Ditemukan 8350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rawas rawang rahan riawan rakwan
Penelusuran terkait : 27/pid.b/2017/pn msb Iwan irawan alias rawan bin sabit Tanpa hak membawa Menguasai dan memiliki senjata penusuk;
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-03-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
Tanggal 16 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
SRI RUKMINI SETYANINGSIH, SH
Terdakwa:
H. BUSRANI, S.H. Bin H. MASRAM Alm.
145 — 20
  • Indra sepengetahuan saksi termasukdalam titiktitik rawan banjir yang pernah ditetapkan oleh Dinas BinaMarga dan Pengairan Kota Samarinda untuk pembuatan kolampenampung air; Bahwa sepengetahuan saksi, SK. Tim Panitia Pengadaan Tanahtelah didistribusikan kepada seluruh anggota Tim Panitia PengadaanTanah tersebut, namun sebagaimana kebiasaan yang berlaku diPemerintah Kota Samarinda tanda terima pendistribusian SKSKtersebut jarang dibuat, diserahkan langsung pada saat rapat.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
428 — 1074
  • nomor903/164/2018 tanggal 25 Juni 2018 PerihalPenyampaian persyaratan pengadaan barang OTSUSAPBA tahun anggaran 2018 beserta TOR Pengadaan barang sarana para penyandang cacat dan traumabidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten BenerMeriah dana OTSUS APBA TA 2018.1 (satu) bundel Fhoto copy Surat Dinas SosialPemerintah Kabupaten Bener Meriah nomor188.45/16/SK/2018 tanggal 17 April 2018 tentangPenetapan nama nama calon penerima pengadaankelengkapan usaha ekonomi produktif (UEP) jualan kioswanita rawan
    TORPengadaan barang sarana para penyandang cacatdan trauma bidang rehabilitasi sosial Dinas SosialKabupaten Bener Meriah dana OTSUS APBA TA2018.1 (Satu) bundel Fhoto copy Surat Dinas SosialPemerintah Kabupaten Bener Meriah nomor188.45/16/SK/2018 tanggal 17 April 2018 tentangPenetapan nama nama calon penerima pengadaankelengkapan usaha ekonomi produktif (UEP) jualanHalaman 421 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.No.No.No.No.No.No.No.No.BBBBBBBBBBBBBBBB182.183.184.185.186.187.188.189.kioS wanita rawan
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 19-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg
Tanggal 19 Agustus 2015 — JONNI SIHOTANG
1106 — 2224
  • Disamping itu tanah yang ada pada Kawasan Hutan Alam menjadi labil(rawan abrasi) akibat sistem perakaran pohon untuk menahannya hilang. Konversi lahan dari kawasan hutan alam menjadikan tanah rusak, telahmenyebabkan terjadinya pemadatan tanah hal ini terlihat dengan meningkatnyakerapatan limbat sebesar 0,75 gram/cm? yaitu dari 0,25 gram/cm? pada hutan alammenjadi 1,00 gram/cm3 pada tanah yang rusak. Hal ini menunjukkan bahwa padalokasi telah terjadi kerusakan struktur tanah.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 25-10-2023 — Putus : 29-11-2023 — Upload : 29-11-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 35/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN
Tanggal 29 Nopember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : NOPRIANTO SIHOMBING, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : ADI SUSANTO
151 — 159
  • Kabupaten Langkat, tanggal 10 Maret 2021;
  • Undangan Sosialisasi Nomor: 005-288/BPP-LKT/2021, tanggal 09 September 2021;
  • Daftar Prioritas Lokus Stunting di Kabupaten Langkat Nomor: 440-02/K/2021, tanggal 25 Januari 2021;
  • Undangan Sosialisasi Nomor: 005-407/BPP-LKT/2021, tanggal 15 Desember 2021;
  • Undangan Sosialisasi Nomor:005-362/BPP-LKT/2021, tanggal 01 November 2021;
  • Kegiatan Pamsimas Kabupaten Langkat T.A. 2017 s.d. 2021;
  • Data Wilayah Rawan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-07-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 34/PID.SUS-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 1 Juli 2014 — Drs. BURHAN MAIDI
70 — 15
