Bahwa pembuatan Akta PPJB tunas tersebut didasarkan pada adanya 2(dua) kah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMOPLAS(Dalam Pailit) yang masingmasing RUPS beragendakan Rapatpembahasan dan keputusan mengenai penjualan asset PT. SIMOPLAS(Dalam Pailit) kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam: risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.SIMONGAN PLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016,dan tertuang dalam Akta No. 177 tanggal 30 Desember 2016dibuat oleh dan dihadapan Prof. Dr.

SIMOPLAS (Dalam Pailit)dan Tergugat II adalah adanya hasil Rapat Umum Pemegang Sahara(RUPS) PT.

SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan Tergugat IIdidasarkan pada Akta PPJB Lunas yang dibarengi dengan KuasaMenjual serta hasil RUPS PT.

Adapun masingmasing RUPS tersebut adalah sebagai berikut :o risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuangdalam Akta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dandihadapan Prof Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM (TergugatIV), Notaris di Semarang perihal Pernyataan Keputusan Rapatpelepasan asset perseroan; dano risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

MM, (Tergugat IV) Notaris diSemarang dimana masingmasing RUPS~ beragendakan rapatpembahasan dan keputusan persetujuan mengenai penjualan asset TurutTergugat kepada Tergugat II.

Bahwa dalam putusannya pada halaman 24, Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan hukumantara lain sebagai berikut:.. sedangkan Pemohon telah mengajukan kepailitan ke Pengadilan Niagahanya brdasarkan surat di bawah tangan (bukti P26 B) tanpa dilakukanprosedur pengajuan RUPS;Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai legal standingselaku Direktur Utama PT Visi Bangun Mandiri, maka sekaligus Pemohonjuga tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan kepailitan

Bahwa sekalipun Bukti P26 B berupa surat di bawah tangan, namunbukti P26 B tersebut adalah merupakan hasil dari Rapat Para Direksiyang notabene adalah para pemegang saham dari PT Visi Bangun CiptaMandiri yang harus dipandang sebagai hasil Keputusan Direksi dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berisi tentang persetujuanPara Direksi selaku para Pemegang Saham kepada Hirawan Gelarselaku Direktur Utama untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailitmelalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Bahwa sekalipun RUPS yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 20Desember 2008 (vide bukti P26A), namun karena selama belumdilaksanakan lagi RUPS, maka selama itu pula Hirawan Gelar selakuDirektur Utama harus dianggap masih tetap menduduki Jabatan sebagaiDirektur Utama PT Visi Bangun Cipta Mandiri yang bisa bertindak keluarmaupun kedalam Pengadilan;d.

bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) juncto Pasal 10 ayat (6) AktaPendirian PT Visi Bangun Mandiri Nomor 5 tanggal 29 Juni 2007 Pemohonselaku Direktur Utama telah habis masa jabatannya pada tahun 2013; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa: Direksi tidakberwenang mengajukan pailit atas perseroan sendiri kepada PengadilanNiaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS

Indo Veneer Utama Nomor 003/IVU/RUPS/ V/2008 tanggal 5 September 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa Il, IbuMariati dan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli SertifikatTanah atas nama PT. Indo Veneer dan PT.

Indo Veneer Utama;56) 1 (satu) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPSTahunan dan RUPS Luar Biasa;57) 1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;Hal. 13 dari 41 hal. Put.

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPStahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala kantor Pertahanan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPStahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran SertifikatHak Guna Bangunan dan Prosedur Pengurusan PerpanjanganSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada AriSutanto

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPSTahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari

MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 September 2016,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan TinggiDKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa sesuai dengan bunyi Anggaran Dasar PT Sebatin, kuorumRUPSL adalah lebih dari Y2 (setengah) dari jumlah seluruh saham;Bahwa ketika diselenggarakan RUPS

ElsiniTirta pemegang saham 1.125 lembar (22,5 %) tidak hadir (karenadihadiri oleh kKuasanya bernama Fediric Tirta, tetapi kuasa tersebut tidakpernah memberikan surat kuasanya);Bahwa sesuai dengan kuorum di atas, karena pemegang saham yanghadir 100% dikurangi 22,5% = 77,5%, dengan demikian RUPS tersebutsah memenuhi kuorum karena sudah melebihi dari 2 dari jumlahseluruh saham;Bahwa RUPS tidak dapat memberikan kuasa kepada siapapun termasukkepada Tergugat , karena RUPS bukan organ yang berwenangmemberikan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta Nomor 306 tahun 2017) yang dibuat dihadapan Notaris Soleiman Malipungi, S.H., M.Kn;
4. Menghukum Tergugat untuk menarik dan membatalkan

Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta Nomor 306 tahun 2017);

atas pertimbangan Dewan Pengawas danberdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku;Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BKKberdasarkan persetujuan Bupati/Walikota atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuan lain yang berlaku;Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK berdasarkanpersetujuan Bupati/Walikota atau RUPS atas pertimbangan DewanPengawas;Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan

RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas;Hal. 3 dari 68 hal. Put.

atas pertimbangan Dewan Pengawas danberdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku;Membeli, menjual atau) dengan cara lain mendapatkan ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BKKberdasarkan persetujuan Bupati/Walikota atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuan lain yang berlaku; Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK berdasarkanpersetujuan Bupati/Walikota atau RUPS atas pertimbangan DewanPengawas;Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan

Kepala Negara;Bahwa berbeda dengan perusahaan daerah lainnya, Terdakwa DWIPURWANDARI, Sip menjadi Kepala SUB Bidang dan Kasi PD BKK WediKabupaten Klaten diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Sahamatau RUPS, sehingga Terdakwa bertanggungjawab kepada Rapat UmumPemegang Saham atau RUPS, jadi bukan bertanggunggjawab terhadappemerintah atau Negara;Dengan pemisahaan kekayaan dan modalnya berupa saham, makasecara hukum, setiap kerugian PD BKK Wedi Kabupaten Klaten adalahkerugian PD BKK Wedi Kabuapaten

, olehkarenanya sebagaimana BUMD yang berbentuk perseroan terbatas,maka untuk menentukan kerugian adalah bukan wewenang BPKP,akan tetapi hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):Dengan terbuktinya Ahli SURANTO, SE.

Perumahan NTB.Prima adalah Terlawan 1.Bahwa selama menjadi Direktur PT.Perumahan NTB.Prima sampai padatahun 2002 akhir Terlawan 1 tidak mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) walaupun telah berkalikali diminta/diingatkanagar mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana biasanya Rapat Umum Pemegang Saham tiap tahun yangdilakukan oleh Perusahaan berupa Perseroan Terbatas.Bahwa oleh karena Terlawan 1 tidak melaksanakan RUPS sebagaimanabiasanya diadakan oleh Perusahaan Perseroan dan oleh

karena adanyahalhal penting seperti pertanggung jawaban keuangan,LaporanKeuangan terkait dengan usaha perusahaan yang harus diselesaikanlewat RUPS Perseroan, maka Pengurus lainnya dari PT.

Prima mengadakan RUPS dengan terlebih dahulu memohonljin/Penetapan kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk dapatdilaksanakannya RUPS yang disebut dengan RUPS Luar Biasa.Bahwa atas permohonan Para Pengurus PT. Perumahan NTB Primatersebut maka keluar Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :10/PDT.P/2003 tanggal 12 April 2003 dan atas Penetapan tersebutdiadakan RUPS Luar Biasa.3.

Bahwa dalam RUPS luar biasa tersebut didapat suatu keputusandiantaranya:Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTRPelawan 1 diangkat selaku : Direktur PT. Perumahan NTB. Prima;Pelawan 2 diangkat selaku : Komisaris PT. Perumahan NTB. Prima.4.

Bahwa atas hasil RUPS Luas Biasa tersebut Terlawan 1 keberatan danmengajukan gugatan pembatalan RUPS Luas Biasa tersebut di PengadilanNegeri Mataram dan terjadilah sengketa/perkara atas hasil RUPS Luar Biasatersebut sampai pada tingkat Mahkamah Agung/Kasasi dan bahkan sampaipada Tingkat Peninjauan Kembali, yang pada intinya Amar putusanputusannya berbunyi :l.

BPRPerbaungan Hombar Makmur berdasarkan hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur tertanggal 10Januari 2000;3. Bahwa pada 29 April 2012 melalui surat no: 075/Pst/PHM2012, Tergugatmengajukan permohonan calon Direksi baru ke Bank Indonesia cabangMedan;4. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2012, melalui surat No. 079/Pst/PHM/2012,Tergugat juga mengajukan permohonan calon Komisaris baru kepadaBank Indonesia cabang Medan;5.

dibuktikan kebenarannya di dalampemeriksaan pokok perkara; Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat telah ada sejak tahun 1992 sampai dengan tahun2000 sebagai karyawan, dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan berwenang mengadili sengketa PemutusanHubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal56 Undang Undang No. 2 Tahun 2004, dan sengketa Penggugat statusnyasebagai Komisaris diselesaikan dengan RUPS

orang tidak mempunyai kedudukan tertentu, danPenggugat tidak lulus lalu Direksi menjumpai Penggugat menyampaikanbahwa dia tidak lulus maka tidak bisa lagi bekerja di BPR, hakhak nyatidak diketahui akan diberikan atau tidak, sedangkan pemberhentianPenggugat dinyatakan secara lisan ;Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat yang menyatakan lulus dantidak lulus ;Bahwa saksi menerangkan waktu Penggugat kalah dari fit and proper testada dibicarakan tentang hak hak dari Penggugat dari ditawarkan dandalam RUPS

ada juga dibicarakan ;Dalam RUPS dibicarakan 16 x Gaji, tetapi Penggugat tidak menerima danyang menawarkann adalah Direktur Utama;Sutrasno (Saksi T2) :Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 1992 Penggugat sudah bekerja diPT.

BPR Perbaungan Hombar Makmur ; Bahwa saksi menerangkan hakhak Penggugat pernah di bahas di RUPSsebanyak Rp 2.500.000, namun dasar peraturannya yang tidakdiketahuinya, Penggugat tidak menerimanya karena tidak cocok menurutPenggugat pada saat itu saksi yang memberikannya ; Bahwa saksi menerangkan pada RUPS tahun 2012 dibicarakanmengenai jasa Penggugat ditawarkan 16 X gaji, saksi tidak mengetahuihal itu, dan setelah itu ada lagi RUPS ; Bahwa saksi menerangkan Penggugat kerja rangkap, selain Komisarispada

Agus Salim No. 24 Sabang, Kelurahan KebonSirlh, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, setempat dikenal dengannama Hotel MaxOne Sabang (selanjutnya cukup di sebut Hotel MaxOneSabang), yang juga merupakan asset terbesar Penggugat.Bahwa ternyata, tanopa sepengetahuan anggota direksi lainnya sertatanpa adanya RUPS/ tanpa persetujuan dari Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Batavia Land tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 102 ayat 1UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang mengatakan bahwa:(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atauHal 3 Put.

asset Penggugat berupaHotel MaxOne Sabang sebagai jaminan (agunan) hutang, bukannyamenolak, namun malah memberikan persetujuan serta menerima HotelMaxone Sabang sebagai jaminan (agunan) hutang yang dilakukan secaramelawan hukum oleh Tergugat tersebut.Bahwa dengan demikian, Tergugat Il juga telah melakukan perbuatanmelawan hukum.Bahwa selanjutnya, tanoa sepengetahuan anggota direksi lainnya sertatanpa adanya RUPS/tanpa persetujuaan RUPS PT.

tindakan Tergugat yang telah mengalihkan/menyerahkan secara sukarela Hotel Maxone Sabang kepada Tergugat Iltanpa persetujuaan RUPS PT.

Batavia Land tersebut adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum.Bahwa begitu pula tindakan Tergugat Il yang, sebelumnya, telahmengetahui bahwa Tergugat tanpa persetujuaan RUPS PT. Batavia LandHal 5 Put.

Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No. RIS32/D.3MBU/2006 tanggal 11Oktober 2006;Digunakan untuk perkara lain ;5.

No.417 K/Pid.Sus/2014 Direksi wajib menyampaikan RKAP kepada RUPS untukmemperoleh pengesahan.Dengan ketentuan hukum di atas, tegas RKAP suatu aturan yangharus ditaati dan dilaksanakan oleh Direksi BUMN dalam hal iniDireksi PT.MNA.Terdakwa HOTASI D.P NABABAN. Oleh karenaitu setiap perbuatan yang melanggar RKAP merupakan perbuatanmelawan hukum (wederrechtelijk).

Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dengan benar halhal yangrelevan secara yuridis, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2006 RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Merpati Nusantara Airlines(MNA) menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)Tahun 2006 memuat halhal yang berhubungan dengan rencanapengadaan pesawat.

No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,Pengawasan dan Pembubaran BUMN yang mewajibkan Terdakwa selakuDirektur Utama menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggarankepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;c.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiHal. 67 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014Nusantara Airlines tahun 2006 No.

Notaris diJakarta, tanpa persetujuan Pengugat selaku Pemegang saham yang sah sebesar 30% adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagiPenggugat, adalah sangat berdasar dan beralasan hukum apabila segala hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa dari Tergugat I mengenai Persetujuan menjaminkan assetasset Tergugat I kepada Tergugat V sebagaimana Hasil Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Tergugat I yang berita acaranya dituangkan

51 dari 84 hal Putusan No.305/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undangundang No.40 Tahun 2007,tentang Perseroan Terbatas yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Ayat 1 Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kePengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS,Direksi, dan / atau Dewan Komisaris .

/ RUPSLB yangdiajukan adalah tidak sah, karena tidak memenuhi kuorumsebab tidak mengikutsertakan Penggugat selakupemegangsaham sebesar 30%, namun Penggugat sama sekalitidak menjelaskan mengenai berapa jumlah kekayaanperseroan yang dijaminkan kepada tergugat V dan juga tidakmenjelaskan mengenai keabsahan ketentuan kuorum RUPS/RUPSLB.Bahwa sebagaimana ketentuan perundang undangan, penjaminankekayaan perseroan disyaratkan dengan persetujuan RUPS apabila asetyang dijaminkan melebihi 50% dari seluruh

harta kekayaan perseroan,begitupun kuorum RUPS juga telah ditentukan oleh undangundang.Bahwa karena Penggugat tidak mampu menjelaskan dalam gugatannyamengenai jumlah kekayaan perseroan dan tidak juga menjelaskan berapajumlah kuorum RUPS/ RUPSLB yang telah dilakukan, maka gugatanyang demikian mengandung cacat obscuur libel atau tidak jelas dan tidakterang isinya .Il.

/RUPSLB yang dilakukan adalah tidaksah karena tidak memenuhi kuorum sebab tidak mengikut sertakan Penggugatselaku Pemegang Saham 30% namun Penggugat sama sekali tidak menjelaskanmengenai berapa jumlah kekayaan perseroan yang dijaminkan kepada TergugatV dan juga tidak menjelaskan mengenai keabsahan ketentuan kuorum RUPS/RUPSLB ;e Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya mengenai jumlahkekayaan perseroan dan juga tidak menjelaskan berapa jumlah kuorum RUPS/RUPSLB yang telah dilakukan

Notaris di Jakarta (videbukti P3), pada tanggal 15 Agustus 2008 telah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tergugat II dengan keputusan rapat antara lainHalaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 661 K/Padt/2016sebagai berikut:".

Menegaskan kembali Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 15082008 (lima belas Agustus dua ribu delapan)yang telah dinyatakan dalam Akta Nomor 199 tanggal 16082008(enam belas Agustus dua ribu delapan)...(vide bukti P3).

Nyonya Lanny Wahyu tersebut, sebanyak 100 (seratus)saham, atau. dengan nilai nominal sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) saham,atau dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);Agar Tergugat II mengadakan RUPS atau RUPSLB berkaitandengan masuknya Penggugat selaku Pemegang Saham padaTergugat Il, yang menggantikan kedudukan Tergugat termaksud;Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 661 K/Padt/201610.2.

) maupun Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) selain untuk kepentingan Penggugat sebagaimana yangdimaksudkan dalam butir ke 10.1. huruf d gugatan ini, sampai putusan dalamperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Melarang Tergugat Il mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),selain untuk

Nyonya Lanny Wahyu tersebut, sebanyak 100 (seratus) saham, ataudengan nilai nominal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah);Menghukum Tergugat Il untuk mengadakan RUPS atau RUPSLBberkaitan dengan masuknya Penggugat selaku Pemegang SahamTergugat II, yang menggantikan kedudukan Tergugat tersebut;Menghukum Tergugat Il untuk mencatat Penggugat sebagai PenggantiTergugat dalam Daftar Pemegang Saham Tergugat Il menghukumTergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat yaituuang sebesar

TurutTergugat II hadir melalui kuasanya dalam RUPSLB tetapi tidak mengetahuiagenda RUPSLB yang diprakarsai oleh Tergugat I dan TergugatBahwa berdasarkan Akta Notaris No. 13 : Berita Acara RUPS Luas Biasa yangdibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ny. Etty Roswitha Moelia, SH Notaris diJakarta pada tanggal 15 Agustus 2011, menerangkan bahwa pada tanggal 15Agustus 2011 bertempat di Sekretariat Yayasan Bhakti Yogya JIn.

Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga.Dalam Akta tersebut pada dinyatakan bahwa RUPS Luar Biasa tersebutdiselenggarakan atas permintaan Direksi dari PT. Bank Perkreditan Rakyat ArumMandiri Kenanga yang berkedudukan di Bantul, padahal dalam kenyataannyaDireksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga tidak pernahmengajukan permintaan RUPS Luar Biasa.

BankPerkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga kepada Yayasan Bhaktie Menghukum Turut Tergugat I, II dan II untuk melaksanakan RUPS/LB gunamengesahkan pencabutan kedudukan pemegang saham dan melakukan peralihansaham atas nama Tergugat I dan Tergugat II kepada Yayasan BhaktiSUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terbanding yaitu,Terbanding I/Semula Tergugat I, Terbanding II/Semula Tergugat II melalui kuasahukumnya telah mengajukan

Bank Perkreditan Rakyat ArumMandiri Kenanga setelah dinyatakan dicabut kedudukannya sebagai pemegangsaham dan dikembalikan kepemilikan sahamnya kepada Yayasan Bhakti Yogyaberdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, selanjutnya harusdilakukan pengesahan melalui mekanisme RUPS/LB oleh Turut Tergugat I, II,12dan HI maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan perkara aquo berkekuatan hukume Berdasarkan uraian jawaban Turut Tergugat I tersebut di atas, maka mohonkepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Bank Perkreditan Rakyat Arum MandiriKenanga kepada Yayasan Bhakti Yogya ;e Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III untuk melaksanakan RUPS LB PT.Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga guna mengesahkan pencabutankedudukan pemegang saham dan melakukan peralihan saham atas nama TergugatI dan Tergugat II kepada Yayasan Bhaktie Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul akibat diajukannya perkara a quo ;SUBSIDAIR :Mohon .....Mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan

KARYA CAHAYA SUKSES sebanyak 1 (satu) lembar sahamtersebut telah memperoleh persetujuan dari RUPS, yang manadidalamnya juga PENGGUGAT bertanda tangan, sebagaimanadimaksudkan dalam C/RCULAR RESOLUTION IN LIEU OFEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER OF PT.INDOKOMAS BUANA PERKASA pada tanggal 30 Januari 2009, yangmelekat pada akta jual beli sahamnya (BuktiT.1.&T.IL2) ;1.d.

Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

KARYA CAHAYASUKSES, yaitu LEONARD MAMAHIT selaku direktur, yangtelah memperoleh persetujuan dari RUPS, yang mana didalamnya juga PENGGUGAT bertanda tangan, sebagaimanadimaksudkan dalam C/RCULAR RESOLUTION IN LIEU OFEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDEROF PT. CEGELEG pada tanggal 27 Maret 2009, yang melekatpada aktaakta jual beli sahamnya (vide Bukti T.1 & T.II2) ;13.3.5.

., dan 13.3.5. di atas, menjadi pertanyaan bagi PARATERGUGAT adalah, bagaimana PENGGUGAT menjelaskansemua tanda tangan yang dibuatnya, baik dalam perjanjianpengalihan hak atau jual beli atas sahamsahamnya tersebutmaupun dalam dokumen persetujuan RUPS, yang kesemuanyasetidaknya ada 6 (enam) buah dokumen yang telah nyatanyataditanda tangani oleh PENGGUGAT? ;13.3.7.

Indokomas, milikasing atau local ;Bahwa saksi pernah ikut RUPS pemegang saham;e Bahwa saksi tidak ingat pada Tahun 1999 di PT. Indokomas adapenilaian saham;. Saksi OYO SUNARYOe Bahwa saksi di PT. Indokomas sebagai Karyawan ;Bahwa saksi bekerja di PT.

Jakarta, yangmenyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Januari 1997, bertempatdi Jalan Pulo Mas Raya, Nomor 9, Jakarta Timur, telah diadakan RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) PT. Laksana Budaya.Bahwa Kwok Untung Sinarta selaku Direktur PT. Laksana Budayamemimpin RUPS dan menghasilkan keputusan rapat sebagaimanadituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. LaksanaBudaya Nomor 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gonawan,S.H., Jakarta tersebut, sebagai berikut:1.1.

Laksana Budaya Nomor 2tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, S.H., adalah merupakanPernyataan dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) PT.Laksana Budaya yang dibuat di bawah tangan tanggal 6 Januari 1997;Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995dinyatakan dengan tegas Organ Perseroan adalah: RUPS; Direksi; Komisaris;Halaman 15 dari 23 halaman.

Putusan Nomor 01 K/TUN/2015Dari ketentuan tersebut yang berhak memberikan Kuasa untuk menyatakansuatu keputusan rapat umum pemegang saham dalam suatu akta Notarisadalah RUPS itu sendiri bukan para pemegang saham oleh karena parapemegang saham hanya dapat memberikan Kuasa kepada Pihak Ketigauntuk mewakili para pemegang saham dalam RUPS;Bahwa oleh karenanya Kuasa yang diberikan para pemegang sahamkepada Penggugat (Boenarto Tedjoisworo) untuk menyatakan keputusanrapat PT.

Laksana Budayaberdasarkan RUPS PT.

Pengadilan Pajak, yang berbunyi :Halaman 15 alinea9s.d13: bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap datadata yangdisampaikan Pemohon banding berupa Jurnal, Buku Besar dan vouchervoucher, diketahui piutang pemegang saham (Sudwikatmono) sebesarRp. 3.175.154.597,00 kepada PT Megarimba Karyatama dialihkankepada Pemohon Banding sebagai tambahan setoran modal;bahwa tambahan setoran modal dari pemegang saham (Sudwikatmono)tersebut belum dibuat aktanya karena belum sampai dibuat Berita Acarapada tingkat RUPS

Sedangkan penyetoran dalambentuk lain yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan sebagaibadan hukum dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain yangditunjuk oleh RUPS. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uangHal. 9 dari 15 hal. Put.

2006harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis ataumacam, status, tempat kedudukan dan lainlain yang dianggap perlu demikejelasan mengenai penyetoran tersebut.Ayat (2)Yang dimaksud dengan ahli yang tidak terikat pada perseroan adalah orangperseorangan atau badan hukum yang disahkan oleh pemerintah yangberdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untukmenilai harga benda tersebut.Pasal 34(1) Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkankeputusan RUPS

.(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuansebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kepada Komisaris untuk waktupaling lama 5 (lima) tahun.(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sewaktuwaktu dapat ditarik kembali dalam RUPS.Bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.07584/PP/M.V/15/2006 tanggal 14 Februari 2006 diketahui MajelisPengadilan Pajak tidak pernah memeriksa bukti yang sah mengenai telahdiadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tanpa ditandatangani Risalah/ Berita Acara RUPS yang dibuat denganakta Notaris, adalah akta otentik.

Beli Saham, Para Pihak harus hadir;Bahwa jual beli saham bisa dilakukan sebelum atau sesudahdiadakannya RUPS.

Tanpa adanya jual beli saham, makatidak bisa merubah RUPS.

Yangterpenting, jual beli saham adalah sebagai dasar yang digunakan olehpemegang saham yang baru untuk menghadiri RUPS;Bahwa apabila memang ada nama baru yg masuk, harus melalui jual belisaham, baru kemudian di sahkan dalam RUPS.

;Bahwa di dalam peralihan saham, harus dimuat dalam suatu BeritaAcara dan Berita Acara tersebut dibuat di luar RUPS, kemudian dibuat didalam RUPS yang dibuat dihadapan Notaris.

Oktober 2006 esna Penggugat secara ssinak dan diam diam telah & mengajukan upaya hukum berupa permohonan untuk r2 ditetapkan RUPS: yang. menyusun ulang susunan Dewan va tee Direksi dan Komisaris serta menetapkan kepemilikan 30(tiga puluh) saham tercatat di Perseroan atas nama SauripKadi (Penggugat 1D) sehingga diterbitkan Penetapan No. > 308/Pat. P/2006/PN.

Penggugat terhadap RUPS = LB tersebut a~~ dibenarkan disebutkan dalam butir 14, 15, dan 16 Gugatan tidaklah dapat memberikan memberikan kuasa (mewakilkan) kepada Turut Tergugat Ill (Tuan Adhityo Suryo. Widodo) dan Tuan Dony.

Joenoes, seen, eo oSoa telah digelapkan oleh Ida Bagus Ngurah Wijaya sebanyak 30 > afae Bahwa. benar saksi ikut t menjadi saksi dalam pembuatan Petjanjian ae~ tanggal 16 Juni 2007 ;a Bahwa saksi adalah mantan urnawirawan Polti; DONY YU YUDIANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Serea 3 Bahwa saksi hadir dalam RUPS PT.

Tenaga, Bumi Bali Hl pada tenggal oe29 Juli 2008 ai Bali; cP es eae= Bahwa kehadiran saksi dalam RUPS tanggal 2 29 uit 2008 di Bali a Agadalah dalam rangka mewakili Edwin Joenoes ; ce eeco =" : Bahwa undangan rapat membahas RUPS ;Lal o Bahwa saksi hanya menghadiri dan menanda tangani dattar hadi;S Bahwa saksi tahu surat perjanjian tanggal 16 Juni 2007 ;bee Merimbang,# bahwa selarjutnya Pengauget juga rmengejuken saksi si all =a sebagai berikut : Eolas eae osPut No: 1800/Pat .

Bukti PR27 i Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) zots ees . tanggal, 29 Juli 2008, di Meeting Room Segara Village:Hotel, Jalan Segara Ayu, Sanur, Denpasar, E Bali (fotocopy sesuai dengait aelnya)' Z~ Menimbang, bahwa dalam perkara i ini Turut Tergugat L Toru Tergugat I,dan Turut Tergugat Ml tidak mengajukan bukti surat eepUnes Saks!

Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya diKantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegangsaham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan;3.

UCI,merubah susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisarisserta pemegang saham perseroan tersebut; bahwa Taufik Surya Darma tidak pernah memperlihatkan ataumemberikan akta tersebut kepada saya, namun saya ketahui adalahakta berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT.KPB nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dihadapan NotarisKhairu Subhan, S.H., di Samarinda tersebut ; bahwa saksi tidak hadir dalam RUPS PT.

., MBA Notaris di Jakarta ; bahwa saya tidak tahu siapa saja yang hadirdalam RUPS tersebut ;hal25 dari 51 hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2016/PN Smr bahwa saya tidak tahu siapa yang meminta diadakannya RUPS PT.KPB; bahwa saya tidak hadir dalam RUPS PT. KPB, dengan demikiansaya tidak mengetahui siapa yang menyerahkan akta no.15 tanggal10 Januari 2011 ; bahwa saya tidak tahu apakah sdr.

Taufik Surya Darma danArdiansyah Muchsin hadir dalam RUPS, karena saya tidak hadirsaat RUPS tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan ;10. KRITIPAL SINGH RAHEJA BIN BALBIR SINGH ; bahwa pemegang saham PT. KPB adalah OORJA (Batua) Pte Ltdmemiliki saham sebanyak 2.500 lembar saham setara dengan 50 %dari susunan kepemilikan saham, PT. UCI memiliki saham sebanyak2.000 lembar saham setara dengan 40 % dari susunan kepemilikansaham dan sdr.

PMA tersebut mengacu pada ketentuan pasal 51UU PT. dimana jika pemegang sahamnya hendak menjual hendakmenjual sahamnya dalam PT. tersebut harus menawarkan padapemegang saham lainya, karyawan dan sebagainya tanpadibutuhkan persetujuan RUPS, tentunya disyaratkan untukmemperoleh persetujuan untuk jual beli saham tersebut, tentunyadisyaratkan untuk memperoleh persetujuan BKPM, sedangkanBKPM mensyaratkan dilampirkan risalah RUPS yang menyetujui jualbeli saham tersebut,'korum RUPS yang ditentukan adalah

Pasal 142 Ayat 1 huruf a dimana pembubaran perseroan terjadiberdasarkan keputusan RUPS,d.

PenetapanPeraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukHalaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/20144.7.pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d didahuluidengan keputusan RUPS untuk Persero dan Perseroan Terbatasdan keputusan Menteri untuk Perum.e.

Bahwa menurut Pemohon, dalam PP No. 72 Tahun 2014 tidak adapengaturan mengenai penyelesaian status dan hak karyawan dariPerseroan yang diambilalih sehingga merugikan kepentingan karyawan,Pembubaran BUMN tanpa didahului RUPS dan tidak dilakukanoJehkurator sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125, 126,142 UU Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;3.

Bahwa menurut Pemohon, semua perubahan bentuk perusahaanBUMN harus ditegaskan oleh PP dan harus didahului denganmekanisme RUPS, sedangkan penerbitan PP 72 Tahun 2014 tidakdidahului RUPS pada masingmasing PTPN, sehinggabertentangandengan Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 PP 45 Tahun2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan PembubaranBUMN.ll.

Pengalihansaham yang dimaksud merupakan saham yang dimiliki oleh Negara RI., dankeberatan Pemohon terkait RUPS tidak ada relevansinya, karena Pemohonbukanlah pemegang saham PTPN I, Il, IV sampai dengan XIV, malainkanhanya sebagai pekerja di PTPN tersebut.