KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA (PUPNC. 20)

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapputusan Mahkamah Agung No. 438 K/TUN/2001, tanggal 2 Februari 2005yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat / Terbanding;dengan posita perkara sebagai berikut ;Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Tergugat yakni Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)No.193/ PUPNC

Menyatakan batal atau tidak sah : Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan olehTergugat ;Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 36 PK/TUN/20063. Memerintahkan kepada : Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang diterbitkan olehTergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor :5 Tahun 1986, karena Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan kepadaPenggugat dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KETUAPANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA (PUPNC.20),dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DINASIH PUTRI MANGASTUTI, SH,. dkk.

Sehingga apabilasalah satu syaratnya yaitu : Surat Keterangan tentang tanah yang akandilelang tersebut tidak ada, maka Surat Perintah Penjualan BarangSitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000, tanggal 18 September2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat (Ketua Panitia Urusan PiutangNegara Cabang 20 Surabaya (PUPNC20) adalah cacat hukum danharus dinyatakan batal ;Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 36 PK/TUN/2006b.

IRENE DEVIANI ; KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 (PUPNC) SURABAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) SURABAYA, dkk.

SPS. 32/ PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006 tidak memenuhi prosedur sebagaimana tersebutdalam Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor. 300/KMK.01/2002 tentangPengurusan Piutang Negara. Karena Surat Perintah No. SPS. 32/PUPNC.10.01/2006Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 129 K/TUN/2008.24.22.26.tertanggal 6 Maret 2006 diterbitkan kurang lebih satu tahun setelah Surat Paksa No.SP/2243/PUPNC.10/2005tertanggal 413 Jul 2005 diterbitkan.

SPS.32/PUPNC.10.01/2006 tertanggal6 Maret 2006 ;4.

SPS32/PUPNc.10.01/2006 tanggal 6 Maret 2006adalah dalil yang tidak benar dan memutar balikkan fakta sebenarnya karena SuratPerintah Penyitaan Nomor. SPS32/PUPNC.10.01/2006 tanggal 6 Maret 2006 telahdiketahui dan disampaikan kepada Penggugat (sesuai dengan Berita Acara PenyitaanNomor.

SPS. 32/PUPNC. 10/01/2006 sebagai objek gugatan, karena Surat PerintahPenyitaan aquo diterbitkan oleh Tergugat sebagai tindak lanjut dari Surat PaksaNo. SP2243/PUPNC. 10/2005.Bahwa Pemohon Kasasi menjadikan Surat Perintah Penyitaan No. SPS.32/PUPNC. 10.01/2006 sebagai objek sengketa karena Surat Perintah Penyitaantersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berangkai (kettingHal. 21 dari 28 hal. Put. No. 129 K/TUN/2008.18.19.20.Zl.beschikking).

SPS.32/PUPNC.10.01/2006 sebagai objek gugatan karena :a. Dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyitaan No. SPS. 32/PUPNC.10.01/2006, Pemohon Kasasi merasa sangat dirugikan ;b.

SPS. 30/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006 diterbitkan kuranglebih satu tahun setelah Surat Paksa No. SP2244/PUPNC.10/2005 tanggal 13Juli 2005 diterbitkan.

SP2244/PUPNC.10/2005 ;Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menjadikan Surat Perintah PenyitaanNo. SPS. 30/PUPNC.10.01/2006 sebagai obyek sengketa karena SuratPerintah Penyitaan tersebut adalah merupakan Keputusan Tata UsahaNegara berangkai (ketting beschikking).

SPS. 30/PUPNC.10.01/2006 sebagai obyek gugatankarena :a. Dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyitaan No. SPS.30/PUPNC. 10.01/2006, Pemohon Kasasi/Penggugat merasa sangatdirugikan ;Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 135 K/TUN/2008b.

SPS. 30/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006 (vide bukti T7)maupun Berita Acara Penyitaan No.

SPS.30/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006, pelaksanaan lebih lanjutHal. 27 dari 29 hal. Put.

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil gugatanPenggugat angka 1, 2 dan 3 yangmenyatakan Surat Paksa Nomor : SP309/PUPNC.21/2006 tanggal 26 Desember 2006 dan SuratPerintah Penyitaan Nomor : SPS07/PUPNC.21/2007 tanggal 23Januari 2007 tidak pernah diberitahukan kepada Penggugatadalah pernyataan yang mengada ada dan sama sekali tidakberdasar, mengingat dalam Berita Acara Pemberitahuan SuratPaksa tanggal 28 Desember 2006 dan BeritaAcara...Acara Nomor : BA77/WKN.13/KP.04/2007 disebutkan dengantegas

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini, sabagaimana yangdinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23April 2010, yang telah didaftarkan ke KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 26 April 2010adalah Surat Perintah Penjualan Lelang Barang Sitaan NomorSPPBS04/PUPNC.21.02/2008 tanggal 21 januari 2008 yangdikeluarkan olehTergugat ; +2 rrr rrr rrr rrr rrr rr rrr errr errr e eee.

