Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah),atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa Louisa Corputty sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana jo.

dikurangkan selurunnya dengan masapenahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini;Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan dan MajelisHakim tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahananmaka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, UndangNomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, dan UndangHal. 146 dari 163 hal.

menerapkan hukum, maka putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidakdapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadilisendiri perkara a quo:Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dakwaan terhadap Terdakwatelah disusun dalam dakwaan yang bersifat Subsidaritas, sehingga terlebihdahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, sebagai berikuit:Dakwaan Primair : Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 Jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1KUHPidana, unsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur setiap orang;2. Unsur secara melawan hukum;3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara;5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turutserta melakukan / Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;6. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1995 Jo.

Terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2),Ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.

mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 21 Juni 2017 yang padapokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa YUDAN WALI DAMAR,SE.MM bin NURDIN tersebutdiatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi dilakukan secara bersama sebagaimana dimaksuddalam dakwaan Kesatu Primair pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhnkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta membayardenda sebesr Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti

terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KesatuSubsidair;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Subsidairtelah terbukti, maka dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat Tuntutannyaberkesimpulan bahwa terdakwa YUDAN WALI DAMAR, SE., Bin NURDIN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal iniberbeda dengan yang telah dibuktikan oleh Majelis dalam pertimbangan hukumdi atas maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam SuratTuntutannya tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa maupunterdakwa secara pribadi di dalam Nota Pembelaannya

menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya tersebutterlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindakpidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangantelah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN BglDakwaan Primair :Melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair :Melanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN Bglsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa Drs.TASLIM ATAN Bin ATAN LADJIM tidakbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair danmembebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.32.

Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Subsidairitas (berlapis) yaitu:PRIMAIR melanggar pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal

MASRODI tersebut sebagaimanadiatur dan diancam Pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir.

atau22setidaknya sekitar jumlah tersebut, jumlah kerugian manabersesuaian dengan yang termuat dalam Laporan HasilPemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jeneponto Nomor : 780/12/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Laporan Hasil PemeriksaanPerhitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan PenyaluranBantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilakukan oleh Sadr.Muhammad Jafar Jamhal,S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPNegeri 2 Binamu Kabupaten Jeneponto TA. 2012 dan 2013.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaiman telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAFAR JAMHAL,S.Pd selaku KepalaSekolah SMP Negeri 2 Binamu Kabupaten Jeneponto diangkat berdasarkanKeputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821.211 Tahun 2010 tanggal 13Nopember 2010 tentang

Bahwa Perbuatan terdakwa NATALIS YATI, S.Pd tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang undang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dengan Undang undang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,(2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana serta ketentuan ketentuan peraturan perundang undanganlainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MEN GADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa

HK: HA 1: HA 2: Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2021/PT GTO Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIRwonnne Bahwa Terdakwa AMIR I.

TAAT (Alm) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa Hj. AFIAH Binti H.

.~ Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.SUBSIDAIR :a Bahwa mereka terdakwa I H.ARIUS SAMPENO DT.S.GARANG, BA.Terdakwa IIT H. ANWAR SYAMSUDDIN, Terdakwa III FAIGI ASABAWAMENEWI, SH pgl. FAIGI Terdakwa IV MUHAMMAD YASIN.LC,Terdakwa V Drs. H. SA'ADOEDDIN bin AU ALWI, Terdakwa VI Hj.MARHAENI Z. AZWAR, Terdakwa VII H.

Kes dan ANDI JOHAN ARFAH tersebut sebagaiamadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 undangundang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor.20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor.31 Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi Jo.

Perkara : PDS16/PEKAN/Ft.1/11/2017 tanggal 3 April 2018 Terdakwatelah dituntut sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa tidak terbuktibersalah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001Tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan menbebaskanterdakwa dari dakwaan Primair ;Menyatakan Terdakwa HENDY WIJAYAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan

Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Mataram telah melakukan kekhilafan nyata dalammempertimbangkan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut serta melakukan, yang sesungguhnya unsur tersebut tidakterbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasardakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif subsidaritas yaitu:KESATUPrimair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999Hal 65 dari 74 hal.

dilakukan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi SulawesiBarat dengan rincian sebagai berikut : N Uraian Nilai a Jumlah raalisasi pembayaran sesuai Rp.1.186.875.000,00kontrak b Jumlah Realisasi penyaluran benih padi Rp.653.637.500berdasarkan BAP Penyidik dan hasilKlarifikasi Kelompok Tani penerima danPPL G Jumlah Kerugian Keuangan Rp.551.237.500 Negara (ab) Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALW/I bersamasamadengan WAWAN GUNAVWAN tersebut diatas, diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangHalaman 24 dari 100 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS.TPK/2020/PT MKSUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

tidak dapatmenemukan tanda bukti pengeluarannya. 4 Silpa per 31 Desember (menurut saldo bank) 295.320.494, Sub Jumlah Nilai Pendapatan yang belum tercatat 1.367.904.863, 5 Selisih lebih atas hasil perhitungan perbandingan 7.573.000,antara LPJ dengan realisasi pekerjaan yangterpasang. 6 Total pengeluaran didukung dengan Bukti 300.821 .474,(Pengeluaran 1+2+3) Sub Jumlah (456) 1.059.510.389, Pembulatan 1.059.510.000, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)Halaman 31 Putusan Perkara No. 9/PID.SUSTPK/2019/PT SMGUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

sembilan puluh tujuh ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakahberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapatdipersalahkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam SuratDakwaan ; Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 14/Pid.TIPIKOR/2013/PN.ABMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR: Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

denganPekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi tahap II sebesar Rp.12.027.273,18, ; bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian negara tersebut sejumlah Rp15.009.000 (lima belas juta sembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yang telahterbukti di persidangan tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum denganDakwaan Alternatif , yaitu :Pertama : melanggar pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang undangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55Ayat ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;AtauKedua : melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang undang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 Ayat 1 ke 1KUHP jo.

ISHAK IBRAHIM, M.Pd, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UUR.I No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidanadalam dakwaan Primair;2.