1. Menyatakan terdakwa Efendi Alim Muqolik alias Pentil bin Supriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I dan mengedarkan Sediaan Farmasi tanpa memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

Menyatakan Terdakwa EFENDI ALIM MUQOLIK alias PENTIL BinSUPRIYANTO bersalah melakukan TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAUMELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI,Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN TigMENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAUMENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN BUKAN TANAMAN DANMEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAUALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR Sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UndangUndang

BinSUPRIYANTO pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekira pukul 00.15atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Pebruari 2018atau setidaktidaknya dalam Tahun 2018, bertempat ditempat kos terdakwa diDesa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkanHalaman 7 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Tigsediaan farmasi

Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/AtauAlat Kesehatan;3. Tidak Memiliki Izin Edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Tidak Memiliki Izin Edar:Menimbang, bahwa pada pengaturan bagian Kelima Belas UU RI Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu tentang Pengamanan dan PenggunaanSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan disebutkan dalam Pasal 106 ayat (1)bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar;Menimbang, bahwa tablet putih berlogo LL yang diizinkan resmi olehBPOMRI adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT.Leaderle, dimana obat tersebut masuk kategori

Menyatakan terdakwa Efendi Alim Mugolik alias Pentil bin Supriyantoterbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan danmengedarkan Sediaan Farmasi tanpa memiliki izin edar;2.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa M.KHAIRUL UMAM Bin alm ROSIDI ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh) bulan dan denda sebesar

   Probolinggo, atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkaraini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam

   dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 10.00Wib saksi Sdr.

   Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan ;3. Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)UU No. 36 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

   Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksuddalam pasal 106 ayat (1) yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;Menimbang, bahwa pengertian ijin edar adalah bentuk persetujuanregistrasi yang dikeluarkan badan POM agar produk tersebut secara sah dapatdiedarkan di wilayah Indonesia (Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.03.1.3.12.11.10692 Tahun 2011);Menimbang, bahwa berdasarkan

   KHAIRUL UMAM BIN ROSIDI (alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Krs2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat yang tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan, Khasiat dan Mutu.

USMANterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana didakwakan melanggar Pasal 196 Undang undang RINomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalamdakwaan Kedua.Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa ASEP AMINULLAHAls. AYAH Bin H.

dimasayang akan datang.Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut :Kesatu :Bahwa Terdakwa ASEP AMINULLAH Als AYAH Bin H.USMAN, padahari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaktidaknyapada waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat diKp.Bojong AsihRt.001/008 Desa Cicalengka Wetan Kec.Cicalengka Kab.Bandung, yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentangkesehatan.ATAUKeduaBahwa Terdakwa ASEP AMINULLAH Als AYAH Bin H.USMAN, padahari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaktidaknyapada waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat diKp.Bojong AsihRt.001/008 Desa Cicalengka Wetan Kec.Cicalengka Kab.Bandung, yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan;3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan ,khasiatatau kemanfaatan, dan atau mutu;Ad.1.

Bahwaterdakwa dalam menjual obatobat sedian farmasi tersebut tidak memiliki17keahlian di bidang farmasi karena obat keras tersebut dijual harus memilikikeahlian di bidang kefarmasian.

Menyatakan Terdakwa SANTI binti JUHRIANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;2.

318/Pid.Sus/2017/PN Mtp tanggal 23Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan ia Terdakwa SANTI binti JUHRIANSYAH telah terbuktibersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Primair:nocennenn= Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam22.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2017bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sungkai Baru RT 001Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar atau setidaktidaknya padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

berupa obatCarnophen yang seluruhnya mengandung Karisoprodol yang telahdibatalkan izin edarnya oleh Surat Kepala Badan POM RI No.PO.01.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 dan Keputusan Kepala BadanPOM RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013 atau setidaktidaknya sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar, yang dilakukanoleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : Bahwa Berawal ketika Saksi INTAN ANNURUL dan Saksi GIRANGBAGUS WICAKSONO bersama dengan Anggota

Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1);Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa obat carnophen yang diedarkan oleh Terdakwasetelah diuji pada Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin berdasarkanHasil Laporan Pengujian Nomor : LP. Nar.

Menyatakan Terdakwa SANTI binti JUHRIANSYAH tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edarsebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;.

Kotabaru atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenangmemeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yangdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Hal. 2 dari 16 hal.Put.Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ktb.

/kosmetik yangtidak memiliki izin edar tersebut yaitu tidak ada jaminan kesehatan yang dapatmerugikan konsumen/pembeli sendiri, adapun sediaan farmasi/kosmetik tersebutdiantaranya 8 (delapan) buah Cream Merk BD, 9 (Sembilan) botol cuka Apel, 34(tiga puluh empat) obat nafsu makan, 28 (dua puluh delapan) buah cream merkHerbal Plus, 11 (Sebelas) buah Toner merk Temulawak 100 ml, 4 (empat) buahserum merk Temulawak, 2 (dua) buah sabun merk Temulawak, 12 (dua belas)cream siang malam merk Temulawak dan

29 (dua puluh sembilan) buah creammalam merk Temulawak adapun cara Terdakwa YULIANA Als YULI Binti SURIADIdalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar atau tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatanyang paling baik atas barang tertentu yaitu Terdakwa YULIANA Als YULI BintiSURIADI terlebin dahulu memesan kosmetik melalui Aplikasi Online SHOPEE,kemudian setelah kosmetik tersebut di pesan dan sudah diterima oleh TerdakwaYULIANA Als YULI Binti SURIADI,

selanjutnya Terdakwa YULIANA Als YULIBinti SURIADI memposting barang kosmetik tersebut melalui Story Whatsapp danjuga memasarkan kosmetik tersebut melalui mulut ke mulut yang manapembeli/konsumen dapat langsung membeli kerumah Terdakwa YULIANA AlsYULI Binti SURIADI, adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa YULIANA AlsYULI Binti SURIADI dalam menjual sediaan farmasi dan/atau kosmetik tanpa izinedar atau tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik

Online SHOPEE, kemudian setelah kosmetiktersebut di pesan dan sudah diterima oleh Terdakwa YULIANA Als YULI BintiSURIADI, selanjutnya Terdakwa YULIANA Als YULI Binti SURIADI mempostingbarang kosmetik tersebut melalui Story Whatsapp dan juga memasarkan kosmetiktersebut melalui mulut ke mulut yang mana pembeli/konsumen dapat langsungmembeli kerumah Terdakwa YULIANA Als YULI Binti SURIADI, adapunkeuntungan yang diperoleh Terdakwa YULIANA Als YULI Binti SURIADI dalammenjual sediaan farmasi dan/atau

Menyatakan Terdakwa PINGKI ANJASMARA ALS OJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar ;2. Menghukum Terdakwa PINGKI ANJASMARA ALS OJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda Rp.500.000.,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan3.

Menyatakan Terdakwa PINGKI ANJASMARA Alias OJAN bersalahmelakukan TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI TANPA WIN EDAR sebagaimana diatur dandiancam PIDANA dalam Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Pertama penunitutumum;2.

Keterangan Saksi : JONI EDRUS SETIAWAN Ssi Apt yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluargadengan terdakwa;Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai ahli sehubungan denganterjadinya tindak pidana peredaran eo.aan farmasi tanpa ijin yangdilakukan oleh Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016sekitar Jam 19.00 WIB bertempat di Ds. Junrejo, Kec.

Far, yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluargadengan terdakwa;Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai ahli sehubungan denganterjadinya tindak pidana peredaran eo.aan farmasi tanpa ijin yangdilakukan oleh Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016sekitar Jam 19.00 WIB bertempat di Ds. Junrejo, Kec.

dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, sedangkan mengenai artisedian farmasi dalam pasal 1 Undangundang aquo adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMAWAN EKO,DAVID AGUS SAPUTRA, dan APRILIANDI JONI PRATAMA alias TEMONserta terdakwa menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2016 sekirajam 19.00 Wib di Desa Junrejo, Kec.

Menyatakan Terdakwa PINGKI ANJASMARA ALS OUJAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar ;2. Menghukum Terdakwa PINGKI ANJASMARA ALS OJAN oleh karena itudengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda Rp.500.000.,(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan3.

Marilahkita kaji ketentuan pasal 12 dan pasal 14dimaksud.Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaranhanya dapat dilakukan oleh : 1) Pabrik obat, 2)pedagang besar farmasi, 3) sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah,1) Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi,apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.2) Pedagang besar farmasi kepada pedagang besarfarmasi lainya, apotek, sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah,

rumah sakit, dan / ataulembaga penelitian, dan/atau lembaga pendidikan.3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahkepada rumah sakit pemerintah, puskesmas dan balaipengobatan pemerintah.

