Ditemukan 11601 data
107 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prayitno (Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi) terus melakukan provokasinya dengan anggota FSBI agar dapatmelakukan penekanan terhadap perusahaan (Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi) ;Maka pada tanggal 13 Februari 2012, FSBI PT.Hand Sum Tex mengajukan suratpemberitahuan Mogok Kerja No.04/PMB/PUK.FSBI/ I/2012, yang akandilaksanakan pada tanggal 23, 24, 25, 27, 28, dan 29 Februari 2012 selama 6(enam) hari. Dan mogok kerja tersebut terjadi menuntut agar Sdr.
91 — 8
Pokaryo, namun kalaudilihat dari letter D adalah milik Wagino;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi atas laporanWagino karena telah mencemarkan nama baiknya namunsampai saat ini tidak pernah dilanjutkan;Bahwa bukti surat P.3, P.4 dan P.5 muncul karena Waginomenjual pohon nangka yang tumbuh di atas tanah yangdikuasainya sehingga menimbulkan keributan di dusunBeruk Wetan dan setelah bermusyawarah keluarlah buktisurat P.3, P4 dan P.5;Bahwa keluarnya bukti surat P.3, P.4 dan P.5 bukankarena ada penekanan
123 — 123
Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotikamenunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNIyang bertugas di Kesatuan Denpom Ill/4 Serang untuk menjauhinarkotika sebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap PrajuritTNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, karena dampak darimengkonsumsi narkotika utamanya terhadap diri sendiri akanmempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehinggaakan dapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan.
119 — 32
Tidakseperti halnya bidang impor dimana Undangundang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan dan12.13.14.15.pengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, denganmemegang prinsip pada Undangundang Kepabeanan, maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akanmenghilangkan
26 — 4
Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan
236 — 271
yang telahdibahas pada pertemuan tanggal 27 April 2015 ;Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, TERGUGAT mengirimkan emailyang meminta untuk PENGGUGAT menyediakan (i) salinan buktipurging gas saat PENGGUGAT mengadakan docking di Batam, dan(ii) salinan clearance outsaat KAPAL PENGGUGAT berlayar keSingapura ;Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015, PENGGUGAT membalas email dariTERGUGAT sebelumnya yang mana isi email tersebut ialahmelampirkan dokumendokumen bukti terkait permintaan TERGUGAT pada email sebelumnya dan penekanan
53 — 34
Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 7 dan8 halaman 6 dan halaman 7 gugatan sebagai dalil yang tidak jelas dankabur dan merupakan penekanan dari dalil sebelumnya yang telahdijawab oleh Para Tergugat sehingga dari dan oleh karenanya patut danlayak untuk dikesampingkan ;8.
49 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, surat dari Desa Lembang tersebutadalah bentuk penekanan atau pemaksaan terhadap Para Penggugat;23. Bahwa, selain Tergugat II juga melakukan pemaksaan kepadaPara Penggugat untuk meninggalkan seluruh objek perkara a quo yangdikuasai.
61 — 25
Karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juangpecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa, sehingga penyalahgunaan Narkotikasangat merugikan perorangan maupun masyarakat, terutama generasi muda harapan bangsa, yang padagilirannya akan merugikan masa depan negara.Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan daripimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalammasalah
Terbanding/Penggugat : Hj. A. AGUSTINA AHMAD
Turut Terbanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN
448 — 563
meminta untuk membatalkanSHGU No. 300/1989 tersebut.Padahal yang sebenarnya Tergugat I tidak pernah mendapatkan SHGU dariPemerintah, akan tetapi Tergugat I mendapat Sertifikat hak guna bangunan(SHGB) , bukan SHGU sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.Bahwa Eksepsi Pemohon Banding tersebut diatas , tidaklah masukdalam pokok perkara Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tk.Pertamamenyatakan dalam Putusannya pada Hal. 16 bahwa Eksepsi tersebut ditolak,karena masuk dalam Pokok Perkara.Karena penekanan
122 — 27
karena tarif Bea Keluar danHarga Ekspor lebih rendah dan dengan sengaja tidak mematuhikonsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK214/PMK.04/2008.ALASAN TETAP DILAYANINYA EKSPORTASI WALAUPUNTIDAK DILAKUKAN PEMBATALANIIL.IV.Tetap dilayaninya ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB denganmekanisme biasa yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan, sematamata karena mengedepankan pelayanan.Tidak seperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan
112 — 74
Bahwa seluruh anggota yang bergabung dalamSatgas PPRM setiap akan melaksanakan gerakanmaupun setelah selesai melakukan gerakan mendapatpengarahan, dan penekanan dari Danyon Armed10/Kostrad selaku Dansatgas PPRM.4. Bahwa inti dari setiap pengarahan danpenekanan Dansatgas PPRMtersebut antara lain:a. Perhatikan faktor keamanan dalam setiapgerakan.b.
83 — 24
Dikatakantidak benar karena ada penekanan sering meninggalkan rumah kediamanbersama seolaholah dalam konotasi negative;.
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, atas pembayaran dividen oleh PT.ABC Indonesia kepada AAA pada tahun pajak 2001 wajibdipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%;Bahwa dari surat penjelasan tersebut kembali diperolehpenjelasan sekaligus penekanan bahwa Surat KeteranganDomisili berlaku sejak tanggal diterbitkan;Bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuanperpajakan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas,seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) meminta terlebin dahulu Surat Keterangan
117 — 44
tersebuttelah diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 31 tahun1997 maka kemudian Majelis Hakim meminta Oditur Militermembacakan keterangan para Saksi yang telah diberikan saatdiperiksa oleh Penyidik POM.Berdasarkan hal tersebut maka Pledoi dari Penasehat Hukumdikesampingkan dan Majelis Hakim sependapat dengan Replik yangdisampaikan oleh Oditur Militer.Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh PenasehatHukum, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih jauh karena isinyahanya merupakan penekanan
96 — 50
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat) Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/2016/PN Sbgc.
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN
85 — 74
siapa menurut Yurisprudensi MahkamahAgung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata "Setiap orang, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
150 — 39
Filosofi prinsip ini ada pada penekanan kewajiban bagiPenanggung untuk menjelaskan risikorisiko yang dijamin maupun yangdikecualikan, serta segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelasserta teliti.
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Said Muhammad Resha
125 — 48
Terdakwauntuk tetap dipertahankan berada dalam lingkunganmiliter, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnyaHaL 45 dari hal 51 Putusan Nomor: 56K/PM I01/VII/2020Menimbangsebagai berikut:1.Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor : 15 K/Mil/2010, tanggal 27 Juni 2010, bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalahmerupakan penyalahgunaan Narkoba yang olehmasyarakat maupun pemerintah dianggap sebagaikejahatan berat yang dapat merusak keluarga,generasi muda maupun negara.Bahwa sesuai penekanan
46 — 15
Unsur Setiap orang :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dariHalaman 31 dari42 Putusan Nomor 148 /Pid.Sus/2015/PN Mkdkemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa