GENTHOsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RI No.36tahun 2009 tentang Kesehatan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) bulandikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan membayar Dendasebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu

didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir,ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya bersenang mengadili perkara tersebut, apabiladitempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat PengadilanNegeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindakpidana itu dilakukan, selanjutnya memilih tempat Pengadilan Negeri Kota Kediri untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau pesyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat2 dan ayat 3 Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pulaunsur

ini,maka haruslah juga dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun2009 sebagai berikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat dan juga ketentuan pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan

farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;14Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja/kesengajaan menurutMvT adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens).

SANGET BIN KASMIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Tanpa Keahlian Dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;2.

No.Register Perkara: PDM112/Euh.2/08/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa MOHAMAD ABDUS SAHID AL SANGET Bin KASMIJAN pada hari Senintanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaktidaknya pada tahun 2016 di rumah Sdr.TEGUH termasuk Desa Negudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagaiberikut:Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnyamenunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian

kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)Menimbang, bahwa Pasal 98 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obatayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran,sediaan farmasi

farmasi tetapi Terdakwa tetap melakukan kegiatan mengedarkan obatobatan maka Terdakwajelas tidak mempunyai kewenangan dan ternyata rumah/tempat tinggal Terdakwa bukan merupakangudang sarana sediaan farmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik bahwa obat double L mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk DaftarObat Keras dan obat double L digunakan untuk pengobatan Parkinson yang mempunyai reaksi untukmenenangkan pikiran

SANGET BIN KASMIJAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja TanpaKeahlian Dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemenuhiPersyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;Halaman 10 aan 12 Putusan Nomor 236/Pid Sus/201G/PN Nik.2.

terbatas, Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesiadiagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuanMenteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obatdan Makanan;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020//PN SakMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadisebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi

,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini, kemudian dalam ayat (2)disebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memiliki izin Knusus penyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan bahwa daun ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan membelidari sdr.

pergunakan sendiri, Terdakwa tidak memilikiizin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golong dalam bentuk tanaman;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwamenggunakan daun ganja tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan daunganja tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri, selain itu Terdakwa jugamemperoleh daun ganja tersebut bukan dari Industri Farmasi

, pedagang besarfarmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memilikiizin, melainkan daun ganja tersebut Terdakwa beli dari seseorang yangbernama sdr.

Pengawas Obatdan Makanan ;Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa :Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan danpelatihnan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan olehHalaman 12 dari 18 Putusan No.414/Pid/Sus/2017/PN Sdapemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, danmenggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologisetelah mendapat izin Menteri ;Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa : Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi

, pedagangbesar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek,rumah sakit, pusat kKesehatan masyarakat, balai pengobatan , dokter, danlembaga ilmu pengetahun wajib disimpan secara khusus ;Dalam Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa : Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuaidengan ketentuan Undang Undang ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebutdiatas, maka sudah ditentukan

pihak mana saja yang dapat menjual,membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman , yakni Lembaga IlmuPengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan sertapenelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintahataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusatkesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izindari Menteri

imbalanberupa rokok selanjutnya Terdakwa pada pukul 10.00WIB, menemui Basuki Rahmat bin Seger danmenyerahkan 10.000 ( sepuluh ribu ) butir pilLL ;Bahwa .....Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakatPetugas Polres Kediri melakukan penggeledahanterhadap Basuki Rahmat bin Seger pada hari Rabu,tanggal 20 Oktober 2010, sekira pukul 05.30 WIB,dan kedapatan menyimpan 9.000 ( sembilan ribu )butir pil LL yang didapatkannya dari terdakwa ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmengedarkan sediaan farmasi

Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan ;ATAU :KEDUA :Bahwa terdakwa SONY DWI CAHYONO bin NURBANIpada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalamdakwaan kesatu, dengan sengaja memproduksi, ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi' standard dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu. sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 = ayat( 2 ) dan ayat ( 3 ).

PDM419/0.5.45 /Ep.2/01/ 2011,yang berbunyi sebagai berikutMenyatakan terdakwa SONY DWI CAHYONO bin NURBANIsecara sah dan meyakinkan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana DENGANSengaja.....SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMENUHI STANDARD DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN,KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dalam dakwaan kami ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONY

puluh) butir pil LL dijadikan barang bukti dalamperkara lain ( perkara atas nama Basuki Rahmatbin Seger ) ;Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 1.000, ( seribu rupiah ) ;Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri KabupatenKediri No. 792/ Pid.Sus/ 2010/ PN.Kdi. tanggal 21Pebruari 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikutMenyatakan terdakwa SONY DWI CAHYONO bin NURBANItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana DENGAN = SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI

Menyatakan terdakwa Imam Gunardi bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2.

penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa IMAM GUNARDI bin SUTRISNO bersalah melakukantindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan bukan tanaman dan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi

Atau setidak tidaknya pada suatuhari dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Desa Sobontor KecamatanBoyolangu Kabupatem Tulungagung, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagungtelah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira jam 18.45 Wibbertempat bertempat didepan RDUD

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau MengedarkanSediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak MemilikiIjin Edar;Ad .1.

yang tidak memilki ijin edar;Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas menunjukkan bahwaterdakwa telah Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki ijin edar;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan SengajaMemproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau AlatHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2016/PN TlgKesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar telah terpenuhi secara sah menuruthukum;Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhisemua unsurunsurnya

Menyatakan terdakwa Imam Gunardi bin Sutrisno telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan1 dan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki ijin edar;2.

Nanda Bin Ngatijan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Melakukan percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfataan dan mutu dan Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Psikotropika;

Bahwa terdakwa belum pernah menjual obat sediaan farmasi jenisTRIHEXYPHENIDYL kepada orang lain. Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi obat sediaan farmasi jenisTRIHEXYPHENIDYL dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat jin dari instansi yangberwenang atau Dokter untuk menggunakan dan menjual obat sediaanfarmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut.Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smn Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar menggunakan danmenyerahkan obat sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebuttanpa ijin dari Instansi yang berwenang atau Dokter adalah salah danmelanggar hukum.

Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (3);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alatkesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidakmengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit

kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Ananta Bayu Panetro dan saksi Eriky Tyantoko,petugas dari Polda DI Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadapterdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB ditempat tinggal terdakwa di Dsn.

Nanda Bin Ngatijanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja Melakukan percobaan mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfataan dan mutu dan Tanpa Hak Memiliki dan MenyimpanPsikotropika;2. Menjatuhkan pidana kepada Nanda Setiyawan als.

ACONG Bin BADRIbersalah melakukan tindak pidana "Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki lijin Edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanadakwaan TUNGGAL Jaksa Penuntut Umum ;2.

hak dan kewenangannya ;e Bahwa dalam menjual atau mendistribusikan obatCarnophen / Zenith tersebut, dilakukan Terdakwasecara sembunyisembunyi ;Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenanguntuk menjual mengedarkan atau mendistribusikan obatCarnophen (Zenith) tersebut ;Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menurutpendapat saksi adalah tindakan yang melanggar hukum karenayang bersangkutan menjual obat tanpa resep Dokter kemudianmenjualnya kepada orang lain tanpa adanya keahlian farmasi

,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan=13=pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat,pelayanan obat atas resep Dokter, pelayanan informasi obatserta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional ;Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi tersebutadalah untuk golongan obat bebas, bebas terbatas dapatdikeluarkan oleh toko obat yang mempunyai ijin yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan di wilayah masingmasing dan mempunyai penanggung jawab seorang asistenApoteker, dan bagi

yang tidak memenuhi standarmaupun keamanan yaitu adalah sediaan farmasi yangmempunyai kadar zat berkhasiat di bawah standar yangditetapkan dalam farmacope Indonesia baik itu pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan, danpendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat,pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahanobat dan obat tradisional ;Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian ataukewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalahorang

dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar ;(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratanobjektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan ;(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkanpenarikan dari peredaransediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbuktitidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ataukemanfaatan, dapat disita dandimusnahkan sesuai dengan ketentuan

1.Menyatakan terdakwa DEDI SUHARTO Alias DEDI Bin MUKRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;-----2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;----------------------

Menyatakan terdakwa Dedi Suharto Alias Dedi Bin Mukrinbersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 JoPasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ; nnn nner nnn enn2.

Kutai Barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa DEDISUHARTO Als DEDI Bin MUKRIN dengan caracara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitarjam 09.00 wita terdakwa DEDI SUHARTO Als DEDI Bin MUKRINmembeli obat

Kutai Barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard darfatau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwaHalaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN SdwDEDI SUHARTO Als DEDI Bin MUKRIN dengan caracara sebagaiberikut: anno

Dan yang dimaksudsediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika;Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN SdwMenimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan LaporanPengujian Badan POM RI Samarinda NomorPM.01.05.1001.01.17.0008 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat danditandatangani oleh AMALIA.S.Si.Apt selaku an.

Menyatakan terdakwa DEDI SUHARTO Alias DEDI Bin MUKRINtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana '"mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;.

1. Menyatakan Terdakwa Debi Kuncoro Bin Agus Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan

Menyatakan Terdakwa DEBI KUNCORO Bin AGUS SUSILO bersalahmelakukan TINDAK PIDANA TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGANDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMILIKI IZIN EDAR. Sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat DakwaanKesatu. ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEBI KUNCORO Bin AGUSSUSILO berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan dikurang!

Bahwa Pil Doubel L / tabletberlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagangARTANE yang diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras ataudaftar G sejak Tahun 2011 PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di BadanBPOM berarti tablet doubel L yang diedarkan terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa jjin edar/obat palsusedangkan terdakwa tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan untukmengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Doubel L

Ahli Masduki, S.E., M.Kes, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli dimintai pendapat sehubungan dengan adanya peredaransediaan farmasi tanpa ijin edar;Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN TIg Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja denganTerdakwa; Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Farmasi Puskesmas Tunggangritahun 1992 sampai dengan tahun 1996, sebagai Kepala FarmasiPuskesmas

Menyatakan Terdakwa Debi Kuncoro Bin Agus Susilo telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1 (Satu jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Fathur Rohim Bin Mashudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau bekerja di apotek dan tidak memilikikeahlian di bidang farmasi atau obatobatan.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutuMenimbang, bahwa menurut UndangUndang No.36 Tahun 2009tentang kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturanpemerintah.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalammengedarkan obatobatan dalam daftar G yang merupakan obat keras,Terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang.

Menyatakan Terdakwa Rahmad Fathur Rohim Bin Mashudi tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.2.

Menyatakan Terdakwa DAMAR NUGRAHA HIDAYAT Bin RAHMAN HIDAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu 2.

2017 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa DAMAR NUGRAHA HIDAYAT bin RAHMANHIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana kesehatan yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Bahwa dia terdakwa DAMAR NUGRAHA HIDAYAT bin RAHMANHIDAYAT, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wib atausetidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di tempat parkirbelakang Jogja City Mall Jalan Magelang Km. 06 Nomor 18 Kelurahan SinduadiKecamatan Mlati Kabupaten Sleman atau setidaknya pada tempat lain yangberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Indonesia Nomor 246 / Menkes/ Per / V / 1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional Dan PendaftaranObat Tradisional, mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki ataumenguasai persediaan di tempat penjualan dalam Industri Obat Tradisional ataudi tempat lain, termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jikapersediaan ditempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurutPasal 1 ayat (4) UndangUndang R..

Pasal 1 Peratutan Pemerintah R.l Nomor 51 Tahun 2009, TenagaKesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukanpekerjaan kefarmasian terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasianyang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Pasal 2 ayat (2) PeratutanPemerintah R.Il.

Nomor 51 Tahun 2009 Farmasi, Analis Farmasi danTenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker.Menimbang bahwa berdasarkan fakta terbukti terdakwa bertemudengan seseorang yang ia tidak kenal di sebuah gang di daerah timur KebunBinatang Gembira Loka Kota Yogyakarta kemudian terdakwa ditawari untukmembeli obat berbentuk pil warna putin bersimbolkan huruf Y/ Yarindu olehseseorang tersebut dan terdakwa menyanggupinya dan membeli sebanyaksekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 475.000,

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Igomas Keris Dirgantara Bin Sunarto dan Terdakwa II Fatkhul Azid Bin Mardjono tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiiki izin edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing

Menyatakan Terdakwa IGOMAS KERIS DIRGANTARA Bin SUNARTO danTerdakwa Il FATKHUL AZID Bin MARDJONO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaanmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki iin edar sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.2.

Sus/2021/PN Lmgtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar yakni berupa obat keras daftar G jenis Pil dobel L sebanyak 1.377(Seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) butir, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanyapermulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan sematamatadisebabkan karena kehendaknya sendiri, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang

ia Terdakwa IGOMAS KERIS DIRGANTARA Bin SUNARTObersama dengan Terdakwa II FATKHUL AZID Bin MARDJONO pada hari Jumattanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Desa Kandangsemangkon KecamatanPaciran Kabupaten Lamongan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemiliki

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;3. Perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;4.

Menyatakan Terdakwa Igomas Keris Dirgantara Bin Sunarto danTerdakwa II Fatkhul Azid Bin Mardjono tersebut di atas, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan turut serta dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiiki izin edar, sebagaimanadalam dakwaan alternatif kesatu;2.

Bahwa terdakwa tidak punya ijin , bukan dokter dan tidak bekerjadibidang farmasi untuk memiliki, dan menguasai narkotika Jenis shabu.

Bahwa terdakwa tidak punya ijin , bukan dokter dan tidak bekerjadibidang farmasi untuk memiliki, dan menguasai narkotika Jenis shabu.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur

Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek,rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, danlembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;2.

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatanmasyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuanwajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenaipemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalampenguasaannya;Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pin3.

Kabba tidak termasuk dalam kategori Pasal14 UndangUndang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industriFarmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balailpengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan bukantanaman ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut diatas tindakan terdakwa Nasaruddin Alias

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hilman Ardiansyah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama;<

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HILMAN ARDIANSYAH AliasARDI bin WAHYONO bersalah melakukan tindak pidana tanpa Jinmengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1) yaitu (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin), sebagai orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itusebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama : Pasal 197UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP

dakwaan sebagai berikut:PERTAMABahwa Terdakwa Muhammad Hilman Ardiansyah Bin Wahyonobersamasama dengan saksi Rully Rizki Maulana Bin Tion Sopandi (Alm)(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan Juni 2019, atausetidaktidaknya masih termasuk bulan Juni Tahun 2019, bertempatKampung Mulabaru Desa Sukawening Kecamatan Sukawening KabupatenGarut atau setidaktidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Negeri Garut, setiap orang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

(1) ke 1 KUHPATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Muhammad Hilman Ardiansyah Bin Wahyonobersamasama dengan saksi Rully Rizki Maulana Bin Tion Sopandi (Alm)(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan Juni 2019, atausetidaktidaknya masih termasuk bulan Juni Tahun 2019, bertempatKampung Mulabaru Desa Sukawening Kecamatan Sukawening KabupatenGarut atau setidaktidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Negeri Garut, setiap orang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1)4. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan ituMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Menyatakan Terdakwa Muhammad Hilman Ardiansyah tersebut di atas,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindaktanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) yaitu (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin), sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanPertama;2.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari UTAM (DPO)dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus riburupiah).conen Bahwa pekerjaan terdakwa seharihari adalah swasta dan tidak adahubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi danterdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan puladalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek.Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PNMtw (Narkotika)Bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya

shabu yang diletakan diatasgulungan terpal disamping dinding dapur bagian belakang pondok miliksaksi RUSLI yang diakui milik terdakwa sehingga terdakwa besertabarang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk diproses sesuai denganhukum yang berlaku.Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari UTAM (DPO)dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus riburupiah).Bahwa pekerjaan terdakwa seharihari adalah swasta dan tidak adahubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi

selanjutnya terdakwa dibawa kePolres Barito Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.Bahwa kemudian keesokan harinya yaituhari Senin, 01 Mei 2017 sekitar jam 04.00 wib terdakwa mengakui bahwanarkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa.Bahwa terdakwa mendapatkan narkotikajenis shabu dari UTAM (DPO) dengan cara membeli dengan hargasebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).Bahwa pekerjaan terdakwa seharihariadalah memuat kayu dan tidak ada hubungannya dengan bidangkesehatan, medis maupun farmasi

Bahwa pekerjaan terdakwa seharihariadalah memuat kayu dan tidak ada hubungannya dengan bidangkesehatan, medis maupun farmasi dan terdakwa tidak berprofesisebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobatipenyakit maupun penelitian iptek. Bahwa narkotika jenis shabu tersebutrencananya akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan bukan untukdijual Kembali. Bahwa benar pada saat dilakukanpenangkapan dan penggeledahan, terdakwa tidak melakukanperlawanan.

Bahwa pekerjaan terdakwa seharihariadalah memuat kayu dan tidak ada hubungannya dengan bidangkesehatan, medis maupun farmasi dan terdakwa tidak berprofesisebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobatipenyakit maupun penelitian iptek. Bahwa narkotika jenis shabu tersebutrencananya akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan bukan untukdijual Kembali. Bahwa benar urine terdakwa diambil untukdites dan hasilnya positif mengkonsumsi narkotika jenis shabu.