dari temanteman terdakwa tidak melakukanpengrusakan tetapi sampai saat ini juga tidak ada informasi pelakupengrusakan yang sebenarnya;Bahwa saksi DEWA BAGUS NUNGSANG pernah mendengar adaperselisihan dengan organisasi lain yaitu kejadian di Jogjatronik kuranglebih dua setengah bulan yang lalu yang pada waktu itu ada kader PDI Pdianiaya oleh segerombolan orang kemudian permasalahan di Jogjatroniktersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Polsek Gondomnanmengenai penganiayaan tersebut;dari Partai

SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugat untukmewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuat akta tanah)yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas atas tanah, yangditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit (PK) dan akta pemberianhak tanggungan (APHT), karena tidak ada SKMHT, olehnya tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadapobyek aquo dalam mengalihkan hak;Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai

kali, sehingga penggugat berniat untuk membangun, dansesuai Intruksi dari tergugat III jika penggugat mau membangun,tergugat Ill bersedia memberikan tambahan tanah penggugat, yangsemula hanya 6,5 M genapkan saja 8 (delapan) Meter, atas dasar itu,penggugat langsung membuat patok besi yang ditanam di tanah tersebut;Bahwa sekira bulan Juni 2008, orang tua penggugat (Tergugat III) berniatuntuk mencalonkan diri dalam pemilinan Bupati di Kabupaten Kerinci, dansangat membutuhkan dana untuk memperoleh partai

sejumlahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Penggugat menggugatTergugat ke pengadilan;Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu kejadian penipuan berkaitandengan D.O gula ini sudah di laporkan ke pihak yang berwajib di Madiun;Bahwa yang melaporkan adalah Tergugat dan yang dilaporkan adalah IbuIta, namun saksi tidak tahu Sampai mana perkembangan perkaranya;Bahwa saat saksi ke rumah Penggugat, saksi melihat di rumah Penggugatada bendera salah satu partai

PA.Skgmembuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawanhukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahuluakan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugatsebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti P dan tiga orang saksi sebagaimana telah terurai padaduduk perkaranya;Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut bersifat partai

Tindakan Penggugatmemasukkan Tergugat II dan Turut Tergugat dalam perkara ini bertentanganHalaman 10 dari 30 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT TJKdengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Olehkarena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA:1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;2.

beralasan, yaitu sertifikattanah yang akan dibebani sita jaminan sejak semula jelas tercatat atas namaorang lain Hak Milik No. 493 atas nama pemegang hak Ilda Bagus Ambara Putra,Hal 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.Bth/2016/PN Dps21dan bangunan Toko Quick Silver yang dibebani sita jaminan, jelas terbukti bahwaruang dan bangunan lantai satu sejak lama adalah hak sewa milik pelawan,sehingga perolehan barang tersebut oleh pelawan pihak ketiga adalah sahmenurut hukum ;.Bahwa prinsip kontrak partai

Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya cq Mutanto Juwono, SIP, MM dan Anwar Ende Selaku Ketua dan Sekretaris, beralamat di Jalan Harsono RM 54 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya cq Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subanto dan H.

Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompokmasyarakat Desa;f) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g) Menjadi pengurus partai

Menjadi pengurus partai politik ;i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Merangkap jabatan sebagai ketua Lembaga Kemasyarakatan DesaAnggota BPD, Anggota DPRRI, DPRDPropinsi, DPRDKabupatendan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan ;k.Ikut serta dan atau terlibat dalam kempanye pemilihan umum,pemilinan Kepala Daerah, dan/atau pemilinan Kepala Desa;.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan dengan berencana.2. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal250 mengatur bahwa:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 16 dari 64. Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRGd. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidanapenjara paling singkat (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.;3.

YUSRIADI melanggar: Pasal 32 huruf (S) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan HilirNomor 6 Tahun 2019 yang pada pokoknya: Calon Penghulutidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politikpeserta pemilihan umum; Pasal 29 huruf (g) Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa dilarangHalaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBRmenjadi pengurus partai politik dan huruf (j) dilaranguntuk ikut kampanye pemilihan Umum dan/atau pemilihankepala Daerah dan didalam

yang Terdakwa dengar jamu tawon Sakti, Afrika Black Antdan As Salam memang tidak boleh beredar, untuk Pi Kang Shung Terdakwamasih ragu boleh atau tidak beredar, sedangkan Untuk Jamu As Salam anAfrika Black Ant Terdakwa tidak menjualnya lagi dan mau Terdakwakembalikan kedistributornya;Bahwa Terdakwa masih menjual obat tradisional karenabanyak dicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan darimenjual Tawon Sakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika terdakwamenjualnya dalam jumlah banyak / partai

Bahwa Terdakwa membuka toko obat Tantowi tahun2006, dan menjadi Apotek Tantowi sampai Juli 2016 dan sekarang menjaditoko obat Tantowi;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar dari pihakyang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obatobat keras dan obattradisional atau jamu tersebut;Bahwa Terdakwa masih menjual obat tradisional karenabanyak dicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan darimenjual Tawon Sakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika terdakwamenjualnya dalam jumlah banyak / partai

macam obat tradisionaltanpa izin edar di toko obat Tantowi dan di gudang di belakang toko obat Tantowiyaitu Kios Nomor 22;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar dari pihak yangberwenang untuk menjual atau mengedarkan obatobat keras dan obat tradisionalatau jamu tersebut, dan Terdakwa masih menjual obat tradisional karena banyakdicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan dari menjual TawonSakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika Terdakwa menjualnya dalam jumlahbanyak / partai

Penyitaan sejumlah barang bukti sebagaimana diurai dan termaktubdalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 06Agustus 2014.Bahwa sebagai akibat adanya penetapan Pemohon sebagai tersangkaoleh Termohon telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, antara lainberupa hilangnya hak politik Pemohon karena harus mengundurkan dirisebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan dan tidak dapatmencalonkan diri pada berbagai jabatanjabatan politik dan publik lainnya.Juga telah terjadi pemblokiran rekening

Bahwadengan bukti dan fakta tersebut di atas membuktikan bahwa berkatkerjasama antara PDAM Kota Makassar dengan PT.Traya tidakhanya telah memberikan keuntungan yang besar tetapi juga telahmemperoleh sejumlah penghargaan seperti tersebut di atas.Bahwa sebagai akibat adanya penetapan Pemohon sebagai Tersangkaoleh Termohon telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, antara lainberupa hilangnya hak politik Pemohon karena harus mengundurkan dirisebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan dan tidak

yang menyatakanbahwa proses penyitaan tidak sah adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak.TIDAK ADA KAUSALITAS HUKUM YANG NYATA ANTARA KERUGIANYANG DIALAMI PEMOHON DENGAN TINDAKAN PENYIDIKAN DANPENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHONTERHADAP DIRI PEMOHON.47.Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 78angka 8Surat Permohonan yang pada pokoknya menyatakan penetapanPemohon sebagai tersangka telah menimbulkan kerugian bagi Pemohonyaitu hilangnya hak politik Pemohon sebagai Ketua DPD Partai

Faktanya, Termohon sama sekali tidak pernah menyampaikansurat yang berisikan perintah, anjuran, atau usulan agar Pemohondiberhentikan dalam kedudukannya pada jabatan tertentu termasuksebagai Ketua DPD Partai Demokrat ataupun jabatanjabatan politiklainnya;49.Bahwa mengenai pemblokiran rekening Pemohon, Termohonmelaksanakannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkanPasal 12 ayat (1) huruf (UU KPKyang menyatakan:Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutansebagaimana

Bahwa penetapantersangka yang terlalulama sejak ditetapkansebagai tersangka tanggal7 Mei 2014 dan sampaisekarang belum dilakukanpemeriksaan, merupakanhak tersangka mendapatpemeriksaan segeramenimbulkan kerugianbagi Pemohone Bahwa ditetapbkannya Pemohon sebagai tersangka olehTermohon, Pemohon kehilangan hak politik Pemohon yang harusmengundurkan diri dari sebagai Keta DPP partai DemokratSulawesi Selatan, dan tidak dapat mencalonkan diri dalamberbagai jabatan jabatan politik.Menimbang bahwa Pemohon

Terhadap pihak Ketiga Akta Oetntik mempunyaiKEKUATAN BUKTI BEBAS, artinya penilainnya diserahkan kepada kebijaksanaanhakim (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua macan, yaitu AKTAAMBTELIJK dan AKTA PARTAI. Akta Ambtelijk yaitu akta yang dibuat oleh pejabat108 yang diberi wewenang untuk itu, dengan nama pejabat menerangkan apa yang dilihatdan dilakukannya.

Akta Partai yaitu Akta yang dibuat di hadapan pejabat, dengan namapejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya dan pihakpihak yangberkepentingan mengakui keteranganketerangan dalam akta itu dengan membubuhkantanda tangannya (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis AbdulkadirMuhammad, S.H. Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Pada tiaptiap Akta Otentik dikenal tiga macam kekuatan bukti, yaituKEKUATAN BUKTI LAHIR, KEKUATAN BUKTI FORMIL dan KEKUATANBUKTI MATERIEL.

Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Kekuatan bukti materiel, di sini menyangkut kebenaran isi akta oetntik itu.Artinya apakah benar bahwa yang tercantum dalam akta otentik itu seperti menurutkenyataan (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti materiel dan merupakan alatbukti sempurna.

Sebab dalam akta partai itu kebenaran dari isi akta tersebut ditentukanoleh pihakpihak dan diakui oleh pihakpihak dan pejabat menerangkan seperti apa yangdilihat, diketahuinya dari pihakpihak itu. Tetapi pada akta ambtelijk tidak selaluterdapat kekuatan bukti materiel artinya setiap orang dpat menyangkal kebenaran isiakta otentik itu, asal dapat membuktikannya.

Kota Bogor BaratKota Bogor untuk menjual emas dan Terdakwa bilang bahwa emastersebut adalah hasil tambang kalau dijual di Bandung susah partai besarHal. 41 dari 57 Put. No. 100/Pid.B/2019/PN.Bdg(sambil melihatkan emas yang dibawanya ) lalu Terdakwa bilang besok pagiaja kerumah lagi, lalu besok paginya Terdakwa kerumah lagi denganmembawa emas kepingan sebanyak 5 (lima) keping dan emasnya Terdakwabawa ke tempat Sdr. WILIANTO ROLEX yang beralamat di JI.

Kota Bogor BaratKota Bogor untuk menjual emas dan Terdakwa bilang bahwa emastersebut adalah hasil tambang kalau dijual di Bandung susah partai besar (sambil melihatkan emas yang dibawanya ) lalu Terdakwa bilang besok pagiaja kerumah lagi, lalu besok paginya Terdakwa kerumah lagi denganmembawa emas kepingan sebanyak 5 (lima) keping dan emasnya Terdakwabawa ke tempat Sdr. WILIANTO ROLEX yang beralamat di JI.

adalah minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izindari pihak KPUD Dairi;Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

ditangkap oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

Mohd.Riswan, R;32. 2 (dua) lembar catatan Partai + Ops;33. 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran No rek : 352301001258538, An. Drs. MUHAMMAD RISWAN, Periode Bulan Marettahun 2012;34. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No rek : 352301001258538, An. Drs. Muhammad Riswan;Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mohd. Riswan, R.35.1 (satu) eksemplar Akte Jual Beli nomor 64/II. Tanggal 21 Februari2005 atas nama Drs. Mohd. Riswan, R dengan luas + 600 M?

Riswan, R ;32.2 (dua) lembar catatan Partai + Ops;33.6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran No rek : 352301001258538, An. Drs. Muhammad Riswan, Periode Bulan Maret tahun 2012;34.1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No rek : 352301001258538, An. Drs. Muhammad Riswan;Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mohd. Riswan, R ;35. 1 (Satu) eksemplar Akte Jual Beli nomor 64/II. Tanggal 21 Februari 2005atas nama Drs. Mohd. Riswan, R dengan luas + 600 M?

kuasa untukmelakukan jual beli;Bahwa saksi, Adinata Tupel dan ahli waris Hernalis Encu Dehenmenerima uang dari hasil penjualan PT Anugerah Alam Katingantersebut yang nilainya saksi sudah lupa;Bahwa saham PT Anugerah Alam Katingan yang dijual pada bulan Maret2011 adalah saham PT Anugerah Alam Katingan berdasarkan aktanomor 29 tahun 2005;Bahwa yang menyuruh saksi menjadi Direktur PT Anugerah AlamKatingan hanya sebagai pelengkap saja adalah Kusnadi, karena saat ituKusnadi sedang sibuk dalam urusan partai

MASDUNDUNG Bin LASARUS MUTAR dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Adinata Tupel sejak tahun 2008 saat pilkadadi Kabupaten Gunung Mas dan kenal dengan Notaris Agustri Paruna,S.H. sejak akhir tahun 2009 dalam rangka RUPS PT Anugerah AlamKatingan;Bahwa Saksi kenal dengan Kusnadi, terkait dengan: pertama pada awaltahun 2008 saksi sebagai Wakil Ketua DPD Partai DemokrasiHalaman 25 dari 66 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN PikKebangsaan yang mengusung Kusnadi menjadi

Pidie, yang bermaksud untukmempengaruhi masyarakat Aceh jangan memilin Partai Aceh dikarenakanPartai Aceh saat ini tidak sesuai dengan janji;Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN SgiBahwa 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan ATJEH KOEN BAGIANNKRI atau Aceh bukan bagian NKRI yang mana terdakwa diberikan olehsdra Muhammad Hanafiah saat beliau datang dari negara Denmark sekiratahun 2018 dan bertemu dengan terdakwa di Buernuen Kab.

karena apa bentukperdamaian yang menghilangkan korban jiwa baik yang jatuh di halamaninstitusi, ataupun aparat militer, atau jatuh korban dikalangan masyarakatsipil itu Sendiri, nah itu sebabnya, maka bagaimana kita upayakan untukitu terjadi, rujukan yang paling mendasar termasuk ke dalam MoU itu,tempatnya MoU itu. merupakan konstitusi Secara khusus, yangmembedakan wiayahwilayah negara yang lain, kenapa, karena adapengecualianpengecualian dari MoU yang diambil dari dalam sistemhukum Indonesia, tokoh partai

Pidie, yang bermaksud untukmempengaruhi masyarakat Aceh jangan memilih Partai Aceh dikarenakanPartai Aceh saat ini tidak sesuai dengan janji;Bahwa 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan ATJEH KOEN BAGIANNKRI atau Aceh bukan bagian NKRI yang mana terdakwa diberikan olehsdra Muhammad Hanafiah saat beliau datang dari negara Denmark sekiratahun 2018 dan bertemu dengan terdakwa di Buernuen Kab.

baik dengan Penggugatmaupun dengan Para Tergugat ;Bahwa saksi kerja sebagai Dosen di Universitas Gajah MadaYogyakarta mengajar di Fakultas Kenotariatan, saksi di FakultasKenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun1990, setelah itu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007di bagian PengaturanKenotariatan; Bahwa tata cara pembuatan akta dapat dibagi menjadi 2macam : pertama Akta Pejabat yaitu akta yang sifatnya berupakesaksian, seperti contohnya Notaris menghadiri RUPS, keduayaitu Partai

CARLINA LIESTYANI,S.H.), dan hal tersebutjuga telah dibenarkan dan tidak pernah disangkal serta tidak pernahdibuktikan sebaliknya di persidangan oleh Penggugat, maka MajelisHakim berpendapat, bahwa Akte No.06 tanggal 19 Agustus 2010adalah Akte yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris, sebagai AktaPara Pihak/Akta Partai dan isinya disebut persetujuan para pihak,dimana inisiatif untuk melakukan persetujuan adalah datang dari parapihak, yang atas kemauan sendiri, datang ke Pejabat Notaris,memberikan atau

akta yang dimintapara pihak apabila keterangan yang disampaikan para pihakbertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertibanumum dan kesusilaan, dengan demikian Majelis Hakimberkesimpulan, bahwaNotaris selaku Pejabat yang menuangkanpersetujuan antara Tergugat Il dengan Tergugat ke dalam bentukakta tidak dapat membatalkan perjanjian kerjasama tersebut, kecualibertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertibanumum dan kesusilaan dan karena Akte No.06 adalah akta para pihak/akta partai