  • DEWA NYOMAN SUDJENDRA, SH dkk dalam rangka Pemetaanwilayah rawan Narkoba namun pada saat menandatanganinya belumterdapat tanggal maupun nomor pada SPPD tersebut.Atas keterangan saksi Sultani, S.sos, tersebut dibenarkan oleh terdakwa.11) Adri, SH. : ToliToli, 44 tahun, 12 Desember 1968, Lakilaki, Indonesia, Islam,PNS (Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Donggala), BTN Palupi Blok V2 No.25 Kel Palupi Kec.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 21-11-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 241/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juni 2015 — 1. Bungur Supriyatin, 2. Daskimah, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
80 — 44
  • Poin 17 General Comment No. 7 tahun 1997 tentang Pengusiran Paksa (Pasal 11 ayat (1) KovenanInternasional tentang NHakhak Ekonomi, Sosial, dan Budayasebagaiman diratifikasi dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2005, menyebutkan:17.Pengusiran tidak boleh menjadikan individuindividu tidakberumah atau rawan terhadap pelanggaran hakhak asasimanusia lainnya.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-12-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 6 Desember 2012 — MARDANSYAH, S.Pd bin MUHAMMAD AYUB
84 — 85
  • Inspektorat untuk disalurkan supaya bisa dimanfaatkan oleh Rumah SakitUmum Aceh Tamiang;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat tersebut,saksi membuat telaah staf yang ditujukan kepada Sekda Aceh Tamiangdengan pertimbangan jika barang tidak didistribusikan ke Rumah Sakitdikhawatirkan barang tersebut akan rusak atau hilang karena Dinas KesehatanPemkab Aceh Tamiang tidak memiliki gudang yang memadai untukpenyimpanan alat kesehatan yang nilainya tinggi disamping bahaya pencurianjuga rawan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-12-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 15/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 6 Desember 2012 — Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S
96 — 72
  • Inspektorat untuk disalurkan supaya bisa dimanfaatkan oleh Rumah SakitUmum Aceh Tamiang;e Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat tersebut,saksi membuat telaah staf yang ditujukan kepada Sekda Aceh Tamiangdengan pertimbangan jika barang tidak didistribusikan ke Rumah Sakitdikhawatirkan barang tersebut akan rusak atau hilang karena Dinas KesehatanPemkab Aceh Tamiang tidak memiliki gudang yang memadai untukpenyimpanan alat kesehatan yang nilainya tinggi disamping bahaya pencurianjuga rawan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 153/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 19 Nopember 2015 — -HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD. -H. ZEN BIN SUKINTA. -GULAMUH BIN MAHPUD.
83 — 150
  • EDDY SETIADI RAWAN, M.Pd ;Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanyadugaan penyalahgunaan Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Barat TahunAnggaran 2013 untuk kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) diKabupaten Cirebon;Bahwa sebagai Kepala Bidang PNFI (Pendidikan Non Formal Informal)Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat sejak tahun 2010 sampai dengantahun 2013, dan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang saksisebagai Kepala Bidang PAUDNI Disdik Propinsi Jawa Barat;Bahwa saksi selaku Kabid PNFI
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 01-12-2022 — Putus : 04-01-2023 — Upload : 04-01-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 51/PID.TPK/2022/PT BDG
Tanggal 4 Januari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : SUWANTO, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : Ir. DADANG M. HASBI
256 — 64
  • Laporan Hasil Identifikasi dan telaahan staf penyaluran Beras Cadangan Pangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon bagi Desa Rawan Pangan Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
  • 1 bendel Surat Jalan PB RIZKY MULYA.
  • Stok Gabah CPPD Kabupaten Cirebon tahun 2019.
  • Stok CPPD Di gudang Cisaat tahun 2020.
