Garut; Bahwa terdakwa dalam mengelola kawasan wisata tersebut tidak memiliki jinlengkap, dokumen lingkungan dan UKL UPL dengan luas kawasan wisata alam50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi) atau seluas (5 ha) dengan penutupanbangunan teknis 5070 %;Bahwa selama beroperasinya kegiatan wisata kolam renang, penginapan danrestoran, serta out bond terdakwa hanya memiliki SPPL (Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup), sementara salah satu bentukdokumen lingkungan yang wajib di lengkapi

Garut; Bahwa terdakwa dalam mengelola kawasan wisata tersebut tidak memiliki jinlengkap, dokumen lingkungan dan UKL UPL dengan luas kawasan wisata alam50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi) atau seluas (5 ha) dengan penutupanbangunan teknis 5070%; Bahwa selama beroperasinya kegiatan wisata kolam renang, penginapan,restoran dan out bond terdakwa hanya memiliki SPPL (Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup), sementara salah satu bentukdokumen lingkungan yang wajib di lengkapi oleh

Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL);(43). Bukti Tanda Terima perihal Permohonan Rekomendasi IPPT dan IMBdari Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab.

Perhutani dengan PD.DARAJAT PASS dalam Jasa Lingkungan Pemanfataan Air Panas diKawasan Hutan tanggal 01 Februari 2017;Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 148/PID.B.LH/2018/PT.BDG.(40).(41).(42).(43).(44).(45).(46).(47).(48).(49).Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Mendukung Kegiatan WisataDarajat dari warga masyarakat sekitar;Surat Keterangan Perizinan Lingkungan dari Tokoh Masyarakat,tanggal 30 Oktober 2006;Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), UKLUPL,atau Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun2016 Tentang Perizinan Air Tanah, Perpanjangan Izin Pemakaian AirTanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah jo pasal 11 ayat (4) denganmelampirkan :a. foto copy identitas pemohonb. foto copy Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan AirTanah yang diperpanjang;c. hasil analisa kualitas air tanan Sumur pada bulan terakhir

danatau perencanaan teknis, dapat menimbulkan dampak Menurunnyadebet Air Tanah, Hilangnya Air pada SumurSumur yang telah terbangun; Bahwa yang memiliki Kewenangan dalam penerbitan Rekomendasi/IzinLingkungan / Dokumen Lingkungan adalah Bupati / Walikota / Gubernursesuai lokasi kegiatan; Bahwa setiap pengambilan/pemanfaatan air tanah tentu menimbulkandampak terhadap lingkungan, oleh karena itu diperlukan konservasilingkungan sehingga dalam proses perizinan diperlukan : Izin/rekomendasi lingkungan (SPPL

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), UKLUPL, atauAmdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa ahli juga menerangkan pemanfaatan air tanah yang tidak berdasarkanperencanaan dan atau perencanaan teknis, dapat menimbulkan dampakMenurunnya debet Air Tanah, Hilangnya Air pada SumurSumur yang telahterbangun.

Bahwa setiap pengambilan/pemanfaatan air tanah tentumenimbulkan dampak terhadap lingkungan, oleh karena itu diperlukankonservasi lingkungan sehingga dalam proses perizinan diperlukan : Izin/rekomendasi lingkungan (SPPL), UKLUPL, atau Amdal) dariinstansi terkait; Diperlukan rekomendasi teknis tentang pemanfaatan air tanah (Logingtes, Pumping tes, analisa fisik dan kimia air tanah, gambar konstruksisumur), secara khusus bahwa bila air yang tersedia lebih kecil dari padaair yang diambil, maka lama kelamaan

PELAWAN dengan itikat baik pada tanggal 16Juni 2014 datang ke Kantor TERLAWAN dengan maksud memohonkebijaksanaan waktu yaitu memohon agar diberi waktu setidaktidaknya 2bulan untuk dapat melunasi semua sisa hutangnya, namun etikat baik dariPELAWAN dimaksud sama sekali tidak direspon oleh TERLAWAN justruyang terjadi sebaliknya yaitu dengan cara yang sewenangwenang pihakTERLAWAN menyatakan jika pada saat itu obyek sengketa sedang dalamproses eksekusi lelang sebagaimana tertuang dalam surat nomor001/SPPL

