Djaim Perum PlatinumVillage R.28 Kelurahan Jatikramat,Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Bekasi;Agama : Islam;Pekerjaan : Direktur PT Bina Inti Sejahtera;Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :1.Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal05 Maret 2016;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejaktanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal

24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei2016;Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;Perpanjangan ke2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai

Martadinata Nomor 32Kampung Raja RT.03/RW.IIKelurahan Kalabahi Kota KecamatanTeluk Mutiara Kabupaten Alor.IslamWiraswastaSMAPara Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :1.2.3.4.Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2015 s/d tanggal 21 Maret2015;Majelis Hakim sejak tangal 13 Maret 2015 s/d tanggal 11 April 2015Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 12 April 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015

Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupangpasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 26Agustus 2015 ;8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanTinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 27 Agustus2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015 ;Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh : 1.Sartje Seubelan, SH. 2.

Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupangtertanggal 02 September 2015, Nomor :W26.U1/2920/HN.01.10/IX/2015, perihal Mohon bantuanpemberitahuan/penyerahan Kontra Memori Banding An. TerdakwaBasonden Peing Baso, cs, yang ditujukan kepada Ketua PengadilanNegeri Kalabahi ;6.

Sebagian besar putusan ini sudah inkrachtberkekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru No : 10/PID.SUS/2011/PN.PBRtanggal 22 Desember 2011 atas nama Terdakwa Bupati Siak H.Arwin AS, SH, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo telahmenyatakan Terdakwa Bupati Siak H.

Arwin AS, SH) tanggal 16 Januari 2003 No.01/IUPHHK/I/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan hasilHalaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 147 K/TUN/2015Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas + 21.500 Ha (duapuluh satu ribu lima ratus hektar) di Kabupaten Siak atas nama PTRimba Rokan Perkasa, telah terbukti di Pengadilan Tipikor melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku dan bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)khususnya Asas Akuntabilitas;Oleh karenanya,

Dengan demikian SuratKeputusan Bupati Siak No. 01/IUPHHKI/2003 tanggal 16Januari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas +21.500 Ha di Kabupaten Siak atas nama Termohon kasasiIl telah terbukti melanggar hukum yaitu melanggar PP No34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002.5.2.2 Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PNPekanbaru Nomor : 10/PID.SUS/2011/PN.BR tanggal 22Desember 2011 a/n terdakwa H.

(Permenhut ini secara khusus diterbitkan untuk memverifikasiIIUPHHKHT yang bermasalah hukum tersebut karena melanggarPasal 42 PP No 34 Tahun 2002)5.4 Bahwa berdasarkan Permenhut P.03/MenhutII/2005 Pasal 6 ayat(3) huruf c : tentang kriteria areal; harus memenuhi Kepmenhut10.1/KptsII/2000 (Bukti P 9) jo Kepmenhut 21/KptsII/2001(Bukti P 10).55 Bahwa karena berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PNPekanbaru Nomor : 10/PID.SUS/2011/PN.BR diatas, telah terbuktipenerbitan SK Bupati Siak No 01/IUPHHK

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 dalam penerbitan obyek sengketa, karena obyek sengketaaquo bukan diterbitkan dalam rangka penjatuhan hukuman displin,tetapi obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat untuk melaksanakanketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang nomenklatur formatnyaberpedoman format 2 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS yang melakukan tipikor

Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Keputusanberlaku pada tanggal ditetapkan, kecualiditentukan lain dalamkeputusan atau ketentuan peraturanperundangundangan yangmenjadi dasar Keputusan.V.3 Bahwa pemberlakuan obyek sengketa terhitung tanggal 31Oktober 2015 yaitu terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkara yang dihadapi PNS incasu Penggugat, telahsesuai dengan format 2 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSyang melakukan tipikor

BuktiT14 : Notulen Hasil Rapat BadanKepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat hari Senin, 31Desember 2018, agenda : Pembahasan MasalahPelaksanaan Keputusan Bersama Tiga Menteri TerkaitPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap PNS YangTerlibat TIPIKOR (Sesuai dengan fotokopi);15.

