Menyatakan terdakwa FITRIANI UMATJINA terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam dakwaan PRIMAIR pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU NO. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas UU NO. 31 Tahun 1999Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP..

Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwamelalui Penasihat hukumnya telah melakukan pembelaan (pledoi) hari Rabu tertanggal11 Maret 2020 yang pada intinya memohon agar Majelis hakim memutuskan :1.Menyatakan bahwa Terdakwa FITRIANI UMATJINA tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada Dakwaan Primair;.

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbanganpertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatunkandibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telahsetimpal dengan kesalahan Terdakwa;Halaman 150 dari 157 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN TteMemperhatikan pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Binti WARDJAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PT SMGtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) Ke 1KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.

,M.Si., Binti Wardjan Tidak Terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidanaberdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) Ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,Subsidair Pasal 3 ayat (1) jo.

Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari PenasihatHukum Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang Nomor 78/Pid.SusTPK/2017/PN Smg, tanggal5 Desember 2017 maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara a quo, khususnyayang berkaitan dengan tidak terpenuhinya dakwaan primair Pasal

2 ayat (1)jo. pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Primair;.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate didalam putusannya Nomor: 13/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, tanggal 1 Mei 2013 menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersamasama, dalam dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dandiperbaharui

tersebut tidak perludipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan,maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkatperadilan;AR Halaman 34dari 36halamanPutusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.MalutMengingat: Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dandiperbaharui dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal193 dan pasal 241 KUHAP Jo pasalpasal lain dari UndangUndang yangbersangkutan;MENGADILI:1.

., sebagaimana diatur diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. AntartikaKarya Pratama, bersama dengan Saudara dr.

Bahwa putusan tentang pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang terhadapTerdakwa adalah jauh lebih rendah dari apa yang telah Pemohon Kasasiharapkan seperti yang ada di dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi, dan halini tentu saja tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan tidak dapatmenimbulkan efek preventif bagi masyarakat luas ;Bahwa Terdakwa Pemohon Kasasi ajukan di persidangan dengan dakwaanSubsidiaritas yaitu Primair : Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) a, bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP,Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sehingga

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHP, semua unsurunsur dakwaan Primair telah terpenuhi ;Bahwa mengenai Unsur secara melawan hukum Pemohon Kasasiberpendapat : Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksuddengan Secara Melawan Hukum adalah mencakup perbuatan

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, yaitu unsurmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan atau perekonomian negara, sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan jugaharus dibuktikan selurunnya sebagaimana yang sudah Pemohon Kasasibuktikan di dalam

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;SUBSIDAIRBahwa ia MUHAMMAD ARAS S.Ip Bin ALWI bersama dengan terdakwalain yakni Maslam Laeha Bin Laeha dan Asri Djafri S.Sos.M.AP (ketiganya telahdiajukan sebagai terdakwa dalam penuntutan

2 ayat 1 Jo.

Pasal 18 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair: Melangar Pasal 3 Jo.Pasal 18 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, subsidairPasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor31

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tidak mengatur perbuatan pidanayang dilakukan subjek hukum sebagai Pegawai Negeri dan pemangku jabatan ataukedudukan sebagai pelaku penyalahgunaan kewenangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur setiap orangdalam dakwaan primair harus dinyatakan

MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa SISFA YARNI, S.Pd.I. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

IBRAHIM (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa Drs.

ARIS PURNOMO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARABERSAMASAMA DAN BERLANJUT sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001jo. 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Subsidiair: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001

tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuksubsidiaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akanmempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu terdakwa didakwamelanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999103tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa primair, melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo.

.; Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanaketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) ke1KUHPidana.Subsidiairwo Bahwa Ia terdakwa ROHMAN BIN LILIK. selaku Direktur CV. Tehnikon,pelaksana CV. Like Jaya, CV. Diah Permata, dan CV.

diantaranya diberikan kepada Ujang Sya,ari.e Bahwa Terdakwa telah dua kali menitipkan uang kepada Kejaksaan NegeriEmpat Lawang untuk mengganti kerugian keuangan negara tersebut, yaitupada tanggal 19 April 2009 sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juitaRupiah) dan pada tanggal 18 Agustus 2009 sebesar Rp.40.000.000,00 (empatpuluh juta Rupiah) sehingga jumlahnya Rp.65.000.000,00 (enam puluh jutaRupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengandakwaan subsidairitas sebagai berikut :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidair :Pasal 3. jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa atas dakwaan subsidairitas tersebut Majelis HakimPengadilan

akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila semua unsurdari dakwaan primair terpenuhi dan Terdakwa dipandang sebagai orang yangbertangggung jawab, maka terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,sebaliknya apabila salah satu unsur dari dakwaan primair tersebut tidak terpenuhimaka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwaharusdibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkandakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No.31 Tahun 1999 jo.

YOHANES terbukti secarasah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.,, sebagaimana dalamdakwaan Primair.2.

dipersidangan dan pertimbangan hukumHakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatanperbuatan sebagaiamana diuraikan dalamdakwaan Primair Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karenakesimpulan mengenai faktafakta hukum dan pertimbangan hukumtersebut telah sesuai dan didasarkan pada alatalat bukti yang diajukankepersidangan; Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan perbuatanperbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwatersebut telah memenuhi unsurunsur Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001Hal. 48 dari 50 PUT.No.04/TIPIKOR/2014/PTRtentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut,karenanya Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah

dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidanayang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingbesarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana serta peraturanperundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :Hal. 50 dari 50 PUT.No.04/TIPIKOR/2014/PTRMENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan

Menyatakan Terdakwa H.KUMPUL Bin (aim) Masnan tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RINomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor:20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Penanaman Batang 300 111.100 = 84.300 26.800 8.040.000PenanamanJUMLAH 347.615.0TERMAS 00UK PPNPPN 10% 31.601.363,64JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH 316.013.636,36 Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)huruf (b) ayat (2),ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)

ayat (1) yaitu setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleholeh pihak yang ditagih ;Kepres No.80 tahun 2003 : Pasal 36 tentang serah terima pekerjaan.Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dimukapersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :PrimairSubsidairPerbuatan terdakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP;Perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak

Bin lbrahim dan TerdakwaIl Usman Bin Nyak Umar lItam terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.

Majelis Hakim tidak tepat menerapkan atau menafsirkan hukum yangterdapat dalam putusan;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah mengenyampingkanfakta hukum berkaitan dengan penerapan atau pembuktian Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubahdengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair penuntut Umum.

Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 09/Pid.SusTPK/2014/PN.BNA. tanggal 10 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut, sehingga amarnya sebagaimana tertera di bawah ini:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Jo, Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor :48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari

Kecamatan Polewali, nilai kKerugian Negara dari ProyekTanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewaliyang tidak sesuai spesifikasi teknis tersebut di atas adalah sebesarRp58.224.464,08 (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribuempat ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian : Perbedaan spesifikasi Kekurangan Volume Total Kerugian Rp30.027.783,24 Rp28.196.680,84 Rp58.224.464,08 Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa SYAMSUL GANUGA, Direktur CV.

No. 2174 K /Pid.Sus/2012Menyatakan Terdakwa Syamsul Ganuga tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi secaraberlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)Jo.

Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana;Membebaskan Terdakwa Syamsul Ganuga dari dakwaan Primair melanggarPasal 2 Ayat (1) Jo.

;Bahwa perbuatan terdakwa Safrudin Bin Safii sebagaimana diaturdan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b, (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana yang dirubah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Undang Undang No.31 tahun 41999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.

Menyatakan terdakwa SAFRUDIN bin SAFII bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana jo pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat(1) huruf b, Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindakpidana Korupsi sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum No. Reg. Perkara : No. Reg.Perkara : PDS09/07/2008tanggal 18 Juli 2008 dakwaan Peimer ; 2.

LARESSA tersebut diatas diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) keI Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa ABD. AJIS A. LARESSA selaku Ketua Unit PengelolaKegiatan (UPK) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) T.A. 2012 diDesa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala berdasarkan SK.

LARESSA tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) keI Jo.

oleh Terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ;Yang ada adalah pertimbangan hukum dalam perkara Terdakwa lain, olehkarena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri unsurunsurtindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwaberdasarkan keterangan saksisaksi, buktibukti Surat dan keterangan terdakwayang terdapat dalam berita acara persidangan di Pengadilan tingkat pertama ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidiaritas yaitu :Primer : Pasal

2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;Subsider : Pasal 2 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkandakwaan primer terlebih

puluh sembilan juta delapan ratus tigabelas ribu dua ratus dua rupiah) sesuai dengan hasil Perhitungan KeuanganNegara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP sebagaimana tertuang dalam suratNo.SR4176/PW.02/5/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihal Laporan Hasil AuditDalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanPenyimpangan Belanja Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Utara TA 201.Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa RIDWAN PANJAITAN, S.Psi sebagai Staf BAPEMMAS danPEMDES dan juga ditugaskan di bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan TelkomBiro Umum Setda Provsu berdasarkan surat Tugas Nomor 800/1032 tanggal 11 Mei2010 dan Surat Tugas Nomor 800/0093 tanggal 10 Januari 2010 bersama

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaanPrimair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN PANJAITAN, S.Psidengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa tetapditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3( tiga) bulan kurungan

dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMedan dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHAP) ;Memperhatikan ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 dan perubahan kedua

Sujarwo dan Mangiring Purbatelah mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp.724.091.909,(tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan puluh satu ribusembilan ratus sembilan rupiah), sebagaimana dituangkan dalamSurat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR 924/PW.02/5/2011 tanggal 17 Februari 2011 ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pada hakekatnya delict atauperbuatan Korupsi itu sendiri sudah selesai ; Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan pertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan tanggal 25 Maret 2013 nomor : 84/Pid.Sus.K/2012/PNMDN harus dibatalkan dan selanjutnya majelis Hakim akan mengadiliperkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telahdidakwa melakukan perbuatan pidana :PRIMER: Melanggar pasal

2 ayat 1 Jo pasal 18 UU nomor : 31 tahun1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU nomor : 20 tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;SUBSIDER : Melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor : 31 tahun1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU nomor : 20 tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umumdisusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan........35mempertimbangkan

dakwaan Primer terlebih dahulu sebagai berikut : Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primer terdakwa telah didakwamelakukan perbuatan pidana melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UUnomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU nomor : 20 tahun 2001 jo.

No.2399 K/Pid.Sus/2010e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARDONO T tersebut, Negara telahdirugikan sebesar Rp. 61.405.381, (enam puluh satu juta empat ratuslima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang berasal dariperhitungan : Rp. 58.157.981, + Rp. 3.247.400, atau sekitar jumlahtersebut dalam jutaan rupiah ;Perbuatan Terdakwa KARDONO T sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undangundang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor :20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSingkawang tanggal 27 Mei 2010 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa KARDONO.

Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi segenapunsur dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b,ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2)dan (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang No.48 Tahun 2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981 dan UndangHal. 43 dari 42 hal. Put.

digunakan untuk kepentingan pribadi para AnggotaDewan ; Bahwa dengan telah dicairkan/dibayarkan uang Bantuan Lainlain tersebutsecara tunai kepada 40 (empat puluh) orang Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Kupang Periode 1999 2004 yang masingmasing menerimasebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Negara Cq.Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang mengalami kerugian kurang lebihsebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1540 K/PID.SUS/2014tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa .

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1991 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.