MM,MMA tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur clandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20tahun ..22Menyatakan Terdakwa Ir. HASANUDDIN KANDATONG, MM, MMAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Korupsi secara bersama sama" dalam dakwaanSUIS ICE sj mmm mm A. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir.

Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utarasebesar Rp11.159.548.235,00 (sebelas miliar seratus lima puluh sembilan jutalima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

2 Ayat (1) jo.

2 Ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHAP, sehingga dalam amar putusannya angka 2, Judex Juris menyatakanmembebaskan Terdakwa Elisabeth E.

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001;Jika Judex Juris berpendapat dalam amar putusan angka 1, Elisabeth E.Winokan, S.H., M.Si.

(Pemohon Peninjauan Kembali) kemudiandinyatakan melanggar Pasal 15 jo Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001. Sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair. PadahalElisabeth E. Winokan, S.H., M.Si.

/PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 yang siginifikanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehinggaberdasarkan fakta hukum tersebut, perobuatan Terdakwa telah memenuhikualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangHal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 2492K/Pid. Sus/2018Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 14/PIDTPK/2018/PT SMR tanggal 7 Juni 2018 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SamarindaNomor 59/Pid.SusTPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 2492K/Pid.

Menyatakan Terdakwa Arjoni, BE Bin Jamaran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair; 2.

Begitu pula sebaliknya kalau dakwaan Primair telah terbukti, makaMajelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;Adapun unsurunsur dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangHalaman 115 dari 154 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal

UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI :1 Menyatakan Terdakwa Arjoni, BE Bin Jamaran tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa Arjoni, BE Bin Jamaran dari Dakwaan Primairtersebut3 Menyatakan Terdakwa Arjoni, BE Bin Jamaran tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
• Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan
  Nomor 136 / Pid.Sus-TPK /2023 /PN Mdn tanggal 4 Maret 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALRAZI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa Drs.Yan Hepta, MM Bin Zainal Abidin Agus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair; 2. Membebaskan Terdakwa Drs.Yan Hepta, MM Bin Zainal Abidin Agus dari Dakwaan Primair tersebut3.

Begitu pula sebaliknya kalau dakwaan Primair telah terbukti, makaMajelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;Adapun unsurunsur dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, adalahsebagai berikut :1 setiap

UDANG, MBA,MM terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf bUU RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalamdakwaan Primatr;2.

Oleh karena itu agar majelis hakimmenjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;Membaca, Surat Tanggapan / duplik Penasehat Hukum Terdakwa,terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 6 dari 31 halaman putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PT MndBerkaitan dengan hal tersebut, kami Penasehat Hukum tetap pada kesimpulanbahwa dakwaan berdasarkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bundang undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana

amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusaninl;Menimbang, bahwa status terdakwa dalam perkara ini di tahan berdasarkanpenahanan yang sah maka penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masapenahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidanamaka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan ;Mengingat akan Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah menjadi UndangUndang RI Nomor :20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP dan Pasal197 KUHAP serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Pembanding JaksaPenuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan