Ditemukan 19086 data
1.HERIYANTO AGUNG PUTRA Mewakili PT Danamon Tbk
2.RITA MIRASARI Wakil Danamon Tbk
Tergugat:
GITA AKBAR
72 — 35
/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglTelan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara inl ;Telanh mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
DONO RAHARQJO, S.H,.M.HPaniteraPenggantiDTOSUKASIH, SHBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada TERGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl
88 — 45
., makaPengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassarsependapat dengan pertimbangan Majelis sependapat .43putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakankepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambilalin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalammemutus perkara ini dalam tingkat
Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMakassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim hakim Anggotaserta H.BURHANUDDIN,SH.MH.
Terbanding/Tergugat : CHEVRON INDONESIA
170 — 142
Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trgatas permintaan bantuan delegasi dari Panitera Pengadilan NegeriTenggarong tanggal 10 Oktober 2017 Nomor W18U4/2837/Pdt.01.5/X/2017Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, yang dibuat olehAHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, telah memberitahukan danmenyerahkan kepada ANTON DEDI HERMANTO,SH.MH., WASHINTON E.PANGARIBUAN,SH. NUR RIDHOWATI,SH.
Relas Pemberitahuan dan Pernyerahan Memori Banding Nomor32/Pdt.G/2016/PN Trg atas permintaan bantuan delegasi dari PaniteraPengadilan Negeri Tenggarong tanggal 16 Nopember 2017 Nomor W18U4/3297/Pdt.01.5/XI/2017 Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor JakartaPusat, yang dibuat oleh AHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, telahmemberitahukan dan menyerahkan Memori Banding kepada ANTON DEDIHERMANTO,SH.MH., WASHINTON E. PANGARIBUAN,SH.
Relas Pemberitahuan dan Pernyerahan Kontra Memori Banding Nomor32/Pdt.G/2016/PN Trg atas permintaan bantuan delegasi dari PaniteraPengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor W18U4/678/Pdt.01.5/II/2018 Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor JakartaPusat, yang dibuat oleh AHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, telahmemberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepadaANTON DEDI HERMANTO,SH.MH., WASHINTON E.
SELASA tanggal 27Maret 2018 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelumberkas perkara Nomor:32/Pdt.G/2016/PN.Trg tersebut dikirim ke PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda;15.Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor32/Pdt.G/2016/PN.Trg, atas permintaan bantuan delegasi dari PaniteraPengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Januari 2018 Nomor W418U4/349/Pdt.01.5/I/2018 pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor
26 — 15
Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat terjadi kurang lebih pada Juni 2014, dengan disebabkanTergugat masih teringat mantan istri, sehingga Penggugat merasa tidaknyaman dengan keadaan seperti tersebut dan Tergugat pernah dipenjaraselama 1 tahun 7 bulan dikarenakan Tergugat tersangkut masalah Tipikor,selama Tergugat dipenjara, Penggugat harus membiayai hidup sendiri danTergugat juga mempunyai hutang di Bank yang harus dibayar, setelahTergugat keluar dari penjara
210 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti seharusnyamenerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor denganalasan :Terdakwa Rohmat Budi Utomo selaku Direktur CV Singgasana Putihtelah melakukan perbuatan melawan hukum dengan bekerjasamadengan sdr. Muhammad Khusaini, Sdr. Samudji Hendrik Susilo Balidalam proyek pengadaan barang di Bawaslu Propinsi Jatim denganmodus operandy Terdakwa meminjamkan perusahaannya untuk dipakaloleh Sdr. Muhammad Khusaini dan sdr. Samudji Hendrik menggunakanbendera CV Singgasana Putih.
91 — 56
LinceRomauli Raya)Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapanpenahanan oleh : == 222292 222 enon nnn nee ones1.2.Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2014 s/dtanggal 22 Januari 2014 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 s/dtanggal 3 Maret 2014;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 4 Maret 2014 s/d tanggal 2 April 2014 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal
Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 8 Juni 2014 s/d tanggal 6 Agustus 2014;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 7 Agustus2014 s/d tanggal 5 September 2014 ;Putusan Perkara Nomor : 62/Pid.Sus/2014/PT.KPG, Halaman 19.
2009 — 1726 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan tersebut diubah pada tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi Tipikor mempelajari dengan seksamaperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Agustus2011 No. 459/Pid.B/2011/PN.Mks serta memori banding Terdakwa tertanggal 10Oktober 2011, Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan hakimtingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakankepadanya dan pertimbangan hakim tingkat
pertama tersebut diambil alih dan dijadikansebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara inidalam tingkat banding ............Sementara dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.459/Pid.B/2011/PN MKS,Tanggal 18 Agustus 2011, yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakimtingkat banding didalam menjatuhkan putusan sebagaimana keterangan saksiKasman,SE. disebutkan dalam putusan halaman 32, 33 dan 34:e Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2010 saksi diberitahukan
81 — 25
Januari 2018 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran DanBendahara Penyimpan Dan Pengurus Barang Pada Dinas Komunikasi, InformatikaDan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018, pada hari Senintanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIBatau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman belakang Gedung A KomplekPerkantoran Pemerintah Bandung Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR
Januari 2018 Tentang Penunjukan BendaharaPengeluaran Dan Bendahara Penyimpan Dan Pengurus Barang Pada DinasKomunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran2018, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIBatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman belakangGedung A Komplek Perkantoran Pemerintah Bandung Barat atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi (TIPIKOR
Bendahara Penyimpan Dan Pengurus Barang Pada DinasHalaman 10 dari 45Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgKomunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran2018, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIBatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman belakangGedung A Komplek Perkantoran Pemerintah Bandung Barat atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi (TIPIKOR
90 — 56
fakta yang sebenarnya terjadi adalahBahwa Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad buruk karenamembeli tanah fasus/fasos sebagai asset Pemda DKI Jakarta (Tergugat II );Penerbitan sertifikat tanah SHGB No.3397 ( dimana obyek SengketaSHGB No.0347/5/Grogol Utara dan SHGB No.03477/Grogol Utaraadalah pecahan dari SHGB No.3397) adalah perbuatan pidanadimana Sdr.Mohamad Idris ( selaku Turut Tergugat ) telah menjaditerdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dandiadili di Pengadilan TIPIKOR
Bahwa atas penerbitan SHGB 3397/Grogol Utara telah terjadi dugaanTindak Pidana Korupsi dalam penjualan/pelepasan asset berupa hakatas tanah Negara (Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum milik PemerintahProvinsi DKI Jakarta) yang saat ini sedang dalam proses persidanganpidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam registerperkara nomor 04/PID.SUS /TPK/2017/PN.JKT.PST dan perkara no.05/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.5.
/d TurutTergugat X sebagai pemilik sertifikat yang sebenarnya tidak tahumenahu dan akibat perobuatan oknudimaksud, Turut Tergugat (MUHAMAD IRFAN IDRIS ) telah dilaporkan oleh Pemda DKI Jakartasebagai Terdakwa dalam Perkara Tindfak Pidana Korupsi denganNomor perkara Tipikor No.04/Pid.Sus/TPK/ 2017/PN.JktPst diPengadilan negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Surat Dakwaanterlampir ( Bukti TT s/d TT X1 ) dan telah ditahan dalam penjarasejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan sekarang yangdiperkirakan sekitar
38 — 17
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000, (lima riburupiah) ;DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hariSenin tanggal 15 September 2014, oleh Kami : DALIZATULO ZEGA,SH HakimTinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,RIDWAN RAMLI,SH.MH, Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi MedanDR.
MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn, ROSMALINA SITORUS,SH.MH,SAZILI,SH.MSi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medanmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 18 September 2014, olehPutusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDNHalaman 68 dari 54 Halaman69Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantuFARIDA MALEM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medanakan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa
41 — 56
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Medan Il, sejak tanggal 21 Juli2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Medan Il, sejak tanggal 21 Juli2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 26 September 2015 ;6.
Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor, sejak tanggal 27September 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015 ;Terdakwa ditahan didalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medansejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d tanggal 25 November 2015 ;8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26November 2015 s/d tanggal 24 Januari 2016 ;9.
71 — 39
Bukti P.16Surat Peraturan KPU Nomor : 07 Tahun 2013 tanggal Maret 2013Tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota ( Foto Copy sesuai Asli) ; Surat Keterangan Tidak Pernah dihukum Penjara karena melakukanTindak Pidana yang diancam Dengan Pidana Penjara 5 Tahun atauLebih dari Pengadilan Negeri/ PH/TIPIKOR TERNATE Nomor : W28U2/828/HK.01/IIV2013 Tanggal 28 Maret 2013 ( Foto Copy, SesuaiAsli) ; Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM R. .KANWILMaluku Utara.Rumah Tahanan
(Foto Copy dari Foto Copy) ; Surat Ketua Pengadilan Tipikor TK Banding pada PT MalukuUtara Nomor : W284/971/HK.07/VIIV2013 tanggal 20 AgustusHal. 33 dari 55 hal Putusan No. 05/G/2013/PTTUN.MKS6. BuktiT.67. Bukti T 78. BuktiT 89. BuktiT.910. BuktiT.10 :11. BuktiT.11 :12. BuktiT.12 :2013 Tentang Status Hukum Dr.
dirugikan akibat keputusan KPU tersebut :Bahwa dasar hukum untuk menguji keputusan tersebut adalah didasarkanpada ketentuan bahwa setiap perbuatan pemerintah prinsipnya bisa diuji,walaupun secara wetmatigheid dibatasi tetapi secara rechtmatigheid tetapbisa dilakukan j~n nnn en nnn nnn nnn nnn mn nnn nmin nnnBahwa ketentuan pasal 51 huruf g UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012tidak dapat dikenakan/diterapbkan kepada Penggugat karena tindak pidanayang dilakukannya didasarkan pada ketentuan undangundang tipikor
94 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
DesaSukaraja (Asli).Tetap terlampir dalam berkas perkara.98 Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)sebanyak 63 (enam puluh tiga) dan lembar pecahanRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tigapuluh empat) lembar.Dirampas untuk Negara.8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur Nomor 21/PID/TIPIKOR
Tipikor/2011/ PN.Smda., sekedar mengenai pidana penjara, sehinggaamar selengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa Surani bin Kiran tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;Hal. 51 dari 72 hal. Put.
Tipikor/2012/PN.Smda.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada Tanggal 11Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi Tanggal 04 Februari 2013 dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada Tanggal 05 Februari 2013;Memperhatikan pula Memori
SYAMSUL RAKANCHANIAGO, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETYSITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. HakimHakim Anggota, Ketua, ttd ttdPROF.DR.H. ABDUL LATIF,SH. M.HUM.ttdH.SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,SH.MH.DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 914 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs.
Wiryono, Pembahasan UndangUndang Tipikor, penerbit PT. SinarGrafika, Jakarta, cetakan I, Juni 2003,halaman 38);Dalam hal ini, jelaslah bahwa ada pihak yang diuntungkan darirangkaian perbuatan Terdakwa dan H. Ramli, BA bin Abdussalam yaitu 65Orang penerima yang tidak berhak, yang telah diketahui olen Terdakwa danH.
Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tindak menghapuskandipidananya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 4 UndangUndang Tipikor;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau cUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi dariPenuntut Umum berdasarkan Pasal 254 UndangUndang
64 — 20
Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor atau berkedudukan Hukum diPerum.Graha Candi Mas , jln.Kalasan I Blok B No.27 Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 27 April 2011 .Pengadilan TIPIKOR tersebut :Telah membaca........Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tertanggal 27 April 2011, Nomor : 46/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca surat Penetapan
Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim TIPIKOR Surabayapada hari: Rabu, tanggal 28 September 2011, oleh kami TITIK BUDI WINARTISH.MH.sebagai Hakim Ketua Majelis , SAEPUDDIN ZAHRI , SH ,MH. Dan SANGADISH. sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu,tanggal O05 Oktober 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H.SUTRISNO,SH.MH.
Panitera Pengganti pada Pengadilan TIPIKOR Surabaya dan dihadiri olehJaksa/Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,SAIPUDDIN ZAHRI, SH.MH TITIK BUDIWINARTI, SH.M.H.SANGADI, SH.Panitera Pengganti,Drs. H. SYUHADAK SH.MH
69 — 26
tersebut :> Ditahan oleh:Penyidik : 27 Agustus 2013 sampai dengan 15 September 2013;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 16September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal11 November 2013;Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Pekalongan : sejak tanggal 12November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;Hakim : sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 13 Desember2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor
Advokatpada Law Office YOSEP PARERA and PARTNERS* yang beralamat di JalanSemarang Indah Blok D.16 Nomor : 5 Kota Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum; Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan
YARKONIBin ABDURRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus olehPN TIPIKOR Semarang) dalam kedudukannya sebagai Satgas Raskin BulogSubdivre VI Pekalongan berdasarkan Surat Tugas No.ST/04/Rek/IV/2011 tanggal02 Januari 2011 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No.30/Rek/V/2010 tanggal 4 Januari 2010 Tugas dan tanggung jawab sebagai SatgasSubdivre VI Pekalongan, pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulanDesember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam
Musyawarah Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh ERINTUAHDAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, JHON H BUTAR BUTAR, SH.MH.Msi, Hakim Karir dan KALIMATUL JUMRO, SH., Hakim Ad Hoc Tipikormasingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terobuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 olehERINTUAH DAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, AGOES PRWADI,SH., dan KALIMATUL JUMRO, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor
AGUS SUNARYO, SH. MH.
Terdakwa:
ARFIAN SALMAN, SE BIN H. SALMAN
152 — 31
kKeuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraHalaman 48 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PN.Smrsecara tegas ditetapbkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukanaudit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP, namun tidak menghilangkankewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian KeuanganNegara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim Tipikor
Subsidiaitr;woneee Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;n Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;n Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini terdapat adanya perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II/Hakim Ad Hoc Tipikor
Negara atauperekonomian Negara, dalam UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentangHalaman 53 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PN.SmrPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapbkan bahwa lembaga/instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP,meski tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim Tipikor
(Hakim Ad Hoc Tipikor), masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari ini, Selasa tanggal 22 November 2016 oleh Ketua Majelis, dengandidampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RIYATI SAPRIANI,Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda, serta dihadiri oleh DENI PARDIANA, S.H, Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota , Hakim
Terbanding/Penggugat I : PATUAN MARKUS SITORUS
Terbanding/Penggugat II : MARIARTA BR. SILAEN
Turut Terbanding/Tergugat I : ASMAN SILAEN
Turut Terbanding/Tergugat II : TONI HUTABARAT
Turut Terbanding/Tergugat III : TRI BUDI PARDOSI
61 — 15
.+ Rp. 139.000,00,JUMIAN 20... eeeeeeeeeees Rp. 150.000,00,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT BNA
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;AnggotaAnggota, Ketua,ttd/ ttd/H. Hamrat Hamid, SH. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.