Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/108/V/2019/Reskrimtanggal 23 Mei 2019;b. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor:B/111/V/2019/Reskrim, tanggal 23 Mei 2019;c.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 111.b /V / 2019 / Reskrim tanggal 19 Juni 2019;2).

Menetapkan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SP.Sidik/111.b/VI/2019/Reskrim tanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkanoleh TERMOHON adalah SAH menurut hukum;4.

untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti Suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.Laporan Polisi Nomor : LP/176/V/2019/SPKTRES GTLO, Tanggal 23 Mei 2019,Pelapor Wawan Pou, diberi tanda T.1;Laporan Gelar Perkara Peningkatan Penyidikan Tanggal 23 Mei 2019, diberitanda T.2;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NOMOR: B/111/V/2019/RESKRIM,tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda T.3;Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK

Sidik/153/X/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober;Bahwa jika melihat tanggal terbitnya surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/04/I1X/2018/Reskrim tertanggal 24 September seharusnya berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi SPDP sudah wajib disampaikan Penyidik sebelumtanggal 1 Oktober 2018 kepada Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri HalmaheraUtara), Terlapor (Pemohon) dan Korban/Pelapor dan surat perintah penyidikanNomor Sp.

Sidik/04/IX/2018/Reskrimtanggal 24 September dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/153/X/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober mengakibatkan segalakeputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohontermasuk yang berkenaan dengan penetapan tersangka adalah batal demihukum;Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangkadengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378KUHPidana dan atau Pasal 167 ayat (1) KUHPidana adalah batal demi hukum

T26Bukti T27Bukti T28Bukti T29Bukti T30Bukti T31:fotocopy Pelimpahan Berkas Perkara Nomor: fotocopy: fotocopy Surat permintaan perpanjangan penahanan: fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor B/04/IX/2018 Reskrim, tanggal 27 September 2018;: foto copy tanda penerimaan masingmasing: JPU tanggal 27 September 2018; Korban tanggal 29 September 2018; Tersangka/Pemohon tanggal 29 September 2018;B/94/1X/2018Reskrim, tanggal 29 September 2018;: fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.sidik

Sidik/153/X/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober;Bahwa jika melihat tanggal terbitnya surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/04/IX/2018/Reskrim tertanggal 24 September seharusnya berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi SPDP sudah wajib disampaikan Penyidik sebelumtanggal 1 Oktober 2018 kepada Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri HalmaheraUtara), Terlapor (Pemohon) dan Korban/Pelapor dan surat perintah penyidikanNomor Sp.

/04/IX/2018/Reskrim tanggal 24 September2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/153/X/2018/Reskrim tanggal 18Oktober 2018 mengakibatkan segala keputusan dan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon termasuk yang berkenaan dengan penetapantersangka adalah batal demi hukum dan haruslah ditolak, oleh karena itu petitumKuasa Pemohon point 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) harus ditolak pula;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbanganhukum diatas

Sidik/35/VII/2020/Reskrim,tanggal 03Juli 2020;b) Nomor: Sp.Sidik/35.A/VIII/2020/Reskrim tanggal19 Agustus 2020;C) Nomor: SP.Sidik/35.B/IX/2020/Reskrim, tanggal 9September 2020;Bahwa terdapat 3 (tiga) surat perintah karena penyidikmengalami pergantian karena mutasi jabatan (pindahtugas);3) Bahwa pada saat dimulainya penyidikan TERMOHONbelum menemuka terlapor/ tersangkanya sehinggaTERMOHON = mengirimkan Surat PemberitahuanDimulainnya Penyidikan (SPDP) Kepada KepalaKejaksaan Negeri Grobogan dengan surat

Semarang No.BKS.01.01.104.1045.07.20.1610 tanggal 1 Juli 2020, diberi tanda T10;Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Juli 2020, diberi tanda T11;Laporan Hasil Perkara Dugaan Tindak Pidana Pelaku Usaha Pangan Yangdengan sengaja tidak memiliki Izin Edar terhadap setiap olahan yang dibuatdi dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan, tanggal 02 Juli 2020,diberi tanda T12;LAPORAN POLISI Nomor: LP/A/53/V1I/2020/Jateng/Res Grob tanggal 3 Juli2020, diberi tanda T13;Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