  • Perjanjian Kontrak kerja Nomor 814/TKK-18/Skrt/2019 antara H MUHIDIN,SP.,MM dengan MUHAMMAD ZAMHARIRO.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 58/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg
Tanggal 9 Januari 2012 — H. Agus Soekmaniharto bin Bakroen Soemantri (TERDAKWA)
159 — 50
  • tanah yang hadir, dalam rapattersebut pada intinya, saksi selaku Koperasi Lintas Karya Bersamadiminta untuk melanjutkan kekurangan pembayaran kepada wargadan Kepala Desa pun juga menjelaskan kepada saksi kalau sudahmelakukan negosiasi dengan Tim Pengadaan Tanah (TPT) yaituBapak Suyoto mengenai masalah harga tanah ; Bahwa untuk menutupi hasil negosiasi dengan Bapak Suyototersebut, Indra Wahyudi meminta kepada saksi untuk segeramerealisasi pembayaran, sebab kalau tidak direalisasi dapatmenimbulkan rawan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
ASEP HIKAYAT
123 — 34
  • sendirimenurut Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 adalah pejabatnegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif atau pejabat lainyang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 UndangundangNomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pejabat lain yang memiliki fungsistrategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukanpenyelenggaraan negara rawan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 8 Oktober 2014 — dr. RATNA YUNIARTI,M.Kes
84 — 19
  • Saksi RAWAN DWI HARTANTYO, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi sebagai Teknisi PT. Hajaro Sentosa Abadi, tidak kenal terdakwadan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan membenarkan isi beritaacara pemeriksaan dimaksud;Bahwa PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — ANANG PASETYO kejaksaan negeri Ponorogo
65 — 15
  • PERAGA PEMBELAJARAN IPS+> WU KR WW WbIlmu Pengetahuan Sosial (IPS) 1 Peta Asean Physical Peta Afrika Physical Peta Amerika Physical Peta Asia Physical Peta Australia dan Selandia Baru Physical Nn nr fF W WYPeta Dunia Besar Physical Halaman243dari348 Putusan No.71/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyPeta Eropa Physical Peta Indonesia Physical S oNKit Gejala AlamModel Gunung Berapi Model Patahan Model Lipatan Poster Peta Sebaran Gunung Berapi Poster Gunung Api Poster Peta Sebaran Daerah Gempa Bumi Poster Sebaran Rawan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 66/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bdg
Tanggal 23 Nopember 2016 — -FAHRI Alias FAHRI NURMALLO -DEVIYANTI ROCHAENI
278 — 223
  • Pejabat lain yang memiliki Fungsi Strategis dalam kaitannya denganPenyelenggara Negara rawan terhadap Praktek Korupsi , Kolusi danNepotisme , yang meliputi :1.be8.Direksi, Komisaris , dan Pejabat Struktural lainnya pada BadanUsaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah ;Pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan Badan PenyehatanPerbankan Nasional ;Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri ;Pejabat eselon i dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Jaksa
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus
Register : 15-08-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.YUNIATI, SH.
3.FAUZAN EKA PRASETIA,SH
Terdakwa:
KUSNEDY BIN MARJONO
198 — 33
  • fasilitas kredit yang bermasalah lewatHalaman 109 dari 240 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Bnrsystem BPR, pemantauan aktif dilakukan oleh SKAI dan Pemimpincabang sedangkan pemantauan pasif dilakukan oleh Direksikemudian memberikan target penyelesaian permasalahan yangterjadi;Bahwa secara umum kinerja kantor cabang Wanayasa sejak BPRMandiraja berdiri NPL nya cukup tinggi namun terdapat kelemahanbaik secara jumlah personil maupun keahlian SDM dalam mengelolacabang, selain itu, letak geografis di daerah rawan
Pengadilan DILMILTI I MEDAN
Register : 13-01-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 18-12-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 1-K/PMT-I/AD/I/2015
Tanggal 3 Desember 2015 —
456 — 548
  • Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 sekira pukul 08.00 Wib saksi Kapten InfYoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) diperintahkan Terdakwa untukmengawal Danrem 031/WB, selama dalam perjalanan rawan hingga sampaiperbatasan (daerah aman) dengan system kawal depan dan kawal belakangmenggunakan kendaraan Kijang Pick Up Noreg : 80121.q.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 19-07-2017 — Upload : 25-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1165 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — SITI MARWA
325 — 582 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dapat dilihat dengan disebutkannya Bendahara danPimpinan Proyek pada penjelasan Pasal 2 angka 7 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999, yang memberikan penjelasan mengenai Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi,kolusi dan nepotisme. Sedangkan Bendahara dan Pimpinan Proyekbukanlah Pejabat Struktural tetapi fungsional.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 12-04-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 29 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
Bruriyanto Sukahar, S.H., M.H
Terdakwa:
H. Sulatif Julianto Bin Sudarmo
231 — 523

    1. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/278/ Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Kawasan Perbatasan Wilayah Kabupaten, Kawasan Minapolitan, Kawasan Rawan Bencana Longsor, Kawasan Rawan Bencana Banjir, dan Kawasan Erupsi Gunung Slamet di Kabupaten Pemalang Tahun 2015.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
SRI HARYONO, SH
Terdakwa:
SUKMA ONI ISWARDANI bin MAKSUM
445 — 78
  • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang Undang No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, dijelaskan bahwa yang dimaksud Pejabat lain yang memilikifungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukanpenyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi