Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang, pada pokoknya sebagai berikut:1.

Dengan demikian karena Surat gugatan Para Penggugat kaburdan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dengan ini Tergugat mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).4.

Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatankepada Penggugat".Halaman 15 dari 29 hal.

Hubungan Industrial pada PengadilanHalaman 25 dari 29 hal.

Hubungan Industrial;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Pimpinan PT.

SelanjutnyaPengusaha dapat disebut pula sebagai TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat;Setelah mendengar keterangan saksi Penggugat;Setelah meneliti dan mempelajari alat bukti yang diajukan ke persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10September 2018 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamujudengan perkara No. 03/Pdt.SusPHI/2018/PN.Mam;b. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungdengan perkara No.88/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg;c.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungdengan perkara No.97/Pdt.SusPHI/PN.Bdg;Adapun ketiga gugatan diatas amar putusan antara lain mengadili:Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Bahwa, Surat Edaran Mahamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang PemberlakuanRumusanHasil Rapat Pleno KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN2015 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGIPENGADILAN dimana telah menghasilkan Rumusan Hukum KAMARPERDATA Point 2 huruf f menyatakan

Hubungan Industrial untukmemutuskan perselisinan hubungan industrial;Menimbang , bahwa dalam penjelasan umum alenia ke empat UndangUndang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial bahwa dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untukterikat dalam hubungan kerja tersebut maka sulit bagi para pihak untukmempetahankan hubungan yang harmonis , sehingga Majelis Hakimberpendapat hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat harusputus sehingga Pemutusan Hubungan

,Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Makassar yang dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis.DARMAWATI, S.H. WIDIARSO, S.H., M.H.R.CHANDRAYANA. F, S.H.Panitera PenggantiSABANIA H, S.H., M.H.Perincian biaya:Panggilan : Rp 460.000.Materai : Rp 6.000, +Jumlah : Rp.466.000,(empat ratus enam puluh enam riburupiah).Halaman 19 Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2018/Pn Mks

Nomor 639 K/Pdt.SusPHI/201615. 13 bulan X Rp5.683.000,00 = Rp73.839.000,00 ( tujuh puluh tiga jutadelapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah ) dan menurut hukum ataspenetapan PHK dari Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya tersebut, Penggugat berhak atas Surat PengalamanKerja dengan Kualifikasi baik, sesuai masa kerja Penggugat;Bahwa untuk memperoleh adanya kepastian hukum dan keadilan agarTergugat memenuhi kewajibannya, dipandang cukup alasan agar Tergugatdihukum membayar

Oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menolak gugatanPenggugat atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard) ;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 13/G/2016/PHI.Sby tanggal 25 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat;Dalam pokok perkara :1.

Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Tergugat, sebesarRp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPenggugat pada tanggal 25 April 2016 terhadap putusan tersebut, Penggugatmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2016, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Kas/2016/PHI.SBY Jo Nomor13/G/2016/PHI.SBY yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Mei 2016;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal27 Mei 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya pada tanggal 8 Juni 2016;Menimbang, bahwa permohonan

Hubungan Industrial, namunHalaman 14 dari 19 hal.

Yos Sudarso K.M.9 No.21Lingk.I, Kelurahan Mabar, KecamatanMedan Deli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2011,Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalildalil :

Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapatdijalankan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan/kasasi ;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas sangatbertentangan dengan hukum, serta demi efektifitas gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak menjadi hampa/nihil adanya, maka dengan ini Penggugat mohonkan kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan jo.

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medanberpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :I Subjek Gugatan Pihak Tergugat bukan Subjek hukum :II KetidakBahwa membaca dan memperhatikangugatan Penggugat, tertulis sebagai PihakTergugat

Nomor 33/G/2011/PHI.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanHal. 7 dari 20 hal. Put.

No. 771 K/PdtSus/2011Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 04 Agustus 2011 ;Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 22 Agustus 2011 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 26 Agustus 2011 ;Menimbang

Bahwa Para Pelawan (Para Tergugat) tidak paham mengenai Objek darigugatan yang diajukan, Objek gugatan perlawanan dari Para Pelawan(Para Tergugat) Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial No.2/PdtSus.PHIEKS/2019/PN.Dps tertanggal 18 September 2019, padahalputusan yang memberikan Hak kepada terlawan (Penggugat) ialahPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar dengan Nomor Perkara 12/Pdt.SusPHI/2019/PNDPStertanggal 18 September 2019.5.

Wahana Suryaland Realitindo , beralamat di JI.Kebo Iwa, Banjar AdatBongan Kauh, Desa Pakraman Bongan Puseh, Kecamatan Tabanan,Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai TERGUGAT II (Pelawanll)Halaman 10 dari 21 Hal Nomor 931/Pdt.Bth/2020/PN.Dps14.15.16.17.18.19.20.Bahwa Gugatan Terlawan (Penggugat) diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar pada tanggal 20 Mei 2019 dalam Registrasi Nomor 12/Pdt.SusPHI/2019/PN.DPS yang telah dilampiri dengan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar Nomor 12/Pdt.SusPHI/2019/PN.DPS telah diberitahukan pihakTegugat (Terlawan I) pada 18 November 2020, namun Pelawan (Terlawan1) tidak melakukan upaya kasasi sehingga sejak tanggal 6 Desember 2019Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri DenpasarNomor 12/Pdt.SusPHI/2019/PN.DPS telah berkekuatan hukum tetap.Bahwa Terlawan (Penggugat) telan mengaukan somasi kepada Pelawan (Tergugat I) pada 12 Maret 2020 untuk memenuhi isi putusan

Gugatan obscuur libels, dengan alasan bahwa para Pelawan tidakmemahami tentang obyek gugatan yang mana yang dipermasalahkan olehPara Pelawan adalah Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan IndustrialNomor : 2/Pdt.Sus.PHIEKS2019PN Dps tertanggal 18 September 2019padahal putusan yang memberikan Hak kepada terlawan (Penggugat) ialahPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasardengan Nomor Perkara 12/Pdt.SusPHI/2019/PNDPS tertanggal 18September 2019 ;3.

Nebis in Idem, dengan alasan permasalahan yang sama telah diputussebagaimana Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Denpasar dengan Nomor Perkara 12/Pdt.SusPHI/2019/PNDPStertanggal 18 September 2019 ;4.

Puday Kecamatan Abeli KotaKendari Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.SusPHI/2020/PN kdiTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal20 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada

Uang Pengganti hak (Pengobatan, perumahan dan perawatan) :15% x Rp. 10.205.852, =Rp. 1.530.877Jumlah total (a + b) =Rp.11.736.729Berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugatmemohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendariagar memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaituHubungan Kerja3.

Bahwa dalam perkara ini sebelum Gugatan diajukan oleh Para Penggugatke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendariterlebih dahulu permasalahan tersebut oleh Penggugat telah diajukanproses Mediasi di Dinas ketenagaKerjaan dan perindustrian kota kendari,dan hal itu telah sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 Tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial Bab II Tatacara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Bagian KeduaPenyelesaian Melalui Mediasi

Bahwa terhadap dalildalil Penggugat yang lain Tergugat sampaikan mohondikesampingan oleh Majelis hakim karena tidak ada relevansinya denganperkara ini.Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat di atas, maka dengan ini Tergugatmemohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kendariyang memeriksa, mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnyasebagaimana berikut :PRIMAIR1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya2.

Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Kendariberpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono).Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugattelah mengajukan Replik tanggal 3 September 2020, sebagaimana terlampir dalamberita acara persidangan;Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Duplik tanggal 7 September

RT.001RW.001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota KupangTermohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang, pada pokoknya sebagai berikut:1. Bahwa Penggugat bekerja di PT.

Hubungan Industrial (PHI) telah diatursecara tegas dalam Pasal 56 UU Nomer 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, yang mengatur bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugasdan berwenang memeriksa dan memutus:a.

Kupangtidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;Bahwa apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1AKupang tetap memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo maka telah terjadioverlapping atau tumpang tindih terhadap system Peradilan di Indonesia, yangmenimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan mengingkari keberadaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Hal tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan berdasarkansistem peradilan di Republik Indonesia yang merupakan Negara Hukum;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang telah memberikan putusan Nomor 28/G/2013/ PHI/PN.KPGtanggal 3 April 2004 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehinggapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.

Raya Betro No.88Gedangan Sidoarjo,Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi I;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi yang juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugattelah menggugat sekarang Termohon Kasasi yang juga Pemohon Kasasi Ilsebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalildalil :1.

BINTANG SIDORAYAdan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya No. 117/G/2008/PHI.Sby tanggal 22Agustus 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini:MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat : PT.BINTANG SIDORAYA tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya No. 117/G/2008/PHI.SBY tanggal 22Agustus 2008;MENGADILI SENDIRI

Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Agung RI perkara Nomor 869K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 September 2009 tersebut antara lainMENGADILI : Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor: 117/G/2008/PHI.LSBY tanggal 22Agustus 2008 dan MENGADILI SENDIRI : Menyatakan Gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima; 17.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;Atau : Mohon putusan yang adil; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.106/G/2010/PHI.Sby tanggal 4 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putussejak tanggal 16 Februari 2005;3.

Bintang Sidoraya tersebut danmembatalkan putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilannegeri Surabaya No. 117/G/2008/PHI.Sby tanggal 22 Agustus 2008".Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi menyatakan bahwa perkaraAnang Wijayanto, dkk / Harsino dkk sudah selesai karena:1. Surat Edaran MA RI tertanggal 29 Mei 2007 poin 1 sudah dijalankan diperkara ini;2. Termohon Kasasi yang dahulu Para Penggugat telah melanggarkesepakatan yang telah disetujul;3.

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada pokoknya atas dalildalil :1.

No. 299 K/Pdt.Sus/2009dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat mengajukan gugatandengan memenuhi putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa Penggugat merupakan karyawan/Pegawai Caf Jendela RestoGalery yang beralamat di Hotel Brantas JI.

Hubungan Industrial, karena kewenanganPengadilan Hubungan Industrial secara limitatif telah ditentukan dalamPasal 2 UndangUndang No. 2 Tahun 2004, dengan demikian PetitumPenggugat yang demikian adalah merupakan kewenangan absolutPengadilan Negeri untuk memeriksanya..

No. 299 K/Pdt.Sus/2009didasarkan pada tuntutan ganti rugi, maka gugatan Penggugat yangdemikian telah menyimpang dari kewenangan yang dimiliki olehPengadilan Hubungan Industrial (vide Pasal 2 UndangUndang No.2Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial), bahwa disisi laingugatan Penggugat juga mempersoalkan pemutusan hubungan kerja,dengan menggabungkan dua permasalahan hukum yang berbeda baiksecara substansi, mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan haltersebut telah melanggar tertib dalam

Tergugat , Tergugat Ill,Tergugat IV dalam Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan olehPenggugat Rekonvensi, terhadap :bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No.241/G/2007/PHISby. tanggal 25 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :DALAM KONVENSI :Hal. 9 dari 12 hal.

Dan oleh karena itu dalam kesempatan iniPenggugat menuntut apa yang menjadi hakhaknya sesuai peraturan yang berlaku;Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, mengambilputusan sebagai berikut :Primair :1 Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;2 Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat tidak sah karena bertentangandengan hukum/peraturan Perundangundangan Ketenagakerjaan ;3 Menyatakan Penggugat tidak

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);B.

Hubungan Industrial Medan No.72/G/2009/PHI.Mdn., tanggal 28 Oktober 2009 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI :e Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;2 Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugatputus terhitung sejak akhir bulan Maret 2009 ;3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :Hal. 7 dari 13 hal.

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan, karena :e Pertama, posita gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali(selanjutnya disebut Termohon) tidak sejalan dengan petitum.

Oleh karenanya pulagugatan semacam ini sudah seyogianya dinyatakan tidak dapatditerima (N.O), sebagaimana juga tertuang dalam putusan MARINo.: 67 K/Sip/1975;Bahwa selaras dengan uraian di atas, pada intinya Hakim Agungmenyatakan bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah bertentangan dengan hukum dan olehkarenanya telah salah menerapkan hukum.

bipartite antara Penggugatdengan Tergugat, tapi tidak ada titik temu kesepakatan, Tergugat bersikerasmemPHK Penggugat dengan memberi uang pesangon satu kali ketentuanUndangUndang No. 13 Tahun 2003 sedang Penggugat minta dua kaliketentuan ;bahwa sampai pertemuan tripartite belum ada kesepakatan kecualikesepakatan mengakhiri hubungan kerja tapi masalah besarnya uang pesangonyang tidak ada kesepakatannya ;bahwa karena tidak ada kesepakatan tersebut Penggugat mengajukangugatan pada Tergugat melalui Pengadilan

Hubungan Industrial ini ;bahwa kalau pihak Tergugat belajar dari kejadiankejadian terdahuludalam memutus hubungan kerja karyawan dan yang telah diputus perkaranyaoleh Pengadilan, perkara nomor : 567/03/56661/11210/2006 dan 567/08/5676/1123.10/2006 di sana jelas disebutkan kalau tidak dibenarkan Tergugatmemberikan surat peringatan pada karyawan yang telah melakukan kesalahandi kassir yang tidak disengaja apalagi dalam hal ini bukan terjadi sort money tapiover money, pihak Tergugat tidak dirugikan

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugatdengan 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 UndangUndangNo. 138 Tahun 2003 atau sebesar Rp.29.595.545, (dua puluh sembilan jutalima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)secara tunai ditambah gaji selama proses penyelesaian ;bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No.55/G/2008/PHILSby tanggal 3 Juni 2008 yang

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Juli 2008 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya No. 55/G/2008/PHI.Sby tanggal 03 Juni 2008MENGADILI SENDIRI Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; Menyatakan putus hubungan kerja mulai tanggal 3 Juni 2008 ; Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denganketentuan 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua) UndangundangNo.13 Tahun 2003 yang rinciannya sebagai berikut : Uang Pesangon 2 x 9 x Rp.900.000 = Rp.16.200.000.

TotalDalam Konvensi Dan Rekonvensi:= Rp 6.486.750,00 += Rp49.731.750,00 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaHukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat pada tanggal 6 Mei2019,perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Meikemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2019, sebagaimanaternyata

Nomor 1224 K/Pdt.SusPHI/2021Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 27 Mei 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal27 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan Nomor 59/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn, tertanggal 31 April2019;Selanjutnya Mengadili Sendiri Serta Memutuskan:Dalam Konvensi:1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi(Para Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;2.

syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi NIRMA DELVIYANI SARAGIH, dan kawankawan tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya

Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlahRp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Para PemohonKasasi pada tanggal 9 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh ParaPemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 24 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Permohonan KasasiNomor 48/Kas/Pdt.SusPHI/2019/PN Srg., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonantersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang tersebut pada tanggal 7 November 2019:Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang Nomor 82/Pdt.SusPHI/2019/PN Srg., tertanggal 9Oktober 2019:Dan:Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Perkara:1.

Rp42.984.924,00 Rp 6.447.739,004 Total Rp49.432.663,00No Penggugat III (masa kerja kurang 1 (Satu) tahun) Total (Rp)1 Uang pesangon: 1 x 1 x Rp3.582.077,00 Rp3.582.077,002 Uang penghargaan masa kerja3 Uang penggantian hak: 15% x Rp3.582.077,00 Rp 537.312,004 Total Rp4.119.389,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Para Pemohon Kasasi: AGUS SUYANTONO, dan kawankawan,tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan

Hubungan Industrial padaHalaman 9 dari 11 hal.

., dengan SUDARMAUJI,SOEBEKTI, TIKMIYADI, SUKMAWATI;Putusan Pengadilan Hubungan Industrial antara GEGER SETIYONO(Penggugat) melawan PT. Maya Muncar (Tergugat) terlampir dalamberkas perkara, sedangkan Kartu Tanda Penduduk an. AGUSWAHYUDIN dikembalikan kepada Agus Wahyudin dan Kartu TandaPenduduk an. SIGIT PRAMUDYO, S.H., dikembalikan kepada SigitPramodyo;4.

FAHIM, S.H., dengan SUDARMAUJI,SOEBEKTI, TIKMIYADI, SUKMAWATI; Putusan Pengadilan Hubungan Industrial antara GEGER SETIYONO(Penggugat) melawan PT. Maya Muncar (Tergugat) terlampir dalamberkas perkara, sedangkan Kartu Tanda Penduduk an. AGUSWAHYUDIN dikembalikan kepada Agus Wahyudin dan Kartu TandaPenduduk an. SIGIT PRAMUDYO, S.H., dikembalikan kepada SigitPramodyo;5.

FAHIM, S.H., denganSUDARMAuJI, SOEBEKTI, TIKMIYADI, SUKMAWATI; Putusan Pengadilan Hubungan Industrial antaraGEGERSETIYONO (Penggugat) melawan PT. Maya Muncar(Tergugat) terlampir dalam berkas perkara, sedangkan KartuTanda Penduduk an. AGUS WAHYUDIN dikembalikan kepadaAgus Wahyudin dan Kartu. Tanda Penduduk an. SIGITPRAMUDYO, S.H., dikembalikan kepada Sigit Pramodyo;5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000.

FAHIM, S.H., dengan SUDARMAJI,SOE BEKTI, TIKMIYADI, SUKMAWATI; Putusan Pengadilan Hubungan Industrial antara GEGER SETIYONO(Penggugat) melawan PT. Maya Muncar (Tergugat) terlampir dalamberkas perkara, sedangkan Kartu Tanda Penduduk an. AGUSWAHYUDIN dikembalikan kepada Agus Wahyudin dan Kartu TandaPenduduk an. SIGIT PRAMUDYO, S.H.,dikembalikan kepada Sigit Pramudyo;5.

Mks tersebut, menjatuhkan putusan yang bersifat negatif(berdasarkan surat kuasa dan/ atau gugatan yang cacat formil) yakni salah satuamamya berbunyi Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (NietOnvantkelijke Verklaard/NO), maka secara hukum Penggugat berhak dandimungkinkan untuk mengajukan gugatan baru ;5 Bahwa sebagai tindak lanjut atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar No. 16/PHI.G/2009/PN.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Makassar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 02/PHI.G/2011/PN.Mks.

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMakassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 23 Juni 2011;Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 7 Juli 2011 telah diberitahutentang memori kasasi dari para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal21 Juli 2011

Hubungan Industrial huruf A nomor 1sub bagian 2 (5) Jo.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar agar melanjutkan pemeriksaandalam pokok perkara atas perkara No : 02/PHI.G/2011/PN.Mks.

Yos Sudarso Km.13,1No.3 Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, Kota Medanselanjutnya disebut sebagai... eee eee eres ERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan buktibukti yang bersangkutan;Setelah mendengar saksisaksi dan para pihak yang berperkara;Halaman 1Putusan Nomor 192/Pdt.SusPHI/2016/PN.MdnTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 Oktober2016 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian

, yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan pada tanggal 12 Oktober 2016 dalam Register Nomor192/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1.

Prima Jaya Perkasaberdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2016 yang telah dididaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanregister No. 231/PenkPHV/2016/PN.Mdn tertanggal 07 November 2016 dan SuratKeterangan Tugas tertanggal 31 Oktober 2016;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihakyang berperkara, namun tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkaradilanjukan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinyadipertahankan

Masihdiatas UMK Kota Medan pada saat itu sebesar Rp : 1.851.500, 2.e Kepada Hakim Ketua Pengadilan Hubungan Industrial bahwa StatusSaiman sebagai Penggugat pada Tahun 2000 s/d Akhir OktoberTahun 2014 masih tetap berstatus sebagai supir borongan angkutanbarang PT.Prima Jaya Perkasa sebagai Tergugat..

,Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dan dihadiri kuasa Tergugat;HakimHakim Ad Hoc, Ketua Majelis,PARMONANGAN SIREGAR, SH. JAMALUDDIN, SH.,MH.MANGARAJA MANURUNG, SH.,MHPanitera Pengganti,HENDRA BUDI, SH.Biayabiaya :1. Panggilan sidang.................. Rp. 250.000,3. Materai...................5..2... Rp. 6.000,3.RedakSl..........0......... Ro. 5.000 +Jumlah Rp. 261.000.

Nomor 101/Pdt.SusPHI/2014/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Mei 2015;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 18 Juni 2015, kKemudian Termohon Kasasi/Penggugatmengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juni 2015;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri

Yakni Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Medan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukumkhususnya Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana yang telahdianulir melalui Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 12/PUUI/2003 jo.Pasal 168 ayat 1 dan 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Putusan Judex Facti telah mengandung atau memuat pertimbanganhukum yang salah dalam menerapkan hukum, khususnya berkenaandengan Penerapan Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003

Pasal 168ayat 1 dan 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwaoleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum PutusanJudex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KelasIA Medan di Medan tertanggal 26 Maret 2015 Nomor 101/PdtSus.PHI/2014/PN.Mdn., tersebut haruslah dibatalkan adanya;Hal. 20 dari 22 hal.Putusan Nomor 593 K/Pdt.SusPHI/2015Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DON BOSCO KAM, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah

Dengan demikian Tergugat hanya berhak atasmanfaat menurut skema pensiun sesuai Pasal 78 ayat (1) PKB ;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohonagar Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmemutus sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA :e Mengabulkan gugatan Penggugat;e Memutuskan tanggal berlaku PHK adalah terhitung sejak akhir Februari2008;e Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 26 November 2009;Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 April 2010,kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada tanggal 10 Mei 2010 ;Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72UndangUndang No

Mesjid HI No.1 Bendungan Hilir 10210, JakartaPusat, Yakni:1 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.44/G/2006/PHI.Sby tanggal 15Agustus 2006 yang seluruhnya tertulis dalam sebuah buku berjudul*Kompilasi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Terseleksi 20062007diterbitkan oleh Trade Union Rights Centre (TURC), Jakarta, CetakanPertama: 2008 halaman 512530 yang kemudian dikuatkan dengan Surat1415Pernyataan Sdri.

., Penyusun buku tersebut tanggal19 November 2009; (bukti Pemohon PK 1);2 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.10/G/2006/PHI.YK tanggal 1Maret 2007 yang seluruhnya tertulis dalam sebuah Buku berjudul KompilasiPutusan Pengadilan Hubungan Industrial Terseleksi 20062007 diterbitkanoleh Trade Union Rights Centre (TURC), Jakarta, Cetakan Pertama: 2008halaman 531566 yang kemudian dikuatkan dengan Surat Pernyataan sdriMarina Pangaribuan, S.H., penyusun buku tersebut tanggal 19 November2009; (bukti

Hubungan Industrial Dalam MemutusPHK Karena Kesalahan Berat.1 Bahwa setelah pemohon PK dahulu Tergugat/ Pemohon Kasasi membaca danmemeriksa kedua bukti surat tersebut dengan seksama, ternyata bukti surattersebut merupakan suatu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yangmemutus tentang perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasanKesalahan Berat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU1/2003 tertanggal 26 Oktober 2004;Hal. 15 dari 24 hal.

PENETAPANNOMOR : 55/PDT.Sus.PHI.G/2019/PN.JKT.PSTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara Hubungan Industrial Nomor :55/PDT.Sus.PHI.G/2019/PN.Jkt.Pst., dalam tingkat pertama;Membaca : 1.

maka biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan segala ketentuanketentuan hukum yang bersangkutan denganperkara ini ; 2222 nn nnn none nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnMENETAPKAN Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat ; Menyatakan sah pencabutan perkara perdata yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattertangal 04 Maret 2019 Nomor : 55/Pdt.Sus.PHI.G/2019/PN.JKT.PST. ; Memerintahkan Panitera Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat/mencoret PerkaraPerdata di bawah Reg.

P ENETAPANNomor : 12 /Pdt.SusPHI/2020 /PN Bgl.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bengkulu ;Telah membaca Surat Gugatan Penggugat, tertanggal 23 Oktober 2020yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 12 /Pdt.SusPHI/2020 /PNBgl tertanggal 2 November 2020, dalam perkara antara:BONI tempat tanggal lahir Padang, 29 Juli 1987, Umur 33 Tahun

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengandidampingi Hakimhakim Anggota dan dibantu oleh SUKASIH, S.H. sebagaiHalaman 2 dari 3 Halaman Penetapan No12/Pdt.SusPHI/2020/PN BglPanitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBengkulu, dihadiri oleh Penggugat tanpa di hadiri Tergugat;Hakim Hakim Anggota, Ketua Majelis,1. MAYANDRI SUZARMAN, S.H,.M.H HASCARYO, S.H,.M.H2.