2017) yang pada pokoknya: menyebutkan PegawaiNegeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri SipilPutusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 39apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan suatutindakpidanakejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun belum berlaku PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 saat putusan inkracht Tipikor

ELYANINGSIHTempat lahir : MalangUmur/tanggal lahir : 35 Tahun/10 Juni 1979Jenis Kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Tlogorejo RT.24, RW.06 Kec.Pagak KabupatenMalangAgama : IslamPekerjaan : SwastaPendidikan >: SMATelah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan 32 Penuntut Umum tanggal 09 September 2015 No.PRINT1932/0.5.43/Ft.1/09/2015 sejak tanggal 09 September 2015 s/d tanggal 28 September 2015 ;3 Hakim Pengadilan Tipikor

September 2015 s/d. tanggal 14 Oktober 2015 ;4 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal05 September 2015 Nomor : 159/ Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. sejak tanggal15 Oktober 2015 s/d. tanggal 13 Desember 2015 ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya bernamaTRI SANDHI WIBISONO,S.H.,MH. Dan ABU ABDUL,SH.

Yahya Harahap, SH., PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP, , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006halaman 120) ; e Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberimakna unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akanmemperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapatbahwa unsur secara melawan hukum dengan tindak pidana korupsi adalahmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil danmengenai perbuatan melawan

,MH., HakimHakim Anggota , dengan dibantt WAHYU WIBAWATLISH., Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh INDRASWARAHADLP,SH., Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa dengandidampingi oleh Penasehat Hukumnya :HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUADR.H.GAZALBA SALEH,SH.,MH. M OES T OF A,SH.,MH.SAM HA DI,SH., MH.PANITERA PENGGANTIWAHYU WIBAWATLSH.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 20 September 2013 ;8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 19Nopember 2013;9. Perpanjangan...9.

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Nopember2013 s/d tanggal 19 Desember 2013 ;10.Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Desember 2013s/d tanggal 18 Januari 2014 ;11.Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang selaku Hakim Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2014 sampaidengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;12.Perpanjangan Ketua Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12April 2014 ;Terdakwa di Tingkat Banding didampingi Penasihat HukumnyaMAKARIUS PASKALIS BAUT, SH; adalah Advokat dan Konsultan Hukumyang berkantor di Jl.

PUTUSANNomor: 04/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yangmengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :Nama : Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo ;Tempat lahir : Gunung Kidul ;Umur/tanggal lahir : 47 tahun/27 April 1965 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun Pagutan, RT 002

Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 07 Maret2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;Terdakwa dalam tingkat banding tidak didamingi oleh Penasehat Hukum ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ; Penetetapan Ketua Pengadilan tinggi Yogyakarta tanggal 6 Maret 2013No.04/Tipikor/2013/PTY tentang penunjukan Majelis hakim untuk mengadiliperkara ini ; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan

,MH, Advokat/ Pengacaraberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2018, terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI Jayapura Klas A NomorW30.UI/ HK.02.04/ 2/ 2018 tanggal 1422018;Selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING/ Semula PENGGUGAT;LAWAN: JUNAN WASHINGTON WAROMILST; Umur: 44 Tahun,Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: di Jalan Nirwana II Nomor 16 BAngkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura; Dalam hal inimemberikan kuasa kepada: DR James Simanjuntak,SH.

,MH, danRekan, Advokat/ Pengacara PERADI KTPA 02. 12038, alamat di JayaAsri Blok AC No 25 Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura PropinsiPapua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangal 6 Pebruari 2018,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI JayapuraKlas IA Nomor W30.UI/ HK.02.04/ 3/ 2019 tanggal 2032019;Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING/ Semula TERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah memperhatikan:1.

PUTUSANNomor: 18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama : YULIUS DONNY U DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN;Tempat Lahir : Tumbang Ngahan (Kotim) ;Umur/ tanggal lahir : 39 tahun /02 Mei 1974 ;Jenis

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26Juni 2013 Nomor :18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;c. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangkaraya Nomor:18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 26 Juni 2013tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;d.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 09September 2013 Nomor:19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukanHakim Ketua Majelis yang Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;e. Suratsurat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkaraTerdakwa tersebut ;f.

Menyatakan Sidang/Pemeriksaan Perkara No:18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. atas nama Terdakwa YULIUS DONNYU DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN dilanjutkan;. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusanakhir ;Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umummengajukan saksisaksi dan ahli kepersidangan, masingmasing telah bersumpah/berjanji,yang pada pokoknya saksi memberi keterangan dan ahli memberi pendapat sebagai berikut :1.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima riburupiah) .Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 30Oktober 2013 oleh kami HARIS MUNANDAR,SH,MH (Ketua Pengadilan Tipikor)sebagai Ketua Majeliss UKAR PRIYAMBODO,SH,MH (Hakim Adhoc Tipikor), danYARNA DEWITA,SH,MM (Hakim Adhoc Tipikor), masing masing sebagai hakimanggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

MH Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagai KetuaMajelis, HARTADI, SH dan EDDY RISDIANTO, SH. masingmasing sebagai Hakimanggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehtanggal 26 Maret 2012, Nomor: 46/PID/2012/PT BNA, yang ditunjuk untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggalitu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut

Surat Panitera Oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi MedanNomor 52/PidAnak/2021/PT MDN, tanggal 23 Desember 2021 tentangPenunjukan Panitera Pengganti;3. Penetapan Hakim Sidang Nomor 52/PidAnak/2021/PT MDN, tanggal27 Desember 2021 tentang Hari Sidang;4.

,H.PANITERA PENGGANTIDto.Abdul JalilUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP. 19611231 1985030129halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PTBNA

RedakSi ......... 0... ccccceeeeeee ee eee eee Rp. 10.000,Jumlah Rp. 206.000,(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ VII/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk danatas permintaan dari Muchlis (Pemohon).Banda Aceh, 18 Juli 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDAACEHPANITERATanwiman Syam, S.HNIP. 19610721 198203 1 004Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 130/Pat.P/2019/PN Bna.

,H.PANITERA PENGGANTIDto.Abdul JalilUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP. 19611231 1985030129halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PTBNA

kelamin : LakilakiKebangsaan IndonesiaTempat tinggal ; Kampung Bojonggenteng RT.05/01 DesaBerekah Kecamatan BojonggentengKabupaten SukabumiAgama : IslamPekerjaan Wiraswasta (mantan Kepala Desa Berekah)Pendidikan : SLTA (Paket C) Terdakwa ditahan dengan status Tahanan Rutan sebagai berikut :e Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2103 s/d tanggal 03September 2013 ;e Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013 ;e Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Bandung, sejaktanggal 14 Oktober 2013 s/d tanggal 12 Nopember 2013 ;e Perpanjangan ke2 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal 13 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ;e Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 31Desember 2013 ;e Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 30 Januari 2014 ;e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak 10 Januari 2014Sampai dengan 08 Pebruari 2014 ;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Penasihat Hukum Ketua Majelis HakimPengadilan Tipikor Bandung, Nomor:03/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Bdg.

/PN.Bdg., tanggal 10Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tipikor yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;e Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor No.03/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 13 Januari 2014 tentang hari dan tanggalpersidangan perkara ini ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan JaksaPenuntut Umum kemuka persidangan sebagaimana tercantum dalamberita acara pemeriksaan perkara ini ;Setelah mendengar pula Tuntutan

Perkara: PDS02/CIBAD/01/2014 tanggal 26 Maret 2014, yang dibacakan padapersidangan tanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya agar MajelisHakim Tipikor Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1. Menyatakan terdakwaENU SAEPULOH BinU.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 10 April 2014 ;4. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 01April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni2014;6.

Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengantanggal 29 Juli 2014 ;7. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor PadaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan 28Agustus 2014 ;8. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1)KUHAP sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September 2014 ;oO.

Perpanjangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 17Nopember 2014 ;Dalam perkara ini di tingkat banding Para Terdakwa tersebut di atas didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. FRANS DJ. TULUNG, SH., 2.LORENSIUS MEGA,SH, 3. AKHMAD BUMI, SH., 4.

Satgas A Tahun 2013 melakukan pengukuranbatas keliling lokasi seluas 60 Ha dan pengukuran bidang per bidangtanah sebanyak 313 bidang tanah kemudian berubah menjadi 258bidang tanah sebagaimana dalam Peta Bidang tertanggal 30 Mei 2014,dimana dalam proses pengukuran bidang per bidang tanah tersebut tidaksemua pemilik lahan ada di lokasi untuk menunjukkan batas bidangtanahnya, dimana Tim Pengukur di lapangan didampingi oleh Hj.St.Rabiah,S.Pd.M.Pd,(terdakwa yang perkaranya telah di putus olehPengdilan Tipikor

St.Rabiah,S.Pd.M.Pd, dan Kepala Dusun BaddoBaddo, H.Abd.Rasyid, HP ( Yang juga terdakwa dan berkasnya di ajukan secara terpisahdan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tipikor Makssar serta telah berkekuatan hukum yang tetap );Bahwa Terdakwa selaku Ketua P2T selanjutnya mengeluarkan SuratTugas Nomor : 181/100.273.09/XI/2013 tanggal 21 November 2013,tentang Surat Tugas Tim Satgas B dan Anggota Pendamping Satgas,dimana Ketua P2T membagi Tim Satgas B ke dalam 3 (tiga) KelompokTim yang masingmasing dipimpin

