untuk dilakukan RUPSLB tersebut atas alasan ada pekerjaandiluar kota, walaupun kenyataannya Penggugat tidak mendapatpemberitahuan secara langsung melalui surat resmi tentang rencanadiadakannya RUPSLB PT.

RUPSLB tanggal 28 Februari 2018 Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 28 Februari 2018 tanpa dihadiri oleh Penggugat karena pada saatitu Penggugat sedang ada keperluan diluar kota.

Oleh karenanya, selurunh Keputusankeputusan yangtimbul pada saat RUPSLB PT.

Oleh karenanya, seluruh Keputusankeputusan yangtimbul pada saat RUPSLB PT.

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, RUPSLB tanggal 28 Februari 2018 hanya melaksanakan agendapergantian organ perseroan (jabatan Direktur) dan pada tanggal 09 April2018 tidak pernah dilaksanakan RUPSLB.

Dalam soal pertentangan posita gugatan dengan petitumgugatan, dapat ditunjukan pada gugatan Penggugat butir 5, 6, 7 dan 8dimana Penggugatmempersoalkan keabsahan RUPSLB tanggal 15November 2013 sebagai tidak sah dan menuntut dalam petitumgugatan agar RUPSLB tanggal 15 November 2013 dstnya dinyatakantidak sah.

15 November 2013) telahmelanggar beberapa ketentuan di dalam UUPT khususnyamengenai prosedur Penyelenggaraan RUPSLB;1.2.

penyelenggaran RUPSLB maka PemohonKasasi/ Penggugat juga tidak pernah mengeluarkanpemanggilan untuk penyelenggaran RUPSLB~ 15November 2013:1.3.3.

Oleh karena prosedur penyelenggaraan RUPSLB 15November 2015 tersebut diatas tidak dilakukan yang jugadiperkuat dengan adanya Bukti P9 dan Bukti P10mengenai kewenangan dan pernyataan dari TermohonKasasi Il/Tergugat Il yang kontradiktif denganpenyelenggaran RUPSLB 15 November 2015 makakonsekuensi hukum dari hasil RUPSLB tersebut adalahterdapat cacat hukum dan karenanya memiliki alasanuntuk dibatalkan;1.3.8.

Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (3);Berdasarkan ketentuan prosedur pemberhentian direksimelalui kKeputusan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 105UUPT diatas dan dikaitkan dengan penyelenggaran RUPSLB 15November 2013 didapat faktafakta sebagai berikut:2.2.1.

Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 danAkta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus ditolak, karena:Hal 121 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI1.

No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni2015).

Oceania Development,ILE.1.Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (AkataRUPSLB No.t untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLBNo. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harusditolak karena Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yangHal 172 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKImenghasilkan keputusan para pemegang saham yang dituangkandalam Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015,Akta RUPSLB

, incasu Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 dan AktaRUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) tidak berdasar dan tidakadarelevansinya;.88.Berdasarkan uraian fakta di atas, maka terbukti bahwa TuntutanPenggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) adalah tidakberdasar dan tidak ada relevan karena tuntutan pembatalan

apabila hanya karena Penggugat tidaksetuju dengan hasil RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015, lalu Penggugatmengajukan gugatan wanprestasi dan menuntut pembatalan atas aktaakta hasil RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015, incasu Akta RUPSLB (AktaRUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni2015).

Tiga Pilar Sejahtera (Dalam PKPU)(Surat Permintaan RUPSLB), ditandatangani oleh Sdr. HengkyKoestanto yang mengatasnamakan Direktur Utama Pemohon selakuanggota Direksi yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22 Oktober2018;Bahwa faktanya sebagaimana telah diuraikan di atas, RUPSLB tanggal 22Oktober 2018 yang mengangkat Sdr.

DANPERMOHONAN PENETAPAN RUPSLB DARI PEMOHON (PT.

Hengky Koestanto dalam mengajukanpermohonan penetapan penyelenggaraan RUPSLB PT.

(DALAMPKPU) in casu Termohon Intervensi I, perihal RUPSLB PermohonanPenetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Dalam PKPU) tanggal 27 Juli 2018dan RUPSLB PT.

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, berdasarkan RUPSLB keIl tanggal 30 juni 2010"55.

Bahwa, sehubungan dengan gagalnya RUPSLB kell, tanggal 20Desember 2010 tersebut diatas, maka kemudian pada tanggal 20 Desember2010 Penggugat kembali telah memberi kuasa kepada Tergugat untuk hadirdalam RUPSLB keIl tanggal 27 Desember 2010, dengan Agenda, sebagaiberikut :Agenda utama;e Pemenuhan Penyetoran Saham dalam portepel Rp. 9.000.000.000,danPenyetoran Saham dalam portepel untuk memenuhi modal inti minimumRp. 100.000.000.000, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia,berdasarkan RUPSLB keIl tanggal

inti minimum Rp. 100.000.000.000, sesuai ketentuan BankIndonesia beradasarkan RUPSLB keII tanggal 30 Juni 2010.

Andre Mirza Hartawan, adalah keputusan yang sah karenadiputuskan dalam RUPSLB yang telah memenuhi kuorum dan agendatersebut adalah agenda utama sebagaimana tertera dalam undanganRUPSLB baik RUPSLB maupun RUPSLB Il;Bahwa keputusan RUPS yang menetapkan Tergugat dan Sdr.

Bukti P6 : Foto copy Notulen rapat Umum RUPSLB II PT BankLiman tanggal 20 Desember 2010;7. Bukti P7 : copy dari copy surat kuasa tertanggal 20 Desember 2010;Foto copy Surat Kuasa tertanggal 20 Desember 20108. Bukti P8 : Foto copy dari copy Notulen Rapat Umum RUPSLB IIPT.Bank Liman tanggal 27 Desember 201 0;9. Bukti P9 : Foto copy Daftar Hadir RUPSLB ke Il tanggal 27DS SSTTIBST 2 Gy mm mam nc nen10.

Saudara Vincentius Indra Galih, selaku pemilik 10 %saham dalam perseroan (Tergugat.IV), baik selaku organ Perseroanmaupun sebagai pemegang saham, Para Tergugat telah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mandiri VisiProperti. Sedangkan Penggugat tidak hadir, karena tidak menerimaundangan atau pemberitahuan secara patut dari Direktur Utama.2. Bahwa RUPSLB yang dipimpin oleh Saudara Sukarto tersebut adalahCacat Hukum dan tidak Sah.

Karena pelaksanaan RUPSLB a quobertentangan dengan pasal 21 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan (PT.Mandiri Visi Properti). Bahwa menurut ketentuan pasal 21 angka (1)Anggaran Dasar Perseroan, rapat RUPSLB harus dipimpin oleh DirekturUtama atau apabila Dirut tidak hadir atau berhalangan maka digantikan olehseorang Direktur.

Maka seharusnya yang memimpin rapat RUPSLB adalahDirut (i.c.: Saudara Widjojo Sukamto/Tergugat II), bukannyadipimpin/diserahkan kepada Saudara Sukarto. Oleh karena RUPSLB a quobertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 angka (1), makakeputusan RUPSLB adalah tidak Sah dan Perbuatan Melawan Hukum;3.

Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan RUPSLB dan segalakeputusan yang ditetapkan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal11 angka (4) Anggaran Dasar Perseroan (PT.

PT SBYperseroan oleh karenanya berdasarkan pasal 86 ayat (1) UU PT Tahun2007 rapat telah memenuhi kuorum, yaitu 1/2 (Satu per dua) lebih darijumlah seluruh saham, untuk rapat dapat dilaksanakan.Bahwa dalil Para Tergugat yang mendasarkan pada Pasal 86 ayat (1) UUPTa quo hanya berlaku untuk pemenuhan kuorum pelaksanaan rapat(RUPSLB).

Pardede mempunyai hak untukmengajukan permintaan diselenggarakannya RUPSLB;5. Bahwa Drs. Rudolf M.

Bahwa oleh karena mayoritas Anggota Dewan Komisaris menyetujuipermintaan RUPSLB Drs. Rudolf M.

RUPSLB tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidakmemenuhi quorum peserta hadir, maka rapat akan dilaksanakankembali pada tanggal 28 Desember 2013;Bahwa kemudian Penggugat menghadiri kembali RUPSLB padatanggal 28 Desember 2013 dengan agenda RUPSLB sebelumnya,RUPSLB mana menghasilkan keputusan antara lain:Halaman 12 dari 42 halaman. Putusan Nomor 191 PK/TUN/201626.27.28.a.

Hasil RUPSLB tanggal 28 Desember 2013 telah dibuat akta BeritaAcara Rapatnya dengan Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013;Bahwa susunan pengurus berdasarkan RUPSLB PT.

Hotel Danau Toba International agar diTolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPSLB yang dilaksanakanoleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baru berdasarkan AkteBerita Acara RUPSLB Nomor 20 tanggal 07 November 2013 junctoAkte Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal 22 November 2013juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03 Desember2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21Desember 2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 139 tanggal28 Desember 2013, yaitu:a.

Memerintahkan Termohon dan Termohon II yang merupakan Direksi danKomisaris PT Mowilex Indonesia untuk menghadiri RUPSLB yangdiselenggarakan oleh Pemohon, dan jika Direksi dan Komisaris tidak hadirdalam RUPSLB tersebut maka mereka dianggap tidak berkeberatanterhadap pemberhentian mereka dari jabatannya selaku Direktur danKomisaris;4. Biaya menurut hukum;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Para Termohonmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:.

bahwaTermohon Kasasi tidak mau memberikan klarifikasi mengenai alasanpermintaan penyelenggaraan RUPSLB;Bahwa rangkaian peristiwa di atas juga terjadi pada Pemohon KasasiIl dimana PT Indo Paint Jaya memerintahkan Pemohon Kasasi IIuntuk tidak menyelenggarakan RUPSLB sebelum memperolehklarifikasi tertulis dari Termohon Kasasi mengenai alasan permintaanpenyelenggaraan RUPSLB oleh Termohon Kasasi.

Nomor 1253 K/Pdt/201535.36.37.Paint Jaya dengan Termohon Kasasi mengenai alasanpenyelenggaraan RUPSLB tersebut;Bahwa Pedoman Teknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013 padabutir 6 menyatakan:6.

panggilan dalam jangka waktu 15 hari kalender tersebut;Adalah hal yang sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterimasecara logika sederhana dimana surat permintaan RUPSLB tertanggal26 Maret 2014 dan jatuh tempo 15 hari kalender setelahnya yaitu 9April 2014 tetapi tembusannya baru dikirim kepada Pemohon Kasasi IIhampir 2 minggu setelahnya tanggal RUPSLB yang diminta, yaitu 22April 2014;Fakta ini jelas dan tegas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi lalaidan tidak pernah mengirimkan tembusan kepada

Bahwa selain tidak memiliki kepentingan yang wajar, TermohonKasasi juga tidak dapat membuktikan secara sumir bahwapersyaratan untuk pemanggilan RUPSLB telah terpenuhi, antara lainalasan untuk mengadakan RUPSLB dan syarat bahwa surat panggilanharus ditembuskan secara patut kepada Komisaris PT MowilexIndonesia;60.

Eco, namun Penggugat telahmengundurkan diri dalam jabatannya selaku Direktur Utama di PT.Eco tersebut;Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2011, Tergugat telahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang dalam RUPSLB tersebut dipimpin oleh Tergugat II;Bahwa kemudian Tergugat II telah menuangkan RUPSLB tanggal 21Mei 2011 tersebut kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma WigatiKartono, S.H, Notaris di Batam (Akta Nomor

Penyelenggaraan RUPSLB tanggal 21 Mei 2011 yang diadakan olehPara Tergugat pada dasarnya telah bertentangan dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku, di mana hal ini dapatdilihat dari penyimpangan acara RUPSLB yang berbeda denganagenda yang tercantum dalam Surat Undangan RUPSLB, yaitusebagai berikut:a. Agenda Rapat Dalam Surat Undangan RUPSLBAdapun agenda dalam Surat Undangan RUPSLB tertanggal 2 Mei2011 yang disampaikan oleh Komisaris Utama (in casu TergugatIl) PT.

dalam agendadalam Surat Undangan RUPSLB adalah tidak sah dan batal demihukum;Bahwa ketidaksahan tersebut tidak hanya berkaitan dengankeputusan yang timbul untuk mata acara rapat yang tidak terdapatdalam Surat Undangan RUPSLB saja, tetapi juga seluruhkeputusan yang timbul dari RUPSLB tersebut adalah tidak sahdan batal demi hukum;Halaman 4 dari 28 hal.

Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat;Bahwa dalam Surat Undangan RUPSLB tertanggal 2 Mei 2011,terdapat mata acara rapat lainlain yang seharusnya tidak dapatdiambil keputusannya dalam acara RUPSLB tertanggal 21 Mei2011 dikarenakan dalam RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011tersebut tidak dihadiri olen seluruh Pemegang Saham dan atauperwakilannya sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bagiana tersebut di atas;Fakta hukumnya adalah ketidakhadiran seluruh Pemegang

Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya;Fakta hukumnya adalah bahwa sebelum RUPSLB tertanggal 21 Mei2011 tersebut diselenggarakan, tidak pernah ada permintaan resmidan sah baik dari salah satu Pemegang Saham maupun DewanKomisaris kepada Direksi PT. Eco untuk menyelenggarakan RUPSLB;Oleh karenanya, berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebutdi atas, penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 secarasepihak oleh PT.

MENETAPAKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
2. Menetapkan pengesahan surat Permohonan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) Pt. Perkasa Energy tersebut
3. Memberikan izin Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Perkasa Energy dengan agenda:

1. Membahas perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PT.

Perkasa Energy sebesar 250 lembar saham senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) sesuai dengan besaran nilai saham yang tercantum dalam akta perubahan terakhir;

Kayu Lapis Indonesia dalamAkta No. 43 Pasal 22 ayat 1 butir a, sehingga RUPSLB PT. Kayu LapisIndonesia ke 1 ditunda ; Bahwa selanjutnya RUPSLB PT Kayu Lapis Indonesia ke II diadakan padatanggal 9 Maret 2000, tetapi Kembali lagi yang hadir hanyalah atau sekitar51.356 % dari jumlah keseluruhan ; Bahwa dengan demikian pula kembali Quorum RUPSLB PT. Kayu LapisIndonesia tidak dapat dijalankan karena tidak memenuhi Quorum Rapatseperti yang diatur dalam Anggaran Dasar PT.

Kayu Lapis Indonesia Pasal22 ayat 1; Bahwa guna kepentingan perseroan RUPSLB tersebut perlulah diadakandan berdasarkan kenyataan yang ada Quorum Rapat selalu tidak mencukupiseperti yang diaturdalam Anggaran Dasar PT.

No. 321 K/Pdt/2010Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Semarang tersebutDireksi telah mengadakan RUPSLB ke Ill pada tanggal 8 Desember 2003dan dalam RUPSLB tersebut telah diselesaikan agenda rapat, yaitu :a. Pengesahan Laporan Tahunan Tahun 1999 s/d 2002 ;b. Restrukturisasi ;c. Penambahan Modal ;d.

Kayu Lapis Indonesia ;Bahwa dalil Terlawan sebagai Pemohon tentang adanya RUPSLBtanggal 23 Oktober 2003 dan RUPSLB tanggal 9 Maret 2000 yang olehPemohon dimaksud sebagai RUPSLB pertama dan RUPSLB Kedua dandijadikan dasar alasan permohonan untuk penetapan Qourum RUPSLB adalahsalah menuruthukum, karena : RUPSLB tanggal 23 Oktober 2003 telah dijadikan dasar untuk permohonanoleh Terlawan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17November 2003 Nomor : 261/Pdt.P/2003/PN.Smg ; Sedangkan RUPSLB

Kayu Lapis Indonesia sebagaiketentuan hukum positif yang berlaku dalam memeriksa dan mengadiliperkara a quo, melainkan judex facti hanya begitu saja menyatakanbahwa RUPSLB ke sampai dengan RUPSLB keIV merupakanrangkaian satu kesatuan yang berkelanjutan, serta bertahap dilaluiberdasarkan ketentuan RUPS UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas (putusan perkara No. 91/Pdt/G/Plw/2009/Hal. 15 dari 22 hal. Put.

Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, RUPSLB PTSariarthamas Hotel Internasional yang diadakan pada hari Senin, tanggal9 Februari 2015, bertempat di Hotel Sari Pan Pacific, Jayakarta Room,Lantai 4, Jalan MH. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat;.

Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat rapatrapatdan/atau perikatanperikatan lain dan/atau perbuatan hukum lain yangHalaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2018timbul kemudian sebagai pelaksanaan dari/atau yang ada kaitannyadengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor271/Pdt.P/2014/PN Jkt.Pst, tanggal 19 Januari 2015 dan RUPSLB PTSariarthamas Hotel Internasional tanggal 12 Februari 2015;6.

PT Sarinah mengajukan gugatanPT Parna Raya/Tergugat dan PT Sariarthamas Turut Tergugat yangintinya Tergugat telah perbuatan melawan hukum, dan meminta agarPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pdt.P/2014/PNJkt Pst tanggal 19 Januari 2015 batal demi hukum (batal RUPSLB PTSariarthamas Hotel Internasional);Bahwa dasar Penetapan Penyelesaian RUPSLB Pasal 80 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 86 ayat (7) UndangUndangPerseroan Terbatas Penetapan Pengadilan Negeri mengenai RUPSLB,bersifat

Danpermohonan penyelenggaraan RUPSLB tersebut telah dikabulkan olehPengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti T7), sesuai ketentuan Pasal 80ayat 6 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19Januari 2015 tidak dapat dibatalkan;Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis Dr.

., M.H. menyatakan beda pendapat (dissenting opinion)dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa Tergugat pada tanggal 9 Februari 2015 telah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTSariarthamas Hotel Internasional (Turut Tergugat) bertempat diJayakarta ROOM Lantai 4 Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH.

Bahwa dalam perkara aquo Tergugat V selaku Notaris, hanya menuangkan apa yangtelah menjadi Keputusan RUPSLB Perseoran yang diadakan pada tanggal 11 Oktober 2011 olehPara Pemegang Sahamnya ( Tergugat I s/d Tergugat IV), sebagaimana yangtercantum dalam Notulen RUPSLB Perseroan ;os Bahwa ironisnya dalam Posita gugatan Penggugat point 33 dan 35 , Penggugat tandalandasan yang benar secara sepihak subyektif telah menghakimi Tergugat V ikut berperan dalampelaksanaan dan hasil RUPSLB Perseroan tanggal 11

Bahwa dengan demikian RUPSLB Perseroan tanggal 11 Oktober 2011 telahdilaksanakan sesuai dengan AD / ART Perseroan dan Peraturan Perundang Undangan yangberlaku ;3.

MERAK PUTRA BAHARI dalam melaksanakan RUPSLB Perseroantanggal 11 Oktober 2011 serta perbuatan Tergugat V yang menuangkanhasil keputusan RUPSLB Perseroan kedalam Akta No. 12 tanggal 13 Oktober2011, secara yuridis bukan merupakan perbuatan melawan hukum, olehkarenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah ditolakseluruhnya ;2.

MPB sejak bulan Oktober 2011karena ada surat pemecatan dalam Akta Notaris sebagai hasil RUPSLB;e Bahwa, dalam RUPSLB pemecatan Penggugat sebagai direktur PT.

SedangkanTergugat V berdasarkan bukti P10B Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PT.Merak Putra Bahari) No.12 tanggal 13 Oktober 2011, Tergugat V adalahNotaris, tidak ikut dalam penyelenggaraan RUPSLB tersebut. Tergugat Vhanyalah sebatas mencatakan saja hasil RUPSLB yang diselenggarakan olehTergugat I, Il, Ill dan Tergugat IV.

TERGUGAT 1)melakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) TERGUGAT VII melalui Surat tanggal 29 Oktober 2018,perihal: UNDANGAN RUPSLB TERGUGAT VII (ic. PT. Kertas BekasiTeguh) kepada Para Pemegang Saham TERGUGAT VII (ic.

Maka, Pelaksanaan RUPSLB TERGUGATHalaman 14 dari 100 halaman Putusan Perdata No. 660/PDT/2020/PT.BDG.34.35.36.37.38.Vil TANGGAL 13 NOVEMBER 2018 yang dilaksanakan berdasarkanpemanggilan sendiri RUPSLB oleh TERGUGAT berdasarkan Surattanggal 29 Oktober 2018, perihal: UNDANGAN RUPSLB TERGUGAT VIItanpa didahului penetapan pemanggilan RUPS dari Pengadilan Negeriadalah menjadi tidak sah;Bahwa dengan demikian RUPSLB TERGUGAT VII TANGGAL 13NOVEMBER 2018 didasarkan pada pemanggilan atau undangan yangmelanggar

Maka, Pelaksanaan RUPSLB TERGUGATVil TANGGAL 13 NOVEMBER 2018 yang dilaksanakan tidak sesuaidengan mata acara rapat berdasarkan pemanggilan sendiri RUPSLB olehTERGUGAT berdasarkan Surat tanggal 29 Oktober 2018, perihal:UNDANGAN RUPSLB TERGUGAT VII adalah menjadi tidak sah;Bahwa demikian, RUPSLB TERGUGAT VII TANGGAL 13 NOVEMBER2018 diselenggarakan tidak sesuai dengan mata acara rapat yang telahditetapkan, sehingga melanggar hukum.

