., tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1)huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana(Dakwaan Kesatu Primair) ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primairtersebut di atas ;3. Menyatakan Terdakwa Drs.

EDDY MACHMUDI EFFENDI, MA., tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam dalam DakwaanAlternatif Kesatu Primair menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1)huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif KesatuPrimair tersebut di atas ;3. Menyatakan Terdakwa Drs.

Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD)Pada Desa Loka Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara TahunAnggaran 2016 Dan 2017 Nomor : LAPKKN584/PW20/5/2019 tanggal 9Desember 2019.Halaman27 dari174 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PNkKdiPerbuatan Terdakwa ARISDIANTO Bin SEMANGtersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR.Bahwa Terdakwa ARISDIANTO Bin SEMANG selaku Penjabat(P)Kepala Desa Loka KecamatanTolala Kabupaten Kolaka Utara berdasarkanKeputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/308 tahun 2015 tanggal 19Oktober 2015 tentang

LAPKKN584/PW20/5/2019 tanggal 09 Desember 2019sekitar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas, Majelis akanmempertimbangkan apakah terbukti terdakwa melakukan tindak pidanakorupsi Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagaiberikut :Primair, didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang perubahan Tindagk Pidana Korupsi atas Undang Undang ri Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSubsidair: didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsisebagaimanPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa sekalipun

menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya tersebutterlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindakpidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangantelah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN BglDakwaan Primair :Melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair :Melanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN Bglsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo.

yangkiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikutdipertimbangkan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakpidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkaptersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa PenuntutUmumMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindakpidana dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU:PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNo. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR : Pasal3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang No. 31Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.ATAU164KEDUA:Pasal 9 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor No. 20Tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndang R.I. No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang;Secara melawan hukum;Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;a Ff beMereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan;6.

Fotocopy Surat penelitian Kelengkapan dokumen SPP;Menimbang,bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa disusundalam bentuk surat dakwaan subsidiair yang terdiri dari dakwaan :PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 jo.

Kerugian Keuangan Negara (ab) (245.000.000,0035.546.696,00=209.453.304,00)Sehingga akibat perbuatan terdakwa ROLAND FREDRIK MOROMPA, S.si.TNegara Cq Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Poso mengalami kerugian+ 209.453.304,00 ( dua ratus Sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu tigaratus empat rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut.soonee Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. = ATAUKEDUAaonnon= Bahwa ia Terdakwa ROLAND FREDRIK MOROMPA, S.si.T.dalam kapasitasnyaselaku Bendahara Kelompok Tani Pebunia pada pengelolaan cetak sawah Desa Owini,Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret 2013 sampaidengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaktidaknya dalam tahun 2013, bertempatdi Desa Owini

Menyatakan Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEXterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Selatan.Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.168dari.200Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalamBerita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dandianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutdisusun secara subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang

NURODIMbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) danAyat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanasebagaimana dakwaan primair;2.

M.Dev.Plg;12 Uang tunai sebesar Rp.18.872.300, (delapan belasjuta delapan ratus tujuhpuluh dua ribu tiga ratusrupiah);Karena masih diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara lain, maka barangbukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa juga dibebani untukmembayar beaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;Mengingat, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana diubah dan ditambah Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidanaserta UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI 153Menyatakan Terdakwa Ir.

suatutindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akandiuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutanserta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawabpembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR : Melangar Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1.e KUHP;;SUBSIDAIR : Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan .UndangUndang Nomor. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1kele KUHP;Menimbang

Rp. 60.380.000,00 (enam puluh juta tiga ratus delapan puluhribu Rupiah) kepada Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut: 22222 222 202 20 ne non non enn noe nnn1. SSSTEP OREN G eee eee re eae ar2. Secara melawan hukum; 22220 oo se rene nnn noe noe oe een3.

Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuksubsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanprimair dengan konsekwensi apabila apabila dakwaan primair tersebut terbukti secarasah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana terdiri atas unsurunsur sebagai berikut :1 Setiap Orang;2 Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;3 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;4 Orang yang melakukan

SRI SADOYO HARDJO MIGUNO,M.M tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Dalam dakwaan PRIMAIR, oleh karenaitu agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR;Menyatakan Terdakwa KRMTH. Drs.

Pemotongan dari penyetoran pajak PPhpasal22 Rp 2.804.714,00 PPN Rp18.698.091,00CO Rp 21.502.805,00Jumlah uang bersih yang diterima (ab) Rp 190.676.195,00Realisasi kegiatan Rp 85.742.000,00e Jumlah kerugian keuangan negara (cd) Rp 104.934.195,00 Bahwa Perbuatan Terdakwa BASIRUN, S.Sos sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

jumlahnyamencapai Rp. 436.750.0000 (empat ratus tiga puluhenam tujuh ratus lima puluh ribu' rupiah) = atausetidak tidaknya sekitar jumlah itu ;Bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesarRp. 436.750.000, atau setidaknya sekitar jumlahitu. yang mengakibatkan kerugian Negara dalam halini Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp.436.750.000, (empat ratus tiga puluh enam tujuhratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak tidaknyasekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat 1 jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 t entangperubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo.Pasal 64 ayat 1 KUHPidana ;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa Tony Arwan Mansyur, SH, MM,Selaku Kepala Badan Penelitian dan PengembanganKabupaten Malang sesuai dengan SuratKeputusan...Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/013/421.401/06tanggal 2 Maret 2006, pada hari dan tanggal yangsudah tidak dapat

Parok terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi secaraberbarengan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor31. Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPidana;2.

., selaku Plt.Bupati BoneBolango (perkara terpisah) telah memperkaya diri sendiri atau orang lainsehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesarRp3.044.520.000,00 (tiga miliar empat puluh empat juta lima ratus dua puluhribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diancam pidanadan diatur pada Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan

2 Ayat (1) Jo.

Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan;Bahwa pertimbangan Judex Facti mengenai unsur "yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara" merupakan unsur yang sangatesensial dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

2 Ayat (1) jo.

sebesarRp. 111.150.000, (seratus sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang manauang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan tersebut telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan Penuntut UmumMajelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukantindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR' : Melanggar Pasal Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55Ayat (1) ke 1 KUHP;SUBSIDAIR: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwadengan bentuk Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka majelis hakim87tidak perlu mempertimbangkan dakwaan berikutnya, namun sebaliknya bila dakwaanPrimair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;Menimbang, Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

hanyaberdasarkan dana yang diberikan oleh terdakwa dan tidakmemasukkan uang yang telah dipegang oleh terdakwa sendiri.25.Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannyatelah menggunakan dana APBDes tersebut untuk kepentingannyasendiri yaitu untuk kebutuhan hidupnya.Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengansurat dakwaan yang disusun secara Subsidaritas, yaitu suatu teknikpenyusunan surat dakwaan berlapis berdasarkan urutan ancaman pidanayang paling berat yaitu :PRIMAIR :Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.jo.

Oleh karena itulah kini dipertimbangkan,155apakah dengan faktafakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapatdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sesuai dengan pasalpasal tindak pidana yang didakwakankepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini ;Menimbang, bahwa dihubungkan dengan faktafakta yang diperolehdi persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahuludakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UndangUndang Nomor

Abdul Mutholib bin Mohsiratsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa /r.ABDUL MUTHOLIB bin MOHSIRAT, selakuaKasi Industri Kecil pada Disperindag dan Penanaman Modalkota Surakarta

5028/PW11/5/2007 tertanggal 6 Desember 2007atau. sekitar jumlah itu.Menimbang, bahwa apakah terdakwa atasperbuatannya tersebut dapat dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum,untuk itu) Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikutMenimbang, bahwa terdakwa diajaukan olehPenuntut Umum ke depan persidangan didakwa dalam Suratdakwaan bernomor: Nomor:Reg.Perk.PDS 02/Skrta/Ft.1/01/2009tertanggal 19 januari 2009 yang disusun secarasubsidairitas yaituPrimairMelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang undangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undangNomor:20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang undangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.