Ditemukan 1179 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : purn pupr ptpn pupnc puan pupu
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata
Register : 19-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tbt
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
1.SUTRISNO
2.WARNIATI
Tergugat:
1.PT.Permodalan Nasional Madani PNM Cabang Pematang Siantar
2.Kepala PNM Unit Layanan Modal Mikro UlaMM Dolok Masihul
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
4.KRISTINA SIPAYUNG
5.Notaris PPAT Denilah Shofa Nasution SH,Mkn
220 — 21
  • Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakanputusan/penetapan pengadilan, dokumendokumen lain yangdipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalamperaturan perundangundangan.f) Pasal 5 PMK 93/2010 Jo PMK No. 27/PMK.06/2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang:Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: LelangEksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang EksekusiPengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit,Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak
Pengadilan PN Parigi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-01-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN Parigi Nomor 5/PDT.G/2016/PN PRG
Tanggal 2 Agustus 2016 — ZAINAB MAKARAMA
VS
1 PT. BANK BTPN Cq. PT. BANK BTPN Tbk. MUR Area Palu 2 Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Pelayanan -Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palu 3 Hj. YANTI / Hi. JONI (suami isteri) 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq. ; Bank Indonesia (BI) Cq. Bank Indonesia Wilayah Palu dan atau pihak OJK
131 — 10
  • Bahwa salah satu jenis lelang eksekusi yang dapat dilaksanakan olehTegugat Il yakni lelang eksekusi hak Tanggugan sebagaimana diatur dalamPasal 5 peraturan Menteri Keuangan Nomor.93/PMK.06/2010 tentangpetunjuk pelaksanaan lelang.Pasal 5 PMK No.93/PMK.06/2010 :Lelang eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada lelang eksekusi panitiaurusan piutang negara (PUPN),lelang eksekusi pengadilanlelang eksekusipajak,lelang eksekusi harta pailitlelang eksekusi Pasal 6 Undangundanghak tanggungan (UUHT), lelang
Pengadilan PN BREBES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BREBES Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bbs
Tanggal 6 April 2017 — ISTANTO, dkk VS PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Pusat Jakarta Cq. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) ULaMM Unit Brebes, dkk
99 — 26
  • Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakanputusan/penetapan pengadilan, dokumendokumen lain yangdipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuandalam peraturan perundangundangan.Pasal5 PMK 93/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang Eksekusi PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang EksekusiPajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undana UndanaHak Tanaaunaan CUUHT).
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Tanah
Register : 14-02-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN Tar
Tanggal 4 Oktober 2018 — NOVEL OEMAR MACHTOEB MELAWAN 1.HJ. SUKMAWATI 2.LENNY Alias TIONG TJAI LIANG 3.ADRIAN HARTANTO WIJAYA 4.IRENE FEBERIAN WIJAYA 5.HARIANTO Alias NGO TJAW SIENG 6.CHANDRA LESMANA Alias LOUW SING TJOEN 7.SUSILAWATI 8.ISKANDAR 9.MUHAMMAD ALI 10.MARDIANA 11.JAINAL AHDIANSAH 12.Hj KASNIWATI Binti ILYAS 13.SUPIAH Binti ILYAS 14.JUMILAH selaku istri dari johor ILYAS Almarhum 15.DJALEHA Binti ILYAS 16.DJAMHARI Bin ILYAS 17.LINDA Binti ILYAS 18.BAMBANG ABDUL HARIS Bin RUSLI BAKAR 19.KURNIAWAN Binti RUSLI BAKAR 20.ERNI SUSIATY Binti RUSLI BAKAR 21.SRI ASTUTY Binti RUSLI BAKAR 22.SRIANA WIDHARTY Binti RUSLI BAKAR 23.SURI HARTINI Binti RUSLI BAKAR 24.DHARMA PUTRA Bin RUSLI BAKAR 25.RINA HANDAYANY Binti RUSLI BAKAR 26.HENDRA SETIAWAN Bin RUSLI BAKAR
221 — 89
  • Pemegang hak tanggungan apabila tanah dan rumah yang di jaminkankepadanya dengan hak tanggungan di sita berdasarkan klausula yangterdapat dalam perjanjian yang di buat debiturnya dapat di mintaeksekusi kepada Kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala PUPN;4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 10-05-2017 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 265/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
PT Jaya Nur Sukses,
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
2.DUDI PRAMEDI, S.H
3.BHOMA SATRIYO ANINDITO,
4.PT HK REALTINDO
Turut Tergugat:
PT HUTAMA KARYA
265 — 92
  • untuk umum denganpenawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakinmeningkat atau menurun untuk mencapal harga tertinggi yangdidahului dengan pengumuman lelang.(4) Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumendokumen lain yang dipersamakandengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturanperundangundangan.Pasal 5 PMK Lelang yang menyatakan :Lelang eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang EksekusiPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN
Pengadilan PN PRABUMULIH Perdata Tanah
Register : 04-10-2016 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm
Tanggal 20 Juli 2017 — Penggugat : SELAMET PARIANTANY Tergugat : 1PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 2. Direktorat Kekayaan Negara Pro Sumsel cq Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang 3. Badan Pemerintah Nasional Ri cq Badan Pertanahan Nasional Di Prabumulih 4. Otoritas Jasa Keuangan
91 — 55
  • bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) batal demi hukum5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan denganpelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu besertabiayabiaya eksekusi yang telah dikeluarkan> Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016, tentang PetunjukPelaksanaan Lelang Pasal 6, Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: LelangEksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 23-10-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1600/Pdt.G/2017/PA.Smd
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 29
  • Timur, dengan batasbatas sebagai berikut:Utara : MasnahBarat : MesjidSelatan : JalanPutusan Nomor 1600/Pdt.G/2017/PA.SMd. .o.ccccccecccccccseeecee ee ceeeeseeeeceeee eee eeseeeeceeeessseeeeeseeeeeeeeeeeeseaseeegaeegees 410.Timur > RobbiBahwa setelah almarhum Martono bin Kromodimejo meninggal dunia HartaPeninggalan sebagaimana dimaksud pada poin 7 diatas telah di Sita olehNegara melalui Juru Sita Kantor Panitia Urusan Piutang Negara CabangKalimantan Timur dengan Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP64/PUPN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 23-01-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penggugat:
HARJANI PREM RAMCHAND
Tergugat:
1.KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA
2.PT BANK MANDIRI Persero Tbk
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I
92 — 28
  • Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: SKU94/MK.1/2018 tertanggal 22 Februari 2018 dan Nomor: SKU1/PUPN/2018 tertanggal 27 Februari 2018, sedangkan Tergugatlldatang menghadap di persidangan Kuasanya yang bernama EfendyH. Purba, S.H. dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Effendy& Remy (Attorney and Counselor At Law), beralamat di Gedung Lina 2nd floor,Suite 205, JI. H.R.
Pengadilan PN CIREBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-12-2013 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 81/PDT.G/2013/PN.CN
Tanggal 14 Oktober 2014 — Perdata: Pengugat: - Ny. Lily Mulyono Tergugat: - Tn. Andi Liem Alias Acien - PT. Bank Mega Kantor Pusat Jakarta Cq.PT.Bank Mega Cabang Cirebon - Pemerintah R.I Cq.Menteri Keuangan R.I Cq.Direktur Jenmdral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq, Badan Pertanah Nasional (BPN) Kabupaten Majalengka
92 — 11
  • Undang undang No. 42 Prp tahun 1960 tentang PUPN/PKNL ( Pasal 12 ayat(1) );5. Surat Edara Bank Indonesia No. 23/12/BPPP/1991 ;6. Peraturan Bank Indonesia PBI/7/2005 ( Pasal 1 angka (25) ) ;7.
Pengadilan PN CIANJUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-03-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN CIANJUR Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Cjr
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat: Mira Tania Tergugat: 1.Damianus Takendare 2.PT. Bank Mega Tbk Cq. Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Mega Tbk Turut Tergugat: 1.WAHYU ISMADI, SH. Notaris PPAT Kabupaten Bogor 2.Notaris Agus Syamsudin SH 3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor 4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR
151 — 56
  • Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang yang berbunyi :Pasal 5 : Lelang Eksekusi termasuk tapi tidak terbatas pada : LelangEksekusi Panitia Urusan Piutang Negara ( PUPN ), LelangEksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, lelang EksekusiHalaman 39 dari 73 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt G/2018/PN CjrHarta Pailit, Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan danseterusnya;Pasal 13:ayat (1) : dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang haktanggungan dari pihak lain selain debitur/suami atau
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus Arbitrase
Register : 03-04-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 157/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 17 Desember 2013 — IR. DARMA AMBIAR,MM; DRS. SUJANA SULAEMAN lawan BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI); PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) CQ PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DISTRIBUSI JAWA BARAT BANTEN.
711 — 344
  • Penerapan demikian telahditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 3562 K/Pdt/1984 yang kaidah hukumnya menyatakan:e pimpinan Cabang BNI Tebing Tinggi menurut hukummerupakan kuasa atau wakil, dapat bertindak ke dalam dankeluar mewakili kepentingan BNI di daerahnya;hal itu ternyata dari perjanjian kredit dan surat pernyataan kreditmacet kepada PUPN, hanya dilakukan Pimpinan Cabang BNI TebingTinggi tanpa memerlukan perintah dan kuasa Direksi BNI PusatJakarta;e oleh karena itu, cabang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-05-2011 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 430/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR.
Tanggal 28 Maret 2012 — 1. Dokter EDI HAMBALI; 2. KRISTIAN WIBAWA TJIPTA; 3. PT. PETRA SUKSES ABADI; LAWAN; 1. SUBANDI; 2. ENY SETIJAWATI; 3. PT. BANK NEGARA INDONESIA ( Persero ) Tbk; 4. PT. BANK DANAMON INDONESIA Cab. No. 0056
102 — 27
  • PN.JKT.BARdibayarkan oleh Penggugat III sejak adanya pengambil alihan saham dimanaPenggugat III telah mengeluarkan dana sebesar + Rp 477.311.873, (Empat RatusTujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh TigaRupiah ), akan tetapi setelah terjadi penjualan atas asset tersebut seluruh danayang telah dikeluarkan Penggugat II tidak dikembalikan dan diambil secarasepihak oleh Para Tergugat, oleh karenanya dalam hal ini sesuai dengan Pasal 463Rv, Pasal 11 ayat ( 12 ) Undang undang PUPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2835 K/PDT/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — HAGUS SUANTO VS GUBERNUR BI cq PIMPINAN BI cq KETUA DAN/ATAU ANGGOTA, DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA, dkk.
98 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan yang bertindak mewakilinyadi depan pengadilan adalah kepala cabang atau kepala perwakilan.Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 3562K/Pdt/1984, antara lain dijelaskan: pimpinan cabang BNI Tebing Tinggi menurut hukum merupakan kuasaatau wakil, dapat bertindak ke dalam dan keluar mewakili kKepentinganBNI di daerahnya; hal itu ternyata dari perjanjian kredit dan surat penyerahan kredit macetkepada PUPN, hanya dilakukan Pimpinan Cabang BNI Tebing Tinggitanpa memerlukan perintah
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 27-12-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 645/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 5 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : SULIATI Diwakili Oleh : SARLES GULTOM, SH. MH
Terbanding/Tergugat IV : SARBANI
Terbanding/Tergugat II : KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
Terbanding/Tergugat III : SHOLATMIN WIJAYA
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK TABUNGANPENSIUNANNASIONAL Tbk MUR Cabang Pematangsiantar
57 — 26
  • berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, Undangundang Nomor 10Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undangundang No. 19 Tahun2003 tentang BUMN, Undangundang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor33 tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan PiutangNegara/Daerah maka implikasinya adalah bank BUMN tidakdapat lagi melakukan penyelesaian kredit bermasalah melaluipihak ketiga yang dalam perkara ini adalah melalui PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-10-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 PK/PDT/2018
Tanggal 5 Oktober 2016 — MARIMUTU SINIVASAN VS PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk., dkk.
292 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank BUMN sebagai perseroanterbatas telah dipisahkan kekayaannya dari kekayaan negara yangdalam menjalankan segala tindakan bisnisnya termasuk manajemendan pengurusan piutang masingmasing bank bersangkutan dilakukanoleh manajemen bank yang bersangkutan dan tidak dilimpahkankepada PUPN....dan seterusnya;Selain itu, secara tegas dikatakan bahwa penyelesaian piutang ataukredit macet bank usaha milik negara dapat dilakukan secara langsungbernegosiasi dengan debitur;Termohon Peninjauan Kembali tentunya
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
284 — 198
  • ) didalamnya adaUnsur Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Keuangan yakni DirektoratJenderal Kekayaan Negara itu kalau di pusat, sedangkan kalau di cabangada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepolisian Daerah (POLDA), danKantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kemudian jika telahselesai diinventarisir Aset Wajid Bayar oleh PUPN, selanjutnya diserahkanassetaset nya di KPKNL untuk dilelang, bahkan perpres ditindak lanjutiaturan lain mengenai Pengelolaan Piutang Negara adalah PeraturanMenteri
    tetapi dengan adanya Putusan MK Nomor 25Tahun 2016 dimana frasa kata dapat dihilangkan, jadi yang dulu masihPontensi sekarang kerugian keuangan negara yang bersifatactual loss,bukan lagi perkiraan, jika masih Piutang PNBP menurut ahli itu dikatakansebagai Potensi Peneriman Negara, yang masih dapat di tagihkan, jikasudah dibayarkan oleh Wajib Bayar dikatakan Penerimaan Negara, statusPNBP yang belum dibayarkan adalah disebut sebagai Piutang Negara yangdapat ditagih, mekanisme penangihan PNBP melalui PUPN
    Bahwa berbicara tentang PNBP diatur dalam UU PNBP, PiutangNegara dapat terdiri dari Piutang Pajak atau Piutang Non Pajak, PUPN ituHalaman 299 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdimengurus tentang Piutang Negara untuk menyelesaikan Piutang Negaratersebut.
    Bahwa mekanisme penagihan utang diketentuan undangundangPNBP diatur bahwa instansi pengelola PNBP wajib untuk mengih, jadikewajiban untuk menagih itu ada pada instansi pengelolan PNBP, secaramaksmal harus diupayakan dulu agar PNBP itu segera direalisasikan, ketikatidak bisa dibayarkan oleh wajib bayar, maka ada mekanisme yangditempuh instansi pengelola PNBP, yakni Instansi pengelolah PNBPmeminta bantuan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
    Jadi dari pusat ada PUPN (Panitia UrusanPiutang Negara) dan kementrian pun itu menjadi tanggung jawab kita terkaitdengan pengurusan itu baik di kementrian pengelola PNBP maupun dikementrian keuangan karna di dalam undangundang itu Sudah Jjelas dikatakanbahwa pengelolaan PNBP itu ada di kementrian atau lembaga dan kementriankeuangan seperti yang saya katakana bahwa itulah dua fungsi yang satusebagai pimpinan pusat, jadi SKPD pun tidak punya kewenangan mengaturmerencanakan mengelola dalam pertanggungjawaban
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 28-07-2017 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 18/Pdt.G/2017/PN PLW
Tanggal 18 April 2018 — Penggugat:
1.SALBIAH
2.AZMAN RIZA PUTRA
3.ABRAR PERMANA
4.GITA NOVA SYARI
Tergugat:
1.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI RIAU CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN
2.DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKANBARU
3.ERIZAL
4.BANU LAKSMANA, SH, LLM
5.ARRI HD WOKAS, SH. MH
86 — 44
  • Lelang eksekusi Panitia urusan Piutang Negara (PUPN)b. Lelang Eksekusi Pengadilan;c. Lelang Eksekusi Pajak;d. Lelang Eksekusi Harta Pailit;e. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undangundang Tanggungan (UUHT)f. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Undang undang Hukum AcaraPidana (KUHAP);g. Lelang Eksekusi Barang Rampasan;h. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia;i. Lelang Eksekusi Barang yang dinyatakan dikuasi atau barang yangdikuasai negara Kepabeanan dan Cukai;j. Lelang Eksekusi Barang Temuan;k.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 12-09-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 264/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 12 September 2017 — SITI MESTANI melawan MELIANA SUGIARTO dkk
78 — 78
  • No.3604 K/Pdt/1985, tanggal 17 November 1987terdapat kaedah hukum yang menyatakan karena Penggugat membelitanah sengketa secara resmi melalui lelang Kantor LelangNegara/PUPN, maka Penggugat beritikad baik harus dilindungi hukum,dengan demikian Majelis hakim berpendapat pembelian tanah secararesmi melalui kantor lelang Negara sekarang Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah pembeli beritikad baik ;Menimbang, bahwa Tergugat konpensi telah membeli tanahobyek sengketa melalui lelang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Waris
Register : 29-04-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 207/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Januari 2014 — PT. BERKAT INDAH AGUNG (BIA) >< PT. SATRIA PERKASA AGUNG (SPA), DKK
177 — 59
  • (BUKTI TT1 & TT214) yang telah diucapkan dalam sidang terbuka pada hariSelasa, tanggal 17 November 1987 yang dikutip sebagai berikut: "Disampingitu Penggugat telah MEMBELI TANAH SENGKETA SECARA RESMI MELALUILELANG PUPN KARENANYA PENGGUGAT HARUS DILINDUNGI OLEHHUKUM; Mengenai keberatan ad 3 dan 4: 7....bahwa yang penting dalam perkara ini ialah bahwa PENGGUGATBERITIKAD BAIK KARENA DAPAT MEMPERCAYAI BAHWA LELANG PUPNADALAH SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU;"iii.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
302 — 207
  • ) didalamnya adaUnsur Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Keuangan yakni DirektoratJenderal Kekayaan Negara itu kalau di pusat, sedangkan kalau di cabangada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepolisian Daerah (POLDA), danKantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kemudian jika telahselesai diinventarisir Aset Wajid Bayar oleh PUPN, selanjutnya diserahkanassetaset nya di KPKNL untuk dilelang, bahkan perpres ditindak lanjutiaturan lain mengenai Pengelolaan Piutang Negara adalah PeraturanMenteri
    tetapi dengan adanya Putusan MK Nomor 25Tahun 2016 dimana frasa kata dapat dihilangkan, jadi yang dulu masihPontensi sekarang kerugian keuangan negara yang bersifatactual loss,bukan lagi perkiraan, jika masih Piutang PNBP menurut ahli itu dikatakansebagai Potensi Peneriman Negara, yang masih dapat di tagihkan, jikasudah dibayarkan oleh Wajib Bayar dikatakan Penerimaan Negara, statusPNBP yang belum dibayarkan adalah disebut sebagai Piutang Negara yangdapat ditagih, mekanisme penangihan PNBP melalui PUPN
    Bahwa berbicara tentang PNBP diatur dalam UU PNBP, PiutangNegara dapat terdiri dari Piutang Pajak atau Piutang Non Pajak, PUPN ituHalaman 299 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdimengurus tentang Piutang Negara untuk menyelesaikan Piutang Negaratersebut.
    Bahwa mekanisme penagihan utang diketentuan undangundangPNBP diatur bahwa instansi pengelola PNBP wajib untuk mengih, jadikewajiban untuk menagih itu ada pada instansi pengelolan PNBP, secaramaksmal harus diupayakan dulu agar PNBP itu segera direalisasikan, ketikatidak bisa dibayarkan oleh wajib bayar, maka ada mekanisme yangditempuh instansi pengelola PNBP, yakni Instansi pengelolah PNBPmeminta bantuan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
    Jadi dari pusat ada PUPN (Panitia UrusanPiutang Negara) dan kementrian pun itu menjadi tanggung jawab kita terkaitdengan pengurusan itu baik di kementrian pengelola PNBP maupun dikementrian keuangan karna di dalam undangundang itu Sudah Jjelas dikatakanbahwa pengelolaan PNBP itu ada di kementrian atau lembaga dan kementriankeuangan seperti yang saya katakana bahwa itulah dua fungsi yang satusebagai pimpinan pusat, jadi SKPD pun tidak punya kewenangan mengaturmerencanakan mengelola dalam pertanggungjawaban