Kalimantan (YLPKK) yang diberi tanda P1.d;Putusan /Nomor 25/Pdt.G/2015/PN MtpPage 17 of 261011Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik) atas nama AGUS WIYONO atassebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Karya Budi No. 64 RT/RW 17/06Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru yang diberi tanda P2;Fotokopi Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Kepercayaan Nomor : 136/LA/SUKM20042/XII/2012 tertanggal 6 Desember 2012 yang diberi tanda P3;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang KPKNL No. 001/SPPL

/SUKM/MTP/IV/2015 tertanggal 23 April 2015 yang diberi tanda P4;Fotokopi Surat Pemberitahuan Jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No.008/SPPL/KALSEL/SUKM/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang diberitanda P5;Fotokopi Surat Penetapan Jadwal Lelang No.

S752/WKN.12/KNL.03/2015tanggal 13 Agustus 2015 diberi tanda P6;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang KPKNL No. 004/SPPL/SUKM/MTP/XI/2015 tanggal 23 November 2015 diberi tanda P7;Fotokopi Surat Pemberitahuan Jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No.008/SPPL/SUKM/KALSEL/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 diberi tandaP8;Menimbang, bahwa buktibukti tersebut telah pula dibubuhi materaisecukupnya dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, kecuali bukti suratP2, P3, P6, P7 dan P8 tidak

SPPL. j2 2222 nn nnn nnn nnn ennaf. Pasal 3 PM LH 16/2012 :(1) Dokumen Amdal dan formulir UKLUPL sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf bmerupakan persyaratan mengajukan permohonan izinDAU a fcr rere(2) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)huruf c disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yangtidak wajib Amdal dan/atau UKLUPL;5. Berdasarkan uraian ketentuan UndangUndang Lingkungan Hidupdan PM LH 16/2012 di atas, maka dapat diketahui ketentuan bahwa;a.

Dokumen lingkungan hidup terdiri atas dokumen AMDAL,dokumen UKLUPL, atau dokumen SPPL;b. Dokumen AMDAL diwajibkan bagi setiap jenis usaha ataukegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidupyang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam UndangUndang dan Peraturan Menteri terkait;c.

Jenis usaha atau kegiatan yang tidak diwajibkan AMDAL dan/atauUKLUPL membuat dokumen SPPL)>0200006. Bahwa berdasarkan Pasal 22 jo.

R.310 Kabupaten Tubanadalah dokumen SPPL saja dimana dokumen SPPL tersebut tidakmenjadi persyaratan dokumen administrasi untuk penerbitan IMBsebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Permendagri IMB;10.Bahwa Pemerintahan Kabupaten Tuban juga memiliki peraturan11mengenai penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, yaitu PeraturanDaerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan (untuk selanjutnya disebut Perda KabupatenTuban 3/2002) dimana dokumen lingkungan tidak diwajibkan

Surat Keterangan Domisili Usaha ;3.5.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) ;24. Bahwa selain persyaratan tersebut diatas, Penggugat juga telahmelakukan pembayaran pajak ke Dinas Pendapan Daerah Kota Batam5.

: 032/UM.001/KS2012 Tanggal02 April 2012 sebesar Rp. 820 .055.150 untuk pembayaranangsuran pekerjaansubsidi pengoperasian bus perintis jayapurasesuai realisasi produksi 1.694 rit yang di tandatangani olehMETUSALAK ITAAR ( KEPALA STASIUN PERUM DAMRIJAYAPURA dan di setujui oleh terdakwa JHON PHILIPSPEPUHO( Kuas pengguna anggaran ).Faktur Nomor : 031/UM.001/KS2012 ditujukan kepada kuasapengguna anggaran pengembangan LLAJ Papua dengan nilaisebesar Rp.820.055.150,Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL

KEPALA STASIUN PERUM DAMRI JAYAPURA dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO( Kuas penggunaanggaran ).Faktur Nomor : 50/UM.001/KS2012 tanggal 03 juli 2012 ditujukankepada kuasa pengguna anggaran pengembangan LLAJ Papuadengan nilai sebesar Rp.830.705.200..Berita Acara Pembayaran nomor : 147/ PLLAJPAPUA /2012tanggal 10 april 2012 sebesar Rp. 830.705.200, yang ditandatangani oleh JHON PHILIPS PEPUHO ,S.SiIT Kuasa Penggunaanggara Satker PLLAJ Papua tahun 2012Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL

JAYAPURA dan di setujui oleh terdakwa JHONPHILIPS PEPUHO( Kuas pengguna anggaran ).f) Faktur Nomor : 87/UM.001/KS2012 bulan oktober 2012 (tanpatanggal) ditujukan kepada kuasa pengguna anggaranpengembangan LLAJ Papua dengan nilai sebesarRp.830.705.200,.g) Berita Acara Pembayaran nomor : 239/ PLLAJPAPUA /2012tanggal 02 oktober 2012 sebesar Rp. 830.705.200, yang ditandatangani oleh JHON PHILIPS PEPUHO ,S.SiIT Kuasa Penggunaanggara Satker PLLAJ Papua tahun 2012h) Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL

pekerjaan subsidi pengoperasian busperintis jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 rit yang diHal 29 .Put No: 11 /Pid.susTpk/2016/PTJap14151610.tandatangani oleh METUSALAK ITAAR ( KEPALA STASIUNPERUM DAMRI JAYAPURA dan di setujui oleh terdakwa JHONPHILIPS PEPUHO( Kuas pengguna anggaran ).g) Faktur Nomor : 111/UM.001/KS2012 bulan Desember 2012 (tanpatanggal) ditujukan kepada kuasa pengguna anggaranpengembangan LLAJ Papua dengan nilai sebesar Rp.838.266.450..h) Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL

) nomor056/466910/P/2012 Tanggal 10 Desember 2012.i) Pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penjamin Nomor : 357/PLLAJPAPUA/2012 yang ditanda tangani oleh JHON PHILIPSPEPUHO ,S.SiT ( Kuasa Pengguna anggaran )j) Berita Acara Pembayaran nomor : 335/ PLLAJPAPUA /2012sebesar Rp. 838.266.450,k) Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL ) nomor : 00097tanggal 13 Desember 2012 untuk keperluan pembayaran tahap IV(Empat) pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis jayapurasebesar Rp. 838.266.450, di potong

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) ;Bahwa dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentangjenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL menjelaskan bahwakegiatan usaha kehutanan dengan luas besar atau sama dengan 5.000 (limaribu) hektar, wajid memiliki dokumen AMDAL, sedangkan luasan yang kurangdari 5.000 (lima ribu) hektar wajib memiliki dokumen UKLUPL.

Sedangkanuntuk perorangan dengan luasan tertentu dan kegiatan pertanian wajibdokumen SPPL ;Bahwa untuk dapat diterbitkannya dokumen AMDAL, UPLUKL dan SPPL,Halaman 34 dari 49 halaman, Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2019/PN Plwtahapantahapan yang harus dilalui antara lain :a. Kesesuaian tata ruang wilayah ;b. Ijin pelepasan kawasan hutan, apabila tata ruang wilayah tidak sesual ;c. jin lokasi ;d. Melakukan konsultasi publik kepada masyarakat ;e.

Melakukan tahapan penyusunan dokumen AMDAL dan UKLUPL ;Sedangkan SPPL hanya surat pernyataan saja yang diterbitkan olehPemrakarsa (orang perorangan) ; Dalam SPPL intinya berisi pernyataan kesanggupan perorangan, perusahaanatau pun badan usaha untuk mengelola lingkungan dengan tidak merusaklingkungan termasuk melakukan pembakaran lahan ; Bahwa ahli tidak dapat memperhitungkan kerugian materil akibat darikebakaran di lokasi kejadian, sebab harus dilakukan perhitungan sesuaidengan aturan dan UndangUndang

Sedangkan untuk perorangan dengan luasantertentu dan kegiatan pertanian wajid dokumen SPPL ; Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Zulkarnain, S.Hut, pelaku usahaperkebunan diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 dapat dilakukan olehOrang perorangan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu danperusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan skalatertentu.

Sedangkan untuk perorangan denganluasan tertentu dan kegiatan pertanian wajib dokumen SPPL ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Zulkarnain, S.Hut, pelakuusaha perkebunan diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 dapat dilakukan olehorang perorangan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan perusahaanperkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

perubahanterhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadaplingkungan hidup; Bahwa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup (UKLUPL) adalah pengelolaan dan pemantauanterhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadaplingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusantentang penyelenggaraan Usaha danlatau Kegiatan; Bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL

Bahwa SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidupyang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan daripenanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaandan pemantauan lingkungan hidup atas dampak llingkungan hidup dariUsaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha danlatau Kegiatan yang wajibamdal atau UKLUPL; Bahwa perizinan yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaanpengusahaan air bawah tanah antara lain : SIP (Surat Izin Pengeboran) danSIPA

Bahwa SIP ( Surat Izm Pengeboran) dan SIPA ( Surat Izin PengusahaanAir Tanah) tersebut bisa diberikan pada Perorangan, Badan Usaha maupunKoperasi Bahwa Persyaratan untuk pengajuan SIP (Surat Izin Pengeboran) antaralain harus memiliki SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup) dari Dinas Lingkungan Hidup sedangkansyarat untuk penerbitan SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) NamaPerusahaan, Izin Pengeboran, Laporan Hasil Pengeboran, BA PemasanganKonstruksi dan

Pengairan;Pengusahaan air dan atau sSumbersumber air yang ditujukan untukmeningkatkan kemantaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnyadilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah; Badan Hukum,Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air danatau Ssumbersumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, denganberpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan; Bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya PemantauanLingkungan (UKUPL); Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) ;bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan HidupNo.5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan YangWajib AMDAL menjelaskan bahwa kegiatan usaha kehutanandengan luas besar atau sama dengan 5.000 Ha (lima ribu hektar),wajib memiliki dokumen AMDAL, sedangkan lvasan kurang dari 5.000Ha (lima ribu hektar) wajib memiliki dokumen UKLUPL, sedangkanUntuk perorangan dengan

luasan terfentu dan kegiatan pertanianwajib dokumen $PPL/j bahwa tahapantahapan yang harus dilalui oleh pemrakarsa/badanusaha/orang perorangan sampai dengan didapatkannya AMDAL,UKLUPL dan SPPL adalah : Kesesuaian tata ruang wilayah Apabila tidak sesudi maka harus memiiliki izin pelepasan kawasanhutan zin lokasi; Melakukan konsultasi publik kepada masyarakat ; Melakukan tahapan penyusunan dokumen AMDAL;Sedangkan SPPL hanya surat pernyataan saja yang diterbitkan oleh Pemrakarsa (orang perorangan);

bahwa pada lokasi yang dibakar oleh terdakwa, terdakwa belumada menyampaikan SPPL kepada pihak BLH Kab.

Simbar penanggung jawab atas nama KASBIN tertanggal 04 JUuni2018;1 (satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro dengannomor: 110/SIUPMIKRO/P/7/12b.57/VI2018/DPMPTSP dengan namausaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa Kulu KecamatanLariang Penanggung Jawab Atas nama KASBIN tertanggal 04 Juni2018;1 (Satu) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor:640/152/IMB/B/2/12b.57/VI2018/DPMPTSP, pemilik atas nama KASBINtertanggal 07 Juni 2018;Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL

penanggung jawab atas nama KASBIN tertanggal 04 JUuni2018; 1 (satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro dengannomor: 110/SIUPMIKRO/P/7/12b.57/VI2018/DPMPTSP dengan namausaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa Kulu KecamatanLariang Penanggung Jawab Atas nama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018; 1 (satu) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor:640/152/IMB/B/2/12b.57/VI2018/DPMPTSP, pemilik atas nama KASBINtertanggal 07 Juni 2018; Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL

Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBARDesa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 20186. Cyrcle saw Diameter 50 Cm.Halaman 13 dari 20 hal.

Pelalawan;Bahwa yang ahli lakukan sebagai Kepala Bidang Analisis dan Pencegahandampak lingkungan adalah pendataan dokumen lingkungan yang dimiliki olehbadan usaha/perorangan tertentu yang akan dan telah melakukan kegiatanbaik kegiatan perkebunan, industri, kehutanan, dll;Bahwa dokumen yang wajib dimiliki oleh badan usaha/perorangan yang akanmelakukan kegiatan/usaha adalah AMDAL, UKLUPL, atau SPPL;Bahwa kegiatan/usaha untuk perorangan dengan luasan tertentu dalamkegiatan pertanian wajib dokumen SPPL

dilakukan tidak melebihi 2 Ha dengan dibuatsekat bakar, dengan terlebih dahulu izin kepada kepala desa yang diteruskankepada BLH Kabupaten/Kota dengan dilengkapi keterangan musim hujandalam batas normal dari BMKG, dan dilakukan oleh masyarakat adat untuktanaman varietas lokal dan diawasi secara melekat, maka dapat dilakukanpembakaran sepanjang tidak berdampak bagi kerusakan lingkungan;Bahwa setau Ahli di kabupaten Pelalawan tidak ada tanaman varietas lokal;Bahwa tedakwa belum pernah menyampaikan surat SPPL

Garut.Bahwa terdakwa dalam mengelola kawasan wisata tersebut tidakmemiliki ijin lengkap dan dokumen lingkungan dan UKL UPL dengan luaskawasan wisata alam sebesar 0,2 ha (2000 m2 dengan penutupan bangunanteknis 8090 %,.Bahwa selama beroperasinya kegiatan wisata kolam renang danpenginapan, terdakwa hanya memiliki SPPL (Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan Lingkungan Hidup), sementara salah satu bentuk dokumenlingkungan yang wajib di lengkapi oleh setiap pelaku usaha berupa wajibAMDAL (Analisis Dampak

rakyat (IPR) atau izin usahapertambangan khusus (IUPK);Bahwa menurut ahli syarat untuk memiliki IUP Operasi Produksiadalah telah memiliki persetujuan wilayah pertambnagan dari DinasPenanaman Modal dan pelayan terpadu satu pintu Provinsi dan telahmemiliki IUP Eksplorasi, surat permohonan dari yang bersangkatanditambah materai, menyampaikan laporan akhir eksplorasi, laporanstudi kelayakan rencana reklamasi, rencana pasca tambang danrencana kerja anggaran biaya, salinan dokumen lingkungan hidupseperti SPPL

dari 23 HalamanPutusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bhn.Menimbang, bahwa syarat untuk memiliki IUP Operasi Produksiadalah telah memiliki persetujuan wilayah pertambnagan dari DinasPenanaman Modal dan pelayan terpadu satu pintu Provinsi dan telah memilikiIUP Eksplorasi, Surat permohonan dari yang bersangkatan ditambah materai,menyampaikan laporan akhir eksplorasi, laporan studi kelayakan rencanareklamasi, rencana pasca tambang dan rencana kerja anggaran biaya,salinan dokumen lingkungan hidup seperti SPPL

UKLUPL3. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPLe Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UndangUndang32 Tahun 2009, usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalamkriteria wajid Amdal wajib memiliki UKLUPL dan Pasal 35 ayat (1)UndangUndang 32/2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa usahaHalaman 8 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.BLH/2019/PN Rhldan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan UKLUPL wajibmembuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup (SPPL

