., Notaris diJakarta (Akta Pendirian) sebagaimana termuat dalam Tambahan BeritaNegara Nomor 319 Tanggal 13/7 1971 Nomor 56 (Bukti P2), dan yangtelah beberapa kali diubah yang mana perubahan terakhir denganKeputusan RUPS 2014. Pemohon terdaftar dalam Tanda Daftar Perseroandengan Nomor 30.06.1.51.07616 yang berlaku hingga tanggal 29 Agustus2017 (Bukti P3);Halaman? dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Padt.SusPailit/20152.

Dengan lampaunya kurunwaktu tersebut,anggota Direksi yang bersangkutan berhenti darijabatannya tanpamemerlukan persetujuan RUPS".Halaman14 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.SusPailit/20155.

Dengan demikian, Judex FactiPengadilan Niaga Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telahmengabaikan kewenangan Pemohon Kasasi sebagai komisaris PTMandala Airlines dalam melakukan pengurusan PT Mandala Airlinespada saat Paul Rombeek mengundurkan diri dan sampai adanyakeputusan pengangkatan direksi baru dalam RUPS.

Nomor 459 K/Pdt.SusPailit/201510.11.11 Agustus 2014 tentang kesepakatan RUPS PT Mandala Airlinesdimana dalam bukti P1 tersebut selaku direktur diberi kewenanganpenuh untuk mengajukan permohonan pailitterhadap diri sendiri ataupihak lain yang ditunjuk oleh direksi perseroan;Menimbang, bahwa oleh karena Mohammad Zaky Achtar, S.H. M.H.,seorang Advokat yang tergabung dalam Jakarta Legal Group, danpermohonan pailit didaftarkan di PN.

Niaga Jakarta Pusat tertanggal 09Desember 2014 serta Surat Kuasa dari Paul Rombeek selaku direkturPTMandala Airlines ditandatangani tertanggal 06 November 2014 makauntuk mencabut surat kuasa harus berasal dari orang yang memberikuasa atau harus melalui RUPS yang benar jika sekiranya PemohonKeberatan mendalilkan Paul Rombeek sebagai direktur telahmengundurkan diri;Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tidak ada surat bukti berupaRUPS yang baru yang dapat melemahkan RUPS Akta Nomor 24 tanggal11 Agustus

KEN PERMONO, SH ;26.Bahwa meski dalam akta disebutkan RUPS Luar Biasa dilakukan ataspermintaan Direksi PT.

AZAM LAKSANAINTANBUANA yang menyebutkan :e "RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surattercatat dan /atau dengan iklan dalam surat kabar",e "Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal diselenggarakan RUPS dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS" ;2.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ;1) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurufa dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterimae Pasal 82:1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan, dantanggal RUPS ;2) Pemanggilan

RUPS dilakukan dengan SuratTercatat dan/atau dengan Iklan dalam SuratKabar ;3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal,waktu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilanRUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;144) Perseroan wajib memberikan salinan bahansebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepadapemegang saham secara cumacuma jikadiminta;5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai denganketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sahjika semua pemegang saham dengan hak suarahadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujui dengan suara bulate Pasal 105:1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS denganmenyebutkan alasannya.Penjelasan Pasal :Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhipersyaratan

TATO ) dan RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Dagang Tato(PT.TATO) sejak tahun 2002 hingga tahun 2010, dalam tenggang waktu 8(delapan ) hari setelah putusan ini berkekuatan hukumtetap ;4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung rentengmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.

bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan PengadilanTingkat Pertama dalam eksepsi, dengan pertimbangan dan alasan bahwa oleh karenaeksepsi sudah mempersoalkan pokok perkara , maka akan diputus dan dipertimbangkanbersamasama dengan pokok perkara ;Menimbang, bahwa tertulis Pasal 100 ayat (10), sebenarnya Pasal 100 ayat (1)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah mengenai kewajibanseorang Direksi dari suatu perusahaan antara lain membuat daftar pemegang saham,daftar khusus, risalah RUPS

dan risalah rapat Direksi dan atas permohonan tertulis danpemegang saham, Direksi memberikan izin kepada Pemegang Saham untuk dapatmemeriksa daftardaftar tersebut ;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat meminta diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan meminta pertanggung jawaban Turut Tergugat I danTergugat II mengenai Laporan Keuangan PT.

untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan bukti Penggugatyang diberi tanda P.2 dan P.3 tersebut ;Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama Pasal 100 ayat (1) danayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah mengenai kewajiban seorangDireksi suatu perseroan Terbatas dan ini telah dilakukan oleh Tergugat I cq TurutTergugat II dan Tergugat II ;Namun yang dipersoalkan dalam gugatan dengan bukti yang diberi tanda P.2 dan P.3adalah teguran Penggugat kepada Tergugat untuk segera diadakan RUPS

TATOdan minta pertanggung jawaban Laporan Keuangan sejak tahun 2002 sampai dengantahun 2010 ;Menimbang, bahwa apabila yang diminta Penggugat adalah diadakan RUPS PTTATO maka mekanismenya adalah pada Pasal 80 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 antara lain disebutkan Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPSdapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroantersebut ; Menimbang, bahwa dengan demikian ada bertentangan antara dasar gugatanPenggugat

) Tahunan dimana dalam rapat tersebutjuga dihadiri oleh Tergugat II, sedangkan Tergugat I diwakili olehKuasanya;8 Bahwa RUPS Tahunan tertanggal 22 Desember 2004, yang merupakankelanjutan dari ditandatanganinya surat Pemindahan Hak Atas Sahamtertanggal 6 Desember 2004, dilaksanakan untuk menyetujui secaraaklamasi pemindahan hak saham Tergugat I kepada Tergugat II sebanyak682 lembar saham senilai Rp341.000.000,00 pada Perseroan Tergugat II;9 Bahwa Risalah RUPS Tahunan tersebut angka 8 di atas, telah

Pasal 1366 KUH Perdata jo Pasal 1367KUHPerdata (Vide angka 17 halaman 8 gugatan Penggugat);Bahwa Pengalihan Hak Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat IIadalah berdasarkan Surat Pemindahan Hak Atas Saham tanggkl 06Desember 2004, dengan ditindaklanjuti oleh RUPS tanggal 22 Desember2004. Keputusan RUPS tersebut telah dibuat dalam bentuk Akta Notaris,sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 28 tanggal 22 Desember 2004yang dibuat oleh R. Muh. Hendrawan, SH., Notaris di Jakarta.

Put Nomor 2435 K/Pdt/2013362 Bahwa RUPS Tahunan perusahaan Tergugat III pada tanggal 22 Desember2004 yang dalam rapatnya terjadi pemindahan Hak Saham dari Tergugat Ikepada Tergugat II adalah sudah melalui prosedur Hukum perusahaan yaitu:abSudah diterimanya Undangan RUPS Tahunan oleh Tergugat I;Acara RUPS sudah mencantumkan acara rapat termasuk akan adanyaPemindahan hak saham dari Bpk. Doktor Frits Hendrik Eman Ph.Dkepada putranya Bpk. Remiel Herald Eman, MBA.

(dari Tergugat Ikepada Tergugat ID);Tergugat I sudah memberikan kuasa kepada Chenny Juliana Lintanguntuk mewakili Tergugat I menghadiri RUPS Tahunan tanggal 22Desember 2004, dan Chenny Juiana Lintang selaku kuasa dari TergugatI sudah menghadiri RUPS Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam suratkuasa;Hadir dalam rapat untuk membuatkan berita acara rapat adalah TergugatIV sebagai Notaris;Bahwa Pemindahan Hak atas Saham dilaksanakan berdasarkan SuratPemindahan Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat

(dari TerbandingI/Tergugat I kepada Terbanding II/Tergugat II);Terbanding I/Tergugat I sudah memberikan kuasa kepada ChennyJuliana Lintang untuk mewakili Tergugat I menghadiri RUPS Tahunantanggal 22 Desember 2004, dan Chenny Juliana Lintang selaku kuasadari Terbanding I/Tergugat I sudah menghadiri RUPS Tahunansebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa;Bahwa telah hadir dalam rapat untuk membuatkan berita cara rapatadalah Pemohon Kasasi/Tergugat IV sebagai notaris;Bahwa pernindahan Hak atas Saham dilaksanakan

Bahwa Pihak Tergugat secara bersamasama dengan pihak Penggugatmenyatakan bersedia dan dalam waktu secepatnya setelah perdamaian inimelakukan RUPS yang dihadiri olen Penggugat sebagai Pemegang Sahamsebesar 72% Eks Hong Hai International Corporation pada Tergugat,Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 134/Pdt.G/2021/PN BitBeserta dengan Pemegang Saham lainnya sebesar 28% yang bersediauntuk hadir, RUPS mana yang akan memutuskan mengenai saham 72%eks Asing yang akan dirubah menjadi saham Indonesia karena

statuskewarganegaraan Pemiliknya yaitu Penggugat yang berkewarganegaraanIndonesia, juga RUPS mana yang akan membahas dan memutuskanmengenai penunjukkan dan pengangkatan orangorang pada jabatanjabatan dalam struktur Tergugat (PT.Indo Hong Hai Internationa), pun RUPSyang akan melahirkan akta Perubahan Anggaran Dasar Tergugat (PT.IndoHong Hai International), yakni Akta Perubahan terhadap Akta PerubahanAnggaran Dasar PT.Indo Hong Hai International tanggal 25 September1995, Nomor : 119, kemudian beserta

hukum tidak mau menyerahkan Sertifikat ASLI Sertifikat Hak Milik No. 1069, atas nama : MADE SUWECA,SE SuratUkur Nomor : 106/Seraya/2003 tertanggal 24 102003, serta suratsurat ASLI PT JACOMA lainnya, bahkan hingga saat ini TERGUGATtidak jelas keberadaanya apakah masih di Indonesia ataukah sudahkembali ke Australia , PENGGUGAT tidak dapat menemui dankehilangan kontak untuk berkomunikasi dengan TERGUGAT, bahkanPENGGUGAT telah memanggil dan mengundang TERGUGAT untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

tahun 2010Penggugat mulai merasakan ada keganjilan dalam hal pelaporan keuanganperusahaan oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat karena Penggugat merasa telah dibohongi dan dicurangioleh Tergugat termasuk sikap Tergugat yang secara diamdiam mau menjualtanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dengan cara memasangplang di lokasi tanah di Desa Seraya Kabupaten Karang Asem ; Bahwa ataskejadiankejadian tersebut Penggugat telah memanggil Tergugat untukmelakukan RUPS

olehTergugat maka telah terbukti halhal sebagai berikut :Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mendirikan perusahaan PMAyang diberi nama PT Yacoma yang bergerak dibidang Konsultasi ManajemenProperti ;Bahwa benar 50 % saham yang dimiliki oleh Tergugat di PT Yacomatersebut berasal dari Penggugat ;Bahwa benar Tergugat telah lalai mempertanggungjawabkankeuangan PT Yakoma secara baik dan tidak transparan dalam pelaporankeuangan tersebut ;Bahwa benar Penggugat telah melaksanakan Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS

Bahwa benar Tergugat pernah mau menjual tanah Hak Milik No.1069dengan memasang plang dilokasi tanah tersebut tanpa diketahui olehPenggugat;Bahwa benar sebagai akibat dari perbuatan Tergugat maka pihakPenggugat telah mengalami kerugian ;Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagaimana diuraikan diatasmaka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan melawan hukumyang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;Menimbang, bahwa dari bukti P20, P21 ternyata PT Yacoma telahmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS

) dan ternyata pulaTergugat telah dipanggil untuk melaksanakan RUPS akan tetapi pihakTergugat tidak hadir maka sesuai dengan Anggaran Dasar PT Yacoma jo.pasal 82 ayat 5 Undangundang No.40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas, hasil RUPS tersebut adalah sah, sehingga hasil RUPS yangmelakukan penggantian Tergugat sebagai Direksi adalah sah ;Menimbang, bahwa karena penggantian Tergugat sebagai Direksimelalui RUPS dinyatakan sah dan ternyata pula bahwa 50% saham yangdimiliki Tergugat dalam PT Yacoma

BPR Dana Utama yangditunjuk secara sah dalam RUPS Luar Biasa; Bahwa sesuai dengan pernyataan keputusan rapat No. 39 yang dibuat olehNotaris Pujiastuti Pangestu, SH kedudukan Tergugat II adalah KomisarisUtama dan Turut Tergugat I adalah Komisaris PT.BPR Dana Utama yangkedua duanya kemudian disebut Dewan Komisaris, sedangkan TurutTergugat II adalah Direktur yang bersamasama dengan Penggugatmerupakan direksi PT. BPR Dana Utama; Bahwa sebelum Penggugat memimpin PT.

untuk memberhentikan Penggugatsecara resmi melalui pengadilan ini dan memberikan pesangon dan atauimbalan yang layak, oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat Iuntuk memanggil RUPS luar biasa untuk memberhentikan Penggugat secararesmi paling lambat bulan Juni 2015;Bahwa oleh karena penggugat diberhentikan maka sudah selayaknyaPenggugat mendapat pesangon atau imbalan jasa, oleh karenanya mohonmenjatuhkan putusan menghukum Tergugat I untuk memberikan pesangonsesuai dengan peraturan yang berlaku

Sedangkan, hubungan hukum antaraanggota direksi dengan owners atau RUPS adalah hubungan kepercayaan(Fiduciary Duties) dan pemberian amanat (Legal Mandatory), atauhubungan yang bersifat koordinasi (Partnership) :Bahwa dalam hal penunjukan sebagai Direksi tunduk kepada Pasal 94 ayat (Anggota Direksi diangkat oleh RUPS) sehingga terjadinya hubungan kerjaantara Direksi dengan Perseroan terbatas bukanlah dari UndangUndangNomor 13 tahun 2003 melainkan UndangUndang Nomor 40 tahun 2007,sehingga pengakiran

Sedangkan direksimendapat gaji karena menjalankan pengurusan Perseroan terbatasberdasarkan keputusan RUPS.

Sedangkandireksi mendapat gaji karena menjalankan pengurusanPerseroan terbatas berdasarkan keputusan RUPS.2 Bahwa terkait dengan permohoan penggugat agar putusan dalamperkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbarr Bij voorad) , kami tanggapi sebagai berikut: a Bahwa sesuai doktrin maupun berdasarkan HIR, pemenuhan suatuputusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun melaluieksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatanhukum tetap.

Cisadane Raya Chemicals, dengan ketentuan bahwasaksi selaku pihak kedua diberikan kuasa untuk menghadiri RUPS PT.Cisadane Raya Chemicals untuk penjualan saham milik Terdakwa danhasil penjualannya akan diserahkan kepada saksi;Bahwa kemudian karena perusahaan PT.

Palm Mas Asri untuk hadirdalam RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals sesuai dengan aktaperusahaan yang berhak hadir dalam RUPS dan mengambil keputusanadalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham;Bahwa terkait dengan kebijakan peminjaman uang dan pengembalianuang kepada PT.

Harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa saat pergantian pengurusan atau pimpinan atau Direktur UtamaPT.

Palm Mas Asri untuk hadirdalam RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals;Bahwa kondisi kKeuangan perusahaan PT.

Cisadane RayaChemicals) sudah tidak ada lagi karena semuanya telah dijaminkan/diagunkan ke Bank;Hal 47 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.UtrBahwa Terdakwa juga menyatakan dalam surat perjanjian utang piutang,saksi Riko Putra selaku pihak kedua dalam surat perjanjian tersebut untukmenghadiri RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals untuk mensetujul RUPStermasuk RUPS untuk penjualan saham milik Terdakwa yang ada diPT. Cisadane Raya Chemicals, padahal Terdakwa tidak memiliki sahamlangsung di PT.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa atas nama PT.

Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. ABINDO PRATAMA MANDIRI;

5. Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dipimpin oleh Direksi PT.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaanpatungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHk)pada hutan tanaman yang dibuat dihadapan Notaris yang berisipersetujuan atas rencana penjualan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman kepada pihak lain;b.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariperusahaan pemegang saham Badan Usaha Milik Negara (MenteriBUMN), yang berisi persetujuan atas rencana penjualan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihak lain;c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariPerusahaan Pemegang Saham Swasta yang dibuat dihadapanNotaris yang berisi persetujuan atas rencana penjualan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihak lain;16.Bahwa PT.

Sumalindo Hutani Jaya, melakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk persetujuan pengalihansaham 60 % (enam puluh persen) milik PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.,pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, sebagaimana dijelaskan dalam positaangka (12 dan 13) gugatan ini, dan berdasarkan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), tanggal 30 Juli 2009 tersebut, Direksi PT.

Tergugattidak teliti dan cermat bahwa apakah sudah ada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) persetujuan pengalihan saham swasta/ PT.

Terbitnya surat objek gugatan a quo belum mengakibatkan terjadinyapengalihan saham karena surat tersebut harus ditindak lanjuti dengantindakan hukum lain yaitu RUPS PT. Sumalindo Hutani Jaya. sesuaiUndangUndang Perseroan Terbatas;e.

Suga Indonesia kini telah dirubahmenjadi atas nama pribadi Tergugat tanpa diadakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka dengan ini telah terang dan nyataTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT.BTN.7.10.11.12.Bahwa selama Penggugat cuti hamil, gaji penggugat yang sekaligusmerangkap sebagai Accounting manager di PT.

Suga Indonesia kini telah dirubahmenjadi atas nama pribadi Tergugat tanpa diadakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka dengan ini telah terang dan nyataTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa selama Penggugat cuti hamil, gaji penggugat yang sekaligusmerangkap sebagai Accounting manager di PT.

Suga Indonesia dengansecara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT.BTN.9.10.11.12.Bahwa berdasarkan salinan Akta No. 2, Tanggal 29 September 2016,Penggugat masih sah sebagai Komisaris di perusahaan PT. Suga Indonesiadan memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan PerbuatanMelawan Hukum terhadap Vina Rosmayanti;Bahwa tindakan Tergugat sebagai Direktur di PT.

Suga Indonesia dengan sepihaktanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dasar tersebutdijadikan untuk mengkualifikasi tindakan Tergugat sebagai PerbuatanMelawan Hukum yang kemudian pada poin 11 ditegaskan kerugianyang dialami oleh Penggugat atas Perbuatan Tergugat tersebut. Namundalam poin 9 Gugatan, Penggugat mendalilkan pula BahwaBerdasarkan Salinan akta No.2 tanggal 29 September 2016,Penggugat masih sah sebagai komisaris di Perusahaan PT.

Suga Indonesiayang termuat dalam Akta Pendirian Nomor 04 Tanggal O06 Pebruari2013, dijelaskan Bahwa Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhirapabila :1) Mengundurkan diri2) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Perundangundangan;3) Meninggal dunia ;4) Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS)Bahwa tidak pernah ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangmembahas tentang pemberhentian Penggugat dari kepengurusan danPemegang saham PT.

sebagaimana yang diatur di dalam Ketentuan Pasal 82ayat (1), (2) UU Perseroan Terbatas (UUPT) No.40 Tahun 2007, ayat (1)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas)hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS, ayat (2) Pemanggilan RUPS dilakukan denganSurat Tercatat dan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar;Bahwa Penggugat juga tidak pernah diundang untuk Rapat Direksi mengenaiPerubahan Pengurus Perseroan PT.De

pernah diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS Perseroan yang didasarkan atas Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT De Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuangdalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris diJakarta;Bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan terhadapPenggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasar hukum,sebagaimana yang disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT,Keputusan RUPS

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Tergugat sebagaidisebutkan Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26tertanggal 08 November 2010 yang dibuat dihadapan SitiRohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta, telah terbukti tidak adadiatur bahwa dalam hal penggantian direksi dalam RUPS,dimana direksi yang diganti harus diberi kesempatan untukmembela diri dan juga tidak ada di atur bahwa dalampenggantian Direksi dalam RUPS harus dibuat alasanpenggantiannya.Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka

De Petrolium International, makadengan demikian Direktur diangkat berdasarkan Anggaran Dasar atau RUPS sedangkanberdasarkan bukti P10 yatu Surat No.065/DPIDIRUT/XII/2011 Penggugatmemberitahukan bahwa Tergugat sudah tidak aktif lagi di perusahaan berdasarkanKeputusan RUPSLB PT.

De Petroleum International pada tanggal 30 Juni 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 UU NO.40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan bahwa :1 Anggota Direksi dapat diberhentikansewaktuwaktu berdasarkan RUPS denganmenyebutkan alas an;2 Keputusan untuk memberhentikan anggotaDireksi sebagaimana pada pada ayat (1)diambil ssetelah yang bersangkutandiberikan kesempatan untuk membela diridalam RUPS;Menimbang, bahwa dari dalildalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwapada tanggal 6 Juni

Bahwa melalui RUPS Tahunan suatu perseroan dapatmenetapkan apakah suatu perseroan mengalami kerugian ataukeuntungan selama 1 (satu) tahun sebelum tahun buku berakhir.Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, Para Tergugat sebagai Ahli WarisPemegang Saham dari Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio padaPT.Sport Glove Indonesia (PT.SGI), telah mengirimkan surat dan memintakepada Pemegang Saham dan Komisaris PT.SGI, agar segera melakukanRUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan, namun hingga saat ini, PemegangHalaman

Selain itu, tidak pernah ada RUPS Tahunan yang menyatakantentang kerugian perusahaan PT. SGI yang dianggap sebagai akibat dariperbuatan almarhumah Ny. Deutzy Nefolina Tonggembio.

Dengan demikian, maka untukmengadili perkara penggelapan ialan kewenangan Pengadilan NegeriSleman, pula, harus ditentukan secara jelas dalam RUPS Tahunanmengenai kerugian perusahaan PT SGI.

SGI, dan hingga saatini tidak pernah adanya RUPS Tahunan serta tidak pernah adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakanAlmh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan uangPT.SGI.

Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 26 Januari 2016 telahmengirimkan surat kepada Tergugat Rekonpensi agar TergugatRekonpensi melaksanakan RUPS Tahunan sejak tahun 2016, namunTergugat Rekonpensi tidak mengindahkan surat Para PenggugatRekonpensi. Permintaan Para Penggugat Rekonpensi untukmelaksanakan RUPS Tahunan merupakan perintah undangundangdalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, namun Tergugat Rekonpensi tidak mengindahkan perintahundangundang tersebut;b.

diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.Halaman 3 Putusan Perkara.

Bahwa oleh karena RUPS yang dilakukan oleh PARA TERGUGATadalah illegal dan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabilaperubahan susunan Direksi Perseroan yang dilakukan dalam RUPStersebut juga dinyatakan batal demi hukum.9.

Nomor 250/PDT/2020/PT DKIPemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan ;Pasal 9 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur .Menurut Tergugat II dan Para Tergugat lainnya bahwa dalilPenggugat tersebut tidak benar karena MRups tersebut telahdiselenggarakan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No.11Tahun 2011 aquo dengan tindakantindakan sebagai berikut

:1) Terlebin dahulu telah dilakukan Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang diumumkan melalui iklansurat kabar nasional, yakni Surat Kabar Koran harian Terbittanggal 22 Oktober 2018.

(Bukti TI,II,III dan IV 7);2) Pengiriman Undangan Rups dengan surat tercatat(Bukti T I,1I,III dan IV 8);3) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh GoenarniGoenawan selaku Direktur karena Presiden Direktur tidakada atau berhalangan berdasarkan Pasal 9 angka (5) AktaPendirian Perseroanaquo (AnggaranDasarPerseroan)dimana bunyi ketentuan tersebut yakni :Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karenasebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihakketiga Rups dipimpin oleh Direktur .Bahwa

tahun sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat ( 4); Pasal 76 ayat (4), yang berbunyi : Jika RUPS hadir dan/ atau diwakili semua pemegang saham dansemua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS denganagenda tertentu RUPS dapat diadakan dimanapun denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 81 ayat (1), yang berbunyi : (1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat dalam jangkawaktu 14 ( empat belas ) hari sebelum

, pemanggilan RUPS,berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlakuyaitu;Pasal 79 ayat (1), yang berbuny!

: Direksi menyelenggarakan RUPS tahun sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat ( 4);Pasal 76 ayat (4), yang berbunyi : Jika RUPS hadir dan/ atau diwakili semua pemegang saham dansemua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS denganagenda tertentu RUPS dapat diadakan dimanapun denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 81 ayat (1), yang berbuny!

: (1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat dalam jangka waktu14 ( empat belas ) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi : (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ ataudengan iklan dalam surat kabar ;Dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (4) jo.

,pemanggilan RUPS, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturanperundangan yang berlaku yaitu : Pasal 79 ayat (1), yang berbunyi : Direksi menyelenggarakan RUPS tahun sebagaimanadimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat ( 4);Halaman 198 dari 229 Halaman Perkara Nomor 152/PDT/2020/PT.MTRPasal 76 ayat (4), yang berbunyi : Jika RUPS hadir dan/ atau diwakili semua pemegangsaham dan semua pemegang saham menyetujuidiadakannya RUPS dengan agenda tertentu RUPS

Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADI disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;

GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;

Geria Wijaya Prestige pengalihansaham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADI disetujuioleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI.40.foto copy minuta Akta No. 11 Tanggal 14 November 2011 yangdibuat oleh Notaris GUSTI AYU NILAWATI, S.H. tentangPernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestigepengalinan saham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADIdisetujui oleh RUPS PT.

itu mereka yang membuatnya dan saksi sebagai Notarishanya membuat akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan RUPSyang dibuat oleh perusahaan tersebut jadi saksi hanya menotariilkanRUPS tersebut;Bahwa sebelum saksi menotariilkan RUPS itu sudah ada terlebih dahulu;Bahwa Terdakwa yang menyatakan keputusan rapat tersebut;Bahwa RUPS tersebut dibuat oleh PT GWP dan ditandatangani olehTerdakwa;Bahwa jual beli saham itu dibuat berdasarkan RUPS tersebut;Bahwa jual beli saham diadakan di hadapan saksi;Bahwa

Geria Wijaya Prestigepengalihan saham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADIdisetujui oleh RUPS PT.

GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADIHalaman 51 dari 131 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dpsadalah RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12 Nopember2011;Bahwa isi dari RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12Nopember 2011 adalah terkait jual beli saham antara Hartono Karjadidengan Sri Karjadi untuk saham sebanayak 20 lembar saham dengannilai nominal Rp. 10.000.000, seluruhnya berjumlah Rp. 200.000.000, ;Bahwa atas RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12Nopember 2011 kemudian

dibuat Akta No. 11 Tanggal 14 November2011 selanjutnya Akta No. 11 Tanggal 14 November 2011 tersebutdikirim ke Depertemen Hukum dan HAM untuk perubahan penguruspemegang saham;Bahwa benar Dalam RUPS PT GWP tanggal 12 Nopember 2011,kedudukan Harijanto Karjadi sebagai Direktur yang memimpin RUPS;Bahwa Staf dari Terdakwa yang membawa RUPS tersebut ke kantorsaksi untuk di Notariilkan;Bahwa saat membuat Akta No. 10 tanggal 14 November 2011 tentangJual beli saham antara HARTONO KARJADI (penjual) dengan

Nomor 737 K/Pdt/2017Hak Asasi Manusia Nomor C28638 HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Desember2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;Bahwa sejak tanggal didirikannya Termohon sampai dengan diajukannyaPermohonan ini, Termohon belum pernah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan, dan oleh karenanya Pemohon sampaidengan diajukannya Permohonan ini belum pernah menerima undanganRUPS, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengantahun buku yang sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun bukusebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatn ataslaporan keuangan tersebutPasal 75Ayat (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperolehketerangan yang berkaitan dengan perseoan dari Direksi dan/atau DeanHalaman 3 dari 17 hal. Put.

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan prinsip hukum dimana forumtertinggi dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas adalah RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan bahkan merujuk pada Pasal 138 ayat4 UUPT "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf adiajuhan setelah permohonan terlebih dahulu meminta data atau keterangankepada perseroan dalam RUPS dan perseroan tidak memberikan data atauketerangan tersebut", permohonan a quo hanya bisa diajukan apabilaHalaman 11 dari 17 hal. Put.

Nomor 737 K/Pdt/2017setelah dimintakan dalam RUPS dan RUPS tidak memberikan, namunfaktanya Termohon Kasasi justru dengan sengaja tidak menghadiri RUPSLBtanggal 16 Januari 2014 (vide bukti T16), dimana dalam RUPSLB tersebutpihak Pemohon Kasasi telah mempersiapkan semua data, informasi danbahkan keteranganketerangan yang diperlukan oleh Termohon Kasasisebagaimana yang dinyatakan secara tegas dan jelas oleh Pemohon Kasasimelalui surat tertanggal 10 Juli 2013 (vide bukti T18), maka dengan tetapberpegangan

pada ketentuan hukum UUPT Pemohon Kasasi hanyamemberikan data dan bahkan Laporan Keuangan tahun 2013 tersebutdalam forum RUPS atau RUPSLB;4.

VIRTUTAMA MEDIA JIHATIsehingga sah mewakili dirinya dalam kedudukannya selakupemgenag sejumlah saham senilai 50 %) dari keseluruhansahamsaham yang dimiliki oleh perseroan; sehingga berhakuntuk mengajukan permohonan pembubaran perusahaanBERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 (Pasal 142 ayat(1) ) yang menyatakan bahwa Direksi, Dewan Komisaris atausatu pemegang saham atau lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hakSuara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroankepada RUPS

Bahwa untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham(RUPS) sudah dilakukan pemanggilanpemanggilan kepadaTermohon yang layak dan patut menurut hukum sehinggaRUPS telah dilaksanakan, dengan dibubarkannya BadanHukum PT. VIRTUTAMA MEDIA JIHATI, seluruh tanggung jawabaset dan pengurusan dilaksanakan oleh Tim Likuidasi. Kepadapara Debitur, Kreditur, dan pihakpihak berkepentingandengan PT.

Virtutama Media Jihati bukti P1 ;Foto copy bukti Surat Keterangan terdaftar dari KPP Pratama Samarindatertanggal 10 Juli 2014; Bukti P2 ;Foto copy Surat Keterangan Notaris Hernawan Hadi, SH tanggal13092014, Bukti P3 ;Foto copy bukti Bukti penyerahan surat Undangan pertama RUPS PT.Virtutama Media Jihati, Bukti P4 ;Foto copy Bukti penyerahan surat Undangan kedua RUPS PT.

dan menduduki jabatan sebagai Komisaris sehinggaberdasarkan UU No.40 Tahun 2007 pasal 142 ayat (1) yang menyatakanbahwa Direksi, Dewan Komisaris atau satu pemegang saham ataulebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaranPerseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Termohon juga memiliki masingmasing 50% saham terhadap PT VIRTUTAMAMEDIA JIHATI dan menduduki jabatan sebagai Direktur sehingggaRapat Umum Pemegang Saham ( RUPS

Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecualidiperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalamr iki ci Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangkawaktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhiratau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilanniaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku Walisateal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan

Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum PerseroanTerbatas menjelaskan bahwa efektivitas keberlakukan perubahansusunan Dewan Direksi secara internal berlaku sejak tanggalkeputusan RUPS diambil.208.7 Bahwa dikarenakan Penggugat telah menganulir Surat Pernyataanyang dibuat dan ditandatangani PENGGUGAT sendiri denganmenganggap masih sebagai Direktur dan Pemegang saham yangsah pada PT.

Iskandar, Bp.Sutarno dan bapak Tulus, acara pengunduran diri semua Direktur;Bahwa tindaj lanjut 9 April 2012 membahas RUPS dan membicarakansahamsaham, tidak dibuat Berita Acara RUPS hanya dibuat suratpernyataan pengunduran diri dan pengembalian saham , dibuat daftarhadir RUPS;Bahwa saksi yang mengetik suratsurat bukti T1 dan T2;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas 2 (dua)orang saksi yang diajukan ParaTergugat tersebut dengan alasan bahwa keduaorang saksi tersebut adalah pekerja yang

diatas, Penggugat sampai sekarang masih menjadi Direktur PTPanca Guna Teknik;Menimbang, bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, tidakada RUPS atau RUPS LB yang dibuat Notaris yang isinya ada perubahanbahwa Penggugat sudah tidak lagi sebagai direktur PT tersebut;Menimbang, bahwa Para Tergugat hanya mengajukan bukti T1 copydari asli daftar hadir (bukan akta RUPS yang dibuat Notaris) dan T2 berupacopy dari asli Surat Pernyataan Pengunduran Diri an.

Penggugat tersebut tidakdinyatakan dalam RUPS dan tidak dibuat oleh Notaris, maka petitum tersebutdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum angka3, tentang pelepasan saham milik Penggugat, karena bukti T3 berupa suratPernyataan Pengunduran diri an.

Tersebut yang dibuat oleh Notaris paling lambat30 (tiga puluh hari) setelah RUPS dibuat dalam akta Notaris, sebagaimanaditentukan dalam pasal 21 ayat (5) UU No 40 tahun 2007 ;Menimbang, bahwa semua bukti yang diajukan oleh Para PenggugatRekonpensi yaitu T1, T2, T3 dan T4, kesemuanya bukan akta Notaristentang berita acara RUPS/RUPSLB yang berisi pengunduran diri TergugatRekonpensi sebagai Direktur PT Panca Guna teknik dan pengambil alihankepengurusan PT tersebut oleh Penggugat Rekonpensi maka bukti

Radio Suara Situbondo pada tahun 2005 tidak pernahmelaksanakan RUPS; Direksi tidak pernah membuat Rencana Kerja Perusahaan, LaporanKeuangan Tahunan, Neraca Rugi Laba, Laporan arus Kas PT, LaporanPerubahan Ekuitas dll; Bahwa sejak bulan September 2012 Direktur Utama bernama Ir.

Radio Suara Situbondo adalah asset dari Pemkab Situbondo;Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendengar bahwa PT.Radio Suara Situbondo mengadakan RUPS;4.

Radio SuaraSitubondo dan menetapkan Doktorandus Haji SURADJI, Magister Managemensebagai likuidator yang bertugas melakukan pemberesan harta kekayaanPerseroan dalam proses likuidasi, karena Pemohon selaku Pemegang Saham PT.Radio Suara Situbondo sebesar 99 % beralasan Perseroan tersebut sudah tidakmungkin untuk dilanjutkan, serta untuk mengadakan RUPS tidak mungkin lagidapat diselenggarakan karena para pihak yang terkait untuk diundangmengadakan RUPS tidak pernah hadir dan tidak ada tanggapan, sehingga

Radio Suara Situbondo tahun 2005 sampaidengan sekarang belum pernah diadakan RUPS maupun RUPS Luar Biasa,Pemohon sudah berusaha untuk diadakan RUPS kepada para pemegangsaham tetapi tidak dapat terselenggara karena tidak ada tanggapan dan PT.Radio Suara Situbondo dan sejak tahun 2014 sudah tidak beropersional lagidan selalu merugi serta assetnya sudah berkurang karenahilangsebagaimana jawaban Para Termohon dan sudah menjadi temuan BPK danInspektorat ketika dilakukan pemeriksaan, sebagaimana bukti