/35/VII/2020/Reskrim tanggal 03Juli 2020, diberi tanda T14;Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/35.A/VIII/2020/Reskrim tanggal19 Agustus 2020, diberi tanda T15;Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/35.B/IX/2020/Reskrim tanggal 9September 2020, diberi tanda T16;Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/35.C/X/2020/Reskrim tanggal 15Oktober 2020, diberi tanda T17;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:B/41/VIIVRES.2.1./2020/Reskrim tanggal 7 Juli 2020, diberi tanda T18;Surat Perintah

gelar perkara tersebut selanjutnyaberdasarkan bukti T13 diketahui bahwa Termohon menerbitkan Laporan PolisiNomor: LP/A/53/VII/2020/Jateng/Res Grob tanggal 3 Juli 2020 tentang dugaantindak pidana pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijinedar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yangdiimpor untuk diperdagangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T14 sampai dengan bukti T17diketahui bahwa Termohon telah menerbitkan antara lain Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik

/35/VII/2020/Reskrim tanggal 03 Juli 2020, SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/35.A/VIII/2020/Reskrim tanggal 19Agustus 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/35.B/IX/2020/Reskrim tanggal 9 September 2020, Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/35.C/X/2020/Reskrim tanggal 15 Oktober 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T18 diketahui bahwa Termohontelah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaKepala Kejaksaan Negeri Grobogan Nomor: B/41/VII/RES.2.1./2020

:SP.Lidik/802/III/2009/Reskrim tanggal 26 Maret 2009, melakukanpenyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/774/V/2011/Reskrim tanggal 27 Maret 2009, Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik/814/III/2009/Reskrim tanggal 28 Mei 2011, Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/2063/X/2014/Reskrim tanggal 20 Oktober 2014,Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/503/IV/2015/Reskrim tanggal 23April 2015, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1087/V1/2016/Reskrimtanggal 8 Juni 2016, Surat

Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/2054/IX/2016/Reskrim tanggal 7 September 2016, Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/2710/X1I/2016/Reskrim tanggal 9 Nopember 2016,dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/109/I/2017/Reskrim tanggal 11Januari 2017;3.

hak tanah Pelapor SHM No. 414 tanggal 2 Desember 1981, SHM No.864 tanggal 23 Mei 1997 dan SHM No. 1360 tanggal 30 Agustus 2005 ;Bahwa adapun SHM No. 1869 diduga palsu karena, dasar penerbitanSHM 1989 adalah Grant Sultan No. 699 yang menurut bagianPertanahan Kesultanan Deli menjelaskan tidak pernah menerbitkan GrantSultan No. 699 di lokasi tanah tersebut.Bahwa selanjutnya atas Laporan Polisi yang dibuat Pelapor tersebut,Termohon melakukan proses penyidikan dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

/491/IX/2013/Ditreskrimum tanggal 17September 2013, dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :SP.Sidik/491.a/X1V2013/Ditreskrimum tanggal 2 Desember 2013.Bahwa selanjutnya penyidikan laporan polisi Pelapor tersebut telahdiberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan suratNomor : K/302/VIIV2014/Ditreskrimum tanggal 12 Agustus 2014 untuktersangka GUNAWAN alias GUNAWAN, EDISON, SH, M.Hum ( BPNKota Medan ) dan H.

Bukti T 2 : Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/491/IX/2013/Ditreskrimum tanggal 17 September2013;3.

Sumatera Utara Nomor : B6071/N.2.4/Ep.1/09/2014 tanggal 29 September 2014Foto copy Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utarakepada Kapolda Sumatera Utara Nomor B331/N.2.4/Ep.1/01/2015 tanggal 21 Januari 2015Foto copy Notulen Gelar Perkara tanggal 16 Desember2015;Halaman 16 dari 21 Putusan No. 16/Pra.Pid/2016/PN.Mdn16.17.18.19.20.21.22.23.Bukti T 16Bukti T 17Bukti T 18Bukti T 19Bukti T 20Bukti T 21Bukti T22Bukti T23Menimbang,persidangan;Menimbang,Foto copy Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : SP.Sidik

Negeri Baubau Nomor : B/55/VII/2018/Reskrim tanggal 31 Juli 2018perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Mineraldan Batubara dan atau Lingkungan Hidup Hidup sebagaimana dimaksud dalamPasal 158 UndangUndang nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara dan atau Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor : 32 Tahun2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menindak lanjutiSurat Perintah Penyidikan yang telah dikeluarkan oleh Termohon Nomor : Sp.Sidik

Bahwa keputusan Termohon untuk menetapkan/menjadikan Pemohon sebagaitersangka berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/62/VII/2018/Reskrim tanggal 28 Juli 2018 Jo Surat NomorB/55/VII/2018/Reskrim tanggal 31 Juli 2018 adalah tidak sah, karena tidakdilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angkan 14,Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP) Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU/XII/2018tanggal 28 Oktober

Medan Timur, tanggal 24 Juli 2019 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/213/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, haltersebut terlihat secara jelas dan nyata dalam Surat Perintah PenahananNomor : SP.Han/42/III.2019/Reskrim, tanggal 28 Maret 2019 dan SuratNomor : B/37/III/2019/Reskrim, tanggal 27 Maret 2019, PerihalPemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang diterbitkan danditandatangani Termohon;3.

Bahwa setelah Termohon menerima Laporan/Pengaduan dari Pelaporatas nama SINSIRIA tersebut selanjutnya Termohon menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/632/VII/2018/Reskrim tanggal 24Juli 2018 untuk melakukan penyidikan dan selanjutnya Termohonmelakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi yang berhubungandengan terjadinya peristiwa pidana yang dilaporkan oleh PelaporSINSIRIA tersebut..

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/632/VII/2018/Reskrim, tanggal 24 Juli 2018, yang telahHalaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Pra/2019/PN Mdndinazegelen dan diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda Bukti T2.. Foto copy keadaan luka pada bagian tubuh korban, yang telahdinazegelen dan diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda Bukti T3..

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/213/III/2019/Reskrim, tanggal 21 Maret 2019, yang telahdinazegelen dan diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda Bukti T18.19.Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.

permulaan atau pemulaan yang cukup adalah alat bukti yangtersebut dalam pasal 184 UndangUndang No.8 tahun 1981 tetnang KUHAP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan adanyalaporan polisi (bukti T.1) dan bukti T.2 tentang surat perintah penyidikan, buktipermintaan Visum et Repertum dan Visum et Repertum atas nama Sinsiria danNg Min Ing merupakan bukti bukti yang cukup sebagai dasar menetapkanpemohon sebagai Tersangka;Menimbang, bahwa bukti T.18 tentang Surat Printah PenyidikanNomor :SP.SIDIK

Bahwa Termohon selanjutnya melaksanakan tindakan penyidikanSetelahberdasarkan Laporan polisi nomor : LP/A/168/V/2014/Jateng/Res.Bms tertanggal 6 Mei 2014 ; surat perintah tugas nomor :Sp.Gas/445.a/V/2014/Reskrim tertanggal 6 Mei 2014 dan Suratperintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/445.b/V/2014/Reskrimtanggal 6 Mei 2014.Bahwa pada saat dilakukan penyidikan, selanjutnya Termohondapat menyimpulkan / menetapkan bahwa pemohon sebagaitersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup berupaLaporan Polisi,

Menetapkan bahwa Penetapan Tersangka kepada Pemohonberdasarkan Surat Perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik/445.b/V/2014/Reskrim tanggal 6 Mei 2014 adalah sah menurut hukum.3.

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/445.b/V/2014/Reskrim tanggal 6 Mei 2014 (bukti T6).7. Foto copy Surat Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara keBPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/519/IV/2014/Res. Bms, tanggal 7April 2014 (bukti T7).8. Foto copy Risalah Hasil Pemaparan Perkara dari BPKP Provinsi JawaTengah tanggal 21 April 2014 (bukti T8).9. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 6 Mei 2014 (bukti T9).10.

ini berdasarkan surat permintaanyang diterbitkan oleh Polres Banyumas pada tahap Penyidikan.Selanjutnya Termohon melaksanakan gelar perkara pada tanggal 6 Mei 2014dengan menyimpulkan bahwa perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahappenyidikan dan Termohon juga melaksanakan tindakan penyidikan berdasarkanLaporan polisi nomor : LP/A/168/V/2014/Jateng/Res.Bms tertanggal 6 Mei 2014 ;surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/445.a/V/2014/Reskrim tertanggal 6 Mei 2014dan Surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik

bukti permulaanyang cukup berupa Laporan Polisi, keterangan saksisaksi yang telah dituangkandalam BAP saksi, alat bukti petunjuk berupa persesuaian antara keterangan saksidan barang bukti, serta keterangan ahli dan lebih ditegaskan lagi dengan laporanHasil Audit yang dikeluarkan oleh BPKP Prov.Jawa Tengah, sehingga Termohonmemohon kepada Hakim untuk menyatakan menolak permohonan PraperadilanPemohon dan menetapkan bahwa Penetapan Tersangka kepada Pemohonberdasarkan Surat Perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik

SP.Sidik/21.a/II/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 ;Bahwa Penghentian Penyidikan tersebut dilakukan dengan alasan sebagaiberikut :a. Penyidik.........a. Penyidik dalam penyidikan mendapatkan fakta bahwa selainSertifikat Merek No. IDM 000199185 tanggal 1 April 2009 yangtelah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. : 595 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 17 Oklober 2011 jo. Putusan PengadilanNiaga Jakarta Pusat No. : 10/Merek/2011/PNNiagaJkt.Pst,tanggal 6 Juli 2011, akan tetapi PT.

SP.Sidik/21.a/III/2013/Ditrekrimsus tanggal 19 Maret 2013 dan Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan No.

:LP.1312/I1/2012ISPKT "II", tanggal 19 Maret 2012 atas nama PelaporERRY SYARIEF AFFANDI S., sesuai dengan surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus, tanggal 19Maret 2013 dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/21.B/IM/ 2013/Ditreskrimsus, tanggal 19 Maret 2013, adalah sah demi hukum danharuslah dipertahankan.e Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pra.Pid/ 2013/PN.Mdn. tanggal 15 Mei 2013 ; Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Terbanding semulaPemohon > Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 dan Surat KetetapanNo.SP.Tap/21.B/ I/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 adalah Sah ; Memulihkan hak PT.

Tindakan sewenangwenang kepada pihak pihak yang diduga melakukanperbuatan pidana ; Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Pembanding I danI semula Termohon I dan II Pra Peradilan tersebut pada Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 adalah29sah menurut Hukum.

Bahwa Pemohon merasa diperlakukan tidak adil olehTermohon karena ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkansurat Perintahn Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O7 /VII/Reskrim,tanggal O04 Juli 2019 kemudian dilakukan penangkapan/penahanan dan hingga gugatan praperadilan ini diajukan diPengadilan Negeri Bengkalis, padahal Pemohon mendatang!

Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sesuai suratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O7 /VII/Reskrim, tanggal 04 Juli2019 oleh Termohon sesuai adalah tidak sah memerintahkan Termohonmencabut status Tersangka terhadap Pemohon.3.

Menyatakan tindakan Termohon menangkap dan menahanPemohon berdasar surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O7/Vil/Reskrim, tanggal 04 Juli 2019 adalah tidak sah dan memerintahkanTermohon membebaskan Pemohon dari status tahanan Polsek TebingTinggi di selat Panjang.A. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon menetapkanPemohon sebagai Tersangka, menangkap dan menahan adalahperbuatan melawan hukum karena tidak dilaksanakan secara patut.5.

Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sesuai suratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O7 /VII/Reskrim, tanggal 04 Juli2019 oleh Termohon sesuai adalah tidak sah memerintahkanTermohon mencabut status Tersangka terhadap Pemohon.3.

Menyatakan surat Perintahn Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O7/Vil/Reskrim, tanggal 04 Juli 2019 tidak sah dan batal demi hukum.6. Menyatakan tidak sah segala ketetapan yang dikeluarkan lebihlanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangkaterhadap diri Pemohon oleh Termohon.7.

Pra 4).2.Pemohon Praperadilan menilai lagi bahwa TermohonPraperadilan melakukan kesalahan besar secara Hukum Pidana(KUHP) atau hukum KUHAP tidak melihat ada perbedaan3.Nomor Laporan Poliso No : Pol : LPB/176/Res I.II/V11/2020/Kalbar/Res.Sgu/Sek Kapuas tanggal 27 Juli 20204.Surat Perontah Penyidikan No : SP.Sidik/g.a/VII.2020 Reskrim,tanggal 27 Juli 2020 lihat bukti Pemohon Praperadilan ini lebihkuat dan benar maka Termohon Praperadilan harus mengikutinyakesalanan dan kekeliruan pemohon' praperadilan

Posita 5 yangmenyatakan atau mengkalim bahwa Termohon Praperadilan tidaklahmemperhatikan hubungan baik Pemohon Praperadilan terhadap siPelapor hubungan baik dan belum terjadinya Pidana TermohonPraperadilan membuat surat lain pada Kejaksaan Negeri Sanggaudengan surat Termohon Praperadilan Nomor : B/ 84/ VIII/ 2020/ Reskrimtanggal 24 Agustus 2020 dengan mendasari Laporan Polisi Nomor: LP.B/188/ VIII/ Res.I.1I/ 2020/Kalbar/Res Sgu/Sek.Kapuas tanggal 17 Agustus2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

Penyidikan Nomor:SPDP/13/VIII/2020/Reskrim tanggal 23 Agustus 2020.Halaman 15 dari 22 halaman, putusan praperadilan nomor 1/Pid.Pra/2020/PN SagBahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon tanggapibahwa penyidik dalam melakukan proses penyidikan atas Laporan PolisiNomor: LP.B/ 188/ VIII/ Res.I.II/ 2020/ Kalbar/ Res.Sgu/ Sek.Kapuastanggal 17 Agustus 2020 didasari dengan Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/ 12/ VIII/ 2020/ Reskrim tanggal 17 Agustus 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

praperadilan nomor 1/Pid.Pra/2020/PN SagBahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, dengan ini Termohontanggapi bahwa penyidik setelah menerima laporan adanya TindakPidana, kemudian melakukan proses penyidikan dengan membuatLaporan Polisi Nomor: LP.B/ 188/ VIII/ Res.I.II/ 2020/ Kalbar/ Res.Sgu/Sek.Kapuas tanggal 17 Agustus 2020, Kemudian melakukan prosespenyidikan Termohon berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/ 12/ VIII/ 2020/ Reskrim tanggal 17 Agustus 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

BitSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/645/V1/2016/Ditreskrimumtanggal 6 Juni 2016;6. Bahwa setelah sekian lama menunggu kepastian proses penyidikanalangkah terkejutnya Pemohon ketika beberapa waktu yang alumendapatkan informasi bahwa Perkara yang ia Laporkan telah dihentikanPenyidikannya.

Bahwa dengan terbitnyadua Surat Perintah Penyidikan, yaitu: SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/949/X1/2014/Ditreskrimum tanggal24 Nopember 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/645/V1/2016/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2016, TERMOHONsudah mengambil kesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan PEMOHONadalah sebuah peristiwa pidana sehingga proses penyidikan seharusnyadimaksimalkan sebagai upaya untuk menentukan siapa Tersangkanya,namun anehnya Berdasarkan hasil Gelar perkara tanggal 30

Bit10.membuat laporan polisi kepada Termohon dengan Laporan PolisiNomor : LPB/1357/X1/2014/UM/JATIM tanggal 11 Nopember 2014tentang tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud Pasal 263KUHP;Atas laporan tersebut maka dilakukan proses penyidikan dengandasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/949/X1/2014/Ditreskrimum tanggal 24 Nopember 2014 kemudian terdapatperubahan penyidik sehingga diterbitkan kembali Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/645/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 6Juni 2016

Bitdilakukan proses penyidikan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/949/X1/2014/ Ditreskrimum tanggal 24 Nopember 2014 kemudianterdapat perubahan penyidik sehingga diterbitkan kembali Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/645/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2016.Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap 11 (Sebelas) saksi termasukpelapor dan pemohon, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016dilakukan gelar perkara dengan hasil agar dilakukan penghentian penyidikanperkara

/949/X1/2014/Ditreskrimum tanggal 24 Nopember 2014, T3 tentangSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/645/V1I/2016/Ditreskrimum tanggal06 Juni 2016, T4 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/692/X1/2014/Ditreskrimum, tanggal 24 Nopember 2014, T5 tentang BeritaAcara Pemeriksaan tanggal 27 Nopember 2014 a.n.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan;
2. Menyatakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/17/RES.1.24/2024/Ditpolair tanggal 02 April 2024 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh karenanya prosesnya harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/17/RES.1.24/2024/Ditpolair tanggal 02

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

• Menolak Tuntutan Provisi Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa dalam perkara Pemohon, penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/422/II/RES.1.9./ 2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2020 yang diterbitkan Termohon

dilaksanakan oleh Termohon kepada Pemohon terkait perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta authentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum atas SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/497/IX/201/1X/2017/Reskrim tanggal September 2017 yang dikeluarkan olehTERMOHON;4. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan;Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 06/Pra.Per/2018/PN.Jkt.Utr.al/n.

TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON.Bahwa inti pokok permohonan adalah :1.DeMenerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;Menyatakan penetapan tersangka atas diri PEMOHON tidak sahsecara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum atas suratperintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/497/IX/201/IX/2017/Reskrimtanggal September 2017 yang dikeluarkan oleh TERMOHON;Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian : Materiil sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta

Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum atas suratperintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/497/1X/201/1X/2017/Reskrim tanggal September 2017 yang dikeluarkan olehTERMOHON;4. Menolak untuk membayar ganti kKerugian kepada PEMOHON : Materiil sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan; Kerugian Immateriil sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sebesar RpHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 06/Pra.Per/2018/PN.Jkt.Utr.al/n.

Kepala Satuan Reserse Kriminal, Polres Metro Jakut, H.Pujiyarto, SH., MH., yang diberi tanda bukti T 3;Fotokopy Laporan Hasil Penyilidikan tentang Perkara KekerasanPsikis Dalam Rumah Tangga, tertanggal 8 September 2017, yangdiberi tanda bukti T 4;Fotokopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/5971/1X/2017/Reskrim., tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani KepalaSatuan Reserse Kriminal, Polres Metro Jakut. Nasriadi, SH., S.I.K.

Kantor Satuan ReserseKriminal Polres Jakarta Utara;Menimbang, bahwa tidak ada satu ketentuan dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yangmenyatakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus lebihdahulu diperiksa sebagai saksi lebih dahulu;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P2 = T6 SuratPemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor B/134/III/2018/Reskrimtanggal 14 Maret 2018 kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,sedangkan Surat Perintahn Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

tanggal 28 Agustus 2019, Pemohonsampai saat ini juga belum pernah menerima SPDPterhadap SP.Sidik/78.a/RES.1.9./2019/Ditreskrimumtanggal 14 Mei 2019 yang baru.Bahwa di dalam Surat Panggilan NomorS.Pgl/590/Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2019tersebut status Pemohon juga berubah menjadiTersangka yang sebelumnya sebagai saksi dalamperkara dugaan tindak pidana melanggar Pasal 266KUHPidana atau Pasal 263 KUHPidana.Bahwa berdasarkan faktafakta di atas telah Nampakbahwa adanya ketidak jelasan dan tidak

Dilihat darilaporannya R.O Martin sebagai pelapor telah melaporkanPemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/Bhalaman 24 dari 68 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Jmb92/III/2017/Jambi/SPKT tanggal 20 Maret 2017, dan ataslaporan tersebut Termohon mengeluarkan Surat PerintahPenyidikan yang pertama Nomor: SP.Sidik/262.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 22 September 2017.

Menyatakan Surat Perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/262.a/IX/2019/Ditreskrimum, tanggal 22 September 2017 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/78.a/V/2019/Ditreskrimum, tanggal 14 Mei2019 adalah sah;4. Menyatakan segala perbuatan dan upayaupaya Hukum yang telahdilakukan oleh Termohon termasuk di dalamnya berkaitan denganPenetapan Pemohon Sebagai Tersangka adalah sah;5.

Gas / 262 / IX / 2017 /Ditreskrimum Tanggal 22 September 2017, copy dari asli yangselanjutnya diberi tanda T16;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 262.a / IX / 2017 /Ditreskrimum Tanggal 22 September 2017, copy dari asli yangselanjutnya diberi tanda T17;Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP /109 / IX /2017 / Ditreskrimum Tanggal 26 September 2017, copy dari asliyang selanjutnya diberi tanda T18;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an.

Dan dengan 2 (dua) alat buktitersebut ditetapkan seorang tersebut sebagai pelaku tindak tindak pidana;Menimbang, bahwa didalam Permohonannya Pemohon menyatakanbahwa Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor: SP.Sidik/262.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 22 September 2017 dan SuratPerintah Penyidikan nomor: SP.SIDIK/78.a/V/RES.1.9/2019/Ditreskrimumtanggal 14 Mei 2019 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumdan Penetapan tersangka sebagaimana tercantum dalam surat panggilanNomor: S.

tersebut Termohon harus menyerahkan Surat Perintah dimulainyapenyidikan kepada penuntut umum, paling lambat 7 hari setelahditerbitkannya surat perintah penyidikan yaitu paling lambat 26 februari2018, dan akibat hukum Termohon tidak memberitahukan surat perintahdimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum dalam waktu 7 harisetelah diterbitkannya surat perintah penyidikan yaitu paling lama tanggal26 februari 2018, maka penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkanSurat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik

Mesin :251340, tahun pembuatan 2009, warna Orange, milik Pemohon yangdilakukan Termohon;Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon meminta yang mulia Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk menentukan hari sidangdan memanggil pihak dalam perkara A Quo, serta memberikan putusan yangamar nya sebagai berikut:1.2.Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;Menyatakan penyidikan dan seluruh tindakan dalam proses penyidikan yangdilakukan oleh Termohon, dengan surat perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik

LANRES HASUGIAN Anak dari SIMON HASUGIAN adalahBerdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.03/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018 tanggal 19 Februari 2018.2. Bahwa TERMOHON dalam melakukan tindakan hukum berupa penyitaantelah sesuai dengan kewenangannya yang telah ditentukan olehPeraturan Perundangundangan.3.

Menyatakan sah Penyidikan dan seluruh tindakan dalam prosesPenyidikan yang dilakukan TERMOHON dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik.03/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018tanggal 19 Februari 2018, bukan Surat Perintah Penyidikan No:SP.Sidik.02/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018 tanggal 19 Februari2018;3.

Menyatakan sah Penyidikan dan seluruh tindakan dalam proses Penyidikanyang dilakukan TERMOHON dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik.03/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018 tanggal 19 Februari 2018,bukan Surat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik.02/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018 tanggal 19 Februari 2018;Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Plw2.

. : SP.Sidik/549a/IX/2013/Reskrimdan Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan No. : S/TAP/23/1X/2013/Reskrim ;Bahwa setelah SP3 diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 16September 2013, maka Pemohon telah menerima 2 (dua) lembar SP2HPsekitar bulan Oktober 2013, yaitu sehubungan dengan perkara yangdilaporkan Pemohon tidak dapat dilanjutkan lagi, adapun surat tersebutantara lain :1. SP2HP No. Pol. : B/476d/IX/2013/Reskrim, tanggal 17 September2013 (A4) ;2. SP2HP No.

SP.Sidik/549a/IX/ 2013/Reskrim tanggal16 September 2013 dan mengeluarkan Surat Ketetapan No : S.TAP/23/IX/2013/Reskrim tentang penghentian penyidikan tanggal 16September 2013 ;Bahwa Termohon tentu menyadari sejak diperiksanya perkara pidanayang dilaporkan Pemohon, perkara tersebut memang memiliki unsurpidana, akan tetapi dalam perjalanan kasus ini Termohon menjadi ragudan ditambah lagi mendapat tekanan (intimidasi) dan intervensi, sehinggaTermohon tidak fokus sebab alasan apa sebenarnya perkara pidana

SP.Sidik/549a/IX/2013/Reskrim tanggal 16 September 2013 dan Surat Ketetapan No :S.TAP/ 23/IX/2013/Reskrim tentang penghentian penyidikantanggal 16 September 2013 ataukah ;2. Perkara ini dihentikan karena alasan perkara tersebut tidakmerupakan tindak pidana (perdata)> Dapat dilihat di dalamSP2HP No. Pol. : B/476d/IX/2013/ Reskrim, tanggal 17 September2013 dan SP2HP No.

SP.Sidik/549a/IX/ 2013/Reskrim, tanggal 16 September 2013 danSurat Ketetapan No : S.TAP/ 23/IX/2013/Reskrim tentang PenghentianPenyidikan, tanggal 16 September 2013 adalah tindakan yang bersifat SUMIR.2. TENTANG SURAT PERINTAH PENGHENTIAN' PENYIDIKAN(DISINGKAT DENGAN SP3) DAN SURAT KETETAPAN TENTANGPENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DITERBITKAN OLEHTERMOHON (IC.

Menyatakan tindakan Termohon yang menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan No. : SP.Sidik/549a/IX/2013/ Reskrim,tanggal 16 September 2013 dan Surat Ketetapan No. : S.TAP/23/1X/2013/ Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 16September 2013 untuk menghentikan perkara pidana yang dilaporkanPemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : STPL/476/III/2013,tanggal 29 Maret 2013 adalah tindakan melawan hukum ;.

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tertanggal 28 Mei 2019 Jo. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/186/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka, tanggal 13 September 2019 adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum,tertanggal 28 Mei 2019 Jo. Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/186/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tentang PenetapanTersangka tertanggal 13 September 2019, dengan dugaan TindakPidana Penggelapan Dalam Jabatan berdasarkan Pasal 374 KUHP;13.Bahwa, PT BIS merupakan Perseroan berbentuk Penanaman ModalAsing (PMA) yang fokus pada bisnis trading dan eksporimport, adapunpara pemegang sahamnya yaitu: (BUKTI P1)a. Ir.

Bahwa setelah dilakukannya laporan dugaan tindak pidana oleh Penggugatselaku kuasa hukum Tergugat, kemudian nasabah yang bernama NANANGANGRAITA di tetapkan sebagai tersangka berdasarkan Spridik no: SP.Sidik /67/II/2020/Reskrim tertanggal 27 Februari 2020. Bahwa karena telahditetapbkanya sebagai tersangka pihak nasabah NANANG ANGRAITA selakuterlapor mendatangi kantor cabang PT. MANDIRI TUNAS FINACE cabangYogyakarta, beralamat di JI.

Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan Pencabutan laporan tersebut(vide posita point 6) diatas dengan alasan pertimbangan hukumnya bahwalaporan sudah berjalan dan Terlapor sudah di tetapkan sebagai tersangkaberdasarkan Spridik no: SP.Sidik /67/II/2020/Reskrim tertanggal 27 Februari2020, sehingga berdasarkan KUHAP pasal 109 (ayat 2), delik pidana yangmerupakan delik biasa tidak dapat dihentikan kecuali tidak adanya bukti yangcukup, peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, penyidikandihentikan

Bahwa untuk pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui cararestorasi justice juga terhalang dengan pasal 12 Perkap no: 6 tahun 2019,karena saat dikeluarkannya Spridik no: SP.Sidik /67/II/2020/Reskrim tertanggal27 Februari 2020. secara otomatis Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan sudah langsung di kirimkan kepada Kejaksaan Negeri Watesterlebih terlapor adalah seorang residivis, dan hal ini diperkuat oleh peraturanjaksa agung No. 15 tahun 2020.

Bahwa untuk pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui cararestorasi justice juga terhalang dengan pasal 12 Perkap no: 6 tahun 2019,karena saat dikeluarkannya Spridik no: SP.Sidik /67/II/2020/Reskrim tertanggalHalaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Padt.G/2020/PN Smn27 Februari 2020. secara otomatis Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan sudah langsung di kirimkan kepada Kejaksaan Negeri Watesterlebin terlapor adalah seorang residivis, dan hal ini diperkuat oleh peraturanjaksa