Lili Widjaja, MPHS, untuk melakukan RUPS Tahunan,yaitu:a. Permohonan diselenggarakan RUPS yang disampaikan melaluiSurat Para Pemohon tertanggal 5 Desember 2014 tentangpermohonan RUPS LB dengan tujuan;1) Penyampaian laporan tahunan perseroan yang belum pernahdisampaikan;2) Pengangkatan Direksi yang telah berakhir masa jabatan;3) Penyelesaian utangpiutang pemegang saham terkait perjanjian28 Februari 2008;b.

adalah undangan RUPS Tahunan yangpertama kali dikeluarkan oleh Termohon Kasasi.

dalam pertimbangannya pada halaman 47 telah salahmenilai dan salah mempertimbangkan tentang RUPS tanggal 31 Maret2015 dan salah mempertimbangkan ketidakhadiran Para Pemohon Kasasipada RUPS tanggal 31 Maret 2015 tersebut;Halaman 14 dari 25 Hal.

., untuk mengundang RUPS denganmengatasnamakan sebagai pemegang saham, maka Pemohon Kasasiberpendapat bahwa undangan RUPS tertanggal 17 Maret 2015 yangditandatangani oleh Dra.

Judex Factidalam pertimbangannya pada halaman 47 alinea ke 2, karena sebenarnyake 2 (dua) RUPS tersebut tidak berhubungan dan sangat berbeda;Perbedaannya adalah yaitu; Surat Undangan RUPS Nomor: 0/033/RUPS01/1214 tertanggal 23Desember 2014 untuk RUPS pada tanggal 9 Januari 2015 berjudul SuratUndangan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda rapat: (a)Penyampaian Laporan Keuangan tahun buku 20092013.

RUPS agar dibuat dengan Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang dihadiri oleh Notaris yang memahami hukumPerseroan Terbatas.

Penentuan waktu pelaksanaan RUPS tahun 2019.7.

, diberi tanda bukti P62;Fotokopi SURAT PERMINTAAN RUPS LB PT.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeuptusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/ ataub.

Tentang Pelaksanaan RUPS PT.

oleh Aulia Taufani, Notaris diKabupaten Tangerang (Akta RUPS Pemberhentian SebagaiDirektur).

Keputusan RUPS BUKANLAHPerjanjian Kerja karena keputusan RUPS tidak memuat halhal yangHalaman 13 dari 48 Putusan No. 158/Pdt.SusPHI/201 6/PN.Bdg.seharsnya tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja sebagaimanamerujuk kepada Pasal 54 UU Ketenagakerjaan. Direktur diangkat oleh RUPS sementara karyawan diangkat olehpemberi kerja.

sebagai penasehatPerusahaan didasarkan keputusan RUPS yang tertuang dalam Akta RUPSPenunjukkan Sebagai Penasehat dan bukan berdasarkan perjanjian kerja.Akta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat bukanlahperjanjiankerjakarena akta tersebut merupakan suatu keputusan RUPS Tergugat sebagaiOrgan permsahaan dan RUPS bukanlah pemberi kerja dalam UUKetenagakerjaan.

melalui kKeputusan RUPS.

Ketentuan tentang besamya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.2. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.3.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainya;2. RUPS tahunan wajib dilakukan dalamjangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;a Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2);Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40tahun 2007 menentukan sebagai berikut :1.

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainya sebagaimana dimaksud dalampasal 78 ayat (4) dengan pemanggilan RUPS;2. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersama samamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah selurun sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih kecil ataub. Dewan Komisaris;3.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 21/Padt.P/2022/PN.Mtr6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagimanadimaksud pada ayat (5) :a. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ayat (2) huruf a diajukankembali kepada Dewan Komisaris ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;7.

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalampasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut;2.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;4.

MENETAPKAN :

Dalam Eksepsi;

Menolak seluruh eksepsi Termohon I dan Termohon II;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS PT ABADI GUNA PAPAN (Termohon I);
3. Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS PT ABADI GUNA PAPAN (Termohon I);
4. Menetapkan bentuk RUPS, mata acara dan

Ketua RUPS PT ABADI GUNA PAPAN (Termohon I) dengan Agenda sebagai berikut:

Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroanterhadap para pemegang saham perseroan melalui surat tercatat dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) diselengarakan, tidak termasuk tanggal pemanggilan dantanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menunjuk sendiri notarisuntuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;.

Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Pemimpin RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan apabila dihadiri olehpemegang saham yang mewakili minimal 1/4 (satu per empat) atau 25 %(dua puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara yang sah yang telah dikeluarkan;.

Nomor 1096 K/Pdt/2019.Umum Pemegang Saham (RUPS) di wilayah hukum Pengadilan NegeriJakarta Selatan;10.Membebankan semua biaya penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang timbuldari permohonan ini kepada perseroan;Ex aequo et bono, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapatlain mohon penetapan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan NegeriJakarta

dantanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menunjuk sendiri notarisuntuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Pemimpin RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan RapatHalaman 4 dari 7 Hal.

Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk wajibhadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan yangdiselenggarakan oleh Para Pemohon;9. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Selatan;10.

) yang menyebutkan:1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhHal 3 dari 28 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utrsaham dengan hak suara, kecuali anggaran

Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonanpenyelenggaraan RUPS LB kepada Termohon PT.

SIT NURBAITI, S.H., M.H., di bawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari 2 (dua), yaituRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) lainnya.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunanperseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganperseroan;Bahwa mekanisme untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), yaitu Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tahunan dengan didahului pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dapat dilakukan atas

Dewan Komisaris;(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2)huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Bahwa selain cacat formil pemanggilan RUPS baik pada RUPSsebagaimana BA RUPS Tahunan 2012 maupun BA RUPS Luar Biasa2012, terdapat pula cacat secara materil pada RUPS Tahunan yangtertuang pada BA RUPS Tahunan 2012 tersebut, sebagaimana RUPSTahunan tersebut nyatanyata memutus dan menyetujui LaporanKeuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2011 serta menyetujui pembebasan tanggungjawab Tergugat tanpa pernah ada laporan tahunan yang disampaikan oleh Tergugat di RUPS,sebagaimana

tanggal 23082017 (selanjutnya disebut Risalah RUPS LuarBiasa 2017)dengan tujuan agar Penggugat seolaholah ikuthadirdalam sebuah RUPS dan menyetujui penjualan/pengalinan assetperseroan pada tahun 2012 tersebut.

TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKANPERIHAL PENYELENGGARAAN RUPS TERSEBUT.

Faktanya,yang TURUT HADIR DALAM RUPS tanggal 3 Agustus 2012Halaman 31.

memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Pasal 80 ayat (3) UU PTPenetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuatjuga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang

persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undangundang ini atauanggaran dasar; dan/ataub. perintah yang mevajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.Penjelasan Pasal 80 ayat (8) UU PTYang dimaksud dengan penetapan pengadilan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS adalah khusus beraku untuk RUPS ketiga,sedangkan untuk RUPS perlama dan RUPS kedua ketentuan kuorumkehadiran

Pradiksi Gunatama mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk RUPS yang ke tiga,supaya para pemegang saham hadir dalam RUPS ketiga tersebut ;Bahwa bahwa saat akan mengadakan RUPS yang pertama danyang kedua, pihakpihak pemegang saham sudah diundang olehPT.

LtdTanggal Agustus 2016 ( Copy dariFoto Copy ) ;Foto Copy Pengumuman RUPS kepadaPT.

Pradiksi Gunatama telah mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Kedua dengan agenda yang sama denganRUPS Pertama namun RUPS Kedua tidak memenuhi kuorum kehadirankarena PT. Minerindo Lestari (20%) dan Trisuryo Garuda Nusa Pte.

Horas Insani Abadi melaksanakan RUPS, berhubungpermohonan RUPS yang kami ajukan kepada Direktur PT. Horas Insani Abadi tidakdilaksanakan sampai sekarang, adapun agenda RUPS sebagai berikut :a. Landasan yuridis UU Perseroan Terbatas Nomor 40/2007, Pasal 79 ayat (2) :RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan satu orang atau lebih PemegangSaham atau 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham denganhak suara ;b. Realisasi penyerahan Saham kami oleh PT.

Menetapkan Pemohon sebagai pelaksana RUPS LB. PT. Horas Insani Abadi ;. Menetapkan RUPS LB PT. Horas Insani Abadi untuk menyelesaikan masalahmasalahyang timbul dalam PT. Horas Insani Abadi ;. Menetapkan RUPS LB PT. Horas Insani Abadi untuk menyelesaikan dualismepemimpin kepengurusan ;. Menyelesaikan masalah pengalihan Saham ;. Menetapkan RUPS LB PT. Horas Insani Abadi untuk menyelesaikan laporan keuangandan laporan kegiatan ;6. Menyelesaikan masalahmasalah lain yang timbul dalam PT.

Selaku kuasa dariJonggi Darma Prasetya Situngkir dan Karmin Sutan untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar BiasaPT.

Horas Insani Abadi Pematang Siantar,berdasarkan UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor :40/2007 Pasal 79 ayat (2),yang isinya RUPS.

hal tersebut diatas terbukti tidak adanya persiapan untuk RUPS tahunandimaksud , sehingga dalam RUPS tanggal 15 Mei 2009 pengurus PT HIA tidaksanggup melaporkan dan mempertanggung jawabkan halhal yang seharusnyadilaporkan dalam RUPS tersebut sebagairnana diterangkan dalam Keputusan RapatPemegang Saham (RUPS) tahunan PT HIA (butir 4) yang ditanda tangani padatanggal15 Mei 2009 (terlampir BP1);Bahwa Pemohon semakin curiga akan kinerja pengurus PT HIA dimana untukRUPS tanggal 15 Mei 2009 adalah untuk

Sampang Mandiri Perkasa lagi; ; Bahwa RUPS Bupati selaku pemilik BUMD selalu hadir pada saatitu; Bahwa pada Tahun 2018 masih diadakan RUPS dan saksi pernahikut hadir pada saat itu dan membahas Pemberhentian saksi juga sekitarpembubaran PT ; Bahwa Saksi mengajukan pemberhentian saksi sekitar tanggal 15September 2016 dan disetujui di Tahun 2017 namun saksi tetapmenghormati untuk hadir di RUPS Tahun 2018 sebelum adapemberhentian saksi di RUPS ; Bahwa untuk masalah hutang piutang juga ada penjelasannyauntuk

Asa Perkasa Abimulya tidak pernah hadir pada saatdiadakan RUPS ; Bahwa Saksi tidak tahualasan PT.

Asa Perkasa Abimulya tidakhadir pada saat diadakan RUPS ; Bahwa sudah ada pemberitahuan terhadap PT Asa PerkasaAbimulya setiap diadakan RUPS ; Bahwa sejak RUPS Tahun 2013 waktu saksi masih menjabat PT.Geliat Sampang Mandiri, PT Asa Perkasa Abimulya masih ikut dalamRUPS dan setelah itu tidak pernah ikut lagi dalam RUPS tahun 2018 ; Bahwa yang menjadi penyebab utamanya PT Sampang MandiriPerkasa tidak beroprasi atau di hold karena SBLC yang harus dipenuhisebagai syarat dari PT untuk menyediakan Metering

ASA) berdasarkan temuanhasil audit BPKP dan rencana Pembubarang PT Sampang MandiriPerkasa; Bahwa sebelum RUPS dan RUPS pada tanggal 2013 saksi tidaktahu keuntungan dari PT.

Asa Perkasa Abimulya tidak hadirdalam RUPS dan salah satu keputusan RUPS adalah menyetujui pembubaranPT. Sampang Mandiri Perkasa;Menimbang, bahwa bukti P19, P38 s/d P40, P42 s/d P44menerangkan Surat menyurat antara PT. Santos dan PT. Sampang MandiriPerkasa serta dengan PT. Indonesia Power ;Menimbang, bahwa bukti P20 s/d 27, P29, menerangkan tentangNotulen RUPS, Undangan kepada PT. Asa Perkasa Abimulya, dan Daftar HadirRUPS, dalam tahun 2013, 2016 dan 2018 yang pada pokoknya menerangkanPT.

Sani MitraLestari yang dikatakan di Jalan Sidodadi Baru Nomor 9 Surabaya, telah demikian sajamengabulkan permohonan tersebut, dengan Penetapan Pengadilan Negeri SurabayaNomor 307/Pdt.P/2004/PN.Sby, tanggal 19 April 2004, dengan amar : Menyatakan sah hasil RUPS pada tanggal 2 Desember 2002 tercantumdalam Berita Acara RUPS Akta Nomor 2, tanggal 2 Desember 2002 ;e Menyatakan sah hasil RUPS pada tanggal 3 Nopember 2003 tercantumdalam Berita Acara RUPS Akta Nomor 4, tanggal 3 Nopember 2003 ;Maka penetapan

I 17, TT.S) ;RUPS, Akta Berita Acara Rapat PT. Sani Mitra Lestari Nomor 2tanggal 2 Desember 2002 ;RUPS dilaksanakan di 31.

I 19, TT 10) ;d RUPS, Akta Berita Acara Rapat PT.

Sani Mitra Lestari Nomor 4etanggal 3 Nopember 2003 ;RUPS dilaksanakan di Surabaya sebagaimana RUPS pada huruf b dan c ;Perubahan anggaran dasar dengan menambah modal setor tidaktercantum dalam agenda rapat ;RUPS tidak memenuhi korum untuk perubahan anggaran dasar yaitu 2/3sebab kehadiran hanya mencapai kurang dan 2/3 ;Saham yang dikeluarkan langsung diambil bagian oleh Tergugat I Asal/Termohon I Peninjauan Kembali tanpa ditawarkan kepada pemegangsaham yang lain ;Pengangkatan pengurus baru dalam RUPS

I 29, TT. 20) ;f RUPS, Akta Berita Acara Rapat PT. Sani Mitra Lestari Nomor 1tanggal Juli 2008 merujuk pada RUPSRUPS sebagaimana huruf b, c,d, yang merupakan RUPS yang cacat hukum, sehingga RUPS a quomenjadi cacat hukum pula ;(melanggar Anggaran Dasar dan UndangUndang Perseroan Terbatas, videbukti P. I. I/7, T. I. I.

Ibu Deutzy Nefolina Tonggembio, yakni ParaPenggugat telah mengirimkan surat sebanyak 3 (tiga) kali kepadaTergugat agar segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan(RUPS Tahunan) dan sebelum dilakukan RUPS Tahunan, Para Penggugatmeminta kepada Tergugat agar Tergugat segera memberikan beberapadokumendokumen sebagai bahan untuk RUPS Tahunan kepada ParaPenggugat selaku Ahli Waris Pemegang Saham pada PT.SGI, akan tetapihingga saat diajukan gugatan ini, Tergugat tidak mempunyai niat untukmelakukan

RUPS Tahunan dan perbuatan tersebut adalah perbuatanmelawan hukum, karena bertentangan dengan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa merupakan suatu kewajiban dan perintah UndangUndangPerseroan Terbatas, yakni RUPS Tahunan wajib dilakukan setiap tahunpaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan sebelumdilakukan RUPS Tahunan, semua dokumen dari laporan tahunan PT.SGIwajib dan harus diajukan kepada Para Pemegang Saham sebelum RUPSTahunan dilakukan, sebagaimana

yang disyaratkan dalam Pasal 78 ayat(2) dan (3)., jo., Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, yang secara eksplisit dinyatakan pada Pasal78 ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 2007, yang menyatakan :Ayat (2) :RUPS Tahunan WAJIB diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;Ayat (3) :Dalam RUPS Tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).Bahwa oleh karena

Melaksanakan RUPS Tahunan adalah suatu kewajiban darisebuah perseroan untuk menentukan apakah suatu Perseroan Terbatasmengalami rugi atau laba/untung dalam tahun sebelumnya.

Bahwaapabila perseroan mengalami keuntungan, maka haruslah dibagikeuntungan perusahaan (deviden) kepada para pemegang saham;Bahwa semua dokumen untuk keperluaan RUPS Tahunan yang dimintakanoleh Para Penggugat melalui suratnya sebanyak 3 (tiga) kali kepadaTergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan, dan bahkan Tergugattanpa melakukan RUPS Tahunan langsung menyatakan bahwa Tergugatmengalami kerugian karena perbuatan Almh.

Menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar sebagai berikut :Halaman 24 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckroo.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (semula berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakil, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar Perseroanmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (menjadi berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3 (dua

Menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar sebagai berikut :Halaman 27 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN CkrPasal 14 ayat 2 butir (1)a (semula berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakil, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar Perseroanmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (menjadi berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3 (dua pertiga

untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib:a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS,pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yangdiselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.b.melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS danmenyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS,dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yangdiselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai denganPeraturan Otoritas

Dewan Komisaris untuk melakukan penyelenggaraan RUPS namundidalam gugatannya mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS danmeminta agar menentukan batas kuorum pelaksanaan serta pengambilanHalaman 99 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckrsuara dalam RUPS PT.

/2014 tentang Rencanadan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas prosesdimulainya RUPS terhadap Perseroan Terbuka mewajibkan adanyapemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS dan jugapelaporan terhadap hasil RUPS;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII menyelenggarakanRUPSLB

Memberi izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. The Beverly Hills Bali, dengan agenda rapat sebagai berikut ;- Mengubah nama Pemegang saham Lee Dong Woo menjadi Hak Ja Song, pada Akta Pendirian Perusahaan Nomor 02, tertanggal 6 Juli 2007; - Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. The Beverly Hills Bali;3. Memerintahkan kepada Direktur dan / Komisaris PT.

The Beverly Hills Bali untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. The Beverly Hills Bali yang dilaksanakan sesuai penetapan ini;4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk agar di tetapbkan kuorum untuk RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);2.

penyelenggaraan Rapat Umum atau kuorum PemegangSaham (RUPS) PT.

40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ; Ayat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir; Ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2); Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40Tahun

2007, menentukan: Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS; Ayat (8) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau. ketentuan

RAS untuk menyelenggarakan RUPS TahunanHal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1834 K/Pdt/2010sedangkan RUPS yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi adalahRUPS Luar Biasa (RUPSLS);Dalam anggaran Dasar PT. Riau Anugerah Sentosa pasal 8 sesuai VideBukti P7 dan T1, dinyatakan:Ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebutRUPS adalah:a. RUPS tahunan;b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut jugaRUPS Luar Biasa;Ayat (3) Dalam Rapat Tahunan:a.

Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyailaba yang positif;Ayat (5) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskanmata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksudpada ayat 3 huruf (a) dan huruf (b);Dan atau dalam UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007pasal 78 dinyatakan:Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;Ayat (2) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah

tahun buku berakhir;Ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalampasal 66 ayat (2):Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;Dan dalam penjelasan UndangUndang No. 40 Tahun 2007pasal 78 ayat (1) di atas Yang dimaksud dengan RUPSlainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS LuarBiasa;Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan perundangundangantersebut di atas, RUPS Tahunan

dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasaadalah berbeda yang mana RUPS Tahunan dalam PT.

Pasal 82 ayat (3) dan ayat (5)Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan:Hal. 11 dari 15 hal. Put.

Bumijati Febrimas Jaya (bukti P8);Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa No.01/BJF/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, atas nama Gabriel Jery (DiDalam Koran Pontianak Post Halaman 2) (bukti P9);Daftar Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar, tanggal11 September 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Bumijati Febrimas Jaya(bukti P10);Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, tanggal 11September 2018, yang dikeluarkan oleh PT.

Bahwa direksi PT Bumijati Febrimas Jaya tidak pernah mengadakan RUPStahunan sejak tahun 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 dan 79 UU Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), maka organperseroan berupa RUPS dilakukan dalam bentuk RUPS tahunan yang wajibdiselenggarakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir dan RUPS luar biasa (RUPSLB) yang dapat diadakan setiap waktudigantungkan kepada kebutuhan atau kepentingan perseroan.

Akan tetapi apabiladireksi tidak melakukan RUPS yang diminta, maka pemegang saham dapatmengajuan kembali permintaan itu kepada dewan komisaris, atau apabila yangmeminta diadakan RUPS kepada direksi adalah dewan komisaris, maka dewankomisaris dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 UU Perseroan Terbatas, biladireksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu 15 (lima belas) hari dari tanggal penerimaan surat permintaan pemegangsaham

, maka dapat dimohonkan penyelenggaraan RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri.

Pada pemeriksaan pengadilan negeri tersebut harusdibuktikan bahwa pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakan RUPS;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pemohon selaku komisarisberwenang meminta diadakan RUPS kepada direksi, dan bila permintaan itu tidakdilaksanakan oleh direksi maka komisaris berwenang melakukan pemanggilansendiri RUPS.

PikiranRakyat Bandung;Bertindak sebagai Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LB tersebut:Menetapkan seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaanRUPS dan atau RUPSLB tersebut ditanggung dan dibebankanpembayarannya kepada PT. Pikiran Rakyat Bandung;Menetapkan kewenangan Pemohon yang diwakili PanitiaPenyelenggaraan dan Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LB tersebutuntuk menggunakan sarana, perangkat dan karyawan PT.

Pikiran RakyatBandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini:Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LBini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;Menetapkan seluruh biaya permohonan penetapan ijin penyelengaraanRUPS dan atau RUPSLB ini dibebankan kepada PT.

Windu Djajadiredja sebagai Anggota;Yang secara bersamasama atau sendiri sendiri apabila yang lainnyaberhalangan mewakili para Pemohon;Membentuk atau menunjuk Panitia Penyelenggaraan RUPS dan atauRUPS LB PT. Pikiran Rakyat Bandung;Melakukan sendiri Pemanggilan RUPS dan atau RUPS LB, PT.

Pikiran RakyatBandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini:Halaman 16 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/201611. Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LBini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;12. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;13.

Bahwa berdasarkan Pasal 79 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:Halaman 19 dari 25 hal.Put.

Bahwa oleh karena RUPS yang rencananya diseleriggaral.an tanggal 4April 2012 tersebut Termohon tidak hadir maka Pemohon kembalimengundang Termohon untuk datang pada RUPS kedua dengan agendayang sama pada tanggal 24 April 2012, namun demikian untuk yangkedua kalinya tanpa pemberitahuan apapun Termohon tidak ha dadalam RUPS tersebut;9.

Bahwa surat undangan RUPS tersebut diatas tidak mencantumkankapasitas atau status Termohon sebagai apa ?

dan acara RUPS jugatidak jelas (kabur), karena apabila RUPS dimaksud tersebut acaranyaadalah khusus untuk membicarakan keputusan pemberhentiansementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris, maka RUPS tersebutharusfah merupakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB), karena mata. scam RUPSLB tersebut tidak dapat digabungdengan RUPS tahunan, sebab RUPS tahunan telah ditentukan secarakhusus mata acaranya oleh Pasal 78 ayat (2 dan 3) UUPT, yaitumengenai hahal yang disebut pada pasal 66 ayat (2)

PemEmggilan RUPS pare parr egang sairarn yang hak suara mengajukan Permintaan RUPS kepada Direksi.

Jika Direksi tidak juga melakukan Pemanggilan RUPS dalam bataswaktu yang ditentukan, maka permintaan diadakannya RUPS diajukan kembalidengan surat oleh pemegang saham, narnun kali ini bukan kepada Direksimelainkan kepada Dewan Komisaris.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilanpenyelenggaraan RUPS PT. EMR Indonesia;3. Penyelenggaraan RUPS meliputi halhal sebagai berikut :a. Bentuk RUPS :Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;b. Jangka waktu pemanggilan RUPS :1 (satu) minggu terhitung sejak pembacaan penetapan permohonan ijinpenyelenggaraan RUPS LB oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam;c. Agenda RUPS :e Perpanjangan masa jabatan pengurus perseroan PT.

Fotocopy Tanda Terima atas penyerahan undangan RUPS PT.EMR Indonesia ditujukan kepada Pemohon (bukti T7);8. Fotocopy surat panggilan RUPS PT.

Teng Leng Chuan kepada perusahaan, danmasalahmasalah lainnya;Bahwa benar di dalam RUPS LB PT. EMR Indonesia/PT. Emrindotersebut, baik RUPS LB Pertama maupun RUPS LB Kedua yang akanHal. 17 dari 21 hal. Pen.

darisegi waktu penyelenggaraannya RUPS Perseroan Terbatas dapatdiklasifikasikan menjadi 2 (dua), meliputi RUPS Tahunan dan RUPS LB;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan RUPS Tahunan (generalannual meeting) adalah RUPS yang sifatnya wajib diselenggarakan setiap tahundalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS LB (extra ordinary meeting) adalahRUPS yang diselenggarakan setiap waktu dan digantungkan berdasarkankebutuhan untuk kepentingan

EMR Indonesia telah diselenggarakan RUPS LBPT.