melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan"

Merekomendasi Calon Pengganti AntarWaktu (PAW), sebagai konsekuansipemberhentian Sdri. IDA SIMBOLON darikeanggotaan Partai.4. Sehubungan dengan poin 3 di atas, Calon PAWyang direkomendasikan oleh Tim Investigasiadalah.Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011Nama : Sdr. FRANKI BOY SARAGIHJabatan : Ketua DPC PPD Kota Pematang Siantar.. Bahwa kemudian Tergugat telah menyampaikanLaporan Tim Investigasi tersebut kepada TergugatIl, selanjutnya Tergugat II!

Daerah hanya di Dapem III yang dapatperolehan 1 (satu) kursi' di DPRD Kota PematangSiantar yaitu) Penggugat, sedangkan di Dapem yanglain tidak dapat kursi, tetapi karena TergugatTergugat dan Turut Tergugat menonjolkan faktorketidak sukaan dan kebencian terhadap Penggugatmaka Tergugat Tergugat dan Turut Tergugat secarabersekongkol mencari cari kesalahan Penggugathingga Tergugat Ill memberhentikan Penggugatsecara tetap dari keanggotaan Partai PersatuanDaerah dan mengusulkan Pergantian Antar Waktu(PAW

Calon Pengganti AntarWaktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD KotaPematang Siantar.Adapun alasan alasan Penggugat menyatakandemikian adalah:* Bahwa tidak benar Penggugat sejak dilantikmenjadi Anggota DPRD Kota Pematang' Siantartidak pernah membangun komunikasi sebagaibentuk solidaritas antara seorang Kader dengansegenap jajaran Partai, bagaimana Penggugatmembangun komunikasi dengan Tergugat Il,sedangkan Tergugat jarang datang kekantor DPC.PPD Kota Pematang Siantar,bahkan sebaliknya Tergugat yang

FRANKI BOY SARAGIH Ketua DPC PPDKota Pematang Siantar (Tergugat 1) sebagai CalonPengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan Penggugattanpa didasarkan kepada Peraturan Partai (PP)Partai Persatuan Daerah No. 01/PP/DPPPPD/2010tentang Pedoman Tata Tertib Anggota DPRDKabupaten/Kota, Provinsi, DPR Pusat, Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga, dan UndangUndang No. 2Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);.

Gugatan Penggugat Prematur.Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwaakibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Tergugatdan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikanyang akan berakibat terjadinya Pergantian Antar Waktu(PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota PematangSiantar untuk 4 (empat) tahun lagi kedepan.

XXXVII;dalam hal ini di wakili oleh :Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 1 dari hal 35Frits Ano bin Ali Abdul Ano , umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, JenisKelamin lakilaki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediamandi Kelurahan Limba U Il, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ProvinsiGorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Mohamad Nizar Macmud, SH Nomor :62tanggal 18 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraanpengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW

Pemohon XXXX;dalam hal ini di wakili oleh :Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 3 dari hal 35Frits Ano bin Ali Abdul Ano , umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, JenisKelamin lakilaki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediamandi Kelurahan Limba U Il, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ProvinsiGorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Mohamad Nizar Macmud, SH Nomor :15tanggal 09 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraanpengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW

,M.KnNomor : 16 tanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraanpengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW/2020tanggal 5 Februari 2020;28.29.30.31.32.Sarawi Ano binti Suaib Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Gorontalo 20April 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempattinggal Kelurahan Manembo Nembo Atas Kecamatan Matuari KotaBitung, sebagai Pemohon IX;Idris Ano binti Suaib Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Gorontalo 12Juli 1974, umur 45 tahun, agama

sebagai Pemohon XXXV;dalam hal ini di wakili oleh :Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 5 dari hal 35Frits Ano bin Ali Abdul Ano , umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, JenisKelamin lakilaki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediamandi Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ProvinsiGorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Nasrun Koto, SH., MH tanggal 14Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agamaGorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW

,M.KnNomor: 710 tanggal 20 Desember 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor37/SK/KP/PAW/2020 tanggal 5 Februari 2020;39.

PENETAPANNomor 149/Pdt.P/2019/PA.Gtloer) yer Jl Ul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:Fatmah Haras, BA binti Ate Haras, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Mei1944, umur 75 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negaraIndonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PensiunanPNS, golongan darah

B, alamat di Jalan Kenangan I, KelurahanWumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, SebagaiPemohon;Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 316 /SK/KP/PAW/2019 telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 21 Oktober 2019, dalam halini bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa nama :1.