St.Rabiah, S.Pd,M.Pd ( Yang juga terdakwa dan perkaranya telah di putusoleh Pengdilan Tipikor Makassar serta telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap ) dan Satgas B3 dengan Koordinator Sri Gusniati, SE,MMdibantu anggota antara lain H.Abd.Rasyid, HP.Bahwa Tim Satgas B yang telah dibagi ke dalam 3 Kelompok Timtersebut lalu. melakukan pengumpulan data yuridis berupa : nama,pekerjaan, alamat pihak yang berhak, No.Induk Kependudukan atauidentitas lainnya, bukti penguasaan dan/atau pemilikanHIm. 24 dari

St.Rabiah, ( Yang perkaranya telah di putus oleh Pengdilan Tipikor Makassarserta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ) selaku AnggotaPendamping Tim Satgas B berdasarkan Surat Tugas Ketua P2T danselaku tokoh masyarakat bersama dengan Kepala Dusun H. Abd. Rasyid,HP yang membenarkan kesaksiannya di dalam Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dimana sebagai pihak yangHIm. 26 dari 107 him.

Dan erdakwaseharusnya mengingatkan bahkan melarang Hj.St.Rabiah dan H.AbdRasyid Hp (masingmasing telah di vonis Pengadilan Tipikor Makassardan telah memiliki kekuatan hukum tetap) yang mempunyai hubungandarah (Saudara kandung) sebagai saksi dalam menandatangalsporandik menyebabkan dengan mudah dan leluasa untukmembenarkan pihakpihak yang dianggap oleh saksi tersebut sebagaiHIm. 102 dari 107 him.

M.Hum sebagai Ketua Majelis, HakimTipikor, MASRUDDIN CANIAGO, SH.MH, Hakim Tipikor dan AHMAD PANANISH, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakimhakimanggota tersebut yang dibantu oleh SUNARYO Panitera Pengganti Tipikor padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penutut Umum, Terdakwamaupun

Uang tunai sebesar Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus riburupiah);Dirampas untuk Negara;Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari Nomor: 17/TIPIKOR/2013/PN.MKW tanggal 4 Pebruari 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa TONI FATIMA DJIU terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama:Menjatuhkan

Bahwa, oleh karena itu Pemohon peninjauan kembali, dengan tegasmenolakdan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Papua Barat,dalam Perkara Nomor :17/TIPIKOR/2013/ PN . MKW, yang telah berkekuatanhukum yang tetap dengan alasanalasan yang dikemukakan denganselengkapnya di bawah ini, sesuai dalam Pasal: 263 ayat (2) KUHAP,ditentukan dengan dasar atau alasanalasanmengajukan upaya hukum Permohonan peninjauan Kembali yang dikutip sebagai berikut :a.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, berpendapat bahwa dalamputusan perkara nomor : 17/TIPIKOR/2013/PN.MKW.Judex Facti, telahmelakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikanpertimbangan hukumnya sehingga dalam putusan tersebut tidaksempurna (onvoldoendegemotieveerd), akhirnyaputusan tersebutmenjadi terdapat kekeliruan yang nyata dalam amar putusan tersebutsehingga merugikan Pemohon peninjauan Kembali 2.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi:e Penahanan Kota, sejak tanggal 13 November 2012 s/d 12 Desember 2012;e Perpanjangan Penahanan Kota, oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiJambi sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d 10 Februari 2013;e Perpanjangan Penahan Kota, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TipikorJambi sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d 12 Maret 2013;e Perpanjangan Penahan Kota kedua kalinya, oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor Jambi sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 11 April

2013;Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jambi:e Penahanan Kota, sejak tanggal 24 April 2013s/d23 Mei 2013 ; Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambisejak tanggal 24 Mei 2013 s/d 22 Juli 2018 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Zul Armain Aziz , SH,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 April 2013 ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal

Hakim Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagaiAnggota, putusan mana diucapkan dalam siding yang terbuka untuk umum pada hariKamis, 27 Juni 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh A. Zainuddinsebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum padaKejaaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.HAKIMHAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,Hj. BETTY DESNITA, SH.MH ZAID UMAR BOBSAID, S.H.M.H.ARONTA, SH.MPA Panitera Pengganti,A.