, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimanadikutip : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ; a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; b. dihukum penjaraatau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum ; c. menjadi anggota dan/ataupengurus partai

2014 tentang Aparatur Sipil Negara,menyatakan :Pasal 87 ayat (4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

adalah minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izin daripihak KPUD Dairi;Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

ditangkap oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memiliki izindari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas namaPROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.

(Ketua Mahkamah Partai);a. 1 (satu) buah amplop putin merk Anchor Envelopes yangbertuliskan ibu Evie USD900,00 Rp (USD 40);b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas namaOC/KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time19:25 WIB tanggal 01 Julidengan Nomor Seat 8H;c. 1 (satu) lembar asli kartu nama dari OCK & Associates Advocates& Legal Consultants atas nama ARYANI NOVITASARI, S.E.;1 (satu) lembar copy Payroll Gaji Karyawan OCK Bulan Juni & THRmelalui BCA tertulis tanggal 30/6.2015

KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof.Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.

KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof.Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Partai);122.a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang123.124.125.126.127.bertuliskan ibu Evie USD 900 Rp.

KALIGIS;1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas namaPROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.

LPJ terpaksa dibuat penuh;12.SAKSI SJ, Anggota DPRD, S1 pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi adalah anggota DPRD dari partai PANperiode 20092014 sampai sekarang dapil Pataruman diFraksi PAN dan Komisi B;Bahwa tugas dan kewenangan :a. Membentuk perda bersama Walikota Banjar;b. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenaiAPBD yang diajukan Walikota;c.

harus masuk Tahun 2012 sebelumpenetapan APBD dan jika masuk pada tahun 2013 makaproposal itu akan diusahakan untuk tahun 2014 atautahun 2013 pada perubahan Anggaran prinsipnyaanggaran hibah harus dipormulasikan dalam RKAbagian sosial dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan APBD;Bahwa Pada tahun 2013, aspirasi masyarakat langsungdisampaikan pada bagian sosial setda Kota Banjar;Bahwa Saya mengenal DA staf Desa Batulawang,perkenalan dengan DA sejak tahun 2009 dalamkapasitas Kader Partai

golkar dan kemudian beliaumenjadi sekretaris pimpinan Kecamatan Partai GolkarKecamatan Pataruman, hubungan sampai sekarangdengan DA dalam kapasitas sesama kader partai Golkardan merupakan orang yang saya percaya dalam rangkamenjaga hubungan saya dengan konstituen saya yangberada di Desa Batulawang;e Bahwa Benar saya mengenalkan saudara DA denganDW.

• 1 (satu) buah map snel hecter warna kuning yang berisi 1 (satu) bendel chek list persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Desa atas nama calon Suryadi tanggal 4 agustus 2013, dengan lampiran sebagai berikut:
  1. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa;
  2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa;
  3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai Pengurus atau Anggota Partai

= ene cen eeFotokopi Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor:06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dalamPerkara Gugatan Tata Usaha Negara antaraJohanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugatmelawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, denganObyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009434445.Bukti T43Bukti T44Bukti T45astentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai

Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007.

meningkat, disamping itu ada kebanggaantersendiri bagi sesama anggota Yonif 328/Dirgahayuapabila ada mantan anggota Yonif 328/Dirgahayumenjadi Presiden.Bahwa selama Terdakwa membantu = Saksi2membagikan dan menyebarkan kaos bergambarpasangan calon prsiden dan wakil presiden nomer 2tidak ada orang lain ataupun pimpinan Terdakwa yangmemerintahkan Terdakwa semua atas inisiatif Terdakwadan Terdakwa lakukan dengan sadar tanpa adapaksaan dan perintah dari orang lain dan Terdakwatidak pernah diajak oleh partai

Dan yangsebenarnya yang memutar balik fakta adalah Penggugat Rekonvensi,karena hubungan Tergugugat Rekonvensi dengan Ibu Alfisah, hanyahubungan dalam ke Partaian di Partai NASDEM dan juga rekan kerja karnawaktu itu Alfisah sebagai Ketua DPR Kotabaru dan Tergugat RekonvensiBupati Kotabaru. silakan Penggugat Rekonvensi buktikan pada acaraPerbuktian Persidangan selanjutnya;5.

membimbing Termohon Konvensi yang adaadalah sebaliknya; Bahwa, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;Menimbang, bahwa atas Duplik Termohon tersebut, Pemohon telahmengajukan Rereplik yang pada pokoknya dapat disimpulkan oleh MajelisHakim sebagai berikut : Bahwa, Prihal Ibu Xxxxx, sudah selesai dengan Musyawarah dan itudiketahui dengan baik oleh Termohon; Bahwa, tidak benar Pemohon selingkuh apalagi menikah secara sirridengan Alfisah, yang benar adalah hanya sebatas hubungan dalam kePartaian di Partai

HASNA adalah lstri dari SARIPADA;Bahwa pekerjaan SARIPADA saksi kurang jelas tetapi terkhir adalahpengurus dari salah satu partai yaitu partai Demokrat;Bahwa saksi mengetahui jika SARIPADA pernah berganti nama padasaat saksi menjadi saksi pada persidangan kurang lebih 1 (satu) tahunyang lalu;Bahwa saksi tidak tahu soal perjanjian peminjaman tersebut;Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan ParaTergugat menerangkan akan menangapinya dalam kesimpulan;2.

Mengumpulkan berita berita tentang partai partai Islamyang berjuang dalam Demokrasi dengan tujuan menggalangUmat/Masyarakat guna meyakinkan Masyarakat jika systemDemokrasi itu salah.8. Membuat data data sejarah tentang kegagal gagalanpemilu diberbagai negara didunia untuk menegakkan syariat Islamdan untuk menegakkan syariat Islam tersebut lebih baik digunakandengan cara STRATEGI TANKIM." Bahwa khusus untuk bidang ALWI terdapat aturan dalamberkomunikasi yaitu1.

Langsung kepada konsumen akhir Melalui pedagang/ pengecer di desa/ kecamatan Pembelian partai oleh pedagang kios pasarCash/ kredit sd jangka waktu 14 hari: Tingkat penjualan yang dicapai per 30.04.02sebesar Rp. 879,6 jt atau meningkat 22,5% dariperiode sebelumnya. Target periode 31.12.2002yang diharapkan naik sebesar 24,95% dariperiode April 2001Target penjualan pada periode berikutnyaHal. 5 dari 70 hal. Put.

No. 2276 K/Pid.Sus/2009& keterampilan)c.PemasaranoOoOoOoOSaluran distribusiSyarat penjualanRealisasi penjualanDibandingkan dgn targetRencana/ targetDimasa mendatangLuas/ Daerah pemasaran :Pembeli dominanPosisi persaingan Suami bsk sebagai pengelola/administrator Pegawai toko sebanyak 8 orang Penjualan kanvas sebanyak 5 orang.: Langsung kepada konsumen akhir Melalui pedagang/ pengecer di desa/kecamatan Pembelian partai oleh pedagang kios pasar: Cash/ kredit sd jangka waktu 14 hariTingkat penjualan

empat milyar dua ratus embilas juta Sembilan puluh ribu rupiah )sehingga dalam buku tabungan baik di Bank BNI 1946, CIMB Bankdan BCA tidak terdapat adanya saldo; disamping itu namanama petanibawang yang tercantum yang telah dibayarkan sebelum bercerai terdapat7 orang yang sama dengan nama yang tercantum dalam perkara yangsekarang;Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suamiisteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usahadagang bawang merah secara bersamasama dalam partai

HIR dapat digunakan untuk memutus perkara ini, hal inisesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 1200K/Pdt/ 2008Tanggal 22 Desember 2008 yang mengandung absiraksi hukum apabila pihakpihak tidak dapat membuktikaan asalusul uang yang digunakan maka buktipersangkaan dapat diterapkan dalam perkara tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenasebagaimana faktafakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa usahadagang Penggugat dengan Tergugat tergolong usaha dalam partai

Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakyang digariskan pasal 1340 KUH Perdata.

Dalam kasus tersebut, tindakanmenarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyal hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanHalaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bdwpasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exceptioin persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.Dengan tidak terdaftarnya cek dengan No.

Pd/Advokatdari Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Partai BulanBintang/LBH DPCPBB Kabupaten Padang Lawas yang beralamat diJalan Lintas Sumatera No. 4 Sialumbue, Sibuhuan, Kecamatan Barumun,Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PadangsidimpuanNomor: 95/2012/SK) telah datang sendiri menghadap di persidangan, begitu jugahalnya dengan Tergugat I yang dihadiri oleh kuasanya Mardhi Santa Wijaya,SH,

Pasal 288 RBgdijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatanpembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: o/buat secara sepihakatau berbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang;ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tandatangan diakui;, sehingga apabila syaratsyarat tersebut terpenuhi maka alat buktiakta di bawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama denganakta authentik dan nilai kekuatan pembuktian

Bahwa setiap perubahan akta pendirian perusahaan dan RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) dan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) hanya dapat dibuat apabila aisefujui olehsemua pendin atau pemegang saham dan perubahan tersebut harusdituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta partai yangditandatangani oleh semua pendiri dan pemegang saham atau kuasamereka yang sah;6.

Bahwa RUPS dan RUPSLB tidak mungkin terjadi, sebab setiapperubahan akta pendirian perusahaan dan Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RULBPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh semua pendiri ataupemegang saham dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam aktanotaris yang merupakan akta partai yang ditandatangani oleh semuapendiri dan pemegang saham atau kuasa mereka yang sah.

