Ditemukan 11431 data
16 — 4
Bahwa perlu Pemohon sampaikan disini, segala upaya Pemohonuntuk menyelamatkan rumh tangganya telah dilakukan Pemohontermasuk dengan cara untuk meningkatkan ekonomi dan martabatkeluarganya yaitu pada tahun 2014 Pemohon mencoba ikutmencalonklan anggota DPRD Gunung Kidul melalui Partai XXX danatas keinginan dan kerja yang kuat serta dukungan dari keluargaPemohon terutama orang tuanya baik itu dukungan moril maupunmateriil ditambah doa restu dari kedua orang tuanya maka atasrahmat Allah SWT Pemohon berhasil
266 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan", halaman 546 s/d 547, agar pada akta bawah tangan melekatkekuatan pembuktian, harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil danmateriil:dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak)tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya.Hal. 35 dari 42 hal. Put.
JULIANA KEMPIRMASE, S.Pd.
Tergugat:
1.FRANSINA SURLILI
2.KASPAR SAMPONU
149 — 105
Namun sebagaimana didalilkan Penggugatsendiri bahwa Peralihan hak atas sebidang Tanah antara Penggugat danTergugat dimaksud dalam perkara a quo, maka berdasarkan PrinsipKontrak Partai (Party contract) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihakyang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara,hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, sehingga gugatanPenggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan salah amalat;Bahwa dengan
1.UJANG HERYANTO
2.HERWANDI, S.PDI
3.SAHARUDIN
4.APRIADI
5.TOBRI YANSYAH
6.KASMAN NIZAMUDIN
7.MUHAMAD RIZAL
8.AKHMAD AZUAR
Tergugat:
KEPALA DESA PAJAR BULAN
Intervensi:
1.DEDI HEPRIANSYAH
2.MAHBAR EPINDI, S.HI
3.ARIPIN, A.MD
4.DEDI SYAPUTRA
5.NIZARUDIN
6.RAMLI
7.ARDINATA
8.HERMAN
467 — 139
Bahwa sepengetahuan Ahli dalam hal pemberhentian harusmemenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun2017 disebabkan : meninggal dunia, atas permintaan sendiri dandiberhentikan, SK Pemberhentian harus memuat rekomendasi Camat,kalau tidak ada SK tersebut dianggap cacat hukum ;Bahwa pelanggaran apa saja terhadap pemberhentian PerangkatDesa, yaitu menurut UU No.6 Tahun 2014 disebutkan antara lain :merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang,melakukan korupsi, menjadi Pengurus Partai
Surat Persetujuan dari istri13.Surat pernyataan tidak mengurus partai politik;14. Daftar riwayat hidup;15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir;Halaman 118 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG25.26.16.
MELANI SH
Terdakwa:
MARYONO Bin DULLAH Alm
284 — 202
Dana yang di simpan oleh Widya Feronika1) Saksi ambil dengan status pinjaman sebesar Rp. 9.000.000.pada tanggal 21 februari 20182) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakartadalam rangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar SukaMakmur yang mana saat itu Saksi berangkat ke jakartabersama dengan sdr Edi yang menjabat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ( DPRD Propinsi )Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (
Saksi terima di rumah sdriWidya Feronika dan kemudian Saksi pergunakan untuk keperluanpribadi Saksi dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan di Desa.2) Terdakwa ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakarta dalamrangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar Suka Makmur yangmana saat itu Saksi berangkat ke jakarta bersama dengan sdr Ediyang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPropinsi ( DPRD Propinsi ) Bengkulu dari Partai
196 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukan penertiban bangunan pagar dilokasi Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putihdan sekaligus mengamankan lokasi tersebut hingga saat ini yang secara terangterangan telah mencaplok dan menenggelamkan hak keperdataan Kami pemilikasal tanah adat yang sah dan secara melawan hukum kemudian dipancangpapan besar yang bertuliskan "Lokasi/Tanah Dalam Pengawasan Pemda KotaMadya Jakarta Pusat";Bahwa atas tindakan Turut Tergugat IV tersebut ternyata telah didalangi olehoknum dari Partai
mengenaisemua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yangtersangkut termasuk kepentingan Pemohon Kasasi II/PenggugatII Intervensi 3;Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah salah dan keliru dalammemutuskan/menerbitkan Objek Sengketa a quo kepada TermohonKasasi/Tergugat II Intervensi dengan tidak cermat/tidak teliti bahkan telahmengabaikan faktafakta yang terungkap sebagaimana di atas, dan didugaditerbitkannya Objek Sengketa a quo hanya didasarkan pada kepentingankepentingan politik Golkarnya yang notabene partai
Terbanding/Terdakwa : IMAM SANTOSO, S.Ag, M.Ag Bn Abdul Jalil
68 — 37
Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELISPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus ) lembar uangpecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) an.
Magelang16) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006 tanggal 16 November 2006tentang PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINANWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELIS PENDIDIKANDASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600
118 — 35
Subang dari Partai Golkar karena dirinyadekat dengan IMAS ARYUMNINGSIH.Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman ModalPerijinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Subang sejak tanggal 30Desember 2016.Bahwa tugas, fungsi dan wewenang saksi selaku Kepala Bidang Perizinan:Memeriksa semua kelengkapan persyaratan perizinan, Sebagai koordinator atas3 seksi di bidang perizinan, Menyetujui permohonan perizinan, Membuat laporanperizinan secara berkala kepada Kepala Dinas.Bahwa
ITJE adalah anggota dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.Bahwa pada tanggal 3 Februari 2018 saksi telah menerima uang sejumlahRp10.000.000, dari DARTA melalui ASEP IMAN TAUFIK pada saat acaraulang tahun salah satu desa di Kecamatan Tanjungsiang, Subang. Uangtersebut dimaksudkan untuk proses persalinan istri saksi.Bahwa Darta juga sering measukkan iklaniklannya Imas Aryumningsih untukPilkada di dalam koran.Bahwa Saksi kenal dengan Koko yang merupakan supir dari Bupati ImasAryumningsih.
Pura apakah sudah ditandatangani belum olehBupati, saksi mengatakan sudah karena waktu itu saksi pernah memberikancap/stempelnya.Bahwa Darta ada beberapa kali datang kerumah dinas Bupati, saksi tidakmengetahui apa yang diperbincangkan antara Darta dengan Bupati karena saksitidak pernah ikut dalam pertemuaan tersebut.Bahwa pada mobil Alpard ada berending yang bertuliskan Motekar yangartinya orang keratif.Bahwa selain itu ada juga Baliho yang di buat oleh Partai Golkar untukkepentingan Pilkada Imas
Terbanding/Penggugat : ANDI MUH. FUDAIL
Terbanding/Penggugat : ABDUL MUNIR SYAM
Terbanding/Penggugat : ABDULLAH TAWANG SYAMSUDDIN
Terbanding/Penggugat : IR.ANDI ALWY SYAM
Terbanding/Penggugat : MUIS SYAM.SE
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAMSIR A.MANNAUNGANG.SE
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAMSUDDIN.AM
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAMSIA
Terbanding/Penggugat : ANDI SALMIA
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAHRUDDIN.AM
Turut Terbanding/Tergugat : RAHMAWATI Dg PATTA
Turut Terbanding/Tergugat : Rahmatia Dg.Singara
Turut Terbanding/Tergugat : Siswati Dg.Tapaleng
Turut Terbanding/Tergugat : Tenri Padang Dg.Nurung
Turut Terbanding/Tergugat : Hamansia Dg.Bunga Bin Bundu
Turut Terbanding/Tergugat : Hj.Ramlati Binti Hanong
Turut Terbanding/Tergugat : Cauli Bin Hanong
Turut Terbanding/Tergugat : Sudding Dg.Nyengka Bin Dako
Turut Terbanding/Tergugat : Sattu Dg.Sutte Bin Dako
Turut Terbanding/Tergugat : Muddin Bin Dako
Tur
108 — 131
HOS Cokroaminoto No. 21Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan SombaOpu ( Kantor Partai Gerindra ).3. Andi Mappangile >: Alamat, Jl.Sultan Alauddin No. 67, KelurahanPandangPandang, Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa.4. Andi Pangerang : Alamat, Jl. Sultan Alauddin No.67, KelurahanPandangPandang, Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa.5. Andi Manggabarani : Alamat JI. KH. Wahid Hasyim No. 206,Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan SombaOpu, Kabupaten Gowa.c.
80 — 30
sebagai berikut ;Saksi 1, PENINA ONMAU dimuka sidang dengan berjanji/oersumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti dihadirkanke persidangan karena ada masalah tanahantara Penggugat dan para Tergugat ;Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Boipea, RT.12 /RW.IV, KelurahanWelai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Musa Ahal Onibersama istrinya Kornelia Fanpada dan anaknya Alexander Ahal Oni setelahjaman PKI (Partai
274 — 115
Bahwa Partai Sosial Demokrat di negeri Belanda mengusulkan kepada pemerintah Belanda supaya jangan hanya moda!
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakyang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapatmengajukan exceptio in persona dengan alasan pihak yang ditariksebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA Nomor 601 K/Sip/1975, tentangseorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untukmempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat,karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat
ZIMROBEN OMPUSUNGGU
Tergugat:
Bupati Humbang Hasundutan
85 — 99
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud.
23 — 6
Put.Nmr 1290/Pdt.G/2019/PA.PLGTermohon sudah tidak rukun lagi; bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat di Kabupaten Banyuasin dari partai sejak priode20142019, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiapbulannya; bahwa saksi tidak tahu selama pisah tersebut, Pemohon ada atau tidakmemberikan nafkah kepada Termohon, namun saksi tahu Pemohonada mengirim nafkah untuk kebutuhan anaknya; bahwa saksi tahu selama Termohon mengasuh dan memeliharaanaknya tersebut, anak
67 — 80
saksi menderita kerugian sebesar Rp. 158.500.000, (seratus lima puluhdelapan juta lima ratus ribu rupiah), didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiriyang menerangkan benar awalnya terdakwa bertemu dengan NUR ZEIN, waktu ituNUR ZEIN mengaku sebagai Kepala Sekolah SD di Surabaya dan mengatakan bisamemasukkan Orang untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur NonAPBD di Pemprov Jatim, nanti yang mengurus di Pemprov Jatim adalah ELIZABETHSUSANTI, ELIZABETH SUSANTI mengaku sebagai Bendahara Partai
20 — 3
Pasal 1(huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meteral;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang tidakbersifat partai, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggaldan tahun pembuatan dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, makabukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;Menimbang, bahwa berdasarkan
79 — 52
Penggugat membersihkan hutansemak belukar dan membuat pematang untuk menjadi sawah dan sampaidengan tanah tersebut bersih dan berbentuk tanah sawah dan setiap tahunnyaditanami padi dan kacang kedelai ; Bahwa sekitar tahun 1982 MANSYUR A.A.RASUL (suami Tergugat I/orang tua Tergugat II) datang menemui Penggugat bermaksud memintakepada Penggugat untuk menggarap sementara tanah obyek sengketa danlagi pula karena kesibukan Penggugat pada saat itu Penggugat statusAnggota DPRD Kabupaten Dompu dan pengurus partai
DEVI APRILIANITA, A.Md.Keb.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
407 — 204
hormat tidak atas permintaan sendiri karenamelakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat; (4) PNS diberhentikan tidak hormat Karena : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau partai
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Selanjutnya Pasal24C ayat (1) UUD 1945menyatakanMahkamah Konstitusi berwenangmengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat finaluntuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutussengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikanoleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, danmemutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.Selanjutntya yangberkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal 10 ayat (1) huruf a UUNomor 24 tahun 2003 tentang
232 — 53
NURHASANAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi sebagai dosen Fisip di USU ; Bahwa saksi ada ikut di lembaga Kokus Perempuan Politik IndonesiaSumatera Utara berdiri sekitar tahun 1999 di jakarta, di sumut tahun2011 ; Bahwa saksi duduk sebagai ketua di KPPI Sumut ; Bahwa kegiatan organisasi ini adalah karena lembaga ini merupakanwadah dari para poliitis perempuan dari berbagai partai politikperempuan yang ada di sumatera utara muaranya kepada calonlegislatif, konkrit
melakukan verifikasi, mereka melihat kantor karnakantor kami menumpang, dan melihat kegiatankegiatan kami dan SKkami ;Bahwa dana tersebut kami pergunakan 75 juta untuk sewa kantorselama 3 tahun dan 75 juta lagi untuk kami gunakan membeliseperangkat komputer, laptop, Kamera, meja, kursi dll ;Bahwa kami membuat laporan pertanggungjawaban tanggal 15 Januari2014, semua sudah dilampirkan dan laporannya diterima olehkesbanglinmas;Bahwa saksi tidak pernah ikut berkampanye pilgub ;Bahwa kami tidak dari partai
Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politikc. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RIf. Surat Keterangan Terdaftarg. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 03/PFP/II/013 tanggal 14Maret 2013 Perihal Pertanggung Jawab Dana Hibah TahunAnggaran 2013.71.
Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor :15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.TentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN Rl terdiri dari:a.b.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/IX/012Tanggal 12 September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah danBansos Untuk Kegiatan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RI Tahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikHalaman 236Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn71.72.c. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie.