Putusan No. 275/Pdt.G/2020/PN Bit11agar Surat Keterangan tertanggal 26 Mei 2006 Nomor: 288/ SK/ BTP.B/2006, dapat diperbaharui sesuai surat keterangan terdahulutetapiPenggugat tidak dilayani dengan baik oleh Turut Tergugat dan terkesanTurut Tergugat mempersulit Penggugat dengan menutupnutupi informasipelayan publik dengan cara tidak membuka/ menunjukkan buku RegisterTanah dengan alasan takut pada atasannya, hal ini jelas merupakanpelanggaran terhadap Undangundang No.14 Tahun 2008 TentangKETERBUKAAN INFORMASI

PUBLIK oleh karena itu Penggugat denganterpaksa menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini denganmaksud dan tujuan agar Pengadilan Negeri/ Majelis Hakim yang akanmemeriksa perkara ini dapat memerintahkan Turut Tergugat untukmembawa dan menunjukkan Buku Register Tanah Desa Batu Putih Bawahdipersidangan;.

Ketertutupan informasi publik ini sudah menjadipengetahuan umum bagi para pencari keadilan di Sumatera Barat.Kebijakan Pengadilan Tinggi Padang yang serba tertutup tersebut sangatbertentangan dengan ketentuan undangundang dan atas keterbukaaninformasi publik.

PARA PENGGUGATtelah memenuhi semua hal yang dibutuhkan sebagai syarat pengajuaninformasi publik sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 12Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( selanjutnya disebutsebagai UU KIP );Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 TERGUGAT mengirimkanpemberitahuan tertulis yang menyatakan menolak permohonaninformasi yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT dengan alasanbahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki egal standing;Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 38/PDT/2020/PT BTN23.24.25

275/Pdt.G/2020/PN Bit11.12.13.agar Surat Keterangan tertanggal 26 Mei 2006 Nomor: 288/ SK/ BTP.B/2006, dapat diperbaharui sesuai surat keterangan terdahulu tetapiPenggugat tidak dilayani dengan baik oleh Turut Tergugat dan terkesanTurut Tergugat mempersulit Penggugat dengan menutupnutupi informasipelayan publik dengan cara tidak membuka/ menunjukkan buku RegisterTanah dengan alasan takut pada atasannya, hal ini jelas merupakanpelanggaran terhadap Undangundang No.14 Tahun 2008 TentangKETERBUKAAN INFORMASI

PUBLIK oleh karena itu Penggugat denganterpaksa menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini denganmaksud dan tujuan agar Pengadilan Negeri/ Majelis Hakim yang akanmemeriksa perkara ini dapat memerintahkan Turut Tergugat untukmembawa dan menunjukkan Buku Register Tanah Desa Batu Putin Bawahdipersidangan;Bahwa semasa hidupnya ARNOLD SIGAR tidak pernah mengalihkan tanahsengketa tersebut baik kepada perorangan dalam bentuk jual beli/hibahatau tukar menukar, maupun kepada badan hukum publik

Bahwa masyarakat yang hadir dalam Ruang Persidangan ini diharapkantidak hanya sekedar menonton jalannya Persidangan, tetapi juga perlumengetahui tentang bagaimana mengikuti prosedur Hukum Beracara diSidang Pengadilan, jikalau hakhaknya dirampas;Bahwa oleh karena itu, maka dalam Persidangan yang bersifat TerbukaUntuk Umum yang dihadiri oleh masyarakat ini perlu mendapatkanpencerahan hukum dan kesadaran hukum (Kadarkum), sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor : 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi

Publik, contoh melanggar Undangundang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 52A ayat 1 menyebutkanbahwa Pengadilan Wajib memberikan Akses kepada masyarakat untukmemperoleh Informasi dalam proses Persidangan;Bahwa profesi Advokat dalam wadah tunggal Perhimpunan AdvokatIndonesia (PERADI) pada dasarnya adalah Organ Negara dalam artiluas yang bersifat mandiri (Independet State Organ) yang jugamelaksanakan Fungsi Negara dalam Putusan Mahkamah KonstitusiHalaman 10 dari 49 Putusan Nomor 11/

,sebagaimana diatur dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik,Halaman 33 dari 46 hal. Put.

No. 69/TT, tanggal 11 Juni2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional, Hal: Permohonan Informasi Publik,(fotokopi Sesuai dengan aslinya dari tanda terima);Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2020/PTUN.JKT.13.Bukti P13 :14.

., (Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik,Setjen Kementerian Pertanian) ; Ir. Abdul Madjid (Sekretaris Ditjen Prasarana dan SaranaPertanian) ; Ir. Agus Sutaryanto, MM (Kasubdit Pupuk Organik danPembenah Tanah, Dit. Pupuk dan Pestisida) ; Waluyo, SE (Kabag Keuangan dan Perlengkapan, SetditjenPrasarana dan Sarana Pertanian) ; Jhon Indra G. Purba, SH., (Kasubag Pertimbangan danBantuan Hukum, Setjen Kementerian Pertanian) ;6. Drs. Margono, MSi., (Kasubag Tata Usaha Dit. Pupuk danPestisida) ; 7.

Putusan Perdata Nomor 23/PDT/2016/PT BTN17.18.tidaknya dianggap mengetahui pengumuman kepada khalayak umum yangdilakukan oleh Pelawan dengan mengiklankan pengumuman tersebut secaraterouka melalui Surat Kabar Satelite News tanggal 11 Agustus 2014 yangsecara yuridis merupakan media informasi publik, dimana dalam pengumumantersebut Pelawan telah menyampaikan kepada publik/khalayak umum bahwatanah dan bangunan milik Pelawan yang saat itu hendak dilakukanpelelangannya oleh Terlawan VI pada hari Kamis,

Hal tersebut sebagaimanapula didalilkan oleh Para Pemohon Hak Uji Materiil di dalam Bukti P29;e Bahwa berdasarkan' situs dengan alamat www.dikti.go.id/jdih.ristekdikti.go.id, bahwa Jaringan Dokumentasi dan InformasiHukum (JDIH) Kemenristekdikti sebagai sarana pelayanan danketerbukaan informasi publik untuk mengakses dokumentasi daninformasi hukum, telah menyebarluaskan Peraturan Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 tentangPemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan

Karena Panitia mayoritas Orang Tua (TokohMasyarakat Desa Padak Guar) yang sudah berusaha dan bekerjasemaksimal mungkin untuk mensukseskan Pilkades Desa PadakGuar Kecamatan Sambelia sebagaimana amanat UU Nomor 14Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yangseandainya Putusan Hakim Yang Mulia dan Terhormat tidak sesuaidengan harapan kami, maka ketentraman, ketertiban dankenyamanan Masyarakat di wilayah kami (Desa Padak Guar) akanterganggu.6.

mengetahuibahwa barang itu milik orang lain.Bahwa seharusnya Penggugat berhatihati dalam melakukan transaksi jual beli.hal yang wajar dilakukan dalam jual beli tanah adalah melakukan penelusuranstatus tanah yang dimaksud kepada instansiinstansi terkait, mengingat bahwasistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem terbuka, artinya setiaporang dapat melakukan pengecekan.Bahwa merupakan hak Pihak ketiga untuk mengetahui informasi pendaftarantanah di kantor pertanahan, disamping adalah bagian dari informasi

publik,sebagaimana dimaksudkan pada pasal 1 angka (2) UU No.14 tahun 2008,sudah jelas diatur pula pada pasal 4 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah yang menyebutkan:2820.21.22.23.24.25.Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3huruf b, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susunyang sudah terdaftar terouka untuk umum.Bahwa sesuai surat Kepala BPN Deli Serdang Nomor: 1283/13.12.07/XV/2014tanggal 3 Desember 2014, Surat Keterangan

Bahwa dalildalil Penggugat yangdinyatakan dalam surat gugatan angka 32 butir 32.2, tidak berdasarkan hukum dan harusditolak, karena Tergugat I sebagai intansi pelayan publik harus mematuhi ketentuanpelayanan publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik, sesuai Pasal 3 dinyatakan bahwa undangundangWini bertujuan " menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana perbuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan

19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular) Pelaksana kegiatan Kaur Perencanaan (USMAN, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp1.416.500,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;

Publik Desa (Poster Baliho, Dll) Pelaksana kegiatan Kaur TU.

berat;Sebagai ilustrasi sederhana, apakah seseorang yang didugamencuri sepeda dapat dinyatakan telah terjadi peristiwapencurian, padahal sepeda yang diambil adalah sepedanyasendiri, yang kebetulan sama jenis, warna dan merk dengansepeda hilang.Error in persona, error in objecto dan ketidakcukupan alat buktiatas dugaan terjadinya peristiwa pidana menyebabkanperistiwa dimaksud belum dapat dikategorikan peristiwapidana.Halaman 55 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUNJKT3) Aspek Transparansi informasi

publik:(1) Kejaksaan Agung berusaha untuk memberikan transparansiinformasi publik penanganan dugaan peristiwa pelanggaranHAM yang berat, sebagai upaya pelurusan pemberitaan atauopini publik yang telah terbentuk selama ini;(2) Transparansi informasi publik diharapkan publik dan pihakyang berkepentingan dapat mengetahui secara benar terkaitproses dan hasil dari penanganan perkara pidana, termasukdugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat.2.

PeraturanPresiden Nomor 71 tahun 2012, Undangundang Nomor 14 tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur D.I.

Pasal 10 UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapatmengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat(L)disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.Pasal 13 huruf b angka (4) Peraturan Gubernur D.I.

Karena merupakan informasi kegiatan yang mengancam hajathidup orang banyak sebagaimana dijamin pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 14tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(Ill / 6) Jabatan Kasubbag Perencanaan Datadan informasi Publik pada Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan ;C.

Hal. 42 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABNBahwa KPU Maluku Utara bersifat tertutup karena kami sudah melayangkansurat tetapi KPU tidak pernah membalas secara kelembagaan;Bahwa kewajiban hukum dari Tergugat dalam hal ini KPU untuk menjawabsegala tata persuratan oleh kami sebagai lembaga pemantau, denganmemiliki tiga dasar hukum, yang pertama UUD 1945 Pasal 28 huruf f setiapmenyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mencari menyimpan danmenyalurkan informasi itulah keterbukaan informasi

publik, yang keduaUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasipublik, yang ketiga UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentangpelayanan publik, apalagi ini demokrasi pesta rakyat berarti masyarakatmempunyai hak karena sistimnya dari rakyat untuk rakyat; Bahwa Kami sudah pernah menyampaikan kepada temanteman di Bawaslu,Panwaslu sudah disampaikan agar supaya Panwaslu mengoptimalkan kinerja pengawasan;Bahwa Saksi belum maksimal melakukan investigasi karena terganjaldengan referensi karena

keterbukaan(transparansi) tentang tidak dikabulkannya permohonan = IzinPenyelenggaraan Penyiaran (IPP) PENGGUGAT, dengan tindakanTERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa kepadaTERGUGAT Il INTERVENSI;Bahwa karenanya dalil gugatan PENGGUGAT yang dimuat padabagian VI angka 18 dan angka 19, in casu yang meminta aplikasiAsas Keterbukaan Informasi terhadap TERGUGAT, menurut hukum,seharusnya PENGGUGAT menempuh upaya ke Lembaga atauInstansi yang mengurusi atau memiliki kompetensi di bidangKeterbukaan Informasi

Publik (vide UU Nomor 14 Tahun 2008), danbukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwaselanjutnya, setelah mencermati dalildalil gugatanPENGGUGAT secara keseluruhan, dapat dipahami bahwaPENGGUGAT tidak dapat secara spesifik (khusus) mendalilkanketentuan hukum dan atau paraturan perundangundangan yangmengatur atau berkaitan langsung dengan Objek Sengketa yangmanakah, in casu misalnya UU Telekomunikasi, atau UU Penyiaran,atau Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan PenyiaranLembaga

Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatikaadalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Aplikasi danTelematika dan Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.Sementara dua badan yang ada adalah Badan Penelitian dan Pengembangan SumberDaya Manusia dan Badan Informasi Publik.