Fotocopy sesuai dengan aslinya Pasal 9,10,11,12 Undang undangNomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) bermaterai dan dilegalisasi yang diberitanda PR9;10.Fotocopy dari Fotocopy Pasal 1 ayat (2), pasal 16 ayat (2), pasal 17ayat (2) dan ayat (3), pasal 44 ayat (1) huruf h dan i Undangundang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan bermaterai dandilegalisasi yang diberitanda PR 10;Hal7 dari 88 hal PutusanNo.901/Pdt.G/2016/PN.TNG.11.Fotocopy sesuai dengan aslinyaPasal 189,191,192

Namun, Achmad Faizal juga yang melakukan tindakan hukumterhadap objek sengketa melalui pengajuan sengketa informasi publik dansomasi terhadap BP2TPM (vide bukti P.7, P.17);Halaman 87 dari 94 Putusan Perkara No 08/G/2016/PTUN.BJMMenimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidakterdapat cacat yuridis dalam prosedur persetujuan pihak yang berbatasan,sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Rapat Sisi Batas dan Tingkatan,sehingga tidak memiliki dampak yuridis atas aspek prosedur penerbitan

Terbukti,sebelumnya Penggugat juga menggunakan cara yang sama untuk mendapatkaninformasi informasi lain (vide poin 3 dan 4 gugatan perkara a quo), yaitudalam perkara No. 05/G/2012/PTUN.TPI, yang mana informasi tersebutkemudian Penggugat gunakan untuk melancarkan aksi gugatannya dalamperkara a quo.Sepatutnya Penggugat mencari informasiinformasi tersebut denganmenggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam UndangUndangNo.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian daripenerapan

permohonan lelang tersebut telahmemenuhi syarat yang ditentukan dalam PMK 93/2010 sehingga Tergugat Itidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakanpenjualan lelang sesuai pasal 12 PMK 93/2010.10 Bahwa selain itu, dapat kami sampaikan bahwa dasar hukum Pasal 11 ayat (1)bagian (b) dan (2) pada Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Tersedia SetiapHalaman 41 dari 87 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2015/PN Grt11121314Saat UU Nomorl4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik yangdigunakan oleh Para Penggugat adalah mengenai hasil keputusan BadanPublik dan pertimbangan, sedangkan dalam proses pelelangan perkara a quo,Tergugat I tidak pernah mengeluarkan suatu keputusan apapun, sehingga dalildan dasar hukum yang digunakan oleh Para Penggugat tidak relevan danmengadaada.Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalamgugatannya pada halaman 9 angka 11 yang pada pokoknya menyatakanbahwa proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat I mengandungunsur

Bahwa adanya kejadian kebocoran kunci jawaban yang telahdilakukan oleh oknum tim panitia penyaringan yang berasaldari Kantor Kecamatan Pringgabaya tersebut telahmenciderai proses seleksi Perangkat Desa Pringgabayasehingga proses penyaringan Perangkat Desa Pringgabayatersebut telah melanggar ketentuan perundangundanganyang berlaku khususnya pada UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalamPasal 54 ayat (1) yang pada pokoknya menguraikanHalaman 67 dari 127 Halaman Putusan

. ;17 Jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah asas keterbukaan terkait dengan hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, sebagaimana diatur dalamUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,maka implementasinya bukan berupa hak untuk melihat atau masuk ke dalamakses SABH yang telah diakses oleh seseorang/Pemohon.

direktoratLayanan dan Pengembangan Usaha (LPP RRI), adalah dalil penggugatyang tidak benar dan keliru oleh karenanya haruslah ditolak demi hukum.Bahwa yang sebenarnya penggugat tidak melakukan tugas pengawasanyang baik terhadap bawahan dan sangat lemah dalam manajerialpengelolaan Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha, sebagaicontoh ;tidak berfungsinya dengan baik Pejabat PelaksanaPengelolaInformasi dan Dokumentasi sebagaimana yang diatur didalam Undangundang No 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 huruf d UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka 3.

90(sembilan puluh) hari dimana hari ke sembilan puluh dari tanggal 03Agustus 2020 adalah tanggal 02 November 2020 sehingga disampingjuga menjadi suatu keharusan juga menurut Tergugat mempertanyakanmengapa diajukan gugatan dimana menurut dalil Pergugat sampaidiajukan gugatan in /itis, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban,hal mana berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi

Publik dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, adalahInformasi yang dikecualikan meliputi : Buku tanah, surat ukur, danwarkahnya (dalam hal ini menurut Tergugat, Penggugat mengambilkesimpulan sendiri dalam tenggang waktu gugatan.

Perihal Teguran tersebut dimuat pada harian SerambiIndonesia merupakan hal yang wajardi era keterbukaan informasi publik;Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam Guugatan Poin13 dimana Penggugat menerangkan tidak pernah dipanggil oleh DewanPengawas.

Saksi Ahli Kasus Laporan dari LSM terhadap Pemkab MuaraEnim atas Keterbukaan Informasi Publik. Saksi Ahli Kasus Bank BNI.

., selaku Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTT,dengan tembusan kepada KPU Pusat di Jakarta (Turut Tergugat 1),Bawaslu Pusat di Jakarta, Komisi Informasi Publik di Jakarta, DPPPDIP di Jakarta (Tergugat IV) sebagai Laporan, KPU NTT diKupang (Turut Tergugat Il), KPU Kabupaten Ende di Ende (TurutTergugat V) dan Panwaslu Kabupaten Ende di Ende (TurutTergugat XIII), (bukti P4);Adanya Surat yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi NusaTenggara Timur (

diketahui dengan tidak adanya tanggapan yang diberikan oleh TERGUGAT I,TERGUGAT I maupun TERGUGAT IV, bahkan pihak TERGUGAT I, TERGUGAT IImaupun TERGUGAT IV tetap melaksanakan upaya lelang, hal ini jelas merupakan suatuperbuatan yang melanggar asas keadilan dan kepatutan, dan telah pula melanggarketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) bagian (b) danayat (2), pada Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dari UU RINo.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik ;Bahwa, atas proses pelelangan terhadap obyek jaminan milik Para PENGGUGATtersebut yang dilakukan dengan tidak menghargai proses peradilan yang sedang berjalan diPengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung (perkara perdata No.155/PDT/G/2015/PN.BDG, tanggal 31 Maret 2015) dan perkara PKPU No:03/PKPU/2015/P.N.

Perkara perdata khusus yaitu perkara perdata yang diatur melalui peraturanperundangundangan khusus (sesuai tabel) ; Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PailitPKPU) ; Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ; Arbitrase (Arbt) ; Perkaraperkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ; Perkaraperkara pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ; Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) ; Perkara Partai Politik (Parpol) ; Perkara Keterbukaan Informasi Publik

diketahui TERGUGAT dan TERGUGAT II membuat kesepakatan bersamamengenai pemanfaatan dan penataan lahan terhadap tanah yang dikuasalPARA PENGGUGAT untuk bertempat tinggal yang mana tanah bekaspembongkaran rumah PARA PENGGUGAT akan dipergunakan untukkepentingan jalan dan saluran air.Bahwa disepanjang perjalanan waktu terdapat informasi yakni salah satuwarga yang menjadi korban penggusuran memiliki girik atas tanah yangdiklaim milik TERGUGAT sehingga atas dasar informasi tersebut PARAPENGGUGAT mengajukan informasi

publik mengenai status tanah yang diklaim milik TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II dan surat nomor1074 / 32.75 / 100 / VIII / 2019 tertanggal 21 Agustus 2019 diketahui bahwabelum ada alas hak yang didaftarkan kepada TURUT TERGUGAT II atastanah tersebut.Bahwa dari keterangan surat nomor 1074 / 32.75 / 100 / VIII / 2019tertanggal 21 Agustus 2019 dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT telahmelakukan pungutan liar terhadap PARA PENGGUGAT dari tahun 1997 s.d2006 dan tidak ada hak bagi TERGUGAT melarang PARA

peradilan perdata ;3.1.3.2.3.3.Penggugat dalam Petitum gugatan pada angka 52 pada intinyamenyatakan Bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa/OnrechtOverheids daad yang merugikan Penggugat ;Terhadap isi petitum tersebut, Penggugat telah salah beracara karenaterkait dengan Proses Hukum yang dilakukan Tergugat Ill yang menurutPenggugat belum terpenuhi, semestinya Penggugat menanyakan prosesHukum oleh Tergugat Ill melalui mekanisme yang diatur dalam Undangundang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik ;Uraian di atas menunjukkan bahwa para Penggugat telah salah beracaradi dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima ;IV.

Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.Overheids daad yang merugikan Penggugat ,Terhadap isi petitumtersebut, Penggugat telah salah beracara karena terkait dengan ProsesHukum yang dilakukan Tergugat Ill yang menurut Penggugat belumterpenuhi, semestinya Penggugat menanyakan proses Hukum olehTergugat Ill melalui mekanisme yang diatur dalam Undangundang Nomor14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Uraian di atasmenunjukkan bahwa para Penggugat telah salah beracara di dalamperkara ini, oleh

JANUARI 2021 serta telahmengambil sumpah terhadap 10 Perangkat Desa terpilih padatanggal 06 Januari 2021;Bahwa adanya kejadian kebocoran kunci jawaban yang telahdilakukan oleh oknum tim panitia penyaringan yang berasal dariKantor Kecamatan Pringgabaya tersebut telah mencideraiproses seleksi Perangkat Desa Pringgabaya sehingga prosespenyaringan Perangkat Desa Pringgabaya tersebut telahmelanggar ketentuan perundangundangan yang berlakukhususnya pada UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi

Publik dalam Pasal 54 ayat (1)Halaman 66 dari 124 Halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.

G/2019/PN Smr28.29.30.31.32.33.34.35.Foto copy Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM49 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan JasaPengurusan Transportasi, diberi materai cukup, tidak ditunjukkan aslinya foto copy dari foto copy, diberi tanda P19;Foto copy Sengketa Informasi Publik No.

Pemerintahan yang transparan tidak akanmenutupi informasi publik;2. Pemerintahan akuntabel tidak akan mengabaikanpermohonan masyarakat;3. Pemerintahan yang baik mampu hadir di tengahkonflik masyarakat untuk mencari jalan keluar danmemberi solusi yang menguntungkan kedua belahpihak;7. Asas Kepentingan Umum;Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dankemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif,selektif, dan tidak diskriminatif;8.