Ditemukan 1009 data
NASRODIN
Tergugat:
KEPALA KAMPUNG DEPOKREJO
259 — 127
Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdin dariseorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seoranganggota;2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringancalon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calonPerangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelahHalaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUNBLjabatan perangkat desa kosong ataudiberhentikan;4.
134 — 114
Apabila terobuktii bahwa jawaban pertanyaanpertanyaan di atastidak sesuai dengan kenyataan maka Polis bapak/ ibu akan dibatalkan danseluruh premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan.Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Polis dengan muiai bertakunyapertanggungan berdasarkan Polis tanggal 25 Oktober 2011, dimana didalam Polis pengaturannya terdin atas Ketentuan Umum dan KetentuanKhusus, serta melampirkan Data Polis dan Pemyataan Kondisi KesehatanTertanggung.Bahwa kemudian merujuk kepada Formulir
80 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
DPD terdin atas wakil daerah provinsi yang dipilihmelalui pemilihan umum.
Suyati dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
Intervensi:
1.Kasmian
2.ABDUL BASIR
203 — 130
yang bersangkutan pertama kali mengetahuikeputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:Pasal 75 (1) :(2):(3) :(4) :Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
1.Srifuddin, S.ip.
2.ASTO
3.La Ode Asri
4.Heti Estiwati
5.Astati
Tergugat:
KEPALA DESA WAELUMU
205 — 123
Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdin dan seorang ketua, seorangsekretaris, dan minimal seorang anggota;b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desayang dilakukan oleh Tim;c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desadilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosongatau diberhentikan;d.
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemakaian sendiri untuk produksi termasukpenyerahan Barang Kena Pajak atau bukan, maka Majelisberpendapat bahwa Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif khususuntuk perusahaan terpadu (integrated) yang melakukan kegiatanusaha menghasilkan BKP strategis yang dibebaskan PPN danmenghasilkan BKP yang terutang pajak termasuk penyerahan BKPsesuai dengan ketentuan Pasal 1A avat (1) huruf d UU PajakPertambahan Nilai;Bahwa kegiatan pemohon banding adalah melakukan kegiatan usahaterpadu (integrated) yang terdin
63 — 23
dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportirmenguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang, dinyatakanbahwa : Pembentahuan Pabean Pengangkut Barang terdin dan :e Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal KedatanganSarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0
679 — 300
Kerugian ImmateriilBahwa klienklien Penggugat yang terdin dan para investorberkurang kepercayaannya untuk mengunakan jasaPenggugat dalam menginvestasikan uangnya yang ditafeirkerugian immateril ini sekurangkurangnya sebesar Rp100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah).Kerugian Penggugat IlKerugian matenil sebesar Rp 4.558.750.000, (empat milyarlima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh riburupiah), dengan perincian sebagai berikut: harga nominal Obligasi Subordinasi Bank Global yaitu
3.000.000.000, (tiga milyar rupiah). bunga Obligasi Subordinasi Bank Global yang belum dibayarsampai dengan tanggal gugatan ini, yaitu, bunga obligasiyang disepakati sebesar 14,5% pertahun, kupon bungaobligasi terakhir dibayarkan bulan Desember 2004, dengandemikian bunga obligasi yang belum dibayarkan adalah 43bulan x 14,5%/12 bulan x 3 milyar sama dengan Rp1.558.750.000, (Satu milyar lima ratus lima puluh delapanjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Kerugian ImmatenilBahwa klienklien Penggugat II yang terdin
dimaksud pada ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.Dalam penjelasan disebutkan Yang dimaksud dengan penuhfanggung jawab adalah mempemnatikan Perseroan denganseksama dan tekun.3) Setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaiHalaman 57.Putusan NO.255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).4) Dalam hal Direksi terdin
Prosespemeringkatan dilakukan berdasarkan prosedur internalpemeringkatan, dimana didokumentasikan dan dibentuk berdasarkankebiasaan praktik yang telah diakui oleh dunia internasional.a Peringkat perdana tahun 2003 52.Bahwa Panitia Pemeringkat yang melakukan analisa terhadapTergugat terdin dari 3 (tiga) ahli Keuangan berpengalaman, yaituJazid Adam, Eka P.
Eiren Tuwongkesong
Tergugat:
Panitia Pemilihan Sangadi Desa Momalia I Kecamatan Posigadan
Intervensi:
APRIS RUHBAN
142 — 55
Pemilihan, Pengangkatan dan PemberhentianSangadi :Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Desa yang selanjutnya disebutpanitia pemilihan adalah penitia yang dibentuk oleh BPD untukmenyelenggarakan prose pemilihan Sangadi.Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa:Panitia pemilihan sebagimana dimaksud pada pasal 11 keanggotaanyaterdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus Lembaga kemasyarakatandan tokoh masyarakat, dengan struktur organisasi yang masingmasingdalam jabatannya merangkap anggota, terdin
331 — 214
2014tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upayaadministratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan wargamasyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagaiberikut:Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
60 — 9
Tuntutan (petitum);Menimbang, bahwa fundamentum petendi terdin dari dua bagian yaitu bagianyang menguraikan tentang kejadiankejadian atau perstwa dan bagian yangmenguraikan tentang hukumnya, sedangkan petitum gugatan adalah merupakantuntutan yang diminta dan dibebankan oleh Penggugat kepada Tergugat, olehkarenanya Penggugat harus merumuskan petitum gugatan dengan jelas dan tegaskarena terhadap petitum gugatan tersebut, yang akan dijawab dalam dictum putusanakhir;Menimbang, bahwa suatu putusan Pengadilan
142 — 49
Penjatuhan hukuman disiplin itu dilakukan berdasarkanketentuan pasal 7 ayat (4) hurufd Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yangmenegaskan jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c terdin dan salah satunya permberhentiandengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS,8.
51 — 18
Bahwa Ada du tower apartemen yang disediakan olehPenggugat yaitu Tower B dan Tower D; Bahwa setahu saksi, Tower B dan Tower D itu tidak khususdisediakan untuk mahasiswa Yayasan Pendidikan Telkom, akantetapi atau campur dengan penghuni lain yang sudah membell; Bahwa dua tower tersebut tidak bisa menampung 3000 orangmahasiswa: Bahwa jangankan amandemen, perjanjian pokok saja saksibelum pernah lihat dan membacanya; Bahwa setahu saksi ada 5.000 orang mahasiswa yang lulusseleksi tahun 2012/2013, yang terdin
96 — 17
seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik clanatas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik, dimana pada prinsipnyamasingmasing pihak bertetap pada dalil mereka semula, isi selengkapnya dan Replik clanDplik tersebut dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ml sebagalbahagian yangtak terpisahkan dad putusan mi;Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran datitdalil gugatannya,telah mengajukan alat bukti surat yang terdin
178 — 140
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilSedangkan yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana sebagaimana Pasalayat (7) menyatakan bahwaInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yangbertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalamurusan Administrasi Kependudukan.Dan yang dimaksud dengan Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kotasebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2016 Tentang Perangkat Daerah adalahPerangkat Daerah kabupaten/kota terdin
189 — 87
warna bening tembus pandang didugaprekursor untuk membuat Narkotika yang masing masingbungkus seberat : 1 (satu) bungkus/paket seberat (Netto) 3 (tiga)Gram, 1 (satu) bungkus/paket seberat (Netto) 0,91 (Nol komasembilan puiuh satu) Gram,3. 1 (satu) buah kotak terbuat dari Plastik yang didalam nya terdapatbercak diduga Narkotika,4. 2(dua) bungkus/Paket serbuk wama putih yang dibungkus denganplastik klip warna bening tembus pandang diduga prekursor untuk45membuat Narkotika yang masing masing bungkus terdin
45 — 17
dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportirmenguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang, dinyatakanbahwa : Pembentahuan Pabean Pengangkut Barang terdin dan :Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal KedatanganSarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0)
49 — 25
makaperbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsurunsur tindak pidana yang didakwakan olehOditur Militer kepada Terdakwa.Menimbang, bahwatindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah Pasal36 UU RI No. 42 Tahun 1999 yaitu : Pembeni fidusia yang mengalihkan, menggadaikan ataumenyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebin dahulu dari penerima fidusia , sehingga dengandemikian terdin
81 — 34
53 ayat (2)huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan;Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau terlanggal 3 Maret2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan denganLampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20tahun 2010 huruf Rumawi Il Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yangmenyebutkan: Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdin
413 — 1039 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 yangbertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 50 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Bahwa ketentuan Pasal 37 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan:(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 ayat (1) terdin dari:a.