Ditemukan 1461 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substantif subiantie sustantin subtanail subtantini sutantio susbtantif subiantin sustantio
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 18-09-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 49/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat:
PT. TORUS JAYA dalam hal ini diwakili olehFIANTO SITORUS
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI DIKLAT KEUANGAN PEKANBARU KEMENTERIAN KEUANGAN RI
202 — 107
  • Mengajukan gugatan),oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsiTergugat, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikansebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kKepentingan,oleh karena itu. kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi; bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 04-08-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 2 Oktober 2017 — LEONARDO HENDRIKO SIRAIT RIDE MAHDALENA SIRAIT DAN LEO VS RENSUS HORAS SIRAIT, DKK
75 — 47
  • Penggugat bersifat hampa hukum dan harus ditolak ;Bahwa apabila dipelajari dan dianalisa secara teliti dan seksama keseluruhanalasanalasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat,maka secara fakta dan kenyataan hukum alasanalasan keberatanPembanding semula Penggugat tersebut telah memasuki pembahasanmateri dalam pokok perkara, sedangkan gugatan Pembanding semulaPenggugat secara juridis telah melanggar ketentuan formil dalam membuatserta mengajukan gugatan perdata ;Bahwa secara subtantif
Pengadilan PN KENDAL Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-11-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN KENDAL Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Kdl
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
R. RANGGA APRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
Sofiyana Als. Poppy Binti Ponadi
107 — 7
  • bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 6 Desember 2018 yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan secaratertulis yang disampaikan oleh Terdakwa di depan persidangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonansecara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa, secara subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2011
Tanggal 7 Januari 2014 — PT. HARANGGANJANG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, dkk
107 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Bahwa mengenai adanya rekayasa dimaksud, sudah dipertimbangkandalam putusan perkara perdata Peninjuan Kembali Mahkamah Agung R. tanggal5 Desember 2008 No. 169 PK/Pdt/2008 (vide Ad Informandum )Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Peradilan Tata Usaha Negara tidakboleh membiarkan aturanaturan keadilan procedural justice (orocedural)memasung dan mengesampingkan keadilan substantive justice (subtantif) karenafaktafakta hukum sebagaimana telah di uraikan diatas, tidak boleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1914 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 Desember 2013 — FIKTOR ALEMOKA, A.Md
95 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena proses pemeriksaandi persidangan, yaitu untuk mendapatkan bukti materiil sehinggatergapainya aspek keadilan sebagai hal yang paling subtantif dalamperadaban manusia.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 30/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
5.SARIATI
6.SUPRIZAL
7.HAMZAH
8.ADNAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
1.ASNI JUSMAN
2.TUMINI
3.JAAFAR
4.SAMAD Alias ACENG
5.TUTI
6.SUSANA
7.TONI GUNAWAN
8.DIANA NITAMI
9.JAAFAR
10.SURYANI
123 — 45
  • mempertimbangkaneksepsi Tergugat tersebut diatas, apakah Para Penggugat mempunyaikepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa aquo,Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu. kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.PbrMenimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pilkada
Register : 10-02-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 09/G/2016/PTUN.Mdo
Tanggal 14 Juni 2016 — Penggugat : NOLDY AWUY Tergugat : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MINAHASA UTARA Tergugat II Intv. : VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, Ir. JOPPIE LENGKONG
244 — 147
  • keputusan tata usaha Negara yangHalaman 55 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor: 09/G/2016/PTUN.Mdodisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi atau rehabilitasi ; Menimbang, bahwa UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor : 51 Tahun2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 27-02-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 27 Februari 2012 —
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menguntungkan Diri Sendiriatau Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terbukti maka Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan primair ;Bahwa, putusan Majelis Hakim Judex Facti yang pada pokoknya menjatuhkanpidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dandenda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan adalah Tidak Mencerminkan Keadilan dalam Masyarakat/Keadilan Subtantif
Pengadilan PN RAHA
Register : 26-10-2017 — Putus : 16-03-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN RAHA Nomor - 178/Pid.B/2017/PN Rah
Tanggal 16 Maret 2018 —
133 — 106
  • Keadaan ini pun sekaligus menimbulkan dilemaapakah Majelis Hakim harus memenangkan keadilan prosedural semata ataumemilih agar keadilan subtantif menjadi hal yang mengemuka?
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 18-07-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 9/G/2014/PTUN-BNA
Tanggal 4 Nopember 2014 — Ir. JUFRIZALSYAH Melawan WALIKOTA BANDA ACEH
111 — 48
  • Permendagri Nomor 2tahun 2007 juncto Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan DaerahAir Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti PVI);Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUNBNAMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 16 dan17 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 (bukti T8) dan Pedoman TataKelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy KotaBanda Aceh (bukti PVI) dengan penafsiran bahwa esensi subtantif
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 14-09-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 30-12-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2037/Pdt.G/2021/PA.Mks
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
489 — 260
  • Dan materiPerjanjian Fasilitas Musyarakah Mutanaqgisah (Ketentuan Khusus)No.KK/86102 170706/N/MOR tanggal 7 Agustus 2017, harusdibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada angka 3, adalah dalil yangmempertegas bahwa antara Tergugat dengan Turut Tergugatmemiliki kapasitas hukum yang secara subtantif jelas berbeda.Tergugat memiliki hubungan langsung dengan Penggugat,sedangkan Turut Tergugat hanya dapat melaksanakan perbuatanhukum jika mendapatkan amanah dari pihak pemohon
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-12-2018 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 64/Pdt.Sus - Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 27 Juni 2019 — PT. ANEKA BOGA CITRA >< 1. UD. CIPTA MANDIRI ABADI ; 2. SUNARTO
191 — 51
  • nomor IDM000578443 terdaftar tanggal 17Oktober 2017 mempunyai hak eksklusif selama 10 Tahun untuk digunakanatas kegiatan perdangangan barang, dan dapat diperpanjang masapelindungan hak eksklusifnya.Tentang Itikad Tidak BaikBahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang didalilkanoleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek JAHEMERAH SUPER AMANAH milik Tergugat 3 telah terdaftar dalam DaftarUmum Merek dan telah melawati prosesproses pemeriksaan Formalitas,Pemeriksaan Subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 PK/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 — 1. I WAYAN SAMA, DKK. VS 1. KETUT KARMA WIJAYA, DK. DAN 1. FRANGKI TJAHJADIKARTA, DKK.
81 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan Perda Provinsi Bali tersebutadalah tidak benar dan keliru dalam menerapkan hukum baik darisegi formil maupun subtantif, di mana Majelis Agung dalammemeriksa dan memutuskan perkara a quo telah bertindak beratsebelah, yaitu telah memberi nilai lebih dan memihak kepada ParaTermohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/ParaTermohon Kasasi), sehingga terjadi kesalahan/kekeliruan dalammenerapkan hukum (i.c.
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Khusus Anak
Register : 22-01-2015 — Putus : 06-02-2015 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK
Tanggal 6 Februari 2015 — Terdakwa Anak, JPU : Ahmad Ashar, SH., MH.
82 — 22
  • suatu aturan tidak lagi sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakatpencari keadilan, sebagaimana amanat dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan Hakim danHakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa sebagai wujud pengembangan hukum progresif dimana Hakimbukan hanya menjadi corong UndangUndang tetapi juga harus mengedepan nilainilaikeadilan subtantif
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 17-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 26/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2.KETUA BPD DESA GERENENG TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GERENENG TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
68 — 43
  • tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa UndangUndang tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Putusan Nomor 26/G/2018/PTUN.MTRHalaman 59Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-04-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 2 Agustus 2012 — Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Ir. Rendi Lamadjido, MBA,DKK
62 — 27
  • Pasal 39 UU Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek dan Pasal 17 PPNomor 23 Tahun 1993, Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek sehinggasecara hukum tidak ada alasan hukum kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan pencatatan perubahan alamat tersebut;Tergugat berkeberatan dengan dalildalil hukum Penggugat pada angka 3, yaknibahwa dalam melaksanakan pencatatan Perubahan alamat tersebut, Tergugat tergesadan tidak didahului prosesproses hukum sebagaimana diatur dalam UU Merek antaralain Pemeriksaan Subtantif
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 14-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PTUN MANADO Nomor 32/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
SITI ZAITUN RASJIDI, ST. DKK
Tergugat:
BUPATI MINAHASA SELATAN
152 — 58
  • Hal mana menunjukkanketidakpatuhan Tergugat terhadap peraturan perundangundangan danketidaktertiban Tergugat terkait administrasi di bidang kepegawaian,akan tetapi disisi lain ketidaktaatan Tergugat terkait pemenuhanformalitas waktu pengambilan keputusan yang merupakan aspekprosedur tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan subtantif dalamperkara a quo;Halaman 72 dari 78 Hal.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 16-02-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 17 Mei 2021 — PT MANGGALA PUTRA PERKASA >< PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT ; Direktorat Merek
626 — 284
  • Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai Merek Tergugatbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan merupakan halHal 30 dari 64 hal.Put.No.15/Pdt.SusMerek/2021/PN.Jkt.Pstyang keliru, Karena pada saat pemeriksaan subtantif, merek POLO milikTergugat telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku di bidang merek sehingga merek POLO milik Tergugat layakterdaftar.19.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-02-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 65/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 19 Desember 2013 — MARIO OESTERT lawan JOHN HAMENDA Cs
175 — 66
  • Bukti P2,3,6 s/d 18,25 s/d 28 dan 30 s/d 34 telahdicocokkan sama aslinya, sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagaibukti dalam perkara ini;Menimbang, mengenai bukti P1 berupa foto copi dari foto copi, namunkarena bukti tersebut secara subtantif sama dengan bukti P2 dan P3, demikianjuga dengan bukti P21,22,23,24 berupa foto copi dari foto copi namun secarasubtantif sama dengan BT.II,III,IV,V,VI.5,6,7 dan 8 maka bukti P1 dan buktiP21 s/d 24 dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 20-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1469 K/PID/2016
Tanggal 20 Februari 2017 — YUSNI ORIENT; DK.
79 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim dalam membuatkeputusan harus benarbenar melalui proses peradilan yang jujur dan dalampertimbangannya harus didasarkan pada keadilan subtantif bukan hanyakeadilan normatif, selain daripada itu hakim dalam membuat putusannya harusdengan mempertimbangkan semua komponenkomponen yang ada danterungkap dalam persidangan;Bahwa Judex Facti dalam hal ini telah keliru dan sangatlah tidak pantas jikamenghukum Pemohon (dahulu Pembanding/Terdakwa II.