Padangsidimpuandengan dalil bahwa pasca meninggalnya pasien tersebut, Termohonmengumumkan Kota Padangsidimpuan dalam keadaan darurat;Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa untuk mendapatkan informasi tentang dasar dan alasanTermohon dalam mengumumkan Kota Padangsidimpuan dalam keadaandarurat, hakhak Para Pemohon sebagai warga masyarakat yang terdampakkeadaan darurat telah diatur dalam ketentuan UndangUndang RI nomor 14tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim berpendapat bahwa dalil Para Pemohon yang menghubungkan antaraKematian Pasien 01 PDP Covid19 Kota Padangsidimpuan dengan statuskeadaan darurat Kota Padangsidimpuan tidak serta memberikan kedudukanHalaman 36 Putusan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUNMDNhukum bagi Para Pemohon berhak atas rekam medis Erni Kusmiati alias ErniAqila Pasien 01 PDP Covid19 Kota Padangsidimpuan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapatdisimpulkan

Bibdiwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugasmaupun diluar tugas ;e) Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakatsesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;dan,f) Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dan menjagakehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat ;Petitum :Bahwa berdasarkan pada argumen dan faktafakta yuridis di atas, Pemohonmohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan

Sertifikasi Guru dalam jabatan tahun 2009buku 1 pedoman penetapan peserta;Fotocopi dari asli Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor62 tahun 2008 tentang Pemberian pelayanan bantuan hukum dilingkungan Departeman Pendidikan Nasional dan pemberiankesaksian terhadap kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi;Fotocopi dari asli undangundang RI nomor 14 tahun 2005 tentangGuru dan Dosen;Fotocopi dari asi undangundang RI nomor 14 tahun 2008 danPeratuan Pemerintah RI nomor 61 tahun 2010 tentangKeteroukaan informasi

publik;Fotocopi dari print out UUD HAM No.39 tahun 1999; Fotocopi dariasli undangundang Aparatur Sipil Negara undangundang RI No.5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Fotocopi dar print out Undangundang RI No.28 tahun 1999tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari lorupsi,kolusi dan nepotisme;Fotocopi dari Asli Undangundang RI No.30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah RI nomor 27tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;Fotocopi dari

sama penelitian denganpihak asing.(2) Hasil pelaksanaan kerja sama penelitian dengan pihakasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Bagian KeempatSistem Informasi dan Data KelautanPasal 40(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menghimpun,menyusun, mengelola, memelihara, dan mengembangkansistem informasi dan data Kelautan dari berbagai sumberbagi kepentingan Pembangunan Kelautan nasionalberdasarkan prinsip keterbukaan informasi

publik sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.(2) Sistem informasi dan data Kelautan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) kategori:a. hasil penelitian ilmiah Kelautan yang berupa datanumerik beserta analisisnya;b. hasil penelitian yang berupa data spasial besertaanalisisnya; danc. pengelolaan Sumber Daya Kelautan, konservasiperairan, dan pengembangan teknologi Kelautan.(3) Sistem informasi dan data Kelautan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a dan data terkait sistemkeamanan

Terkait adanya ketidakjelasan IMB, akhirnya Penggugat menelusuri danmelaporkan ke Pengurus YLPK JATIM yang diteruskan ke permohonansengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi (KIP) JawaTimur.

Halmana sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik diatur: Setiap Orangberhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonansesuai dengan UndangUndang ini.Bahwa mengenai dalil posita gugatan para Penggugat pada nomor 17dan nomor 18, haruslah dikesampingkan.

Karena sesuai ketentuan Pasal17 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, diatur: Dalam menjalankanprofesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumenlainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitandengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaankepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundangundangan,dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi Publik, diatur: Setiap Pemohon Informasi Publikberhak mengajukan

permintaan Informasi Publik disertai dengan alasanpermintaan tersebut.Halaman 32 dari 91 Halaman Putusan Nomor 292/Pdt/2021/PT MDNBahwa berdasarkan dalil gugatan para penggugat sendiri yakni positanomor 4 dan nomor 33, dapat diyakini bahwa Surat Pelepasan Hak/GantiRugi No. 593.83/1363/1990 tanggal 3 Agustus 1990 antara DocorandusTumpak Menurung dengan Jannus Lumban Tobing adalah terdapatketerangan yang tidak benar atau rekayasa (palsu), sebagai berikut kamijelaskan:1.

Memberitahukan kepada konsumen (masyarakat) denganmembuka akses informasi publik untuk masyarakat terkaitwaktu) akan dilakukannya pemadaman dan mengenaiketersediaan pasokan listrik;5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebihdahulu walaupun ada upaya verset, banding, dankasasi;6.

Bahwa pada posita point 10, perlu ditegaskan bahwa sesualketentuan pasal 12 ayat (4) Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional RI nomor 6 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publikdi Lingkungan Badan Pertanahan RI jo pasal 1 angka (7) PP nomor61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang no 14 tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa apa yangdimintakan oleh Penggugat adalah termasuk kategori informasi yangdikecualikan;Sehingga berdasarkan jawaban tersebut, pihak Turut Tergugatmeminta

Mestinya sebagai Aparatur Sipil Negaramereka harus tahu tentang Undangundang No.14 Tahun 2008 mengenaiketerbukaan informasi publik dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara.. Sertifikat Manalu itu Aspal (asli tapi palsu, nanti Penggugat uraikanpenjelasannya dalam ruang Posita) dan akan Penggugat tuntut Pidanamaupun Perdata para penyerobot lewat peradilan tersendiri sesuai dengan Locus Delicti dan wilayah hukum yang kompeten dan sama sekali terpisahdan lepas kaitannya dengan/ dari gugatan ini.10.

Bahwa terhadap informasi publik mengenai obyeksengketa, maka yang boleh melihat dokumen adalah pemegang hak danatau penegak hukum untuk keperluan pembuktian di muka persidangan.Adapun prosesnya sudah sesuai dengan peraturan tentang pendaftarantanah, asasasas umum pemerintahan yang baik dan sudah sesuai denganfakta hukum yang ada karena permohonan peralihan hak berdasarkan jualbeli dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu oleh pemilik tanah ataukuasanya dan oleh pembeli di hadapan Pejabat yang berwenang

Satuan Rumah SusunNomor: 6506/XV/C (CATANIA) dan Gambar Denah Nomor 280/2009,yang tercatat atas hama TERGUGAT Il, adalah milik TERGUGAT ;Bahwa dengan ini, TERGUGAT Il mensomir PENGGUGAT untukmempertanggungjawabkan dalil gugatannya yang demikian, di manaPENGGUGAT telah dengan sengaja mempergunakan informasi pribadiyang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah SusunNomor : 6506/XV/C (CATANIA) milik TERGUGAT II;Bahwa huruf g Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi

Publik pada pokoknya menyatakanmengenai larangan untuk menyebarkan informasi yang apabila dibukadapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi;Bahwa dengan ini, TERGUGAT II mohon akta atas pengakuanPENGGUGAT sebagaimana ternyata dalam angka 6 posita gugatanPENGGUGAT a quo, yang pada pokoknya telah menyatakan dengantegas mengenai : "Sekitar bulan Juli 2018, TERGUGAT telahmenyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas Satuan RumahSusun Nomor: 6506/XV/C (CATANIA) atas hama TERGUGAT

Sebagaimana UndangUndang No 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme (KKN), Pasal 3, angka (4) Jo Undang Undang No.32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (1), huruf (d) menyatakanbahwa, Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas UmumPenyelenggaraan Negara yang terdiri atas: d. asas keterbukaan; Jo UndangUndang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Jo JoUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi

Februari 2017, untuk mempertanyakanpembayaran deposito PENGGUGAT, namun ketidakprofesionalan oleh TERGUGAT makin diperlihatkan, dengan memberikan 2 (dua) jawaban pada tanggal 24 Februari 2017 yang intinva minta waktu mempelajari masalah tersebut dan jawaban tanggal 09 Maret 2017 yang intinya TERGUGAT masih melakukan penelitian atas permasalahan terkait dengan simpanan PENGGUGAT, karena berdasarkan UndangUndang Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2017/PN JKT.SELKeterbukaan informasi

Publik, TERGUGAT berkewajiban untukmemberikan jawaban atas pertanyaan dari masalah yang ditanyakanoleh PENGGUGAT selaku nasabah;Bahwa adanya kewajiban TERGUGAT untuk membayar Bunga Depositokepada PENGGUGAT disamping kedudukannya sebagai PenjaminSimpanan Nasabah juga merujuk pada ketentuan Pasal 4 huruf aUndangUndang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga PenjaminSimpanan, yang mengatur dengan tegas hal sebagai berikut :bahwa fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ialahmenjamin simpanan nasabah penyimpanSelain

dari Kepala Desaa op 2 NNKoha Barat, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa sehinggadimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini ;Bahwa Kepala Desa Koha Selatan/Tergugat II sama sekali tidak maumemberikan klarifikasi kepemilikan harta benda almarhum FRITS MAIKELRASUH yang terletak di wilayah Desa Koha Selatan dengan alasan bahwaPenggugat I, Il tidak berhak atas informasi yang dimintakan karena tidakberhak atas kekayaan almarhum FRITS MAIKEL RASUH, padahalpermintaan klarifikasi tersebut merupakan informasi

publik yang perludiinformasikan kepada publik supaya ada keterbukaan baik untukkepentingan jumlah penagihan pajak bumi dan bangunan maupun informasikepada masyarakat atas seluruh kepemilikan tanah yang berada di wilayahDesa Koha Selatan yang nantinya akan membantu masyarakat apablila adasengketa batas dan/atau kepemilikan tanah.

Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara PelaksanaanUji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Bukti T1 Lampiran);Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan (Bukti T2 Lampiran);Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentangKeperawatan (Bukti T3 Lampiran);Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Bukti

padatanggal 15 September 2014, Tergugat Ill telah menemui Penggugat dikantorPenggugat di UPTD Kecamatan Metro Kibang, akan tetapi kali ini Tergugat lllmalah menyerahkan surat dari Tergugat VII yang isinya meminta klarifikasidan pemberitahuan dengan surat nomor :077/LSMBARAK/L/E/IX/2014 yangpada pokoknya Tergugat VIl meminta Penggugat dalam kurun waktu 2x24(dua kali dua puluh empat) jam memaksa Penggugat memberikan klarifikasidengan alasan ketentuan Pasal 52 UU Nomor : 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi

Publik, dimana Tergugat VIl meminta dengan caramenekan Penggugat, mengapa dapat dikatakan menekan?

Pengakuan Hutanguntuk kepentingan Terlawan II dan III tanpa terlebih dahulu memberikankesempatan kepada orang tua Pelawan untuk memperlajari seluruh aktatersebut dan tanpa meminta persetujuan tertulis dari para Pelawansebagai anak kandung (T.Danny Chairuddin dan Tetty Chairuddin), makadan oleh karenanya Terlawan telah melanggar ketentuan pasal 4 ayat(1), (2) dan ayat (3) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf c Jo Pasal 7 PeraturanBank Indonesia Nomor : 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentangtransparansi informasi

publik bank dan penggunaan data pribadi nasabahdan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf d undangundang Nomor 8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen ;Bahwa sesuai dengan Peratutan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003tentang penerapan resiko bagi bank umum, maka seharusnya Terlawan (ic.

Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat Nomor 12, terkaitinformasi yang dimaksud adalah merupakan Kategori Informasi Publikyang dikecualikan sesuai Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 12Angka 4 Huruf i meliputi : Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah;5.

Bahwa selanjutnya beberapa kali Penggugat melakukan pencarianinformasi ke beberapa instansi terkait, baik kepada BADANPENDAPATAN DAERAH BEKASI dan DINAS PENANAMAN MODALDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI melaluisuratnya, dimana Penggugat pada tanggal 19 September 2019 telahHalaman 4 dari 34 Putusan Nomor: 499 /PDT/2020/PT.BDG.mendapatkan surat resmi jawaban permohonan informasi publik dariDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaBekasi yang pada pokoknya Tergugat terkait

pemerintahuntuk pemagaran, dan Toilet, salah satunya adalah SMPN 1 Pakenjeng,saya datang ke SMPN 1 Pakenjeng ada beberapa kali, terakhir padatanggal 8 Nopember 2018, terdakwa datang 3 (tiga) kali setiap datangselang 1 (Satu) minggu, setiap datang tidak bertemu dengan KepalaSekolah Saksi SURYANA S.Pd, M.Pd, ketika datang terdakwa lihatpengerjaan pemagaran tinggal penyelesaian namun tidak ada papaninformasi proyek pembangunan yang seharusnya dari awal pengerjaansudah terpampang karena keterbukaan informasi

publik sudah menjadikeharusan dan diketahui masyarakat, ketika mengecek ke ruang kelasada beberapa ruang kelas kondisinya mengkhawatirkan, kaca jendelatidak ada, plapon sudah banyak yang rusak, sehingga timbul niat untukmempertanyakan pada kepala sekolah terkait realisasi penggunanaandana BOS, karena dana Bos salah satunya untuk perawatan sekolah,pada waktu bertanya pada salah satu siswa, siswa tersebut membenarkankalau ada pemotongan bagi setiap siswa yang menerima program PIPdan dan potonganya

publik sudah menjadikeharusan dan diketahui masyarakat, ketika mengecek ke ruang kelasada beberapa ruang kelas kondisinya mengkhawatirkan, kaca jendelatidak ada, plapon sudah banyak yang rusak, sehingga timbul niat untukmempertanyakan pada kepala sekolah terkait realisasi penggunanaandana BOS, karena dana Bos salah satunya untuk perawatan sekolah,pada waktu bertanya pada salah satu siswa, siswa tersebut membenarkanHalaman 49 dari 61 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Grtkalau ada pemotongan bagi setiap