Menyatakan sah Surat Perintah Penjualan Lelang BarangSitaan Nomor : SPPBS 04/PUPNC.21.02/2008 tanggal 21Januari 2008 yang dikeluarkan olehTEFOUGEE go mm rm mm sm a ee or encom monet mmo mmome a me am = mmm3.

Asikin Ibrahim / UDSumber Daya perihal Panggilan Terakhir (Copysesuai denganBSIINYE) ja see ame 2 ammis seme semis es ee ee oom eae.T5 : Surat Keputusan Panitia UrusanPiutang Negara Cabang Nusa Tenggara Barat NomorPJPN263 / PUPNC.21 / 2006 tanggal 18Desember 2006 Tentang Penetapan Jumlah Piutangaslinya)30Negara Atas Nama H. Asikin Ibrahim / UD. SUMBERDAYA (Copy sesual denganaslinya) ; +2222 rrr rrr rrr rrr rere ee6.

T 6 : Surat dari Panitia UrusanPiutang Negara Cabang Nusa Tenggara BaratNomor : SP309/PUPNC.21/2006 tanggal 26Desember 2006 mengenai Surat Paksa (Copy sesuaidengan aslinya)7. T7 : Surat = dari Kantor PelayananPiutang Dan Lelang Negara Mataram tanggal 28Desember 2006 ditujukan kepada H. AsikinIbrahim / UD Sumber Daya perihal Berita AcaraPemberitahuan Surat Paksa (Copy sesuai denganaslinya) ;8.

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan a quo adalah Surat PerintahTergugat Nomor : SPS.31/PUPNC.10.01/2006 tanggal 6 Maret2006;2.

SPS.31/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006 diterbitkan kurang lebih satu tahunsetelah Surat Paksa diterbitkan.

SPS.31/PUPNC.10.01/2006 YANGMERUPAKAN OBYEK GUGATAN.16. Bahwa adalah sangat naif dan mengadaada pertimbanganhukum Judex Factie alinea 4 halaman 49 dan alinea 2halaman 50 Putusan yang pada pokoknya menyatakanbahwa Penggugat tidak tepat menjadikan Surat PerintahPenyitaan No. SPS.32/PUPNC.10.01/2006 sebagai objekgugatan, karena Surat Perintah Penyitaan aquo diterbitkanoleh Tergugat sebagai tindak lanjut dari Surat Paksa No. SP2234/PUPNC.10/2005.17.

SPS.31/PUPNC.10.01/2006 sebagai objeksengketa karena Surat Perintah Penyitaan tersebut adalahHal. 35 dari 45 hal. Put.

SPS.31/PUPNC.10.01/2006 tanggal 6 Maret 2006 (vide Bukti T7)maupun Berita Acara Penyitaan No.

pada point 2 diatas, bahkan Tergugatlltelah mengeluarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor :SPPBS35/PUPNC.10.04/2006, tanggal 06 Nopember 2006 dan Nomor : SPPBS03/PUPNC.10.04/2008, tanggal 30 Januari 2008, yang memerintahkankepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pelelangan atas barangjaminan milik Penggugat berupa:13.1.

Menyatakan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS35/PUPNC.10.04/2006 tanggal 06 Nopember 2006 dan Nomor : SPPBS03/PUPNC.10.04/2008 tanggal 30 Januari 2008, yang diterbitkan olehTergugatll bertentangan dengan ketentuan Pasal 200 ayat (4) HIR, cacathukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;3.

SPP BS35/PUPNC.10.04/2006 tanggal 6112006 dan No.

:SP061/PUPNC.10/2003 tanggal 4 Pebruari 2003 yang berirahirahDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide bukti T.Il 2 = T.Ill 8) sehingga Surat Paksa tersebut mempunyai kekuatan yangsama seperti suatu putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukumtetap, yang lebih lanjut dijalankan dengan menerbitkan Surat PerintahPenyitaan No. : SPS21/PUPNC.10/2005 tanggal 13 Oktober 2005 (videbukti T.Ill 11) jo.

.10.04/2002 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT.Persada Jati Lancar (Termohon Kasasi) jo. surat Pemohon Kasasi Iltertanggal 20 September 2005 No. : S38/PUPNC.10/2005 perihalHal. 33 dari 37 hal.

JAKARTA NOMOR: PJPN57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPANJUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT. SUPRAWIRA FINANCEdan SURAT PAKSA NOMOR: SP282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April2007 yang dikeluarkan Tergugat, secara nyatanyata telahBERTENTANGAN dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB), dalam hal ini yakni Asas Kecermatan dan Asas KepastianHukum.

SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP282/ PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan Tergugat,bersama ini pula PENGGUGAT mohon agar kiranya Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkasa a quo berkenan untukmemberikan penetapan PENUNDAAN pelaksanaan SURAT KEPUTUSANPANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTANOMOR: PJPN57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANGPENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT.SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP282/PUPNC.10

Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI JakartaNomor PJPN57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TentangPenetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Suprawira Financedan Surat Paksa Nomor SP282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yangdikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan Tergugat berupa: Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI JakartaNomor PJPN57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TentangPenetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Suprawira Financedan Surat Paksa Nomor SP282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yangdikeluarkan oleh Tergugat;4.

Nomor PJPN57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Suprawira Finance;2.

Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Banten Nomor: PJPN-416/PUPNC.14/2011, Tanggal 22 Juni 2011, Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Sandrafine Garment ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Banten Nomor: PJPN-416/PUPNC.14/2011, Tanggal 22 Juni 2011, Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Sandrafine Garment ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 223.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Bahwa mengingat Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara CabangBanten Nomor : PJPN416/PUPNC.14/2011., tertanggal 22 Juni 2011tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama : PT.

Bahwa Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang BantenNomor : PJPN416/PUPNC.14/2011., tertanggal 22 Juni 2011 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama : PT.

SRGNomor PJPN416/PUPNC.14/2011., tertanggal 22 Juni2011 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama: PT.Sandrafine Garment ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan yaitu Surat Keputusan NomorPJPN416/ PUPNC.14/2011., tertanggal 22 Juni 2011 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara atas nama : PT. SandrafineGalME Nt 5 n nnn n ne nen nnn en nen cence cence nee nenee4.

(Bukti 3) ; Bahwa atas surat penyerahan tersebut PUPN Cabang Bantenmengeluarkan surat Nomor : SP3N89/PUPNC.14/2010 tanggal3 April 2010 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atasnama PT. Sandrafine Garment (Bukti T4).

HA1904874 ; Bukti P : Salinan Surat Keputusan Panitia Urusan PiutangNegara Cabang Banten Nomor : PJPN416/PUPNC.14/2911, tertanggal 22 Juni 2011 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara atas namaPT.

MENGENAI TENGGANG WAKTUBahwa SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARACABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT.SUPRAWIRA FINANCE selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa No 1(satu)" dan SURAT PAKSA NOMOR: SP282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April2007 yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta.

Bahwa pada tanggal 1 April 2007, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PANITIAURUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAHPIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE tersebutTergugat telah mengeluarkan Surat Paksa Nomor : SP282/PUPNC. 10/2008 yangisinya pada intinya menetapkan memerintahkan PT.

pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSANPIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAHPIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT.

Suprawira Finance danSurat Paksa Nomor : SP282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yangdikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan Tergugat berupa :Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor :PJPN57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 Tentang Penetapan JumlahPiutang Negara atas nama PT.

Dalam kerangka parate eksekusi inilah, PemohonKasasi atas kuasa UndangUndang (wetterlijke vertegenwoordig) diberikanwewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang NegaraNomor : PJPN57/PUPNC.11.05/2008 tgl. 05 Maret 2008 perihal PenetapanJumlah Piutang Negara atas nama PT. Suprawira Finance dan Surat Paksa No.SP282/PUPNC. 10/2008 tanggal 01 April 2008.22 Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

Surat Keputusanyang memerintahkan Penggugat untuk membayar hutang sebesar sebagaimana diatas,jelas jelas merupakan tindakan yang tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya adalahberalasan hukum apabila Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dinyatakanbatal dan/atau tidak sah;Bahwa oleh karena telah ternyata dan terbukti bahwa Tergugat bertindaksewenang wenang dalam menerbitkan Surat Keputusan No.PJPN719/PUPNC.10/1999tanggal 3 Nopember 1999 maka oleh karenanya Surat Paksa No.SP718/PUPNC.10/

.10/1999 tanggal 3Nopember 1999 dan Surat Paksa No.PJPN.718/PUPNC.10/1999 tanggal 3 Desember1999;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agarPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :1 Mengabulkan ......:61.

PJPN 719/PUPNC/1999 tanggal 3 Nopember 1999 dan Surat Paksa No. SP718/PUPNP. 10/1999 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. PJPN.719/PUPNC10/1999 tanggal 3 Nopember 1999 dan Surat Paksa No. SP.718/PUPNC. 10/1999 ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :1.

PJPN719/PUPNC.10/1999 tentang Penetapan JumlahPiutang Negara atas nama PT. Libra Utama Inti Wood yang kemudian dilanjutkan olehSurat Paksa No.

PJPN719/PUPNC/1999 tanggal 3Nopember 1999 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT.Libra Utama Inti Wood dan Surat Keputusan No. SP. 718/PUPNC.10/1999tanggal 3 Desember 1999 tentang Surat Paksa ; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. PJPN719/PUPNC/1999 tanggal 3 Nopember 1999 tentang Penetapan JumlahPiutang Negara atas nama PT. Libra Utama Inti Wood dan Surat KeputusanNo.

Surat Keputusan Tergugat No.PUPN433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas NamaPT.Berau Coal (Bukti P1) ;b.

Surat Keputusan Tergugat No.SP1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa (Bukti P2) ;Selanjutnya kedua objek gugatan tersebut disebut Surat Keputusan ;Bahwa Penggugat memperoleh Surat Keputusan No.PJPN433/PUPNC. 11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan JumlahPiutang Negara Atas Nama PT.Berau Coal dari Tergugat pada tanggal 1Agustus 2007 (Bukti P3), sedangkan Surat Keputusan Tergugat No.SP1176/ PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Salinan SuratPaksa diperoleh

PUPN. 433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 (vide Bukti P1) ;Oleh karenanya penerbitan Surat Keputusan No.SP1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tersebut selain bertentangan denganperundangundangan yang berlaku, juga telah bertentangan denganAzasAzas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini azaspertimbangan dan azas kecermatan yang seharusnya menjadi perhatianTergugat sebelum mengeluarkan salinan Surat Paksa ;.

Surat Keputusan Tergugat No.PUPN433/PUPNC.11.05/2007 tanggal20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas NamaPT.Berau Coal ;b. Surat Keputusan Tergugat No.SP1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa ;3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencabut kedua SuratKeputusannya masingmasing :a. Surat Keputusan Tergugat No.PUPN433/PUPNC.11.05/2007 tanggal20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas NamaPT.Berau Coal ;b.

PUPN433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Berau Coal ;b. Surat No.SP1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentangSalinan Surat Paksa ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa :a.Surat No. PUPN433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara NomorPJPN 66/PUPNC.10.04/2010 tertanggal O08 Maret 2010tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.Tirta Larastama Dinamika Finance (DH. PT.

Menyatakan batal atau tidak sah:Objek 1.Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPN66/ PUPNC.10.04/2010 tertanggal 08 Maret 2010 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. TirtaLarastama Dinamika Finance (DH. PT.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :Objek 1.Objek 2.Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPN66/ PUPNC.10.04/2010 tertanggal 08 Maret 2010 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. TirtaLarastama Dinamika Finance (DH. PT.

PJPN66/PUPNC.10.04/2010tanggal 08 Maret 2010 Penetapan Jumlah Piutang Negara an. PT.Tirta Larastama Dinamika Finance (d/h. PT. Marannu InternasionalFinance);Surat Paksa No.

Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara, Cabang DKIJakarta Nomor SP03/PUPNC.10/2010, tanggal 06 Januari 2011;3.

PJPN66/PUPNC.10.04/2010 tanggal 08Maret 2010 Penetapan Jumlah Piutang Negara an. PT. Tirta LarastamaDinamika Finance (d/h. PT. Marannu Internasional Finance); Surat Paksa No.

Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara, Cabang DKI JakartaNomor SP03/PUPNC. 10/2010, tanggal 06 Januari 2011;3.

Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS04/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 14 Maret 2011; Objek 1. SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua PanitiaUrusan Piutang Negara Nomor PJPN 66/PUPNC.10.04/ 2010 tertanggal08 Maret 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas NamaPT. Tirta Larastama Dinamika Finance (DH. PT.

., Jabatan Staf pada KPKNL Serpong ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di JalanDiponegoro Nomor 911 SerangBanten, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : SKU01/PUPNC. 14/2012 tanggal 05 Januari 2012 ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;Melawan:PT.

Berdasarkan Salinan Surat Paksa Nomor :SP978/PUPNC. 14/2011 tertanggal 24 Oktober 2011, ditetapkan bahwaPenggugat harus segera melaksanakan pembayaran pelunasan hutang dalamjangka waktu 1 x 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa.

Sandrafine Garment ;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan yaitu Surat Keputusan Nomor PJPN416/PUPNC.14/2011., tertanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan JumlahPiutang Negara atas nama : PT.

Putusan Nomor 181 K/TUN/2013.18c Bahwa atas surat penyerahan tersebut PUPN Cabang Bantenmengeluarkan surat Nomor : SP3N89/PUPNC.14/2010 tanggal3 April 2010 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atas namaPT. Sandrafine Garment (Bukti T4).

Kepentingan umum ini adalahkepentingan seluruh warga masyarakat, bangsa dan Negara.2) Bahwa Keputusan" Nomor: PJPN416/PUPNC.14/2011 tanggal 22 Juni 2011tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan a quo adalah SuratPerintah Tergugat Nomor : SPS.35/PUPNC.10.01/2006tanggal 6 Maret 2006 ;2.

BankMandiri (Persero) Credit Recovery Groupsebesar Rp. 194.491.977.229,74 (seratussembilan puluh empat milyar empat ratussembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuhpuluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilankoma tujuh puluh empat' rupiah) sebagaimanaSurat Paksa No. : 2245/PUPNC.10/2005tertanggal 13 Juli 2005 (Bukti P2) ;Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 130K/TUN/20081019.

BAP35/WPL.03/KP.06/2006 tertanggal 22 Maret 2006yang didasarkan pada Surat Perintah No.SPS.35/PUPNC.10.01/2006 (Bukti P3) ;20. Bahwa ternyata Surat Perintah No.SPS.35/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006 (yangmenjadi obyek gugatan aquo) tidak dilampirkan dalamBerita Acara Penyitaan tersebut. Padahal dalam halpenyitaan barang barang milik Penggugat, SuratPerintah No.

SPS.35/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6Maret 2006 tidak memenuhi prosedur sebagaimanatersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.Karena Surat Perintah No. SPS. 35/PUPNC.10.01/2006tertanggal 6 Maret 2006 diterbitkan kurang lebih satutahun setelah Surat Paksa No. SP2245/PUPNC.10/2005tanggal 13 Juni 2005 diterbitkan.

NamunTergugat tidak mengindahkan upayaupaya Penggugattersebut dan bahkan menerbitkan Surat Perintah No.SPS.35/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006.Padahal apabila Tergugat mempertimbangkan kendalakendala yang dihadapi Penggugat serta upaya upayaPenggugat dalam menyelesaikan utang utang Penggugat,maka Tergugat tidak sampai pada keputusan menerbitkanSurat Perintah No. SPS. 35/PUPNC.10.01/2006 tertanggal6 Maret 2006.

SP3N01/PUPNC. 10.01/2006taqnggaql 05 Januari 2006, diberi tanda bukti T.II3;Fotocopy sesuai aslinya Surat Nomor:PG043/WPL.03/KP.01/2006 tanggal 25 Januari 2006 perihalPanggilan Penyelesaian Piutang Negara atas nama PT Sebatin dan suratNo: PR033/WPL.03/KP/0/2006tanggal 20 Pebruari 2006 perihal Penggilan terakhir atas nama PT Sebatin, diberi tanda bukti T.II4;Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Panitia urusan Piutang negara Cabang DKI Jakarta No:PJPN60/PUPNC.10.01/2006 tentang Penetapan Jumlah

Piutang Negara atas nama PT sebatinm, diberitanda bukti T.II5;Fotocopy sesuai aslinya Surat Paksadengan No: SP562/PUPNC.10/2006 tanggal 18 April 2006, diberitanda bukti T.II6;Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Surat Paksa No: Lap38/WPL.03/KP.01/2006 tanggal 16Mei 2006 dan berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, diberi tanda bukti T.II7;Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Penyitaan No: SPSD50/PUPNC.10.01/2006, Surat No: S1006/WKN.07/KP.01/2007 tanggal 10 Oktober 2007 perihal Permintaan

PJPN/60/PUPNC.10.01/2006 tanggal 14 Maret 2006;e Eksepsi ini mengenai legal standing Andrew Sutantio , tidak sah bertindak mewakili PT Sebatin, karenabukan salah satu pengurus yang sah maupun pemilik saham PT Sebatin , sebagaimana pada saatdilakukan penyerahan oleh PT Bank Mandiri ( Persero) Tbk kepada Terlawan II sesuai surat penyerahanPT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.