Dalam kasus tersebut tindakanmenarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyaiHalaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.G/2019/PN Smrhubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak pang digariskan Pasal 1340KUHPerdata.

Bahwa karenaTurut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukumdengan Para Penggugat mengenai perbuatan wanprestasi yang didalikan olehPara Penggugat, maka terbukti tindakan Para Penggugat tersebutbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata, dan dengan demikian Para Tergugat terbukti telah keliru menarikTurut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI sebagai Turut Tergugat.Bahwa selain itu Para Penggugat juga keliru menarik Tergugat Ilsebagai pihak dalam

dana dari pihak lain guna keperluan pilkada Balangantersebut;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat kuasa penuhtersebut;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bekerja mencari dana gunakeperluan Pilkada tersebut;Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II sejak tahun 2001 dan padatahun 2012 karena saksi bekerja di PT Tergugat II sebagai Konsultansampai dengan tahun 2015;Bahwa selain tim pemenangan pasangan Sehati juga dibentuk timsukses yang terdiri dari orang partai

keterlibatan saksi dalam tim pemenangan pasangan Sehatipada Pilkada Kabupaten Balangan tersebut dari perencanaan,pelaksanaan sampai dengan penetapan pemenang;Bahwa tugas saksi dalam Tim pemenangan pasangan Sehatitersebut adalah melobi partaipartai pendukung pasangan Sehati;Bahwa saksi dalam melobi partaipartai pendukung tersebutmemerlukan dana dan dana tersebut saksi ambil dari Tergugat II;Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber dana yang dikeluarkanoleh Tergugat II untuk melakukan lobilobi terhadap partai

bukan bagian saksi;Bahwa saksi tahu izinnya diperpanjang;Bahwa saksi tidak tahu mengenai izin awalnya;Bahwa saksi tidak tahu mengenai izin tahun 2004; Bahwa perawatan dilakukan dengan pengecatan, perbaikan kalau ada yang berkarat danpatah dan lainlain;Bahwa saksi tidak tahu periode pemeliharaan;e Bahwa tidak secara rutin dilakukan kontrol;e Bahwa kalau ada pemasangan gelap diturunkan; e Bahwa khusus di jalan A.P.Pettarani setahu saksi tidak ada pemasangane Bahwa saksi tidak tahu apakah bendera partai

XL Axiata Tbk. di Jl.A.P.Pettarani Makassar telah dilakukan;Bukti TI53 : Foto copy sesuai dengan asli, Peraturan Walikota Makassar Nomor : 02Tahun 2010 tentang Pengaturan Pemasangan Reklame dan Atribut Partai Politik DalamKota Makassat;Bukti TI54: Foto copy sesuai dengan asli, Advertorial Harian Ujung Pandang Eksprestanggal 2 Mei 2011 tentang SosialisasiPedoman Pemanfaatan Penggunaan BagianBagian Jalan UntukBangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan MediaInformasi ;Bukti TI55 : Foto copy sesuai dengan

b, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarasebagaimana dikutip : PNS diberhentikan tidak denganhormat karena ; a. melakukan penyelewengan terhadapPancasila dan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 ; b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum ; c. menjadi anggotadan/atau pengurus partai

2014 tentang Aparatur Sipil Negara,menyatakan :Pasal 87 ayat (4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Kecamatan Danau Kembar ,diambil oleh terdakwa tampa suratkuasa dari Pemohon Proposal,serta uang tersebut diterima penuh olehterdakwa sesuai dengan yang disetujui dalam proposal,seperti pengakuansaksi Riva Rusadi,saksi Fitri;eBahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam PeraturanBupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan pada Partai

ketiga,( terdakwa) tampa surat kuasa,kwitansi tandaterima tidak ditanda tangani oleh penerima bantuan Sosial,serta dana nyatidak dierima lansung oleh yang mengajukan proposal )e Bahwa dana yang disalahgunakan = terdakwamerupakan dana Bantuan Sosial Penggunaan danaBantuan Sosial yang dianggarkan dan diatur dalam APBDTahun 2009 dan Tahun 2010 serta Peraturan Bupati Nomor13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, BantuanSosial, Bantuan Keuangan pada Partai

.215.800.000, (dua ratus lima belas juta delapan ratus riburupiah );Bahwa dana yang disalahgunakan terdakwa merupakan dana Bantuan Sosialpada tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dalam DIPA KabupatenSolok dianggarkan bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat yang ada didalam wilayah Kabupaten Solok yang penggunaannya diatur dalam PeraturanBupati Solok No.13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuanganpada Partai

adalah sebagai berikut;bahwa sebagian besar proposal yang mengatas namakan pengurusorganisasi kemasyarakatan dan tidak ditandatangani proposal nya olehmereka,akan tetapi pencairan dana nya tidak sampai ke tangan mereka;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalamPeraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan pada Partai