Karena penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 serta pengambilankeputusan dalam RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut telah memenuhiKetentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005telah sah diadakan dan seluruh hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005adalah sah dan mengikat Turut Tergugat sejak tanggal ditutupnyaRUPSLB 17 Maret 2005;Kehadiran Tergugat dan Pengambilan Keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB Tanggal 18 Maret 2008 merupakan tindakan yang tidak patut danmelanggar hak Para Penggugat;

Pertama, pertimbangan Majelis Kasasi didasarkan pada pendapat MajelisKasasi bahwa tindakan Termohon PK 5/SRD (melakukan pemblokiran)atas RUPSLB 17 Maret 2005 dan meloloskan RUPSLB 18 Maret 2005,serta tindakan Berkah melaksanakan RUPSLB 18 Maret 2005, berada diluar perjanjian yang mengandung klausul arbitrase.

(vide pertimbanganmajelis kasasi dalam putusan kasasi hal. 94 butir ke 1, 3, 4 dan 5)PADAHALSeandainyapun benar ada tindakan SRD melakukan pemblokiran, quodnon, kaitannya adalah dengan (tidak berhasilnya) pencatatan RUPSLB 17Maret 2005 serta (berhasilnya) pencatatan RUPSLB 18 Maret 2005.Faktanya RUPSLB 17 Maret 2005 serta RUPSLB 18 Maret 2005Hal. 87 dari 132 hal. Put.

Nomor 238 PK/Pdt/2014Maret 2005 dan tidak mengakui RUPSLB PT.CTPI 17 Maret 2005dikarenakan Mohammad Jarman memilih untuk menjalankan jabatannyaselaku pengurus/direktur Turut Termohon PK 1 versi RUPSLB PT.

RUPSLB 18 Maret 2005.

Menetapkan PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON berdasarkanpenetapan ini;5. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris TERMOHON untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akandiselenggarakan berdasarkan Penetapan ini;6. Memberikan izin bagi PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menunjukPejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamTERMOHON yang dilakukan berdasarkan Penetapan ini;7.

Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk PEMOHON untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil rapat umumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON kepadaKementrian Hukum dan HAM RI;8.

Surat PEMOHON danHalaman 18 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krg28.Surat Il PEMOHON, dimana Surat Permohonan tersebut ditandatanganioleh Direksi PEMOHON yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22Oktober 2018;Bahwa sikap Direksi dan Dewan Komisaris TERMOHON belum dapatmemenuhi permintaan PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB,didasarkan atas fakta dan dan dasar hukum sebagai berikut:a.

Sehingga langkah RUPSLB yang diambil di tengahproses PKPU yang sedang dilalui oleh PEMOHON tanpa persetujuantertulis Tim Pengurus PKPU tersebut adalah SUATU PERBUATANYANG MELAWAN HUKUM;29.

(Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa); Bahwa pihak yang dapat menyelenggarakan RUPS adalah Direktur,Komisaris dan Pemegang Saham harus sesuai ps 79 ayat (2) UU PT; Bahwa Pasal 79 UU PT ada ketentuan RUPSLB yang dilakukanpemegang saham hanya dapat dilakukan apabila Direksi dan Komisarisatas permohonan pemegang saham diminta untuk dilakukanHalaman 28 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krgpemanggilan RUPSLB, pemanggilan RUPSLB paling lambat 15 haridan apabila tidak memanggil para pemegang saham

strong>Dalam Eksepsi

• Menyatakan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat VI tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT I/PERSEROAN, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT karena telah dengan sengaja menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Menyatakan keputusan RUPSLB PERSEROAN yang kemudian dituangkan dalam:

1. akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;

2. akta nomor 03, tanggal 14 Mei 2020;

3.

Bahwa unsur Perbuatan itu harus melawan hukum dalam perkaraa quo terkandung dalam akta RUPSLB PERSEROAN yangberisikan Perubahan Data Perseroan (RUPSLB perubahan Direksidan Dewan Komisaris serta masuknya Pemegang Saham ) nomor02, 03 dan 08 a quo tersebut, JELAS TIDAK BENAR dan TIDAKSAH serta MELAWAN HUKUM, karena melanggar ketentuan ketentuan sahnya penyelenggaraan RUPSLB yang telahdisyaratkan baik dalam UUPT dan Anggaran Dasar PERSEROAN,khususnya dalam hal RUPSLB tidak dihadiri oleh seluruhpemegang

Surat Gugatan Tidak Menguraikan Fakta Secara Lengkap,Khususnya Mengenai Sahnya RUPSLB dan Akta PernyataanKeputusan RUPSLB Tergugat Pasca RUPSLB dan Akta AktaPernyataan Keputusan RUPSLB Tergugat yang dipersoalkandalam Surat Gugatan, Hal Mana MenimbulkanPertentangan/Kontradiksi dalam Petitum Surat Gugatan13. AktaAkta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT SSC (Tergugat I) yangtelah diungkapkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan, yakni:a.

(Eksepsi Litis Pendentis)Karena salah satu yang menjadi pokok tuntutan Para Penggugat adalahuntuk menyatakan tidak sahnya RUPSLB PT SSC sebagaimanadituangkan dalam; (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 02 / Mei2020; (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 03 / Mei 2020; dan (iil)Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 08 / Juni 2020; kami mohon agarYang Mulia Majelis Hakim pada perkara ini untuk juga mencermatipokok perkara dalam Perkara No. 846 / Pid.B / 2021 / PN.JKT.UTR.

Tergugat II) tidak pernah dilibatkan dalampenyusunan dokumen dokumen RUPSLB PT SSC.> Bahwa sebelum membuatkan akta atas RUPSLB saksimenerangkan kepada Terdakwa (i.c.

SSC, SementaraHadir / Tidaknya Para Penggugat dalam RUPSLB Sama Sekali Tidakakan Mempengaruhi Keputusan RUPSLB PT. SSC;Bahwa Tergugat II telah menyerahkan prosedur penyelenggaraan RUPSLB PT. SSC kepada Tergugat VI selaku Notaris;Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Putera Griya Sentosa berkedudukan di Surakarta, dengan syarat :e Jangka waktu pemanggilan dan penyelenggaraan Rapt Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Putera Griya Sentosa adalah : 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal Penetapan ini ;e Agenda RUPSLB adalah untuk membicarakan dan memutuskan perubahansusunan Direksi dan dewan Komisaris PT.

PuteraGriya Sentosa (PT.PGS) ;Kuorum kehadiran pemilik saham untuk RUPSLB ketiga adalah sebanyak 2(setengah perdua) atau 50 % (lima puluh per seratus) dari pemegang sahamyang telah ditempatkan dan telah disetor penuh dan syarat sahnya keputusanuntuk RUPSLB ketiga adalah jika disetujui lebih dari 4 (satu perdua) ataulebih dari 50 % (lima puluh per seratus) dari pemegang saham yang hadirdalam RUPSLB ;Kedua Rapat ditunjuk Tuan Christian Sandy Rachmat (Pemohon) ;Tempat Rapat Private Dining Room The Sunan

Putera Griya Sentosa yaituTermohon III untuk hadir dalam Rapat unum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Permintaan RUPSLB tidak disertai dengan pembuktian secarasumirlsederhana bahwa persyaratan telah dipenuhi dan adanya kepentinganyang wajar untuk diselenggarakannya RUPSLB karena Pemohon dalampemilikan saham PT.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.Putera Griya Sentosa berkedudukan di Surakarta sesuai ketentuan dalamUndang Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan atauAnggaran Dasar Perseroan dan Penetapan ini dengan syarat :e Bentuk RUPS : yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).e Jangka waktu pemanggilan RUPSLB pertama : dalam tenggang waktu 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

Tergugat II dan Tergugat Ill yangmemperjualbelikan saham portepel senilai Rp. 7.500.00 berdasarkanRUPSLB tanggal 27 Desember 2010 secara hukum tidak dapatdibenarkan karena keputusan RUPSLB tersebut cacad hukum, sehinggaoleh karenanya keputusan RUPSLB tersebut batal demi hukum.10.Bahwa, ketentuan pasal 1365 KUH.

pada tanggal 27Desember 2014, sehinga selain sebagai kuasa PENGGUGAT yangtidak dapat hadir pada RUPSLB TERGUGAT Il juga mendapatundangan selaku standby buyer dan hal ini dapat dilihat dari daftarhadir rapat RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 27Desember 2010.17.Bahwa Hasil dari RUPSLB tertanggal 27 Desember 2010 yaituMengeluarkan saham portepel sejumlah 7.500.000 saham dengan nilaiRp. 7.500.000.000,.

Nomor 201/PDT/2016/PT.DKIsesuai ketentuan Bank Indonesia berdasarkan RUPSLB ke II tanggal30 Juni 2010.

tidak hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keII pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

, sesuai ketentuan BankIndonesia berdasarkan RUPSLB keII tanggal 30 Juni 2010.77.Bahwa RUPSLB KeIl tanggal 27 Desember telah mengambil keputusansebagai berikut :Mengeluarkan saham dalam portepel sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratusribu) saham dengan nilai Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyar lima ratus riburupiah).

Bahwa, sehubungan dengan gagalnya RUPSLB keIll, tanggal 20 Desember2010 tersebut di atas, maka kemudian pada tanggal 20 Desember 2010Penggugat kembali telah memberi kuasa kepada Tergugat untuk hadirdalam RUPSLB keIl tanggal 27 Desember 2010, dengan Agenda, sebagaiberikut:Hal. 2 dari 17 hal. Put.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan RUPSLB keIl tanggal27 Desember 2010 yang menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagaistand by buyer;3.

TermohonKasasi selaku kuasa dari Pemohon Kasasi dalam RUPSLB tanggal27 Desember 2010 sudah terbukti dengan sempurna dan tidak dapatdisanggah lagi;5.

Selama ini belumpernah ada RUPS yang menetapkan Termohon Kasasi sebagai standby buyer, tibatiba saja tanpa alasan hukum yang jelas RUPSLB tanggal27 Desember 2010 telah menetapkan Termohon Kasasi sebagai standby buyer,6.2Jika penetapan Termohon Kasasi sebagai standby buyer merupakanbagian dari RUPSLB tanggal 27 Desember 2010, secara hukum hal itutidak dapat benar, karena penetapan status Termohon Kasasi sebagaistandby buyer tidak diagendakan sebelumnya dalam RUPSLB tersebut.Begitu pula jika hal itu

Dalam kenyatannyaketika RUPSLB tanggal 27 Desember 2010 berlangsung rapat tidakdihadiri oleh seluruh pemegang saham atau yang mewakilinya.Khususnya pemegang saham dari keluarga Liman terbukti tidak hadirdalam RUPSLB tersebut (vide Bukti P9). Artinya penambahan agendalainlain tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan;6.3 Bagaimana bisa terjadi?

Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020, Pemohon kembali melakukanpanggilan RUPSLB melalui surat kabar berskala nasional Tribun Bali, untukpelaksanaan RUPSLB kedua pada Senin, 09 Maret 2020.

Bahwa oleh karena pada RUPSLB pertama pada tanggal 24 Februari2020 dan kedua pada tanggal 09 Maret 2020 tetap tidak mencapai kuorumuntuk melaksanakan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan Permohonan iniagar yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Bali menetapkan Kuorumuntuk RUPSLB ketiga, sebagaimana ternyata sejalan dengan Pasal 86 ayat (5)UUPTdalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak tercapal, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilannegeri yang daerah hukumnya meliputi

Menyatakan keputusan RUPSLB PT RIMBA REPTIL INTERNASIONALyang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilankeputusan dalam penetapan adalah sah;8. Memerintahkan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yangdiangkat berdasarkan akta nomor 22 tanggal 27 November 1997 untukhadir dalam RUPSLB PT RIMBA REPTIL INTERNASIONAL;9. Menyatakan bentuk rapat adalah RUPSLB dan menetapkan jumlahkuorum sah bila dihadiri 9 % dari jumlah saham yang dikeluarkan;10.

Enviroma Internasionaldan menyatakan Kuorum melaksanakan RUPSLB PT.

Rimba Reptil Internasional telah mengajukan permohonanpenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepadadireksi PT.

Karena penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 serta pengambilankeputusan dalam RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut telah memenuhiKetentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005telah sah diadakan dan seluruh hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005adalah sah dan mengikat Turut Tergugat sejak tanggal ditutupnyaRUPSLB 17 Maret 2005;Kehadiran Tergugat dan Pengambilan Keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB Tanggal 18 Maret 2008 merupakan tindakan yang tidak patut danmelanggar hak Para Penggugat;

Padahal, Tergugat tidak berwenanguntuk hadir dalam RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut serta membuatkeputusan mengenai masalah penyelesaian transaksi Penggugat pribadi dengan Tergugat dalam RUPSLB 18 Maret 2005 TurutTergugat . Ketidakberwenangan Tergugat tersebut dijabarkan lebihlanjut pada angka 13 dan 14 Gugatan.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, kehadiran Tergugat dalam12.RUPSLB 18 Maret 2005 dan pengambilan keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB 18 Maret 2008 merupakan bukti nyata bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;RUPSLB 18 Maret 2005 tidak sah dan mengandung cacat hukum;Pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 telah menyalahi ketentuan Pasal 20ayat (2) Anggaran Dasar PT Cipta Televisi Republik Indonesia (TurutHal. 6 dari 97 hal. Put.

Padakenyataannya, pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 tidak dilakukan sesuaiketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat .

No. 862 K/Pat/201320.21.22.23.Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto,S.H.), Notaris di Jakarta;19.3 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TurutTergugat tanggal 23 Desember 2005;RUPSLB 17 Maret 2005 adalah sah secara hukum dan patut dicatatpelaporannya;Karena RUPSLB 17 Maret 2005 PT Cipta Televisi Republik Indonesia(Turut Tergugat I) telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar TurutTergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005 dan seluruh hasil keputusanRUPSLB 17 Maret adalah

Nomor 861 K/Pdt/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan NegeriKaranganyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:Ts2.8.Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untukmelakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acara rapat perubahansusunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris:Menetapkan pemberian izin kepada

Pemohon dan/atau Kuasanya untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acaraRapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) adalah perubahan susunan Direksidan/atau Dewan Komisaris;Menetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon berdasarkanpenetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akandiselenggarakan

berdasarkan penetapan ini:Memberikan izin bagi Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menunjukpejabat notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Termohon yang dilakukan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada pejabat notaris yang ditunjuk Pemohon untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon kepada KementrianHukum dan HAM RI:Memerintahkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Termohon;Atau;Apabila Ketua Pengadilan

;Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon Kasasi dan/atauKuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasi dengan mata acara RapatUmum Luar Biasa (RUPSLB) adalah perubahan susunanDireksidan/atau Dewan Komisaris:Menetapkan Pemohon Kasasi dan/atau Kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasiberdasarkan penetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris pada Termohon Kasasiuntuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa(RUPSLB) yang akan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin bagi Pemohon Kasasi dan/atau Kuasanya untukmenunjuk pejabat notaris untuk penyelenggaran Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Termohon Kasasi yang dilakukanberdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada pejabat notaris yang ditunjuk Pemohon Kasasiuntuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasikepada Kementrian Hukum dan HAM RI; danMemerintahkan

Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan dan memimpinRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ke Ill PT. WahanaKomunikatama,3.

21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinyadilangsungkan.Sementara UNDANGAN Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) ke Ill PT.'

Mustinya ParaPelawan senang dengan procedure bisa ketimbang procedure sederhana.Tentang jangka waktu RUPSLB ke HI melebihi tenggang waktu, Terlawan melihat adaketidak jelasan pada dalil Pelawan dalam perlawanannya yang satu sisi menyatakanhubungannya dengan RUPS LB ke III yang tidak pernah dilaksanakan karena RUPSLBke I dan RUPSLB ke II gagal dilaksanakan karena kuorum tidak terpenuhi sehinggaTerlawan melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmohon dapat dilaksanakan RUPSLB

Singgih pemegang 3.500 saham, tanggal 3 Januari2011, perihal permintaan RUPSLB kepada Direksi PT. Wahana Komunikatama di beritanda T 6.;Foto copy Surat dari Tuan M. Ridho Umar, SH, Komisaris/pemegang 5.500 saham,tanggal OS Januari 2011, perihal permintaan RUPSLB kepada Direksi PT. WahanaKomunikatama. Di beri tanda T 7.;Foto copy Surat dari Tuan Firrouz M. Idris, Direktur/pemegang 7.500 saham, tanggal 19Mei 2011, tentang permintaan RUPSLB kepada Direksi PT. Wahana Komunikatama.diberi tanda T8.

Wahana Komunikatama tanggal 22Juni 2011 kepada semua pemegang saham untuk hadir dalam RUPSLB ke II padatanggal 30 Juni 2011 untuk merubah A/D disesuaikan dengan Undangundang No. 40tahun 2007.;Foto copy Akte No. 17, tentang penyelenggaran RUPSLB ke 2 yang dibuat olehSetiawan, SH. notaris di Jakarta, tanggal 30 Juni 2011.;Foto copy undangundang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.

JindoKodeco Heavy Industry yang berkedudukan' di Jakarta,berikut penyesuaian dengan UU No. 40/2007, pada halternyata penerbitan Akta No. 2 tanggal 1 Nopember 2008didasarkan pada pelaksanaan RUPSLB yang tidak sesuai dantidak =memenuhi' prosedur sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar perseroan dan UU No. 40/2007, yaitua. Dalam Risalah RUPSLB PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry,sehingga patut diduga risalah RUPSLB tanggal /7Oktober 2008 tentang keputusan RUPSLB PT. JindoKodeco Heavy Industry adalah patut diragukankebenarannya atau mengandung cacathukum; 202 re ree rc ree ee eee ee ee eee eee eeBahwa keadaan tersebut bertentangan dengan ketentuanpasal 25 anggaran dasar perseroan yang dibuatberdasarkan Akta No. 12 tanggal 28 Juli 1998 yangdibuat dan ditandatangani di hadapan RiniSoemintapoera, SH.

Notaris di Kabupaten Bogor, patutdiragukan karena mengandung cacat hukum danharusdinyatakan batal atau tidak sah dan sudah sepatutnyauntuk dicabut; Mengingat RUPSLB jo.

Nomor :50/G/2010/PTUNJKT.18dan dalam RUPSLB PT.

Tergugat dalam menerbitkanSurat Keputusan a quo, bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku; Bahwa dengan adanya fakta diragukan kebenaran dari RUPSLBatau cacat hukumnya keputusan RUPSLB PT.

RUPSLB Kedua tertanggal 11 Juni 2010, tidaklayak disebut sebagai RUPSLB Kedua, dan kalaupun hendak diakuisebagai RUPSLB, hanyalah sebagai RUPSLB Pertama. Hal inidisebabkan karena RUPSLB 31 Mei 2010 (yang dianggap olehTERGUGAT Il sebagai RUPSLB Pertama) tidaklah pernahdiselenggarakan sehingga bertentangan dengan ketentuan AnggaranDasar TERGUGAT Ill.PERBUATAN MELAWAN HUKUM KETUJUHHal 13 dari 129 Hal.

Cacat Formil karena bertentangandengan Pasal 11.1.d Anggaran Dasar TERGUGAT Ill, dimana tidakterselenggaranya RUPSLB 31 Mei 2010 (yang menurut TERGUGAT Ildan Ill merupakan RUPSLB pertama) yang merupakan dasar untukmengirimkan Surat Undangan dan mengadakan RUPSLB 11 Juni 2010,Hal ini jelas secara formil membuat RUPSLB 11 Juni 2010 menjadi tidaksah.Kecacatan formil tersebut jelas berdampak pada cacat hukumnyapelaksanaan RUPSLB 11 Juni 2011 secara materil, dimana RUPSLB 11Juni 2010 yang seharusnya berdasarkan

Dengan demikian, Surat Undangan RUPSLB Kedua tidaklah memenuhisyarat sebagai Surat Undangan RUPSLB Kedua menurut hukum(UndangUndang Perseroan Terbatas).

adalah RUPSLB yang TIDAK SAH, dandengan demikian RUPSLB tersebut TIDAK DAPATMENGAMBIL KEPUTUSAN YANG SAH DAN MENGIKAT.Keputusan Rapat yang menyatakan bahwa menyetujuiHal 46 dari 129 Hal.

Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.Dasar Tergugat Ill tidak membolehkan Tergugat Il untuk menggelarRUPSLB Pertama manakala RUPSLB tersebut sudah diprediksi tidak akanmemenuhi kuorum. Malahan sebaliknya, kalau rencana RUPSLB pertamadiprediksi tidak akan memenuhi kuorum maka Tergugat Il dapatmengundang pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPSLB keduatanpa harus membuka RUPSLB pertama.C.2.

BahwaTergugat dan TergugatII telahmengadakanRapat UmumPemegangSaham LuarBiasa("RUPSLB")pada tanggal26 Mei 2008denganagendaPerubahanSusunanDireksi, salahsatunyapemberhentian PenggugatHal. 9 dari 29 hal. Put.

Perseroan yang diadakan tanggal 26Mei 2008 adalah tidak sah dan melanggar hukum dan/atau belum saatnyadilakukan (prematur); demikian pula mekanisme pemanggilan RUPSLB dalamrangka persetujuan pemberhentian direksi secara tetap (permanen) tidakmemenuhi syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atauUU Perseroan Terbatas;RUPSLB Tidak Memberi Hak UntuK Membela Diri KepadaPenggugat Selaku Direksi Yang Diberhentikan:Meskipun, pemanggilan RUPSLB tidak memenuhi syarat, Tergugat danTergugat

apalagi dalam RUPSLB tanggal 26 Mei 2008(pemberhentian Penggugat tidak ada agenda pertanggungjawabanlaporan keuangan untuk tahun buku 2008).

Jobs DB Indonesia)Yang Dibuat Dihadapan Elvie Sahdalena,S.H., Notaris di BekasiBertentangan Dengan Undangan RUPSLB dan Keputusan RUPSLBTanggal 26 Mei 20089.

kepada Penggugat tidak sah karenamelanggar ketentuan anggaran dasar perseroan dan UU No.40 tahun2007;Menyatakan RUPSLB beserta agenda rapat yang tidak sesuai denganundangan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2008tidak sah karena melanggar ketentuan anggaran dasar perseroan danUU No. 40 tahun 2007;5.

Bahwa dalam Akta 12 tersebut dinyatakan 100% Pemegang SahamTergugat hadir dalam RUPSLB atau sebanyak 1,285 saham.6. Bahwa pelaksanaan RUPSLB telah dinyatakan dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Borobudur Menara IndonesiaPertama (Minutes Of Extraordinary General Meeting Of Shareholders PT.Borobudur Menara Indonesia Pertama) (untuk selanjutnya disebut sebagaiBerita Acara RUPSLB) yang memuat juga Daftar Hadir Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir 2, Penggugatmempermasalahkan keabsahan RUPSLB dengan dalil Surat KuasaMemberikan Kuasa yang digunakan kuasa Penggugat untuk hadirdalam RUPSLB, belum dapat dieksekusi. Karena belum adakegagalan pemenuhan kewajiban (wanprestasi) terhadap NotesAgreement;11.

Bahwa hasil RUPSLB telah dituangkan dalam Akta oleh ViniSuhastini, Notaris di Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuangdalam Akta RUPSLB No.12/2019;27. Akta RUPSLB No. 12/2019 telah pula dicatatkan padaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehinggakeberlakuannya mengikat pihak ketiga, in casu Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Frontier Tower Associates, sebagai pihak dalam NotesAgreement dan kuasa dari Penggugat dalam RUPSLB;c. Vini Suhastini, Notaris di Bekasi, sebagai pihak pembuatAkta RUPSLB No.12/2019;d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiasebagai pihak yang mencatat Akta RUPSLB No.12/2019,dalam sistem pada Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;29. Bahwa PT.

RUPSLB No. 12/2019 (quad non);46.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara RUPS :b.1. Laporan Keuangan;b.2. Perubahan Susunan Direksi dan Komisarisc. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB adalah 7 (tujuh) hari setelahpermohonan ini ditetapkan;d. Kuorum kehadiran sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadirpada saat dilakukan RUPSLB;e.

Menetapkan mata acara RUPSLB sesuai dengan permohonan pemegangsaham sebagai berikut :a. Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara RUPS :b.1. Laporan Keuangan;b.2. Perubahan Susunan Direksi dan Komisarisc. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB adalah 7 (tujuh) hari setelahpermohonan ini ditetapkan;d. Kuorum kehadiran sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadirpada saat dilakukan RUPSLB;e.

Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra.5. Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra.6. Menetapkan ketua rapat RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra tanpa terikat padaketentuan UndangUndang ini atau Anggaran Dasar perseroan.7. Memerintahkan kepada PARA TERMOHON untuk menghadiri panggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sandipala Arthaputra;8. Menyatakan bahwa RUPSLB PT.

Sandipala Arthaputra (Bukri TI1).2 Bahwa permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

SandipalaArthaputra ;Bukti T 2 : Surat Permintaan untuk melakukan RUPSLB kepadaDireksi PT. Sandipala Arthaputra tertanggal 29 Januari 2013 ;Bukti T 3 : Surat Permintaan untuk melakukan RUPSLB kepadaDewan Komisaris PT.

MENGA D I L I:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan pemberian izin kepada PEMOHON dan / atau Kuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan mata acara rapat sebagaii berikut :

• Perubahan susunan direksi dan atau Dewan Komisaris;
• Menyetujui pembentukan komite-komite dalam Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang

baik oleh Perseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka;

terbuka;

(DALAM PKPU), sehingga dengan demikianTERMOHON tidak dapat menyelenggarakan RUPSLB dimaksud karenaSurat Permintaan RUPSLB tersebut adalah cacat hukum.

Sedangkan permohonan a quo didasariadanya pemohon yang meminta agar direksi dari termohon untukmenyelenggarakannya rupslb.

Pemohon telah memintadiadakannya RUPSLB PT Tiga Pilar Sejahtera ( Dalam PKPU) sebagaiTermohon kepada Direksi melalui Surat dan terhadap permintaan RUPSLBHalaman 51 dari 65 Penetapan Nomor 134/Pat.P/2019tersebut, Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB dan kemudian Pemohonmengajukan permintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris melalui suratakan tetapi Dewan Komisaris juga tidak mau menyelenggarakan RUPSLB ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidakmembantah mengenai kepemilikan saham oleh Pemohon

Tiga Pilar SejahteraFood Tbk (Dalam PKPU) terakhir yang diadakan adalah RUPSLB tanggal 22Oktober 2018, RUPSLB ini telah diadakan oleh Dewan Komisaris oleh karenaDireksi PT. Tiga Pilar Sejahtera sebelumnya telah diberhentikan berdasarkanRUPS Tahunan 27 Juli 2018.

pada entitasentitas anak perseroan dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :1.

No. 2199 K/Pdt/2010diselenggarakan oleh Tergugat dan Tergugat Il tersebut ternyatadidasarkan adanya ijin dalam Penetapan Pengadilan Negeri SemarangNo.229/Pdt.P/2000/PN.Smg. tanggal 6 Juli 2000 yang dimohonkan olehTergugat atas nama Turut Tergugat melalui kuasanya yaitu TurutTergugat Il;Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2000 padapokoknya disebutkan alasan permohonan bahwa MRUPSLB padatanggal 20 Juni 2000 (RUPSLB Pertama) dan RUPSLB tanggal 3 Juli 2000(RUPSLB Kedua) dengan agenda RESTRUKTURISASItidak

Kayu Lapis Indonesia dan dalam salah satu pertimbanganhukumnya Hakim pemeriksa menyatakan bahwa" Direksi berkehendakmengadakan RUPSLB dengan agenda FRestrukturisai tersebut adalahatas permintaan Bank Kreditur (Penetapan No. 229/Pdt.P/2000/PN.Smg. halaman 9) ;Jadi RUPSLB yang diijinkan oleh Pengadilan Negeri Semarangberdasarkan Penetapan No. 229/Pdt.P/2000/PN.Smg tanggal 6 Juli 2000adalah RUPSLB PT.

Kayu Lapis Indonesia dengan agendaRESTRUKTURISASI dan bukan RUPSLB dengan agenda MENGUBAH/MERUBAH ANGGARAN DASAR perseroan ;Sehingga jelas penyelenggaraan RUPSLB PT. Kayu Lapis Indonesiatanggal 17 Juli 2000 dengan agenda pengubahan Anggaran Dasarperseroan dan putusan RUPSLB PT. Kayu Lapis Indonesia tanggal 17 Juli2000 yang mengubah Anggaran Dasar PT.

dan Penggugat Il hanya mendapatkan surat dalam amplopyang ternyata isinya kosong dan tidak ada tulisan apapuntentang rencana RUPSLB PT.

No. 2199 K/Pdt/2010Luar biasa (RUPSLB) PT. KLI tanggal 17 Juli 2000 bukan RUPSLBBiasa tetapi merupakan RUPSLB Khusus, karena telah mengambilkeputusan MENGUBAH/MERUBAH ANGGARAN DASAR PT.

Kayu Lapis Indonesia dalamAkta No. 43 Pasal 22 ayat 1 butir a, sehingga RUPSLB PT. Kayu LapisIndonesia ke 1 ditunda ; Bahwa selanjutnya RUPSLB PT Kayu Lapis Indonesia ke II diadakan padatanggal 9 Maret 2000, tetapi Kembali lagi yang hadir hanyalah atau sekitar51.356 % dari jumlah keseluruhan ; Bahwa dengan demikian pula kembali Quorum RUPSLB PT. Kayu LapisIndonesia tidak dapat dijalankan karena tidak memenuhi Quorum Rapatseperti yang diatur dalam Anggaran Dasar PT.

Kayu Lapis Indonesia Pasal22 ayat 1; Bahwa guna kepentingan perseroan RUPSLB tersebut perlulah diadakandan berdasarkan kenyataan yang ada Quorum Rapat selalu tidak mencukupiseperti yang diaturdalam Anggaran Dasar PT.

No. 321 K/Pdt/2010Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Semarang tersebutDireksi telah mengadakan RUPSLB ke Ill pada tanggal 8 Desember 2003dan dalam RUPSLB tersebut telah diselesaikan agenda rapat, yaitu :a. Pengesahan Laporan Tahunan Tahun 1999 s/d 2002 ;b. Restrukturisasi ;c. Penambahan Modal ;d.

Kayu Lapis Indonesia ;Bahwa dalil Terlawan sebagai Pemohon tentang adanya RUPSLBtanggal 23 Oktober 2003 dan RUPSLB tanggal 9 Maret 2000 yang olehPemohon dimaksud sebagai RUPSLB pertama dan RUPSLB Kedua dandijadikan dasar alasan permohonan untuk penetapan Qourum RUPSLB adalahsalah menuruthukum, karena : RUPSLB tanggal 23 Oktober 2003 telah dijadikan dasar untuk permohonanoleh Terlawan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17November 2003 Nomor : 261/Pdt.P/2003/PN.Smg ; Sedangkan RUPSLB

Kayu Lapis Indonesia sebagaiketentuan hukum positif yang berlaku dalam memeriksa dan mengadiliperkara a quo, melainkan judex facti hanya begitu saja menyatakanbahwa RUPSLB ke sampai dengan RUPSLB keIV merupakanrangkaian satu kesatuan yang berkelanjutan, serta bertahap dilaluiberdasarkan ketentuan RUPS UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas (putusan perkara No. 91/Pdt/G/Plw/2009/Hal. 15 dari 22 hal. Put.

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019, Pemohon telahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) (RUPSLB 1), dimana sebelum RUPSLB diselenggarakan, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (3) AnggaranDasar, Pemohon telah melakukan pemanggilan kepada PemegangSaham melalui surat, hal ini sebagaimana dibuktikan dalam SuratUndangan RUPS tertanggal 24 Januari 2019 (Bukti P19) yangditujukan kepada Para Pemegang Saham, dengan agenda rapatsebagai berikut :i.

Lainlain yang dianggap perlu.Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN KdlBahwa, pada saat RUPSLB dilaksanakan, hanya satu dariPemegang Saham yang hadir yaituLily Chandra, hal ini sebagaimanadibuktikan dalam Berita Acara RUPSLB berdarkan Akta Nomor 14tertanggal 8 Februari 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Prof.

;Bahwa, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum sebagaimanadiatur di dalam Anggaran Dasar, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat 1Anggaran Dasarjo.

) dan dengan memperhatikanRUPSLB yang telah diselenggarakan sebelumnya, yaitu RUPSLB dan RUPSLB II, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat5 UUPT jo.

Tossa Shakti (dalam PKPU) oleh Pemohon pada bulanMaret 2019 dimana RUPSLB pertama dan RUPSLB kedua telahdiadakan/dilangsungkan, padahal diketahui dari jauh hari sebelum diadakanRUPSLB telah dijatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.SusPKPU/2018/PN Smgoleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yaitu padatanggal 16 Juli 2018, PT Tossa Shakti dalam PKPU, dengan demikiansebelum diadakan RUPSLB baik RUPSLB pertama dan RUPSLB keduatidak ada persetujuan dari Tim Pengurus PT.

Nomor 3691 K/Padt/2020Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;Menetapkan kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB)I PT Antar Jasa Pratama Agung adalah lebih dariYe (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang telah dikeluarkan PT Antar Jasa Pratama Agung hadir dan/ataudiwakili dalam RUPSLB tersebut;Menetapkan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung adalah sah danmengikat jika disetujui

oleh lebih dari 2 (satu per dua) bagian dari jumlahsuara yang dikeluarkan oleh pemegang saham dalam RUPSLB;Menetapkan kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB)II PT Antar Jasa Pratama Agung adalah lebih dari2/3 ( dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang telah dikeluarkan PT Antar Jasa Pratama Agung hadir dan/ataudiwakili dalam RUPSLBII tersebut;Menetapkan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB)Il PT Antar Jasa Pratama Agung

Luar Biasa (RUPSLB)dilaksanakan tidak termasuk waktu hari pemanggilan;Menetapkan Para Pemohon untuk melaksanakan pemanggilan sendiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antar JasaPratama Agung melalui ikian pada salah satu surat kabar yang terbitditempat kedudukan PT Antar Jasa Pratama Agung dalam jangka waktu14 hari sebelum pelaksanan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung tanpa memperhitungkanHalaman 3 dari 8 hal.

Nomor 3691 K/Padt/202010.11.12.13.tanggal panggilan dan tanggal RUPSLB;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapanini adalah sah dan mengikat;Menetapkan Pemohon atau Pemohon Il, dan/atau kuasanya sebagaiketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung berdasarkan penetapan ini;Memerintahkan seluruh Pemegang Saham

Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung tanpa memperhitungkantanggal panggilan dan tanggal RUPSLB;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antan Jasa Pratama Agung yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapanini adalah sah dan mengikat;Menetapkan Pemohon atau Pemohon Il, dan/atau kuasanya sebagaiketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung berdasarkan