Widodoberdasarkan Akta Ahli Waris Nomor: 05/PAW/2001/PA. DPS,Bapak M.T. Widodo selaku Wakif terdaftar dalam Akta Ikrar WakafNo. W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991 dan SHM No.1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkan menjadi Tempatlbadah berupa Masjid Darussalam yang beralamat di JalanCokroaminoto Nomor: 269, Ubung Denpasar; Selanjutnya disebut sebagai: seceneenenneaeeae=== PENGGUGAT I;2.

Widodo berdasarkan Akta Ahli Waris Nomor:05/PAW/2001/PA. DPS, Bapak M.T. Widodo selaku Wakif terdaftardalam Akta Ikrar Wakaf No. W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991dan SHM No. 1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkanmenjadi Tempat lbadah berupa Masjid Darussalam yang beralamatdi Jalan Cokroaminoto Nomor: 269, Ubung Denpasar; SelanjutnyaCISECDUt SCDAGAl =nnn= 222 nan nnn enn an anne ene nnn an PENGGUGAT II;Hal 1 Putusan No.152/B/2020/PT.TUN.SBY3.

M.T.Widodo berdasarkan Akta Ahli Waris Nomor: 05/PAW/2001/PA.DPS, Bapak M.T. Widodo selaku Wakif terdaftar dalam Akta IkrarWakaf No. W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991 dan SHM No.1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkan menjadi Tempatlbadah berupa Masjid Darussalam yang beralamat di JalanCokroaminoto Nomor: 269, Ubung Denpasar ; Selanjutnya disebutSCDAQAI nnnn naan nnn non nen nnn nnn enn nee nne nee ene === ~PENGGUGAT III;4.

Rasyid Alitelah memenuhi persyaratan dan15merekomendasikan yang bersangkutan untukdiproses lebih lanjut (Berita Acara PenelitianPemenuhan PAW atas nama Sdr. IrwanArbain, ST); bahwa Surat Komisi Pemilihan Umumtersebut dibuat berdasarkan Surat KetuaDPRD Kota Bontang Nomor 1 70/201/RS/DPRD tanggal 23 Nopember 2010 perihalDiberhentikan Antara Waktu dan PenggantiAntara Waktu Anggota DPRD Kota Bontangatas nama Irwan Arbain, ST dari Partai Patriotoleh Sdr. H. Abd.

Irwan Arbain, ST AnggotaDPRD Kota Bontang, Nomor 117/SR/DPWPatriot/Kaltim/IX/2010 tangga 17September 2010 perihal RekomendasiPemberhentian dan PAW, dan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiPatriot Nomor 409/SK/DPPPatriot/IX/2010tanggal 28 September 2010; bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBontang melalui Surat Nomor 170/295/RS/DPRD tanggal 6 Desember 2011 perihalPenyampaian Nama Anggota DPRD KotaBontang yang diberhentikan dan PenggantianAntara Waktu dari Partai Patriot yang16ditujukan

DPRD Kota Bontang; Walikota Bontang dengan surat Nomor 131.1/178/PUM.BTanggal 27 Pebruari 2012 perihal Pemberhentian dan PenggantianAntar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang Periode 20092014 dariPartai Patriot, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur; Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan suratNomor 1 71.4/2854/Pem.Um.A/2012 tanggal 12 April 2012 halPemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD KotaBontang Periode 2009 2014 dari Partai Patriot (Kelengkapan20persyaratan PAW

STAnggota DPRD Kota Bontang; adanya Surat DPW Partai Patriot Provinsi Kalimantan TimurNomor 11 7/SR/DPWPatriot/Kaltim/IX/2010 tanggal 17 September2010 perihal Rekomendasi Pernberhentian dan PAW;e adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PatriotNomor 409/SK/DPPPatriot/IX/2010 tanggal 28 September 2010tentang Pemberhentian Anggota Partai Patriot; adanya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BontangNomor 170/295/RS/DPRD tanggal 6 Desember 2011 perihalPenyampaian Nama Anggota DPRD Kota

Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Bontang untuk masa Jabatan tahun 2009 tahun 2014mewakili Parta Patriot beradasarkan Surat Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : 171.3.2.448461 tanggal 10 Agustustahun 2009 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang; Bahwa Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot ProvinsiKalimantan Timur Nomor : 117/SR/DPWPATRIOT/Kaltim/IX/2010tanggal 17 September 2010 perihal Rekomendasi Pemberhentiandan PAW

Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Juli 2008 diKampung Rappokalling Raya, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo,Kota Makassar.Hat. 4 dari 1 PutusanNomar178 Pdt.G 2012 PAW sp.Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam kampungRappokalling Raya bernama Ustads Ustas dan yang menjadi wali adalahayah kandung penggugat sendiri bernama Walig dan yang menjadi saksiadalah masingmasing lelaki Saksi dan lelaki Saksi ,sedang maharnyabeupa cincing emas seberat 2 gram.Bahwa penggugat

tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan PeraturanMahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagaiimplementasi Pasal 154 R.Bg., serta majelis hakim tidak dapat melakukanupaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, juncto Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa penggugat dan tergugat suami istri yang sah, menikahHat.6 dati 11 PutusanNomar178 Pdt.G 2012 PAW

l oleh hakim Islam untuk menghadapdi persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, makadia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya .Hat.9 dari 11 PutusanNomar178 Pdt.G 2012 PAW sp.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka telahterbukti gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat beralasan hukumsesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal116 huruf (f) Kompilasi

bergabung bersama massa, padat saat Gelmok Samosirberorasi saksi Bumbun Lumban Raja anggota Polisi yang melakukan penjagaanmemperingati Gelmok Samosir supaya massa jangan anarkis, berselangbeberapa menit Terdakwa mendatangi saksi bumbun Lumban Raja danmengatakan aman in pak polisi yang penting ada Anggota DPRD yangmenerima perwakilan tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 09.00 WIBTerdakwa masuk kedalam gedung DPRD Sumut untuk mengikuti sidang yangpertama yaitu sidang Pergantian Antar Waktu (PAW

Abdul Aziz Angkat, Msp, berjalan lancar sampai selesai, sekirapukul 10.30 WIB setelah sidang PAW dilanjutkan dengan sidang yang keduatentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketika Drs.

Tapanuli bergabungbersama massa, pada Gelmok Samosir berorasi saksi Bumbun Lumban Rajaanggota Polisi yang melakukan penjagaan memperingati Gelmok Samosirsupaya massa jangan anarkis, berselang beberapa menit Terdakwa mendatangisaksi Bumbun Lumban Raja dan mengatakan aman ini pak polisi yang pentingada anggota DPRD yang menerima perwakilan tidak beberapa lama kemudiansekira pukul 09.00 WIB Terdakwa masuk kedalam gedung DPRD Sumut untukmengikuti sidang yang pertama yaitu sidang Pergantian Antar Waktu (PAW

Abdul Aziz Angkat, Msp berjalanlancar sampai selesai, sekira pukul 10.30 WIB setelah sidang PAW dilanjutkandengan sidang yang kedua tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketikasaksi Drs.

Rapat Paripurna Dewan dengan acara Peresmian dan PengambilanSumpah anggota DPRD Pengganti Antar waktu (PAW);2. Rapat Paripurna Dewan dengan acara Penyampaian Ranperda tentangPengelolaan Keuangan Daerah;3. Rapat Paripurna Dewan dengan acara Pengambilan Keputusan terhadapRanperda Penyertaan Modal pada PT.

Bahwa pergantian antar waktu (PAW) seorang anggota DPRDdilakukan dengan mengacu pada aturan dan mekadanismehukum, dalam hal ini UU No. 22 Tahun 2003 denganoperasional pelaksanaannya dalam PP No. 25 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan PP No. 53 tahun 2005.Mekanisme PAW juga diatur dalam Keputusan Mendagri yangtertuang dalam SK No.161.7455/2008 tanggal 8 Februari Tahun2008.

Latar belakang PAW tentu berbedabeda antar anggotadewan, mulai dari perpecahan kepengurusan partai politik,tindakan pidana anggota dewan, dan perbedaanpandangan ferkait orientasi kepentingan partai politik yangdidasarkan pada AD/ART partai. Namun faktor kepentinganpengurus partai politik sangat dominan menentukan PAWtersebut. Salah satu ciri knas yang seringkali dijadikan pijakandalam penyelesaian sengketa PAW melalui PITUN.

Mekanisme PAW juga diaturdalam Keputusan Mendagri yang tertuang dalam SK No.161.7455/2008tanggal 8 Februari Tahun 2008. Latar belakang PAW tentu berbedabeda antar anggota dewan, mulai dari perpecahan kepengurusanpartai politik, tindakan pidana anggota dewan, dan perbedaanpandangan terkait orient asi kepentingan partai politik yang didasarkanpada AD/ART partai. Namun faktor kepentingan pengurus partai politiksangat dominan menentukan PAW tersebut.

Salah satu ciri knas yangseringkali dijadikan pijakan dalam penyelesaian sengketa PAW melaluiPTUN.

Sehingga kamuflase didalam Gugatan memuat inti sebenarnya55Untuk mengaburkan keinginan asli Penggugat yakni terhadappersodlan PAW dengan surat keputusan partai yang telah lewat waktu90 hari kalau di PTUN sehingga dialinkan ke Pengadilan Negeri yangsebenamya merupakan kewenangan obsolute dari PTUN.Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk menyatakan:Anggota DPR berhenti antarwaktu Karena: c. diusulkan oleh partaipolitik yang bersangkufan.

;Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Partai NasDem, Penggugat yang keberatan terhadap SuratKeputusan DPP Partai NasDem Nomor 047SK/DPPNasDemAIII/2017tentang Pemberhentian Anggota Partai NasDem dan Penggantian Antar Waktu(PAW) Saudari Hj. Hamsiah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanah BumbuPutusan No. 94/Pat.G/Parpol/2018/PN.Jkt.Pst.

Bahwa tuduhan Penggugat tersebut adalah tuduhan yang TidakBerdasar Hukum dan Mengadangada karena Para Tergugat telah melakukanproses Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dariPartai NasDem dan memberhentikan Penggugat telah sesuai dengan prosedur danmekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Partai NasDem, Pedoman Organisasi dan Kebijakan Partai NasDem.;9.

Surat Bupati Tanah Bumbu Nomor 130/517/Pem/2017 tanggal 28 Juli 2017hal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dari PartaiNasional Demokrat.3.

) Anggota DPRDKabupaten Tanah Bumbu dari Partai Nasional Demokrat dan surat Ketua DPRDKabupaten Tanah Bumbu Nomor 172/50/DPRDTB tanggal 28 Juli 2017 halPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yangditujukan Kepada Gubernur Kalimantan Selatan;6.

Tanah Bumbu tanggal 14 Juli 2017(foto copy);Bukti P22 Surat Nomor 028/S1.2/DPDNasDemTanbu/VIV2017 tentangPengantar Surat DPP NasDem Terkait Usulan PAW Hj.Hamsiah, SE (fotocopy);Bukti P23 Tanda terima surat DP Partai NasDem dan Surat tertanggal 21 Juli2017 tentang Permohonann Penundaan Sidang Paripurna PAW kepada KetuaDPRD Kab. Tanah Bumbu (sesuai dengan aslinya);Bukti P24 Surat dan Gugatan Penggugat atas Pemberhentian sebagai AnggotaPartai NasDem dan Penggantian Antar Waktu sdr/i Hj.

Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, untuk melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menjadi calon Kepala Desa Subo;

Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat Ill untuk tidak menindaklanjutiproses PAW terhadap Penggugat;5. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipunada verzet, banding maupun kasasi (u/tvoerbaar bij voorraad);6. Menghukum TergugatTergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Subsidair:Bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1.

Memerintahkan Tergugat Il dan Tergugat Ill untuk tidakmenindaklanjuti proses PAW terhadap Penggugat;6.

dapat dikatakan TIDAKTAHU DIRI, karena sudah pindah ke Partai lain tapi masih mengakuisebagai kader Partai Demokrat dan tetap menduduki kursi sebagaiAnggota DPRD Provisni NTT dari Partai Demokrat sampai dengansaat ini, dan bahkan mengajukan gugatan Ke Peradilan Tata UsahaNegara tetapi gugatannya di tolak dan kini mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Kupang hanya untuk mempertahankankeberadaannya sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT karena adaSurat Keputusan tentang Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW

langkah Partai Demokrat terhadap permasalahanyang yang terjadi sehubungan dengan Penggugat yang telah pindahke partai lain yaitu DPD/PD melaporkan bahwa ada anggota yangmasih menjabat sebagai anggota DPRD dari Partai Demokrat telahmenjadi anggota dari Partai lain dan Berdasarkan Pasal 8 ayat( 1 ) mengenai tata cara pemberhentian dan pasal 17 ayat (1 ) AD/ART Partai Demokrat wajib mengambil sikap memberhentikanpenggugat sebagai anggota Partai Demokrat dan mengeluarkan SKPenggantian Antar Waktu ( PAW

dankelakukan baik ) ;e Bahwa benar tidak ada data/ berkas yang pernah masuk a.npenggugat sesuai data yang masuk tidak ada satupun berkas yangmasuk a.n penggugat ;e Bahwa selama pelatihan yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kaliyaitu dari John Robert Power dan Eksekutif DPR RI di Hotel ImaKupang, penggugat tidak pernah ikut ;e Bahwa penggugat tidak pernah memasukkan 2000 s/d 5000 KTPdukungan;e Bahwa setelah penggugat menjadi caleg dari partai lain ( PDIP )Partai Demokrat mengambil tindakan yaitu usulan PAW

;e Bahwa saksi belum pernah melihat atau membaca usulan PAW a.npenggugat karena usulan tersebut ada di sekertariat PartaiDemokrat ;Atas keterangang saksi tersebut kuasa penggugat dan kuasatergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukansesuatu lagi selanjutnya pihak penggugat menyatakan tidak akanmengajukan kesimpulannya sedangkan pihak tergugat mengajukankesimpulannya secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2014, lalu merekaitu Samasama

dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalahsebagaimana disebutkan di atas;Menimbang, bahwa pokok gugatan penggugat, penggugatmenuntut supaya dinyatakan tindakan yang dilakukan oleh tergugat danturut tergugat yang telah menolak pendaftaran penggugat sebagai calonanggota legislatif dan menerbitkan Surat keputusan Nomor:173K/SK/DPP.PD/IX/2013 tanggal 6 September 2013 tentang Pergantian Antar Waktu(PAW

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2.Dalam hal ini, berdasarkan Kuasa insidentil tertanggal 22 Mei 2019,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalotanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor : 229/SK/KP/PAW/2019, bertindakjuga untuk mewakili Umar Salim, tempat dan tanggal lahir Gorontalo,12 April 1962, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Rawa Badung, Kel. Jatinegara,Kec. Cakung, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 3.3.

Dalam hal ini, berdasarkan Kuasa insidentil tertanggal 22Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaGorontalo tanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor : 230/SK/KP/PAW/2019,bertindak juga untuk mewakili Riduwan Hadi Basalama, tempat dantanggal lahir Gorontalo, 20 Desember 1966, Umur 53 Tahun, JenisKelamin Lakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, AlamatKersikan IV, Kel. Kersikan, Kec. Bangil, Pasuruan.

Selanjutnya disebutsebagai Pemohon 7.Serta berdasarkan Kuasa insidentil tertanggal 21 Mei 2019, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 19 Juni2019 dengan Nomor : 228/SK/KP/PAW/2019, bertindak juga untukmewakili Ahmad, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Mei 1970,Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam, PekerjaanWiraswasta, Alamat Gg. Andong, Desa Batu Tulis, Kec. Bogor Selatan,Kota Bogor.

Limba B, KecamatanKota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal23 April 2019 Nomor : 92/SK/KP/PAW/2019.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan PemohonTelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;DUDUK PERKARABahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2019yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo padatanggal 27Juni 2019 di bawah register perkara nomor : 97/Pdt.P/2019/PA.Gtlo,mengajukan

Salinan foto copy berkas PAW (Pengganti Antar Waktu) yangdiserahkan oleh Saudara HARAPAN HARITA, SE kepada KomisiPemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nias Selatan, sebelummenjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yaitu :Hal. 6 dari 23 hal. Put.

Legislatif Kabupaten NiasSelatan periode tahun 20042009 yang saat ini berada di bawahKuasa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten NiasSelatan (Model BB 2).Foto copy ljazah Strata Satu (S1) Nomor : 308/M/STIE/XI/2001,tanggal 23 November 2001 yang dipergunakan Saudara HARAPANHARITA pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon LegislatifKabupaten Nias Selatan periode tahun 20042009 yang saat iniberada di bawah Kuasa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)Kabupaten Nias Selatan.Salinan foto copy berkas PAW

2004.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sehat dari RumahSakit Umum Daerah Lukas, tanggal 17 Maret 2008.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari PengadilanNegeri Gunungsitoli, tanggal 25 Maret 2008.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Dewan PimpinanCabang partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan, tanggalMaret 2008.1 (satu) lembar foto copy Daftar Riwayat Hidup Calon AnggotaDPR/DPRD PROVINSVDPRD KABUPATEN/KOTA model BB1PAW.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan model BB2 PAW

.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan model BB3 PAW.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan model BB4 PAW.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tempat tinggal CalonAnggota DPR/DPRD PROVINS/DPRD KABUPATEN /KOTAModel BB5.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan model BB8.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tidak merangkapjabatan model BB9 PAW.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesediaan menjadicalon anggota DPR/DPRD PROVINS/DPRD KABUPATEN/KOTA.Hal. 10 dari 23 hal.

(Fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor :151.2/1226/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Perihal :Usul Pemberhentian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(Fotokopisesual dengan aslinya);Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 207 Tahun2018, tanggal 10 September 2018, Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalukuTenggara Barat Masa Jabatan 20142019(Fotokopisesual dengan aslinya);Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 208 Tahun2018, tanggal 10 September 2018, tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalukuTenggara Barat Masa Jabatan 20142019

X itu dijelaskantentang status sebagai Anggota Partai dan mengatur tentang seorangAnggota DPRD yang di Pergantian Antar Waktu (PAW) antara lainmeninggal dunia, mengundurkan diri, telah pindah Partai dan di pecatkarena melanggar ADRT Partai;Bahwa dasar Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah karena FredekY.

Kormpaulun pindah Partai;Bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Fredek Y.Kormpaulun adalah usulan dari Kabupaten Maluku Tenggara Baratke Provinsi dan setelah itu Provinsi meneruskan permohonanPergantian Antar Waktu (PAW) ke Dewan Pimpinan Nasional dandari Dewan Pimpinan Nasional mengeluarkan surat pencabutanstatus sebagai Anggota dan Keputusan untuk yang bersangkutan diganti atau di Pergantian Antar Waktu (PAW);Halaman 62 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN Bahwa Keputusan

untuk mencabut status sebagai Anggota Partaiadalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan PimpinanNasional; Bahwa Dewan Pimpinan Pusat mengirim surat Keputusan itu kepadaDewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Provinsi meneruskansurat ke Kabupaten Kota untuk diproses Pergantian Antar Waktu(PAW); Bahwa saksi mengetahui yang menggantikan Pergantian AntarWaktu (PAW) Fredek Y.

Bahwa mengenai sengketa antara partai seperti masalahPergantian Antar Waktu (PAW), sesuai dengan Putusan MA Nomor28/k/Pdt.Sus.Parpol/2014, menegaskan gugatan ke PengadilanNegeri menjadi prematur tanpa terlebih dahulu perselisihan internalparpol diselesaikan lewat mahkamah partal; 11.

Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 1 dan PKPU Nomor 2tahun 2016, tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 2 tahun2010 tentang pedoman teknis verifikasi syarat calon PAW harusdisertal dengan lampiran surat kepala pengadilan terhadap yangbersangkutan bila adanya gugatan; 13.

Jika Penggugatkeberatan dengan usulan PAW yang diusulkan oleh PartaiAceh maka mekanisme yang harus dilakukan terlebih dahuluadalah melakukan penyelesaian secara internal partai melaluimekanisme penyelesaian mahkamah partai atau nama lainyang termuat dalam AD/ART Partai Aceh.

Bahwa proses PAW antara Penggugat dan Tergugat IlIntervensi sudah sesuai dengan pasal 239 ayat (1) UndangUndangHalaman 26 dari 45 HalamanPutusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNANomor17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah;5.

Bukti T.I.INT2 : Surat DewanPimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 100/KPTSPA/V/2017, Perihal Usulan PAW Anggota DPRKdari Fraksi Partai Aceh yang ditujukan kepadaDewan Pimpinan Wilayah (DPWPA) Kab. AcehUtara tanggal 10 Mei 2017, (fotokopi dari fotokopi);3. Bukti. T.IIL.INT3 : SuratKeterangan Tentang Alasan Dilakukan PergantianAntar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara Dari PartaiAceh Nomor 012/KPTSPA/V/217, tanggal 10 Mei2017, (fotokopi dari fotokopi); 4. Bukti.

bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Tergugat II mengajukanjawaban tertulis pada persidangan tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagaiberikut :1Bahwa dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk ditolak, karenaTergugat II hanya menjalankan tugas dan kewajiban sebagai KOMISIPEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) Kabupaten Manggarai,dimana dalam hal ini menjalankan tugas dan kewajibannya untukmengusulkan daftar namanama calon pengganti Anggota DPRDKabupaten Manggarai untuk Penggantian Antar Waktu (PAW

Drs.HIERONIMUS MARUT, telah dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan, dimana Tergugat I melalui surat dari Pimpinan Anak CabangPartai Kedaulatan Kecamatan Reok, Nomor 01/PAC.PK/VI/2013, kepadaDPC Partai Kedaulatan Kabupaten Manggarai, perihal PengusulanPengganti Antar Waktu (PAW), yang mengusulkan Sdri.

ANALIAMASUD sebagai nama dalam Pengganti Antar Waktu (PAW) bukannyaatas nama Penggugat, atas dasar surat ini DPC Partai KedaulatanKabupaten Manggarai melalui suratnya nomor 02/DPC.PK/MGR/2013,Halaman 11 dari 41 halaman.12tanggal 05 Juli 2013 perihal Hasil Verifikasi terhadap Sdr. EmilianusSarwadi, SH., dan surat nomor 03/DPC.PK/MGR/2013, tanggal 05 Juli2013 perihal Usulan Nama Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Kabupaten Manggarai atas nama Sdr. Analia Masud,mengusulkan Sdri.

Calon pengganti antar waktu dinyatakantidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRDKabupaten/Kota apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan ;b Penggugat telah berpindah partai politik dari Partai Kedaulatan menjadianggota Partai Hanura, hal ini berdasarkan :Surat dari Pimpinan Anak Cabang Partai Kedaulatan Kecamatan Reok,Nomor 01/PAC.PK/VI/2013, kepada DPC Partai Kedaulatan KabupatenManggarai, perihal Pengusulan PAW

HIERONIMUS MARUT sebagai anggota antar waktu DPRD KabupatenManggarai dari Partai Kedaulatan, hal ini sesuai dengan Pasal 23 huruf f PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010, Tentang Pedoman TeknisVerifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi : Calonpengganti antar waktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon penggantiantar waktu anggota

Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 Januari2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalammenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Mahkamah Agung pernah memutus sengketa Pergantian AntarWaktu (PAW

) anggota DPRD yang amarnya menyatakan gugatanPenggugat Tidak Diteirma sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 283K/TUN/2017, tanggal 20 Juli 2017 Juncto Putusan Kasasi Nomor 452K/TUN/2017, tanggal 12 Oktober 2017 dengan pertimbangan yang padapokoknya menyangkut kompetensi peradilan; Bahwa permasalahan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRDadalah merupakan otoritas Partai Politik, dan dalam Keputusan Tergugattidak terdapat bes/issing karena isinya bukan kehendak dari Tergugatmelainkan kehendak Partai

Surat Gubernur Jambi Nomor S161.2/1552/SETDA.PEM4.2/Vl/2016,tanggal 27 Juni 2016 hal Usul Pemberhentian dan Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun20142019;2. Surat Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor S.161.153447 Tahun 2014tanggal 162.4/794/DPRD/2016, tanggal 10 Juni 2016 hal PengusulanDrs. H. Hasani Hamid, sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) a.n.Irmanto, S.Pd;3.

Surat Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi Nomor 10/DPDPD/JBVIV/2016, tanggal 10 Mei 2016 Perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Jambi, mengusulkan pemberhentian Sdr. Irmanto, S.Pd.

Hasan Hamid, sebagaiPengganti Antar Waktu (PAW) a.n. Irmanto, S.Pd.;b.

Hasan Hamid, sebagaiPenggantgi Antar Waktu (PAW) a.n. Irmanto, S.Pd., dan Surat GubernurJambi Nomor S161.2/1552/SETDA.PEM4.2/VV2016, tanggal 27 Juni 2016hal Usul Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Provinsi Jambi Sisa Masa Jabaatan Tahun 20142019.

Hasani Hamid sebagaiPengganti Antar Waktu (PAW) atas nama Irmanto, S.Pd.,M.M. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Halaman 26 dari 46 halaman Perkara No.197/G/2016/PTUNJKT5. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89.