Sesuai dengan ketentuanPasal 34 ayat (1) UndangUndang 32/2009, usaha dan/atau kegiatanyang tidak termasuk dalam kriteria wajio Amdal wajib memiliki UKLUPL dan Pasal 35 ayat (1) UndangUndang 32/2009 lebih lanjutmenyebutkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajibdilengkapi dengan UKLUPL wajib membuat surat penyataankesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).Bahwa sesuai Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun2009, jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal ditetapkanoleh

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009, jenis rencana usahadan/atau kegiatan yang wajid memliki UKLUPL ditetapkan olehgubernur atau bupati/walikota.Bahwa Tata cara penetapannya rencana usaha dan/atau kegiatanwajidb UKLUPL dan SPPL oleh gubernur atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya adalah sebagai berikut :1. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidaktermasuk dalam daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajibAmdal;2.

Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebutuntuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/ataukegiatan tersebut memerlukan UKLUPL atau SPPL.5.

Tetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajibdilengkapi dengan UKLUPL atau SPPL.Bahwa dalam menetapkan rencana usaha dan/atau kegiatan wajibmemiliki UKLUPL atau SPPL, gubernur atau bupati/walikota dapatmengacu pada peraturan perudangundangan atau pedoman teknisyang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah NonHalaman 9 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.BLH/2019/PN RhlKementerian (K/L) seperti Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2008tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/

Izin Lingkungan (AMDAL/UKLUPL/SPPL);j. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);k. Foto copy izin yang lama, bila perpanjangan;1. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Satuan Polisi PamongPraja.Bahwa setelah Tergugat meneliti dan memverifikasi secara cermat permohonanyang diajukan oleh pemohon yaitu PT.

Pengelolaan Lingkungan Hidup danPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkunganmenyatakan bahwa kegiatan yang wajib dilakukan pengumuman di lokasikegiatan adalah kegiatan yang memiliki izin lingkungan atau kegiatan yangdilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) UpayaPemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis Mengenai DampakLingkungan (AMDAL), sedangkan kegiatan pembangunan Menara/TowerTelekomunikasi hanya dilengkapi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan(SPPL

BinaBuyana RT. 004 RW. 008 Lembang Sari tanggal 01 Nopember 2014(Sesuai dengan aslinya) 5 T14 2.7):Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan (SPPL) atas nama Rahina Dewayani Direktur PT.

oleh Kepala Dinas ; Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan itu sesuai dengan berita acaranya ; Bahwa harus mengacu pada ketinggian menara Masjid yang dimaksudkan dan sesuaidengan radius ketinggian menara ; Bahwa menutrut saksi resiko besar maupun kecil di lokasi itu tidak masuk dalam bahaya ; Bahwa waktu diadakan sosialisasi itu pada Bulan Nopember 2014 dan itu diundang ; Bahwa Kasubdit yang membuat laporan sebelum rekomendasi itu ; Bahwa selain berita acara itu ada dasar lainnya yaitu berdasarkan SPPL

Persada Sokka Tama telah melengkapipersyaratan dengan mengajukan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan (SPPL) ; Bahwa, berdasarkan bukti T.14.2.11 Instansi terkait (Badan Penanaman Modal danLingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa) telah menerbitkan rekomendasi PermohonanIzin Gangguan hal mana mewajibkan untuk melengkapi syarat berupa mengajukan SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan (SPPL); Bahwa, bukti T13.1.8 berkenaan dengan surat Nomor: 229/SRT

Rido Junita Mandiri.g) Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Bapedaldakepada PT.

Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) dari Bapedalda kepada PT.Rido JunitaMandiri.h. NPWP Nomor : 03.217.793.3.215.000 atas nama PT.RidoJunita Mandiri.i. Surat pengangkatan sementara agen BBM dari PT.JasmineRatu Oil kepada PT.Rido Junita Mandiri Nomor: 005/JRO/Skep/1/2014 tanggal 15Pebruari 2014.5.

Rido Junita Mandiriselanjutnya Surat Rekomendasi penyalur BBM dari DisperindagESDM kemudian Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Bapedaldakepada PT. Rido Junita Mandiri serta dilengkapi dengan NPWPatas nama PT. Rido Junita Mandiri sehingga kemudian diperolehSurat pengangkatan sementara agen BBM dari PT. Jasmine RatuOil kepada PT.Rido Junita Mandiri5. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 PT.

Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Bapedalda kepadaPT.Rido Junita Mandiri.h. NPWP Nomor : 03.217.793.3.215.000 atas nama PT.RidoJunita Mandiri.i. Surat pengangkatan sementara agen BBM dari PT.JasmineRatu Oil kepada PT.Rido Junita Mandiri Nomor: 005/JRO/Skep/II/2014 tanggal 15 Pebruari 2014.5.

Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Bapedalda kepadaPT.Rido Junita Mandiri.h. NPWP Nomor : 03.217.793.3.215.000 atas nama PT.RidoJunita Mandiri.i. Surat pengangkatan sementara agen BBM dari PT.JasmineRatu Oil kepada PT.Rido Junita Mandiri Nomor: 005/JRO/Skep/II/2014 tanggal 15 Pebruari 20143. Bahwa benar setelah mendapatkan suratsurat tersebutselanjutnya PT.

Lurah Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 400/52/400.01.02/2019 Tanggal 08 Agustus 2019 ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Nomor: 660.02/1633/100.14 Tanggal 12 Juli 2019 Perihal Kewajiban Menyusun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

);
- Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV.

BM 777 tanggal 12 Juli 2019;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. BM 777 tanggal Juni 2019;
- Fotokopi Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0045082-AH.01.15 Tahun 2019 Perihal Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV.

);Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV.

Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Nomor :660.02/1633/100.14 Tanggal 12 Juli 2019 Perihal Kewajiban MenyusunSurat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL);. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) CV. BM 777 tanggal 12 Juli 2019;. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) CV. BM 777 tanggal Juni 2019;i.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkunganhidup (SPPL), diberi tanda T19;20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkunganhidup ( SPPL), diberi tanda T20;21.Foto Plag CV BM 777, diberi tanda T21;22.Foto badan bandsaw terlihat ukuran 26, diberi tanda T22;23.

);Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) CV.

keputusantentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan; Pasal 1 angka 2:Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKLUPL adalahpengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatanyang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yangdiperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentangpenyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan; Pasal 1 angka 3:Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL

SPPL,;Halaman 11 dari 41 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebutdi atas, dokumen lingkungan hidup terdiri atas AMDAL, UKLUPL danSPPL. Masingmasing dokumen lingkungan hidup tersebut berdirisendiri dan bukan merupakan bagian antara 1 (satu) dokumenlingkungan hidup dengan dokumen lingkungan hidup yang lain.

Pasal 2 ayat (2)Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:a.dokumen Amdal;b. formulir UKLUPL; dane SPPL*Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangantersebut di atas, dokumen lingkungan hidup terdiri atas AMDAL,UKLUPL dan SPPL. Masingmasing dokumen lingkungan hiduptersebut berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian antara 1 (satu)dokumen lingkungan hidup dengan dokumen lingkungan hidup yanglain.

;Surat Kesepakatan Bersama antara Perum Perhutani dengan PD.Darajat Pass dalam Jasa Lingkungan Pemanfaatan Air Panas diKawasan Hutan tanggal 01 Februari 2017;Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 2621 K/PID.SUSLH/2018(40)(41)(42)(44)(45)(49)(50)Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Mendukung Kegiatan WisataDarajat dari warga masyarakat sekitar;Surat Keterangan Perizinan Lingkungan dari Tokoh Masyarakat, tanggal30 Oktober 2006;Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL

ataupunkalau tidak demikian, sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diamenyadari dan mengerti bahwa bahwa perbuatannya tersebut pasti atausetidaknya berkemungkinan besar akan menimbulkan akibat yang tidakdikehendakinya, yaitu mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkunganhidup, setidaknya berupa rnusibah banjir bandang besar Sungai Cimanuk padatanggal 20 September 2016;Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa hanya memiliki SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL