Ditemukan 6290 data
56 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan terbatas);Menimbang, bahwa jabatan Penggugat adalah Direktur dimana pengangkutandilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dengan jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali (pasal 94 ayat 1, 3 UUNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroam terbatas) dan sewaktu waktu dapatdiberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (pasal 105 (1)UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007), sedangkan pekerja/buruh diangkatdan diberhentikan oleh Direksi dan tunduk kepada
kerja adalah antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkanperjanjian, yang mempunyai unsure upah, dan perintah (vide pasal ayat (15)UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);Bahwa pada intinya, pada jabatan Direksi melakat 2 (dua) aspek, yakni :e Aspek pertama, sebagai perpanjang tangan pemilik modal untuk memenejmodalnya diperusahaan, dengan mempedomani kebijakankebijakan yangtelah ditetapkan pemilik modal (komisaris) sebagaimana diatur dalam hasilrapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Tahun 1995 dan diatur dalam pasal 94ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Direktur hanya dapatdiangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) Perseroan,sehingga kedudukan Penggugat adalah Pekerja;2 Bahwa pemutusan hubungan kerja Penggugat tanggal 3 Januari 2011sesuai bukti T4 tersebut tidak dapat dibenarkan karena pemutusanhubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian hubunganindustrial sesuai pasal 160 ayat (6) hanya berkenaan dengan pasal 160ayat (3) dan (5) UndangUndang No. 13 Tahun 2003
116 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengenai deviden tersebut berdasarkan ketentuanUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbataspada Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi: seluruh laba bersih setelahdikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 70 ayat 1 dibagikan kepada pemegang saham sebagai devidenkecuali ditentukan lain dalam RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka klien kamiberhak untuk mendapatkan deviden tersebut akan tetapi padakenyataannya terhitung sejak tahun 1994 s/d 1998
Kreditur PT Bank Mega sebesar Rp 10.229.005.431.22 (sebagaikreditur separatis dan konkuren).Bahwa mengenai pinjaman yang diberikan oleh PT Bank Mega kepadaPT Rasico Industry (Dalam Pailit) tersebut, telah bertentangan denganAnggaran Dasar Perseroan dari Rapat Umum Pemegang Sahamterlebin dahulu (RUPS) sesuai Pasal 11 ayat 3 a di dalam AktaPenyesuaian Anggaran Dasar PT Rasico Industry No. 9, tanggal 16Januari 2004 dibuat di hadapan RM. Soediarto Soenarto, SH., Spn.
Pinjaman oleh para kreditur tersebut di atas, tidak pernah mendapatpersetujuan tertulis dari RUPS sebagaimana yang telah diisyaratkanHal. 12 dari 19 hal. Put. No. 156 K/Pdt.Sus/2010di dalam Anggaran Dasar PT Rasico Industry sebagaimana videbukti PR11 (bukti asli telah diperlihatkan di hadapan persidangan,namun di dalam putusan a quo, Judex Facti menyatakan tidak adabukti asli).4.3. Tagihan yang diajukan oleh para Kreditur Roedy M.
Pinjaman yang diberikan oleh PT Bank Mega kepada PT RasicoIndustry (Dalam Pailit) tersebut, telah bertentangan denganAnggaran Dasar Perseroan PT Rasico Industry karena pinjamantersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari Rapat UmumPemegang Saham terlebin dahulu (RUPS) sesuai Pasal 11 ayat 3adi dalam Akta Penyesuaian Anggaran Dasar PT Rasico IndustryNo. 9, tanggal 16 Januari 2004 dibuat di hadapan RM SoediartoSoenarto, SH.
No. 156 K/Pdt.Sus/2010bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dandisetujui oleh paling sedikit %4 (tiga per empat) bagian dari jumlahseluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.Sedangkan berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganbahwa para Pemohon Kasasi tidak pernah diundang para Direksi PTRasico Industry, untuk menghadiri RUPS tersebut, dan RUPS yangdilakukan oleh Direksi PT Rasico Industry untuk menjadikan jaminanutang asset PT Rasico Industry atas pinjaman
598 — 440 — Berkekuatan Hukum Tetap
Barito.Ketentuan yang mewajibkan direksi perseroan memperolehpersetujuan terlebih dahulu dari RUPS sebelum melakukantransaksi material.Bahwa ketentuan yang mewajibkan perusahaan memperolehpersetujuan RUPS terlebin dahulu dalam melakukan transasksimaterial adalah ketentuan angka 2 dan angka 3 dalam LampiranKeputusan Ketua Bapepam Nomor KEP02/PM/2001 TentangPerubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Materialdan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (untuk selanjutnya disebutKeputusan Ketua Bapepam
atau nyatanyata bukanlahmerupakan transaksi material yang wajib memperoleh persetujuanRUPS, namun oleh Judex Facti dipertimbangkan sebagai transaksimaterial yang wajib memperoleh persetujuan RUPS perseroan.B.
Bahwa, berdasarkan UUPT, tindakantindakan tertentu dari direksiperseroan yang memerlukan persetujuaan RUPS akan tetapmengikat perseroan walaupun persetujuan RUPS tidak diperoleh;(i)(ii)Berdasarkan Pasal 102 (1) dan (4) UUPT, perbuatan hukumtertentu oleh Direksi harus mendapatkan persetujuan terlebihdahulu dari RUPS.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal102 ayat (4) perihal persetujuan RUPS dan Pasal 117 ayat (2)Hal 63 dari 73 hal. Put. Nomor 1150 K/PDT/2015(iii)perihal persetujuan Dewan Komisaris. Sekalipun Direksi telahmelakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan RUPS ataudewan komisaris sebagaimana diharuskan oleh UUPT atau AD,namun perbuatan hukum dimaksud tetap mengikat Perseroansepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum dimaksud tetapmengikat pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beriktikadbaik.
RUPS luar biasa yangdiadakan bukan secara spesifik memberi persetujuan untuk pembelian secarasewa beli kapal MV.
75 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 142 Ayat 1 huruf a dimana pembubaran perseroan terjadiberdasarkan keputusan RUPS,d.
PenetapanPeraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukHalaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/20144.7.pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d didahuluidengan keputusan RUPS untuk Persero dan Perseroan Terbatasdan keputusan Menteri untuk Perum.e.
Bahwa menurut Pemohon, dalam PP No. 72 Tahun 2014 tidak adapengaturan mengenai penyelesaian status dan hak karyawan dariPerseroan yang diambilalih sehingga merugikan kepentingan karyawan,Pembubaran BUMN tanpa didahului RUPS dan tidak dilakukanoJehkurator sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125, 126,142 UU Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;3.
Bahwa menurut Pemohon, semua perubahan bentuk perusahaanBUMN harus ditegaskan oleh PP dan harus didahului denganmekanisme RUPS, sedangkan penerbitan PP 72 Tahun 2014 tidakdidahului RUPS pada masingmasing PTPN, sehinggabertentangandengan Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 PP 45 Tahun2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan PembubaranBUMN.ll.
Pengalihansaham yang dimaksud merupakan saham yang dimiliki oleh Negara RI., dankeberatan Pemohon terkait RUPS tidak ada relevansinya, karena Pemohonbukanlah pemegang saham PTPN I, Il, IV sampai dengan XIV, malainkanhanya sebagai pekerja di PTPN tersebut.
Terbanding/Penggugat : PT. Datzo Investama Group
73 — 35
Karenaberdasarkan Pasal 94 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas secara tegas dinyatakan Anggota Direksidiangkat oleh RUPS. Tergugat adalah bagian dari RUPS, danTergugat tidak pernah menghadiri RUPS atau memberi persetujuandalam RUPS terkait pengangkatan Direksi yang yang memberikuasa dalam perkara aquo.
Tergugat adalah bagian dari Organ Perseroan (RUPS)Penggugat, sangat tidak patut dan berdasarkan hukum jika Direksiperseroan Penggugat (pengangkatannya tidak sah) menggugat Tergugatatas dasar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapperseroan Penggugat.ll. MATERI GUGATAN PENGGUGATSetelah membaca gugatan Penggugat, maka dapat diketahui yangmenjadisubstansi gugatan Penggugat adalah sebagai berikut.7.
Karena berdasarkan Pasal 94 ayat (1)UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas secaraHalaman 18 dari 39 halaman putusan perkara Nomor : 551/Pdt/2019/PT.DKI11.10.2.tegas dinyatakan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Tergugatadalah bagian dari RUPS, dan Tergugat tidak pernah menghadiriRUPS atau) = memberi persetujuan dalam RUPS terkaitpengangkatan Direksi yang yang memberi kuasa dalam perkaraaquo.
Sebagaimana termaktub dalam Pasal 52 ayat (1)UU Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tergugat sebagaipemegang/pemilik saham perseroan Penggugat, berhakmenghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS perseroanPenggugat.Bahwa berdasarkan dalildalil yang diuraikan oleh Tergugattersebutdi atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan tidak dapat diterima (niet onvsnkelijk verklaard).Gugatan Penggugat kabur dan tidak
12.3.Bahwa berdasarkan uraian dalildalil tersebut di atas, mohonkiranya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugatuntuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidakdapat diterima (niet onvsnkelijk verklaard).Gugatan premature, karena belum ada pemberitahuan/perundinganataupun RUPS perseroan Penggugat membahas pokok sengketa aquo.13.1.
48 — 44
Perumahan NTB.Prima adalah Terlawan 1.Bahwa selama menjadi Direktur PT.Perumahan NTB.Prima sampai padatahun 2002 akhir Terlawan 1 tidak mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) walaupun telah berkalikali diminta/diingatkanagar mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana biasanya Rapat Umum Pemegang Saham tiap tahun yangdilakukan oleh Perusahaan berupa Perseroan Terbatas.Bahwa oleh karena Terlawan 1 tidak melaksanakan RUPS sebagaimanabiasanya diadakan oleh Perusahaan Perseroan dan oleh
karena adanyahalhal penting seperti pertanggung jawaban keuangan,LaporanKeuangan terkait dengan usaha perusahaan yang harus diselesaikanlewat RUPS Perseroan, maka Pengurus lainnya dari PT.
Prima mengadakan RUPS dengan terlebih dahulu memohonljin/Penetapan kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk dapatdilaksanakannya RUPS yang disebut dengan RUPS Luar Biasa.Bahwa atas permohonan Para Pengurus PT. Perumahan NTB Primatersebut maka keluar Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :10/PDT.P/2003 tanggal 12 April 2003 dan atas Penetapan tersebutdiadakan RUPS Luar Biasa.3.
Bahwa dalam RUPS luar biasa tersebut didapat suatu keputusandiantaranya:Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTRPelawan 1 diangkat selaku : Direktur PT. Perumahan NTB. Prima;Pelawan 2 diangkat selaku : Komisaris PT. Perumahan NTB. Prima.4.
Bahwa atas hasil RUPS Luas Biasa tersebut Terlawan 1 keberatan danmengajukan gugatan pembatalan RUPS Luas Biasa tersebut di PengadilanNegeri Mataram dan terjadilah sengketa/perkara atas hasil RUPS Luar Biasatersebut sampai pada tingkat Mahkamah Agung/Kasasi dan bahkan sampaipada Tingkat Peninjauan Kembali, yang pada intinya Amar putusanputusannya berbunyi :l.
48 — 28
Salinan Akta PernyataanKeputusan RUPS PT.Pintatec Ceria No. 36tanggal 21 Oktober 2008Notaris NURBANI ALAM,SH. ;2. Fotocopy Minuta AktaPernyataan RUPS PT.Pintatec Ceria No. 36tanggal 21 Oktober 2008Notaris NURBANI ALAM,SH. ;Tetap terlampir dalam berkas perkara 34. Menetapkan agar Terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) ;IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerangtanggal 10 Agustus 2009, Nomor821/Pid.B/2009/PN.TNG, yang amarnya berbunyisebagai berikutI.
Fotocopy Minuta Akta PernyataanKeputusan RUPS PT. Pintatec CeriaNo. 36 tanggal 21 Oktober 2008Notaris Nurbani Alam, SH.
Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Pintatec Ceria No. 36 tanggal 21 Oktober 2008Notaris Nurbani Alam, SH. ;V. Fotocopy Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPSPT. Pintatec Ceria No. 36 tanggal 21 Oktober 2008Notaris Nurbani Alam, SH. ;Tetap terlampir dalam berkas ;5.
Menetapkan barang buktiberupaSalinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Pintatec Ceria No. 36 tanggal 21 Oktober2008 Notaris Nurbani Alam, SH. ;Fotocopy Minuta Akta Pernyataan KeputusanRUPS PT. Pintatec Ceria No. 36 tanggal 21Oktober 2008 Notaris Nurbani Alam, SH.(Legalisir) ; Tetap terlampir dalam berkas20perkara ;7.
149 — 66
Sebab tidak ada rekomendasi atau persetujuan secara tertulisdari Penggugat kepada TERGUGAT atau TERGUGAT Il untukmenjual tanah dengan SHM nomor: 2778 dan SHM nomor: 2779ataupun tidak ada persetuju~an RUPS PT.
Artinya TERGUGAT memerintahkan TERGUGATll menjual ke2 (dua) SHM tanpa melalui RUPS atau tanpa/tidakpersetujuan dari Penggugat. Atau dengan kata lain bahwa PT. Bali lhaitidak pernah menjual atau tidak ada dalam RUPS Bali lhai untukmenjual tanah asset dari PT. Bali lhai. Yang = mana kemudianTERGUGAT Ill mengontrakan tanah dengan 2 (dua) SHM yakni 1.SHM nomor: 2778 dan 2. SHM nomor: 2778 kepada TERGUGAT VIselama jangka 30 (tigapuluh) tahun.
BALI IHAI semetinya harus melaluipersetujuan RUPS atau melalui RUPS atau persetujuan dariPENGGUGAT sebagai Komisaris dan Pendiri PT. BALI IHAI.Akan tetapi TERGUGAT melalui TERGUGAT Il telah menjualasset PT. BALI IHAl kepada TERGUGAT Ill. Sehingga dengandemikian TERGUGAT Ill bukanlah pembeli yang baik. Olehkarena TERGUGAT Ill bukan pembeli yang baik, makaTERGUGAT Ill tidaklah dilindungi oleh Undangundang.
selaku Direktur PT Bali lhaiuntuk membalik nama SHM nomor 2777, SHM nomor 2778,dan SHM nomor 2779 yang dilakukan tanpa seijinPENGGUGAT sebagai komisaris PTBali lhai, maupun tanpapersetujuan RUPS bukanlah merupakan perbuatan melawanhukum.b.
Bali IHAl kepada Tergugatlll tanopa sepengetahuan Penggugat atau keputusan RUPS PT.
152 — 53
Murui Jaya Perdanamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( MRUPS) tentangpeningkatan modal dasar dan Perubahan Susunan Pemegang sahamperseroan dan RUPS menerima PT.
Murui Jaya Perdanamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) tentangpeningkatan modal dasar dan Perubahan Susunan Pemegang sahamperseroan dan RUPS menerima PT. Cakra Mineral Tok / Tergugat untuk mengakuisisi sebanyak 63.250 lembar saham perseroan denganHalaman 16 dari 59 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN Piknilai Rp. 6.325.000.000,00 ( enam milyar tigaratus dua puluh lima jutarupiah ) yang harus disetor Tergugat sebagaimana tertuang dalam aktaPT.
Murui Jaya Perdana melakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tentang Peningkatan modal dasar dan Perubahan SusunanPemegang Saham Perseroan dan RUPS menerima PT. Cakra Mineral Tbk/Tergugat untuk mengakuisisi sebanyak 63.250 saham Perseroansebagaimana tertuang dalam akta PT. Murui Jaya Perdana Nomor 27tertanggal 22 Agustus 2014.
Apabila Tergugat mengetahui bahwa ternyata ada akta No.104 tanggal 13 Januari 2012tersebut, pastinya Tergugat tidak akan mau melaksanakan RUPS danmenandatangani akta hasil RUPS tersebut yaitu akta No.27 tanggal 22Agustus 2014.Tergugat juga tidak pernah menerima Permintaan dari Para Penggugatbaik lisan maupun tulisan untuk membatalkan akta No. 27 tanggal 22Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN PlIkAgustus 2014 dan mengembalikan sahamsaham PT.
Murui JayaPerdana;Bahwa RUPS dilaksanakan di rumah Sdr. Yesaya selaku salah satupemilik saham PT.
106 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang disetujui oleh semuapemegang saham Tergugat,obahkan Penggugat pun menyampaikan bilaTergugat tidak mengadakan RUPS untuk mengganti atau memberhentikanPenggugat, maka Surat PHK tersebut tidak memiliki arti apa pun, namunpenjelasan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat;Bahwa setelah Penggugat berupaya melakukan mediasi secara langsungdengan pihak Tergugat dan tidak tercapai kata sepakat, kemudianPenggugat melakukan upaya mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi dan Sosial
, bahkan apabila pemberhentian itu dilakukan, makaRUPS tersebut pun harus disetujui oleh seluruh pemegang saham dankemudian RUPS wajib memanggil yang bersangkutan (Penggugat) untukdidengar keterangannya terkait pembelaan diri yang bersangkutan(Penggugat), apabila RUPS tidak melakukan pemanggilan terhadap yangbersangkutan (Penggugat), maka pemberhentian yang bersangkutan(Penggugat) selaku anggota direksi tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal91 ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas, kecuali yang
Gugatan kabur dan tidak jelas/tidak terang:Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas/tidakterang (obscuur libel/onduidelijk), ini tercantum secara jelas dimanaPenggugat mencampur adukan antara:Pemutusan Hubungan Kerja (tuntutan uang pesangon);Dengan;Persoalan Pelaksanaan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Dalam hal memberhentikan Penggugat dan mengharuskan Tergugat jugamengikuti peraturan sesuai Pasal 91 ayat (1) UndangUndang PerseroanTerbatas (alasan Penggugat dalam gugatan
Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satuperusahaan;Bahwa tentang persoalan pelaksanaan RUPS(Rapat Umum PemegangSaham) dalam perusahaan milik Tergugat bukan termasuk dalam sengketaPengadilan hubungan Industrial yaitu UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian perselisinan Hubungan Industrial tersebut di atas;Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 10 sampai halaman 11disebutkan:Bahwa ..... atas perselisihan yang terjadi, apalagi hingga saat ini punPenggugat masih
menjabat sebagai direktur pada Tergugat oleh karena belumHalaman14 dari 25 hal.Put.Nomor 945 K/Pdt.SusPHI/2016ada akta notaris yang menunjukkan adanya pergantian atau pemberhentianPenggugat sebagai salah satu dewan direksi pada Tergugat .... bahwa direksiperusahaan tidak dapat diberhentikan begitu saja tanpa melalui RUPS, ..... makapemberhentian tersebut cacat hukum;Sehingga alasan gugatan Penggugat dalam sengketa/perkara ini (tentangpersoalan pelaksanaan RUPS) bukan wewenang/kewenangan Pengadilanhubungan
103 — 75
Menyatakan Para Penggugat dapat melakukan RUPS untuk membatalkanBerita Acara PT. SUSSAM dengan akta No. 23 dan No. 34 tanggal 14 juli 1999Hal 3 dari 9 Halaman Put. No.269/ Pdt/2014/PT.DKIyang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Masneri, SH, dan aktaakta perubahanYang lainnya; 2 nnn nnn nnn nnn onsen nennn co nannnns11.
SUSSAM sehingga walaupun PT.SUSSAM tidakdigugat dalam perkara ini, namun putusan ini mempunyai akibat Hukum terhadapPT.SUSSAM sehingga kelak setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap, parapenggugat dapat menggunakan putusan ini sebagai dasar untuk memintadiadakan RUPS PT.SUSSAM untuk menyusun kembali susunan kepemilikansaham PT.SUSSAM tersebut ;2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ncnnnnMenimbang, bahwa menurut majelis hakim Tinggi, walaupun PT.GUSSAMtidak digugat namun tidak serta merta menyebabkan gugatan
tidak diikut sertakan PT.SUSSAM dalam gugatan perkara a quo ;Menimbang, bahwa dari kedua alasan di atas maka menurut MajelisHakim Tinggi yang perlu dibuktikan lebih dahulu apakah Para Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan hukum sehingga di jadikan dasar lahirnya keduaBerita Acara di atas , dan karenanya kedua Berita Acara tersebut mengandungcacat hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan6Negeri dalam perkara a quo Nomor 3,4 dan 7, sedangkan pembatalannyamerupakan wewenang RUPS
136 — 65
EnergindoMineral " Nomor 04 tertanggal 11 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapanDjasmin, SH, MH Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU36364.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 27 Juni 2008 ; 2 Bahwa pada bulan Januari 2010, Penggugat mendapat relaas panggilan sidang diPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara 512/PDT.G/2009/PN.JKT.PSTkarena digugat oleh Tergugat I yang bertindak sebagai Direktur PT.Puteri Meadengan dasar adanya hasil RUPS
amar putusan sebagai berikut :DALAM KONPENS I : 7 222 n nnn nnn nen cence ccs ceceDALAM EKSEPSI : 222 nnn nnn nnn n een cence ne ncn Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VII ; DALAM POKOK PERKARA : 2 22 nine nnn nnn nen neces1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2 Menyatakan sah dan berharga bukti P1 sampai dengan P.30 dan buktiP32 sampai dengan P.53 ; 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat Vdan Tergugat V membuat Pernyataan Keputusan RUPS
sebagaimanatertuang didalam Akta yang dibuat oleh Tergugat VII No.123 tanggal 17Oktober 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Penggugat ; 4 Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Puteri Mea yangtertuang didalam Akta No.82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat olehTergugat VI dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Puteri Mea yangtertuang didalam Akta No. 123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuatoleh Tergugat VII adalah tidak sah dan batal demi hukum ; 5 Menyatakan Tergugat II
Bahwa oleh karena putusan dalam perkara TUN tersebut telah berkekuatan hukumtetap dan seluruh produk RUPS yang dilakukan oleh para Tergugat telah puladinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka kloplah sudah gugatan yangdiajukan oleh Tergugat I ic.
banding atau kasasi ; Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalamperkara ini ; 3 Menyatakan perbuatan TergugatI menggugat Penggugat dan Bupati BaritoTimur dalam perkara No. 512/PDT.G/2009/PNJKT.PST dengan dasar AktaNo.82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan Akta PernyataanKeputusan RUPS
267 — 177
Bahwa Pelawan merupakan Direktur pada PT.KartiniMandiri Group berdasarkan akta pendiri nomor 04 tertanggal 03Februari 2018 bahkan pemilik saham dalam PT.Kartini Mandiri Group ;5,2 Bahwa dengan kesepakatan dalam akta pendiri perusahaansegala bentuk penyelesaiyan perusahaan harus diselesaikan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS) baik dalam segi keuanganperusahaan maupun tindakan tindakan hukum yang timbul dalamperusahaan bahkan melakukan kontrak dengan perusahaan lainHal 2.
Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sonseharusnya harus ada persetujuan dari rapat unum pemengang saham(RUPS);5.3. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan danTerlawan Il dalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusanpengadilan negeri sorong Nomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal16 Juli 2019 jo. Putusan banding pengadilan tinggi jayapura nomor :81/PDT./2019/PT.JAP tertanggal 05 Desember 2019 tersebut sangatmerugikan pelawan;5.4.
Bahwa dalam Akta Pendiri Perusahaan segala bentuk penyelesaianPerusahaan harus diselesaikan dalam RUPS (Point 5.2)Hal 4. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son3. Bahwa Tindakan hukum yang dilakukan oleh TERLAWAN danTERLAWAN II dalam bentuk Eksekusi (Putusan PN atas Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2019 Jo. Putusan PT. Jayapura atas Perkara Nomor 81/Pdt/2019 PT.JAP sangat merugikan Pelawan (Point 5.3)4.
terhadap Point 5.2 gugatan Pelawan.Bahwa terkait dengan pointpoint kesepakatan yang ada dalam AKTAPENDIRIAN PERUSAHAAN (keuangan, kontrakkontrak dll) harus diselesaikanmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menurut Saya merupakanRANAH (Hak dan Tanggung Jawab) Pendiri, Pemilik atau Pesero Perusahaan.sementara Posisi saya adalah sebagai MITRA KERJASAMA Ibu GraciellaMarsiana Caecillia Adisusanto yang dalam Surat Perjanjian Kemitraan tersebutselaku Direktur PT.
) baik dalam segi keuangan perusahaan maupun tindakan tindakan hukum yang timbul dalam perusahaan bahkan melakukan kontrakdengan perusahaan lain seharusnya harus ada persetujuan dari rapat umumpemengang saham (RUPS); Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan dan Terlawan Ildalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusan pengadilan negeri sorongNomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal 16 Juli 2019 jo.
90 — 48
Bahwa, selanjuinya Penggugat menyetujui penawaran dari Tergugat Ilterurai diatas, sebagai tindak lanjutnya tindakan pembelian sahamtersebut dilakukan dengan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)yang akta dan berita acaranya di lakukan di Notaris YOHANAMENGGALA SH sebagaimana terbukti dengan Akta Notaris Jual BeliSaham Nomor : 2861/L/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 danAkata Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Garmenindo Textile Industri Nomor : 70 tertanggal 30 September 2018.
Bahwa, Akta Notaris Jual Beli Saham Nomor : 2861/L/IX/2016tertanggal 30 September 2016 dan Akata Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Garmenindo Textile Industri Nomor :70 tertanggal 30 September 2018 yang dibuat dihadapan NotarisYOHANA MENGGALA SH, telah mendapat pengesahan olehKementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik IndonesiaDirektorat Jendral Administrasi Hukum Umum dengan Nomor : AHUAH.01.030090189 tertanggal 18 Oktober 2016. ( Bukti P.5).3.
Bahwa, oleh karena Tergugat dan Tergugat Il tidak ada niat beriktikadbaik untuk menyelesaikan kasus ini, dan selalu berbuat curang kepadaPenggugat maka sudah selayaknya Penggugat menyeret mereka kePengadilan Negeri Pekalongan, agar Penggugat memperoleh keadilan.Bahwa, oleh karena Penggugat berdasarkan Akta Notaris Jual Beli SahamNomor : 2861/L/1X/2016 tertanggal 30 September 2016 dan AkataBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.
untukdihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka kami mohon Bapak KetuaPengadilan Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk memeriksa danmengadili perkara ini, dengan memberikan putusan sebagai hukum yaitusebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan sah dan menurut hukum, Akta Notaris Jual Beli Saham Nomor:2861/L/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 dan Akata Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Menuangkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalamsuatu Akta Notaris, dengan kata lain Notaris dalam hal ini tidak memilikiperan Aktif hanya mendengar dan turut menghadiri untuk menjaminkepastian tanggal, pihakpihak yang menghadiri RUPS, dan pihakpihakyang menandatangani Akta, sehingga dengan demikian Akta Notarisdapat dikatakan Otentik.Karenanya segala keteranganketerangan dan keputusan yangdihasilkan pada saat pelaksanaan RUPS tersebut merupakan hasilHalaman 16 Putusan No. 106/Pdt/2019/
PT. BARAMUDA BAHARI
Termohon:
1.HISAKO DEWANTO
2.MICHELLE SAORI DEWANTO
3.JESSICA KAORI DEWANTO
4.ISSAC TETSUSEI DEWANTO (dibawah umur) qq. HISAKO DEWANTO selaku Ibu Kandung anak ISSAC TETSUSEI DEWANTO
127 — 32
Baramuda Bahari ;
- Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPS LB PT.
Baramuda Bahari dengan agenda sebagai berikut :
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Dasar dan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sehingga, Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor diubah menjadi:
Direksi wajib meminta persetujuaan RUPS untuk mengalihkan ataumenjadikan jaminan utang atau sebagian besar kekayaanPerseroan.b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksudkan ayat 1 tidak bolehmerugikan Pihak Ketiga yang beritikad baik.2.
Pasal 102 Undangundang No. 40 tahun 2007, tentangPerseroanterbatas, dikutip sebagai berikut :(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :a. mengalihkan kekayaan Persertoan atau,b. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakanlebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersihPerseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yangberkaitan satu sama lain ataupun tidak.(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan
Pasal 61 Undangundang No. 40 tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas, dikutip sebagai berikut:(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke pengadilan apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggab tidak adil dan tanpa alasan yang wajarsebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau DewanKomisaris.(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlajukankepengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan."
Direksi wayib memintapersetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utangatau sebagian besar kekayaan Perseroan.b. Perbuatan hukumsebagaimana dimaksudkan ayat 1 tidak boleh merugikan Pihak Ketigayang beritikad baik.Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 434/PDT/2020/PT.BDG2.
Pasal 102 Undangundang No. 40 tahun 2007, tentangPerseroanterbatas, dikutip sebagai berikut :(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Persertoan atau.b. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakanlebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersihPerseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitansatu sama lain ataupun tidak.(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan
KTE untukmenghadiri RUPS PT. KPC.17.Surat tanggal 24 April 2006, No. 025/A3/KTE/04/06, Dirut PT.KTE menyampaikan kepada Dirut PT. KPC tentang tambahanAgenda Pembahsan RUPS, diantaranya rencana penjualan 5 %saham PT. KTE.18.Surat tanggal 26 April 2006, surat Direktur PT. KPC kepadaDireksi PT. KTE Npo. 44/KPC/IV/06 tentang Agenda RUPS LuarBiasa PT. KPC termasuk rencana penjualan saham 5 % milik PT.KTE.19.Surat tanggal 20 April 2006, Notulen RUPS PT.
KTE (Keputusan ParaPemegang Saham),tanggal 24 November 2009 ;RUPS PT. KTE 57 Januari 2010, laporan keuangan PT. KTE,RUPS setuju, salah satunya untuk Rencana PT. KTEmemberikan pinjaman kepada Pemkab Kutim sebesar Rp. 50milyar dari keuntungan perusahaan tahun 2008 ;Laporan Auditor Independen Kantor akuntan Publik Purwantana,Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Yaoung), Keuangan PT.
KPC tentang tambahanAgenda Pembahsan RUPS, diantaranyarencana penjualan 5% saham PT. KTE.Surat tanggal 26 April 2006, surat DirekturPT. KPC kepada Direksi PT. KTE Noo. 44/KPC/IV/06 tentang Agenda RUPS Luar BiasaPT. KPC termasuk rencana penjualan saham5 % milik PT. KTE.Surat tanggal 20 April 2006, Notulen RUPSPT. KTE, hasil RUPS mengangkat AnungNugroho dan Apidian Triwahyudi masingmasing selaku Dirut dan Direktur PT.
KTE tanggal 26Oktober 2009;e Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT.KTE (Keputusan Para PemegangSaham),tanggal 24 November 2009 ;e RUPS PT. KTE 57 Januari 2010, laporankeuangan PT. KTE, RUPS setuju, salahsatunya untuk Rencana PI. KTEmemberikan pinjaman kepada Pemkab Kutimsebesar Rp. 50 milyar dari keuntunganperusahaan tahun 2008 ;e Laporan Auditor Independen Kantor akuntanPublik Purwantana, Sarwoko & Sandjaja(Ernst & Yaoung), Keuangan PT.
., M.Kn, berkedudukan diKota Pekanbaru, dan Surat Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka rezalina FatmaNomor 01/RUPS/I/2019 dan telah mendapat persetujuan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU AH. 01.030051808tertanggal 28 Januari 2019 pada akta Nomor 29 tanggal 24 Januari2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama,yang di buat oleh NotarisTITO UTOYO, SH;Dalam hal ini diwakili oleh Sarwani, S.H dan Jhon Mezer Alexander.S,S.H, Andi Christoher.
Bahwa berdasarkan UndangUndang No.1 tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas Pasal 68 ayat (1)(2);(1)Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilankepada pemegang saham.(2)Dalam halhal tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar,pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdilakukan oleh Komisaris.Dan Pasal 69 ayat (1)(6);(1)Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.(3) Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan
dalam 2(dua) surat kabar harian.halaman 6 dari 46 putusan Nomor 8/PDT/2021/PT YYK(4) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai haridilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.(5) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud dalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cumacuma.(6) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuansebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keputusan tetapsah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yangmewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengansuara bulat.Bahwa PARA PENGGUGAT (Clemens Eko Hadiputro dan MyraPurnamasarl) sebagai pemilik 100 (Seratus) lembar saham pada NV.Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy, tidak pernah menerimasurat pemanggilan dan/atau pemberitahuan mengenai akandilaksanakannya RUPS.Maka RUPS yang diadakanoleh TERGUGAT (Sukrisno Wibowo)tertanggal
Bahwa RUPS yang diadakan oleh TERGUGAT (SukrisnoWibowo) tertanggal 23 Desember 2000 tidak sah dan batal demihukum, maka likuidasi yang dilakukan oleh TERGUGAT (SukrisnoWibowo) dan Alm. Toni Satriono Surahmat secara sepihak dan diamdim juga harus dibatalkan dan/atau batal demi hukum.25. Bahwa dalam Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember2000, TERGUGAT (Sukrisno Wibowo) menyatakan bahwadirinyabertindak sebagai kuasa dari NV.
JBBM) yangmenyebutkan persetujuan RUPS untuk mengalihaknsebagian Saham dari Edward Dirk Nicolaas Helanthalaman 20 dari 46 putusan Nomor 8/PDT/2021/PT YYKMuller atau anggota keluarga lain kepada GijsbertusClemens Fransiscus Wilmink .
Syafiie No. 5 Bukit DuriJakarta Selatan, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengajamemakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah olah surat itu asli dantidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian,yang dilakukan dengan cara cara atau uraian perbuatan sebagaiberikut :e Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 bertempat di Kantor PT.Samyang IDB telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS
IDBBio Research Development, dimana dalam RUPS tersebut dibahasmengenai 6 (enam) agenda yang telah disetujui danditandatangani oleh para pihak yang hadir dalam RUPS tersebut,yaitu:1 Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroanPeningkatan modal dasar perseroan PT. Samyang IDBPeningkatan modal ditempatkan dan modal disetor PT. Samyang IDBPerubahan masa jabatan anggota direksinA FB W WNPerubahan masa jabatan anggota komisaris6 Perubahan susunan pengurus PT.
Samyang IDBSelanjutnya dalam rapat tersebut ditunjuk terdakwa untuk membuat ataumemproses lebih lanjut hasil keputusan RUPS tersebut ke hadapan Notaris,dimana terdakwa menambahkan (satu) agenda dalam Berita Acara RUPStanggal 20 Januari 2011 yang tidak pernah dibicarakan maupun disepakati padaRUPS tersebut, yaitu mengenai persetujuan jualbeli saham, kemudianterdakwa menggunakan Berita Acara RUPS tersebut di Notaris, sehinggaterbitlah akta Nomor 120 tanggal 31 Maret 2011 yang dibuat di hadapanNotaris
Samyang IDB karena isi akta Nomor 120tanggal 31 Maret 2011 tersebut tidak benar karena tidak sesuaidengan hasil agenda rapat RUPS PT. Samyang IDB yang telahdiselenggarakan pada tanggal 20 Januari 2011. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 263 Ayat (2) KUHP11Il.Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yangpada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanmemutuskan : 1 Menyatakan Terdakwa Mr.
Bentuk RUPS : RUPS LB ;
Mata Acara :
| Jenis Modal | Permodalan Terakhir | Setelah Perubahan dengan RUPS LB | ||||
| Modal Dasar | Rp 6.000.000.000 | | Rp 34.697.000.000 | |||
| Modal Disetor & Ditempatkan | Rp 6.000.000.000 | | Rp 18.735.000.000 <Sehingga Pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar menjadi : | |||