Dalam RUPSLB sudah diputuskan oleh parapemegang saham dan telah memenuhi quorum sebesar 83.33 % daripemegang saham yang hadir secara musyawarah dan mufakat telahditandatangani Berita Acara RUPSLB ( kecuali Terbanding I/Penggugatsudah hadir namun tidak mau ikut menandatangani Berita AcaraRapat). Dalam RUPSLB tersebut telah disepakati hasil rapat yangdituangkan dalam Risalah RUPSLB PT Kertas Bekasi Teguh Tanggal 13November 2018.

Dalam RUPSLB sudah diputuskan oleh para pemegang saham dantelah memenuhi quorum sebesar 83.33 % dari pemegang saham yang hadirsecara musyawarah dan mufakat telah ditandatangani Berita Acara RUPSLB( kecuali Terbanding semula Penggugat sudah hadir namun tidak mau ikutmenandatangani Berita Acara Rapat). Dalam RUPSLB tersebut telahdisepakati hasil rapat yang dituangkan dalam Risalah RUPSLB PT KertasBekasi Teguh Tanggal 13 November 2018.

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019, Pemohon telahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) (RUPSLB 1), dimana sebelum RUPSLB diselenggarakan, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (3) AnggaranDasar, Pemohon telah melakukan pemanggilan kepada PemegangSaham melalui surat, hal ini sebagaimana dibuktikan dalam SuratUndangan RUPS tertanggal 24 Januari 2019 (Bukti P19) yangditujukan kepada Para Pemegang Saham, dengan agenda rapatsebagai berikut :i.

Lainlain yang dianggap perlu.Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN KdlBahwa, pada saat RUPSLB dilaksanakan, hanya satu dariPemegang Saham yang hadir yaituLily Chandra, hal ini sebagaimanadibuktikan dalam Berita Acara RUPSLB berdarkan Akta Nomor 14tertanggal 8 Februari 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Prof.

;Bahwa, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum sebagaimanadiatur di dalam Anggaran Dasar, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat 1Anggaran Dasarjo.

) dan dengan memperhatikanRUPSLB yang telah diselenggarakan sebelumnya, yaitu RUPSLB dan RUPSLB II, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat5 UUPT jo.

Tossa Shakti (dalam PKPU) oleh Pemohon pada bulanMaret 2019 dimana RUPSLB pertama dan RUPSLB kedua telahdiadakan/dilangsungkan, padahal diketahui dari jauh hari sebelum diadakanRUPSLB telah dijatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.SusPKPU/2018/PN Smgoleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yaitu padatanggal 16 Juli 2018, PT Tossa Shakti dalam PKPU, dengan demikiansebelum diadakan RUPSLB baik RUPSLB pertama dan RUPSLB keduatidak ada persetujuan dari Tim Pengurus PT.

Bahwa oleh karena Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB)telah diupayakan oleh Pemohon sebanyak dua kali Sesuai denganPeraturan Perundangan yang berlaku dan PASAL 10 Tentang Kuorum,Hak Suara, dan Keputusan RUPS Akta PERNYATAAN KEPUTUSANRAPAT PT.

Merujuk pada RUPSLB yang dimaksud PEMOHON, makapada faktanya TERMOHON tidak pernah menerima pemanggilanRUPSLB dengan surat tercatat, termasuk menandatangani tanda terimasebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 1 angka 13 UU PT.Dengan demikian, RUPSLB yang pertama sebagaimana dimaksudPEMOHON jelas tidak memenuhi persyaratan menurut undangundangdan tidak bisa mengambil keputusan ;4. Bahwa, terkait dengan dalil PEMOHON pada butir 9, PEMOHONjelas memberikan dalil yang kelirudanmengadaada.

RUPSLBsebagaimana dimaksud PEMOHON, yang dihadiri oleh kuasa hukumTERMOHON tidak diadakan pada tanggal 29 Juli 2017, melainkandiadakan tanggal 21 Juli 2017 dengan panggilan berupa surat tercatattanggal 14 Juli 2017 ;Bahwa, apabila RUPSLB diadakan pada tanggal 21 Juli 2017,sedangkan panggilan RUPSLB baru dilakukan dengan surat tercatattanggal 14 Juli 2017, maka pemangilan RUPSLB hanya dilakukan 7 harisebelum RUPS diadakan.

Merujuk pada RUPSLB yang diadakan pada tanggal 21 Juli2017, maka TERMOHON IV sebagai salah satu ahli waris dari 50%saham Alm. Tn. Abraham Gitono Sugialam tidak hadir serta tidak pernahada pula persetujuan ataupun keputusan apapun di antara parapemegang saham tentang penetapan Ir. A. Koeswati M.S, sebagaikomisaris. Dengan demikian, RUPSLB tanggal 21 Juli 2017 ini juga tidakmemenuhi persyaratan menurut undangundang dan haruslah dinyatakantidak sah menurut hukum;Halaman 8 dari 24 hlm.

Bahwa, terkait dalil Pemohon pada butir 11 dan 12,PEMOHONtelah salahmenerapkan hukum dalam permohonan RUPSLB yangdiajukan. Menurut Pasal 86 ayat (4) dan ayat (5) UU PT, diatur secarategas bahwa permohonan yang dimaksud pasal tersebut hanya terbataspada penetapan kuorum RUPS, serta tidak ada pengaturan dan tidak adakaitannya apapun dengan penetapan terhadap agenda RUPSLB.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Putera Griya Sentosa berkedudukan di Surakarta, dengan syarat :e Jangka waktu pemanggilan dan penyelenggaraan Rapt Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Putera Griya Sentosa adalah : 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal Penetapan ini ;e Agenda RUPSLB adalah untuk membicarakan dan memutuskan perubahansusunan Direksi dan dewan Komisaris PT.

PuteraGriya Sentosa (PT.PGS) ;Kuorum kehadiran pemilik saham untuk RUPSLB ketiga adalah sebanyak 2(setengah perdua) atau 50 % (lima puluh per seratus) dari pemegang sahamyang telah ditempatkan dan telah disetor penuh dan syarat sahnya keputusanuntuk RUPSLB ketiga adalah jika disetujui lebih dari 4 (satu perdua) ataulebih dari 50 % (lima puluh per seratus) dari pemegang saham yang hadirdalam RUPSLB ;Kedua Rapat ditunjuk Tuan Christian Sandy Rachmat (Pemohon) ;Tempat Rapat Private Dining Room The Sunan

Putera Griya Sentosa yaituTermohon III untuk hadir dalam Rapat unum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Permintaan RUPSLB tidak disertai dengan pembuktian secarasumirlsederhana bahwa persyaratan telah dipenuhi dan adanya kepentinganyang wajar untuk diselenggarakannya RUPSLB karena Pemohon dalampemilikan saham PT.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.Putera Griya Sentosa berkedudukan di Surakarta sesuai ketentuan dalamUndang Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan atauAnggaran Dasar Perseroan dan Penetapan ini dengan syarat :e Bentuk RUPS : yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).e Jangka waktu pemanggilan RUPSLB pertama : dalam tenggang waktu 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

., Notaris di KabupatenBekasi (untuk selanjutnya disebut sebagai Akta 10);Bahwa dalam Akta 10 tersebut dinyatakan telah terjadinya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Tergugat (untuk selanjutnya disebut sebagaiRUPSLB) pada tanggal 3 Januari 2019 bertempat di Prosperity Tower 12"Floor, Unit 12F, District 8, Jakarta Selatan;Bahwa dalam Akta 10 tersebut dinyatakan 100% Pemegang SahamTergugat hadir dalam RUPSLB atau sebanyak 1,285 saham;.

Bahwa pelaksanaan RUPSLB telah dinyatakan dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Pt. Geo Sambhara Indonesia (Minutesof Extraordinary General Meeting Of Shareholders Pt. Geo SambharaIndonesia (untuk selnajutnya disebut sebagai Berita Acara RUPSLB) yangmemuat juga Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Geo Sambhara Indonesia (Attendance List of Extraordinary General Meetingof Shareholders Pt.

Geo Sambhara Indonesia) (untuk selanjutnya disebutsebagai Daftar Hadir RUPSLB);. Bahwa dalam Daftar Hadir RUPSLB tersebut tercatat pihakpihak yang hadiryaitu :a. Patrick Joseph Tagney (untuk selanjutnya disebut sebagai Patrick)dalam jabatannya sebagai Direktur;b. Arie Ismail Warsodoedi pemilik dan pemegang 10 lembar sahamTergugat yang dalam RUPSLB ini diwakili oleh Srivats Kumar (untukselanjutnya disebut sebagai Srivats) sebagai Perwakilan dari FrontierTower Associates Pte.

Kayo Surya Makmur pemilik dan pemegang 1.275 lembar sahamTergugat yang dalam RUPSLB ini diwakili oleh Joakim Nordangard (untukselanjutnya disebut sebagai Joakim) sebagai perwakilan dari FTAsebagai Penerima Kuasa dari PT. Kayo Surya Makmur berdasarkanKuasa untuk memberikan suara tanggal 10 Mei 2016 (untuk selanjutnyadisebut sebagai Kuasa Kayo);8. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian yang susunan pemegang sahamTergugat adalah sebagai berikut :a. PT.

Menyatakan RUPSLB tertanggal 03 Januari 2019 juncto Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pt. Geo SambharaIndonesia No : 10 tertanggal 17 Januari 2019, yang dibuat dihadapan ViniSuhastini Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, serta setiap danselurunh Rapta Umum Pemegang Saham termasuk Perubahan Anggarandasar PT.

Nomor 3691 K/Padt/2020Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;Menetapkan kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB)I PT Antar Jasa Pratama Agung adalah lebih dariYe (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang telah dikeluarkan PT Antar Jasa Pratama Agung hadir dan/ataudiwakili dalam RUPSLB tersebut;Menetapkan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung adalah sah danmengikat jika disetujui

oleh lebih dari 2 (satu per dua) bagian dari jumlahsuara yang dikeluarkan oleh pemegang saham dalam RUPSLB;Menetapkan kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB)II PT Antar Jasa Pratama Agung adalah lebih dari2/3 ( dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang telah dikeluarkan PT Antar Jasa Pratama Agung hadir dan/ataudiwakili dalam RUPSLBII tersebut;Menetapkan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB)Il PT Antar Jasa Pratama Agung

Luar Biasa (RUPSLB)dilaksanakan tidak termasuk waktu hari pemanggilan;Menetapkan Para Pemohon untuk melaksanakan pemanggilan sendiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antar JasaPratama Agung melalui ikian pada salah satu surat kabar yang terbitditempat kedudukan PT Antar Jasa Pratama Agung dalam jangka waktu14 hari sebelum pelaksanan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung tanpa memperhitungkanHalaman 3 dari 8 hal.

Nomor 3691 K/Padt/202010.11.12.13.tanggal panggilan dan tanggal RUPSLB;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapanini adalah sah dan mengikat;Menetapkan Pemohon atau Pemohon Il, dan/atau kuasanya sebagaiketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung berdasarkan penetapan ini;Memerintahkan seluruh Pemegang Saham

Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung tanpa memperhitungkantanggal panggilan dan tanggal RUPSLB;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antan Jasa Pratama Agung yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapanini adalah sah dan mengikat;Menetapkan Pemohon atau Pemohon Il, dan/atau kuasanya sebagaiketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung berdasarkan

BahwaTergugat dan TergugatII telahmengadakanRapat UmumPemegangSaham LuarBiasa("RUPSLB")pada tanggal26 Mei 2008denganagendaPerubahanSusunanDireksi, salahsatunyapemberhentian PenggugatHal. 9 dari 29 hal. Put.

Perseroan yang diadakan tanggal 26Mei 2008 adalah tidak sah dan melanggar hukum dan/atau belum saatnyadilakukan (prematur); demikian pula mekanisme pemanggilan RUPSLB dalamrangka persetujuan pemberhentian direksi secara tetap (permanen) tidakmemenuhi syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atauUU Perseroan Terbatas;RUPSLB Tidak Memberi Hak UntuK Membela Diri KepadaPenggugat Selaku Direksi Yang Diberhentikan:Meskipun, pemanggilan RUPSLB tidak memenuhi syarat, Tergugat danTergugat

apalagi dalam RUPSLB tanggal 26 Mei 2008(pemberhentian Penggugat tidak ada agenda pertanggungjawabanlaporan keuangan untuk tahun buku 2008).

Jobs DB Indonesia)Yang Dibuat Dihadapan Elvie Sahdalena,S.H., Notaris di BekasiBertentangan Dengan Undangan RUPSLB dan Keputusan RUPSLBTanggal 26 Mei 20089.

kepada Penggugat tidak sah karenamelanggar ketentuan anggaran dasar perseroan dan UU No.40 tahun2007;Menyatakan RUPSLB beserta agenda rapat yang tidak sesuai denganundangan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2008tidak sah karena melanggar ketentuan anggaran dasar perseroan danUU No. 40 tahun 2007;5.