Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasukdalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan

Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.PykMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah dipanggil secararesmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuanPasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 8ayat (6), Pasal 11 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasukdalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PA TALUMenimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran,pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan in casu

PENETAPANNomor 178/Pdt.P/2016/PA.Pybiz 5 oS 51 alll casDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapanperkara Itsbat Nikah dalam sidang keliling terpadu di Kantor Urusan AgamaKecamatan Batang Natal yang diajukan oleh:Muklis Hsb bin Landong Hsb , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Jambur Baru Kecamatan BatangNatal Kabupaten

PENETAPANNomor 105/Pdt.P/2015/PA TI~~DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Balai KantorUrusan Agama Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, telah menjatuhkanpenetapan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :MUHAMMAD ALI TUNYANAN bin HUSIN TUNYANAN, umur 50 tahun, agamaIslam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal diDesa Tayando Yamtel, Kecamatan

Membebankan kepada pemohon dan pemohon II untuk membayarbiaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu riburupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan dalam sidang Keliling TerpaduPengadilan Agama Sangatta pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 M, hal. 11 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0244/Pdt.P/2017/PA.Sgtabertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1439 H, oleh Hakim TunggalBahrul Maji, S.

TulZaks 2Z aS sptDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai Oho!

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yanghingga kini dihitung sebesar Rp. 326.000, ( tiga ratus dua puluh enam riburupiah );Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Sleman pada acara sidang keliling yangdilaksanakan di Balai Desa Pakembinangun pada hari Jum'at tanggal19 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1437Hijriyah, oleh kami Drs. Muhammad Asnawi sebagai Hakim Ketua Majelis sertaDra.

PENETAPANNomor 0343/Pdt.P/2017/PA TIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di AulaKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Besar Utara Timur, KabupatenMaluku Tenggara, telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah, yangdiajukan oleh :Rakib Borut bin Darsamin Borut, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Petani, tinggal di Desa BandaUijaya

adalah suami istri yang sah, oleh karenanya permohonan paraPemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan PemohonIl, telah dikabulkan maka Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon danPemohon Il untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada KantorUrusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Nikahnya;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penertiban AktaPerkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, perkara ini disidangkan denganHakim Tunggal:;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon I dan Pemohon II;Memperhatikan segala ketentuan syar

jo.Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon dan Pemohon II telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menuruthukum pernikahan antara Pemohon (Yasin bin Selle) dan Pemohon II (NurNikmat binti Burhan T) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1999 di DesaBatu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamyju Utara;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, khususnya Pasal 12 ayat (4),perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal:;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon Il sebagaipenerima manfaat pelayanan terpadu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama,

pernikahannya ke Kantor Urusan Agama KecamatanSeram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah guna dicatat dan diterbitkan bukunikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidangperkawinan, maka sebagaimana ditetapbkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015tetang pelayanan terpadu sidang

keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah dan Akta Kelahiran, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon danPemohon II yang di tanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengahyang besarannya sebagai tercantum dalam diktum penetapan ini;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan dan hukumIslam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

penentuan status pribadi dan statushukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yangPenetapan Nomor 0260/Pdt.P/2017/PA.TI Halaman 8 dari 10 hal.dialami oleh penduduk, maka pengajuan permohonan pengesahanperkawinan ini merupakan upaya untuk melegalkan yang salah satunyatermasuk perkawinan yang belum dicatatkan untuk diakui dalam kapasitashukum administrasi kependudukan di Indonesia;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling, ketentuandi atas memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan UndangUndang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk danpencatatan sipil, maka hal yang terpenting dalam perkara ini adalah dengandiajukannya pengesahan perkawinan dalam pelayanan terpadu merupakankeinginan yang besar dari para pihak untuk mendapatkan pengakuan secarahukum

pernikahannya ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah guna dicatat danditerbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII aktanikah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidangperkawinan, maka sebagaimana ditetapbkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2015 tetang pelayanan terpadu sidang

keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan,Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya perkara dibebankan kepadapenyelenggara yaitu PKK Kabupaten Maluku Tengah yang besarannya sebagaitercantum dalam diktum penetapan ini;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalildalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1.

pernikahannya ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah guna dicatat danditerbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII aktanikah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalambidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1tahun 2015 tetang pelayanan terpadu sidang

keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan,Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya perkara dibebankan kepadapenyelenggara yaitu PKK Kabupaten Maluku Tengah yang besarannya sebagaitercantum dalam diktum penetapan ini;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalildalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1.

Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;Memerintahkan Pemohon dan Pemohon II untuk mendaftarkankelahiran anakanak Pemohon dan Pemohon II ke Kantor DinasKependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja danTrasnmigrasiKabupaten Mandailing Natal;Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan AgamaPanyabungan pada pelaksanaan Sidang

Keliling hari Kamis tanggal 23 Oktober2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1435 Hijriah, olehBUKHARI, SH sebagai dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum oleh tersebut, dengan dihadiri oleh ZULPAN, S.Ag sebagaiPanitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon. dan Pemohon Il.Hakim Tunggal,Rincian Biaya Perkara:Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PanggilanBiaya RedaksiBiaya MateraiBUKHARI, SHPanitera Pengganti,ZULPAN, S.AgRpRpRpRpRp30.000,50.000,200.0006.000,5.000

Lig.Musi Rawas, maka Pengadilan Agama Lubuklinggau berwenang untukmemeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PelayananTerpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / MahkamahSyariyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan AktaKelahiran, maka pemeriksaan permohonan Pemohon dan Pemohon. lldilaksanakan dengan Hakim Tunggal;Menimbang,

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 291000, (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan AgamaPanyabungan pada pelaksanaan Sidang Keliling hari Kamis tanggal 23 Oktober2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1435 Hijriah, olen Bukhari,SH yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkandalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ZULPAN, S.Ag sebagaiPanitera

Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) KompilasiHukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yanglayak sejalan dengan Pasal 7 ayat (8) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan Pemohon dan Pemohon Il agar disahkan pernikahannya patutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah