BARA JAYA KONSULINDOtahun 2010 hingga 2020, belum perna dilakukan Rapat Umum PemegangSaham, (RUPS) atau pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), oleh direksi atau dewan komisaris kepada pemegang saham;5. Bahwa berdasarkan AD/ART PT BARA JAYA KONSULINDOpada pasal 14 dewan komisaris telah berakhir masa kepengurusan, makapemohon memandang perlu untuk dilakukan RUPS untuk menjadi Agendapembahasan dalam RUPS;6.

Bahwa berdasarkan pasal 79, dan 80, UndangUndang PerseroanTerbatas, disebutkan bahwa :Pasal 79Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.P/2020/PN Smr(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili

/atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohonsecara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhidan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS;Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilanRUPS, kuorum kehadiran, dan/atau. ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan

RUPS, serta penunjukanketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanundang undang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau DewanKomisaris untuk hadir dalam RUPS;Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohontidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telahdipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS;RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bolehmembicarakan mata acara rapat sebagaimana

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan RUPS Tahunan PT. BARA JAYA KONSULINDOagar RUPS tahunan dapat segera terselenggara.3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.BARA JAYA KONSULINDO yang dilaksanakan oleh Pemohonsetelah diberikannya izin oleh Pengadilan adalah kuorum dalamkehadiran, maka segala keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tersebut sah demi hukum;4. Memerintahkan kepada direksi dan/atau dewan koisarisuntuk hadir dalam RUPS.5.

NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT)GASKET MFG kepada Terdakwa perihal undangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 6 Mei 2010,mengetahui hal tersebut sekitar tanggal 20 April 2014 saksi CAROLINE MIKHOyang juga merupakan istri dari Terdakwa menghubungi via Telpon kepada saksiThomas Wio selaku Notaris dengan katakata sebagai berikut : Pak Thomas iniada undangan RUPS mohon supaya hadir di kantor PT. NLT selaku Notarisuntuk membuat Berita Acara RUPS.

No. 82 K/Pid/2016saksi THOMAS WIO, SH ke ruang rapat yang kemudian dalam kesempatantersebut tidak dilaksanakan RUPS tahunan yang tentunya juga tidakmenghasilkan kesepakatan apapun. Notulen rapat ataupun risalah rapat puntidak dibuat oleh karena RUPS tahunan tersebut tidak dilaksanakan.

Terlebih lagi kalau dilihat Judul AktaNo. 3 tanggal 07 Mei 2010 seolaholah pada tanggal 07 Mei 2010 ada RUPS,sedangkan dalam isinya RUPS tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran pemegang saham tidak memenuhi kuorum, sehingga akan membuat orangyang membaca judul akta tersebut menjadi keliru.

tetapi Terdakwa mengusulkan dalam rapat tersebut agar usulan tersebutdibahas pada RUPS tahun yang akan datang antara lain:1.

Pasal 79 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyebutkan :Pasal 78 ayat (2) :RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhirPasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.

Bentuk RUPS, Mata Acara RUPS sesuai dengan PermohonanPemegang saham, Jangka waktu Pemanggilan RUPS, Quorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilanKeputusan RUPS, serta penunjukan Ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undang ini atauanggaran dasar dan/atau ;b.

alasannya.(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan olehpemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Halaman 27 dari 32 PENETAPAN Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN BksDalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayata) (5) permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud

pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS.(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai:a) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertaHalaman 28

Dalam forum RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) mekanisme penyampaian keterangandan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuaiagendanya. Dalam forum RUPS , para peserta tidak dapat memberikanketerangan di luar agenda rapat, kecuali RUPS itu dihadiri oleh semuapemegang saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapat itudengan suara bulat dan dalam setiap penyelenggaran RUPS, Ketuarapat wajidb membuat dan menanda tangani risalah ;Halaman 2 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby3.

Araya Bumi Megah tahun buku 2018;Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Daftar Hadir Staf/Karyawan dalam RUPS PT. Araya Bumi Megah Tahun Buku2018;Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Notulen RUPS TahunBuku 2018 PT.

ARAYABUMI MEGAH dan hal tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal79 ayat (1) dan (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangmenentukan bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPSlainnya, dengan didahului pemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6 berupa daftar hadir DewanKomisaris dan Direksi RUPS Tahunan PT ARAYA BUMI MEGAH, tanggal 28Maret 2019, T7 berupa daftar hadir peserta RUPS Tahunan PT.

ARAYA BUMIMEGAH, tanggal 28 Maret 2019 dan T8 berupa Notulen RUPS TahunanPerseroan Terbatas PT.

(RUPS) PT.

Berbeda halnya dengan RUPS tahunan yang hanya dapat diadakansetiap tahun, sementara RUPS LB dapat diadakan kapan saja ketikakepentingan perseroan membutuhkannya.

Panggilan RUPS LB PT.

pula, apabila PEMOHON hadir dalam RUPS LBtanggal 28 Januari 2013, tentunya keinginan PEMOHON dapatdiakomodir sepanjang disetujui oleh peserta RUPS LB.

Oleh karenanya untuk efektifitaswaktu, biaya dan syarat administrasi lainnya (Pemanggilanperserta RUPS), penyelenggaraan RUPS LB tersebut dilakukan sesuaidengan jadwal/agenda yang lebih dahulu, yakni RUPS LB yangdiselenggarakan oleh TERMOHON sebagai Direksi Perseroan.17 Bahwa disamping hal tersebut di atas, apabila mencermati surat suratpermintaaan RUPS LB dari PEMOHON tanggal 29 Januari 2013 dan/atau surat Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT.

Dalam RUPSLB tersebut PEMOHON datang menghadiri RUPS, namun di dalam RUPSLB tersebut PEMOHON senyatanya menolak hasil RUPS LB, namunberhubung di dalam RUPS LB tersebut telah disetujui lebin dari 2 (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham, maka penolakan hasil RUPS LBoleh PEMOHON tersebut tidak dapat menjadikan bahwa hasil RUPS LBtersebut menjadi menjadi tidak sah.

., lalu pada tanggal 17Maret 2011 Terdakwa melaksanakan RUPS PT.

Silica Mas Nusantara, namun tidak memenuhi kuorum.Juga menyatakan telah ada RUPS tanggal 17 Maret 2011 sebagai tindaklanjut dari RUPS tanggal 10 Maret 2011 yang tidak memenuhi kuorum ;Bahwa, setelah menguraikan dan mengakui adanya fakta hukummengenai telah dilaksanakannya RUPS, tibatiba dalam pertimbanganputusan halaman 46 alinea ke 2 (dua) dari bawah Judex Factimenjelaskan Menimbang, bahwa senyatanya RUPS tersebut tidakpernah dapat dilaksanakan oleh Terdakwa dan tidak pernah ada ;Bahwa, perlu dipertanyakan

Bila pertimbangan Judex Factimasih mengacu pada UU No. 1 Tahun 1995 yang sudah dicabut, maka jelasJudex Factitelah salah menerapkan hukum ;Bahwa, Pasal 82 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas menyebutkan Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS*.Sedangkan Pasal 82 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkanPemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat

., karena RUPS LB tanggal 10Maret 2011 tidak memenuhi kuorum, Terdakwa selaku Presdir PT. SMNmengagendakan untuk melaksanakan RUPS LB pada tanggal 17 Maret2011. Untuk itu, pada tanggal 11 Maret 2011 Terdakwa kembali melakukanpemanggilan RUPS LB melalui Koran Harian Duta Masyarakat dan HarianMemorandum dengan agenda Persetujuan Penjualan Sebidang Tanah MilikPersero.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 dilaksanakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Tanggal undangan RUPS 15 Agustus 2019 dan RUPS dilaksanakan 23Agustus 2019 MELANGGAR Pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasb.

RUPS terbagimenjadi 2 jenis yaitu RUPS luar biasa dan RUPS tahunan.Bahwa RUPS Tahunan yang acara atau kegiatannya diadakan dalam kurunwaktu setahun sekali atau paling lambat 6 bulan dengan ketentuannya adalahsetelah melewati periode tahun buku perusahaan, sedangkan RUPS luar biasayaitu RUPS yang diadakan suatu perusahaan sewaktuwaktu tergantungdengan kebutuhan perusahaan, dimana RUPSLB ini diadakan ketika adaperubahan dalam perusahaan baik itu masalah kecil atau besar sepertiperubahan nama, logo,

RUPS bisa melalui direksi, komisaris maupunpemegang saham ;Bahwa kalau pemanggilan RUPS dilakukan oleh direksi yang masa habatannyatelah berakhir maka ia akan bertangungjawab secara pribadi ;Bahwa ketentuan undangan RUPS, pada undangan RUPS harus ditentukanjelas agendanya namun apabila tidak teragendakan akan tetapi dihadiri olehsemua pemegang saham maka hal tersebut tidak jadi masalah.

dalam Pasal 79 UUPT sejak diterimanya surat tercatat yangmemuat permohonan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS.

dilakukan oleh Dewan Komisarispada tanggal 15 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPS diselenggarakan padatanggal 23 Agustus 2019, hal mana bertentangan pula dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yang menggariskan bahwapemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.

Bagaimana Penggugat bisa hadir dalam RUPS danmengetahui agendaagenda RUPS jika mengklaim dalam gugatannya tidakmenerima surat apapun terkait dengan RUPS? ;Bahwa berdasarkan halaman 5 butir 8.4. Penggugat menyatakan prosespenghentian Penggugat sebagai Komisaris tidak sesuai dengan ketentuanPasal 119 UU PT jo Pasal 105 UU PT.

2018 ;Bahwa untuk RUPS untuk PT.

Prima MamberamoSukses dan melakukan dokumentasi pada saat diadakan RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, disamping bukti yang diajukan olehpara pihak tentang adanya pelaksanaan RUPS, ternyata dalam posita gugatanPenggugat, Penggugat menyatakan telah hadir dalam RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mengikutinya sampaiselesai RUPS PT.

saham hadirdan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat ;Menimbang, bahwa Penggugat hadir di permulaan RUPS PT.

Prima Mamberamo Sukses tetap berjalandengan peserta berjumlah 65% (enam puluh lima persen) pemegang saham (Total650 dari 1000) dan seluruhnya menyetujui hasil RUPS tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim,RUPS PT. Prima Mamberamo Sukses telah berjalan dengan normal dan wajar.Adapun dalam perjalanan RUPS PT. Prima Mamberamo Suksesterdapatpemegang saham tidak mengikuti RUPS PT.

Jkt.Sel.jabatannya selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (lihat BuktiP4).Bahwa berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(disebut UUPT), pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan RUPStahunan dan atau RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa) dengan didahuluipemanggilan RUPS, yaitu:a.

Jkt.Sel.Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepadaDireksi dengan surat tercatat disertai alasannya.Pasal 79 ayat (5) UUPT:Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Dewan Komisaris:Dewan Komisaris dapat melakukan panggilan sendiri RUPS dalamhal yaitu:Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu15 (lima belas) hari dari tanggal permintaan RUPS yang diajukanDewan

Menetapkan bentuk RUPS PT Pantoru Mas tersebut adalah RUPS LuarBiasa Perseroan Terbatas PT Pantoru Mas.4. Menetapkan Pemohon wajib untuk mengundang baik secara tertulis ataudengan surat tercatat kepada semua pemegang saham dengan hak suara,untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa Perseroan PT. Pantoru Mas.5. Menetapkan Kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa Perseroan TerbatasPT.

Sel.5.8.Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat 5:a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat 2 huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris ; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b..

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kourumkehadian dan atau ketentuan persyaratan pengambilan keputusanRUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpaterikatpada ketentuan Undang Undang ini atau anggaran dasar dan ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS ;Hal.42 dari 44 Halaman Penetapan No.246/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel.4.

yang sah untuk meminta penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan;ll.B.

Permohonan Pemohon untuk Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang18.Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 80 ayat (3) UU PT mengatur sebagaiberikut:*Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat jugaketentuan mengenal:Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai permohonan pemegang saham, jangkawaktu. pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketuarapat,sesual dengan atau tanpa terikat

),dimanasecarasubtansialatas duaistilah tersebut memiliki karakteristik perbedaan pembahasan,halmanasesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 menyatakan bahwa: Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

(Perseroan Terbatas) yang berbunyi :Penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapatdilakukan atas permintaan :1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalampasal 78 ayat 2 dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78ayat 4 dengan didahului pemanggilan RUPS.2.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, Kuorum kehadiran dan atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tampa terikat pada ketentuanUndangundang ini atau anggaran dasar, dan ataub.

RUPS LB dilakukan melaui video conference telan sesuai denganketentuan pasal 77 ayat (1) UU PT;2.14.3. RUPS LB PT. PMS dihadiri oleh para pemegang saham ataukuasanya sebesar 67,5 % pemegang saham sehingga telahmemenuhi ketentuan kuorum RUPS LB sebagaimana diatur dalampasal 86 ayat (1) UU PT;Hal. 18 dari 50 hal.Putusan No.32/Padt.G/2020/PN.Kka.2.15.2.16.2.17.2.18.2.19.2.14.4. RUPS LB PT.

PMS sejak awal Maret 2018;Bahwa sepengetahuan saksi RUPS Luar Biasa PT.

Dalam hal ini anggota Direksi dapatdiberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Keputusankeputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratansebagai anggota Direksi, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroanatau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS;Menimbang, bahwa Keputusan RUPS untuk memberhentikan Direksitersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikan

kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS.

PMS melalui video Conference karena tidak dapatdilaksanakan RUPS LB secara tatap muka langsung diakibatkan pandemi covid19.Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima olen para pemegang sahamtermasuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat Il dan atas undangan RUPS LBtersebut Penggugat dan Turut Tergugat II mengirimkan Surat kepada DewanKomisaris PT. PMS tertanggal 6 Juni 2020 yang pada intinya menyampaikan tidakdapat mengikuti RUPS LB PT.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa [RUPS-LB] atas nama PT. CAHAYA MARWAH SEJAHTERA, yang dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun 2022 [akan ditetapkan kemudian];
3. Menetapkan Tn.

AMIR LUTHFI [PEMOHON] selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan yaitu 55 % [lima puluh lima persen] Saham sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Cahaya Marwah Sejahtera;

Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Perbuatan Melawan Hukum ;