Menjalankan tugas di daerah terpencil yangtidak ada apotek (vide pasal 14 ayat 16).Memperhatikan ketentuan pasal 12 dan pasal 14undang undang psikotropika tersebut diatas nampakperbedaan perbuatan mana yang termasuk kriteriaperbuatan menyerahkan dan perbuatn menyalurkan.Dilihat dari pelaku atau siapa yang diberikanwewenang untuk melakukan penyaluran adalah 1)pabrik obat, 2) pedagang besar farmasi, 3) saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Sedangkandilihat kepada siapa penyaluran itu ditujukanyaitu) hanya ditujukan kepada1) Pedagang besar farmasi atau antar pedagangbesar farmasi,2) Apotek,3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,4) Rumah sakit,5) Lembaga penelitian dan/atau lembagapendidikan,6) Puskesmas, dan7) Balai pengobatan pemerintah.Sedangkan siapa yang diberikan wewenang untukmelakukan penyerahan adalah 1) apotek, 2) rumahsakit, 3) puskesmas, 4) balai pengobatan, dan 5)dokter, dan kepada siapa penyerahan itu ditujukanyaitu

Demikian juga apabila didapatipsikotripika ada pada sipelaku, maka dipandangsebagai miliknya, tidak perlu) membuktikan hal itumilik siapa, dari mana ataupun baga i manamendapatkannya.Bahwa dari segi pelaku dalam halini adalah Terdakwa yang telah melakukan tindakantersebut di atas tidaklah tepat apabila Terdakwadiidentikan/disamakan dengan : 1) pabrik obat, 2)pedagang besar farmasi, 3) sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah, yang termasuk dalampasal 12 sebagai tindakan menyalurkan, tetapiTerdakwa

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuandalam undangundang ini;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaaan farmasipemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika disebutkan Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaanberbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan,penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;Menimbang, bahwa

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaaan farmasipemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika disebutkan Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaanberbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan,penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;Halaman 21 dari

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suroso Bin Yasmudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu

Menyatakan Terdakwa AGUS SUROSO Bin YASMUDI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dankemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo.

Terdakwa AGUS SUROSO Bin YASMUDI pada hari Selasatanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 01.25 WIB atau setidaktidaknya padawaktu lain bulan Desember 2018 bertempat di rumah Terdakwa di DusunTanjunganom RT44/RWO07 Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediriatau setidaktidaknya di Suatu daerah lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2)Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN KadrKUHAP, Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Lab.:11592/NOF/2018 tanggal 18 Desember 2018 dengan kesimpulan barang buktiNomor : 13405/2018/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LLdengan berat netto + 1,850 gram milik ANDIK SUCIANTO Bin SUBANDI adalahbenar tablet dengan bahan aktif Trineksifenidil HCl mempunyai efek sebagaianti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasukdaftar obat keras;Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel Lkepada saksi ARIS KURNIAWAN tidak memberitahu tentang

berupa pil dobel L tidakmemberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatan serta tata carapenggunaannya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punyakeahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin daripihak yang berwenang serta pada saat diedarkan pil LL tersebut tidakberlabel:; Bahwa barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan adalah benarbarang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yang diakui miliksaksi Andik Sucianto;Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenyatakan benar

berupa pil LLdengan cara menjualnya kepadaSaksi Andik Sucianto;Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti secara sah danmeyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo.

Menyatakan Terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Menyatakan terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro bersalah melakukantindak pidana Secara bersama sama dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentangKesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaanpertama Penuntut Umum.2.

bersama samadengan Sdr.Jeplek (Dpo) pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekirapukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019bertempat di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) alamat Desa TawingKec.Munjungan Kab.Trenggalek atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, merekayang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

) UU No 36 tahun 2009tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.AtauKeduaBahwa ia Terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro pada hari Minggutanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Warung Kopi JKT JembatanKalitengah alamat Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Trk18keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;Bahwa ahli menerangkan bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU RepublikIndonesai No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasidan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Bahwa sesuai dengan UURI No. 36 tahun 2009 pasal 108 pasal 1disebutkan bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi,

yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitubahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinarmatahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifatkimia dan fisika dari sediaan farmasi dan Tata cara penyimpanan danperedaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut;Bahwa ahli menerangkan bahwa yang dimaksud unsur memiliki keahliandan kewenangan sebagaimana dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker

-dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan dalam dakwaan alternatip kedua

Yani bundaran DPRD,Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasih dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan

.6433/NOF/2012 tanggal 26 September 2012 yangditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si,MT, Imam Mukti,S.SiApt,M.Si dan Luluk Muljani menerangkan bahwa untuk obat dextromengandung bahan aktif dekstrometorfan;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 197 jo.Pasal 106 ayat (Il) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;AtauKedua :Bahwa ia terdakwa KASTALANI bin HUSIN pada waktu dan tempatsebagaimana dakwaan pertama diatas, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksudpasal 98 ayat (2), (3);Unsur ke satu : Setiap orang.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatanmengedarkan sediaan farmasi selanjutnya akan dipertimbangkan apakahterdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) atau tidak akanMajelis dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) UndangUndang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan disebutkan Setiap orang yang

tidak memiliki keahliandan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat selanjutnya dalam Ayat(3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Meneimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata terdakwamemperoleh obat jenis dextro dengan cara membeli dari Amat di

tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 14.00 WIB atausekitar waktu itu setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat diterminal 2 D kedatangan Internasional Bandara SoekarnoHatta Tangerang Banten atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Tangerang, telah mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yangditentukan dalam Pasal 16, ekspor atau Impor psikotropika hanya dapat dilakukanoleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi

Apt selaku pemeriksa yang melakukan pengujian dan diketahui SES PusatLaboratorium Forensik Bareskrim Polri BUDIONO, ST, serta pemeriksaan Badan POMRI Nomor Po.0701921.009 tanggal 08 Januari 2009, yang didapat hasil pemeriksaansebagai berikut : Barang bukti : Kristal warna putih kode 1 sampai dengan 49 ; Hasil : Positif Ketamin ; Kesimpulan : Barang bukti berupa Kristal warna putih kode sampai dengan 49adalah Ketamin. ; ~ Bahwa Terdakwa memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupaobat atau

bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau bukuHal. 8 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.standar lainnya tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karenaTerdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk memproduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syaratfarmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya yang berupa 49 (empat puluhsembilan) bungkus plastik bening masingmasing berisikan kristal

obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau bukustandar lainnya tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karenaTerdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk memproduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syaratfarmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya yang berupa 49 (empat puluhsembilan) bungkus plastik bening masingmasing berisikan kristal warna putih denganberat seluruhnya 2.942 gram dengan

Menyatakan Terdakwa WANG CHENG CHUNG bersalah melakukantindak pidana bersekongkol atau bersepakat mengimpor psikotropika dansecara bersamasama mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahanobat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau bukustandar lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU RINo.5 Tahun 1997 jo.

ITA Binti ASPAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ;2.

TA Binti ASPAN (Alm) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki IzinEdar sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 197 jo. 106 UUNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RITA HARTATI Als.

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi danatau Alat Kesehatan ;3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;4. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut SertaMelakukan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memproduksi adalah suatuproses atau cara untuk membuat atau menghasilkan sesuatu benda yang akandigunakan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengedarkan adalahmemberikan atau menyampaikan atau memperjual belikan sesuatu benda kepadaorang lain ;Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika (Vide Pasal 1 angka 4 Undangundang RI Nomor 36Tahun 2009

Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar (Vide Pasal 106 ayat (1) Undangundang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar danmemerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatanyang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhipersyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;Menimbang, bahwa dari fakta

Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dengan kwalifikasi melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDARYANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diperoleh selama di persidangandalam perkara ini, tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa daripertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dariperbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ALFAN Bin SAWALI dan Terdakwa II BUDI SISWANTO Bin FAUZAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

BUDI SISWANTO BIN FAUZAN pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2018sekira pukul 13.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2018, bertempat di Dusun Kili Desa Wonosari kecamatan GondangwetanKabupaten Pasuruan atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yangtidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu

Ketentuan mengenalpengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara cara sebagai berikut :Bahwa berawal ketika saksi ABDUL KHALIM, SH dan saksi BAYUAFTRI W.

dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan peraturan pemerintah"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang undangHalaman 10 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN.Bil.Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.

;Menimbang, bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yaitu ABDULKHALIM,SH., BAYU AFTRI W, AKHMAD KHOIRON dan keterangan para terdakwaserta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dan Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No. LAB : 351/NOF/2018 tanggal 17 April 2018 yang dibuat danditanda tangani oleh 1. ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, 2. LULUK MULJANI ,3.

Menyatakan Terdakwa ALFAN Bin SAWALI dan Terdakwa II BUDISISWANTO Bin FAUZAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana " sebagai orang yang melakukan dan turut sertamelakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar";Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN.Bil.2.