Bahwa gugatan Penggugat yang menyatukan gugatan perselisinan Hak dangugatan Perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang jenis atau peristiwanyaberbeda satu sama lainnya, baik alasan susbtantif dan akibat hukum yangberbeda pula, sehingga dalildalil yang diuraikan tidak sistimatis terutama jikadikaitkan dengan petitum gugatannya ;2. GUGATAN PENGGUGAT KELIRU MENETAPKAN PIMPINAN PERUSAHAANCq, DIREKTUR UTAMA PT. BPR. ARTHA MITRA KENCANA SEBAGAITERGUGAT DALAM PERKARA INI (ERROR IN PERSONA) ;a.

Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadappertimbangan judec factie tingkat pertama dalam putusan pada halaman32 alinea 2 tersebut karena tidak sesuai dengan faktafakta yangterungkap dipersidangan dan tidak menelaah dengan teliti dan cermatbaik susbtantif maupun esensial dari keterangan saksisaksiPembanding semula Penggugat tersebut, yaitu dari keterangan saksisaksi Pembanding semula Penggugat dan tidak mempertimbangkanbukti surat P1,2 dan P3, yang menunjukkan tanah sengketa tersebutdulunya

Nomor 1163 K/Padt.SusBPSK/2017yang susbtantif dan prinsip, penyebutan nama undangundang tanpadisertai nomor juga dapat dimungkinkan sepanjang menunjukan bahwaundangundang yang dimaksud ada undangundang yang disebutnamannya;Dengan demikian maka telah nyata dan jelas bahwa BPSK Medandalam memutus perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukumkarena menghukum Pemohon atas dasar kesalahan teknis dalammengutip nomor undangundang.

Padahal kesalahan menyebut nomorundangundang bukanlah merupakan kesalahan yang bersifat prinsipdan susbtantif yang menyebabkan kesulitan dalam mengadili perkara,lagi pula Pemohon juga telah dengan terang dan jelas menyebutkanbahwa nama undangundang yang dimaksud adalah undangundangperlindungan konsumen, materi muatan Pasal yang dikutip pemohonsebagai dasar jawaban Pemohon adalah materi Pasal undangundangperlindungan konsumen;Bahwa BPSK Medan dalam memutus perkara a quo juga telah salahdalam menerapkan

/ol>

Form permintaan pemeriksaan substantif paten P00201507812

Form permohonan paten P00201700778

1. RFP dan ACR tanggal 27 Januari 2017

Form permohonan paten P00201700779

1. RFP dan ACR tanggal 31 Januari 2017

Form permohonan paten P00201700792

Form permohonan paten P00201700793

1. RFP dan ACR tanggal 2 Februari 2017

Form pemeriksaan substantif paten P00201508393

Form pemeriksaan susbtantif

Putusan Nomor 651/Pid.B/2018/PN Jkt.PstForm pendaftaran merek BUS ROASTERY J00201700346457) RFP dan ACR tanggal 26 Januari 2017Form permintaan pemeriksaan substantif paten POO201507812Form permohonan paten P0020170077858) RFP dan ACR tanggal 27 Januari 2017Form permohonan paten P0020170077959) RFP dan ACR tanggal 31 Januari 2017Form permohonan paten P00201700792Form permohonan paten P0020170079360) RFP dan ACR tanggal 2 Februari 2017Form pemeriksaan substantif paten POO0201508393Form pemeriksaan susbtantif

Form pemeriksaan susbtantif paten PO02017007793. Form pendaftaran merek LOGON D0020170054314. Form pendaftaran merek 6IXTY 8IGHT D0020170054305. Form pendaftaran merek CIPTA KURNIA JAYA J002017005434oForm pendaftaran merek THE GOOD CHEF J00201700543561) RFP dan ACR tanggal 3 Februari 20171. Form pemeriksaan substantif paten POO02017007922. Form pemeriksan substantif paten PO02017059333. Form pendaftaran merek ACTICARE D0020170055734.

Form pemeriksaan susbtantif paten PO02017007793. Form pendaftaran merek LOGON D0020170054314. Form pendaftaran merek 6IXTY 8IGHT D0020170054305. Form pendaftaran merek CIPTA KURNIA JAYA J0020170054346. Form pendaftaran merek THE GOOD CHEF J00201700543561) RFP dan ACR tanggal 3 Februari 20171. Form pemeriksaan substantif paten POO0201700792Halaman 42 dari 130 Putusan Nomor 651/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst2. Form pemeriksan substantif paten PO02017059333. Form pendaftaran merek ACTICARE D0020170055734.

Form pemeriksaan susbtantif paten POO02017007793. Form pendaftaran merek LOGON DO0020170054314. Form pendaftaran merek 6IXTY 8IGHT D0020170054305. Form pendaftaran merek CIPTA KURNIA JAYAJ0020170054346. Form pendaftaran merek THE GOOD CHEFJ00201700543561) RFP dan ACR tanggal 3 Februari 20171. Form pemeriksaan substantif paten PO002017007922. Form pemeriksan substantif paten POO2017059333. Form pendaftaran merek ACTICARE D0020170055734.

Form pemeriksaan susbtantif paten POO02017007793. Form pendaftaran merek LOGON D0020170054314. Form pendaftaran merek 6IXTY 8IGHT D0020170054305. Form pendaftaran merek CIPTA KURNIA JAYA J002017005434&Form pendaftaran merek THE GOOD CHEF J00201700543561) RFP dan ACR tanggal 3 Februari 20171. Form pemeriksaan substantif paten PO02017007922. Form pemeriksan substantif paten PO02017059333. Form pendaftaran merek ACTICARE D0020170055734.

hukumsocilogicalyurisprudence yang lebih menitikberatkan untuk tidak hanyamelihat hukum dari aspek normatif belaka melainkan lebih jauh mencermatihukum dari perspektif keadilan substantif sehingga lebih berkorelasi dengantujuan hukum yang meletakan keadilan diatas kepastian hukum ; Menimbang, bahwa bertitiktolak pada dua ajaran diatas, jika mengikutiajaran psitivistik, maka secara prosedural surat dakwaan penuntut umumdapat dinyatakan tidak dapat diterima, namun demikian hal tersebut akanmengorbankan keadilan susbtantif

Akan tetapi di sisi lain,ketidaktaatan Tergugat terkait pemenuhan formalitas penyampaian suratkeputusan yang merupakan aspek prosedur tidak boleh menghalangidicapainya keadilan susbtantif dalam sengketa a quo.

Akan tetapi,ketidaktaatan Menteri Kesehatan terkait pemenuhan formalitas waktupenyampaian surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin yangdijatuhnkan kepada Penggugat dan waktu penyampaian tanggapanbanding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yangmerupakan aspek prosedur tidak boleh menghalangi dicapainyakeadilan susbtantif dalam sengketa a quo.

PertimbanganKepegawaian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makasecara prosedural maupun substantif, Keputusan Tergugat tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta tidak bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karena pengajuanbanding administratif Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimanaditentukan oleh peraturan perundangundangan sehingga tidak memenuhi syaratformil, maka Majelis tidak mempertimbangkan alasan susbtantif

Akan tetapi di sisi lain, ketidaktaatan Tergugat terkaitpemenuhan formalitas waktu pengambilan keputusan yang merupakan aspekprosedur tidak boleh menghalangi dicapainya keadilan susbtantif dalam sengketaa quo.

Akan tetapi ketidaktaatan Tergugat terkait pemenuhan formalitas waktupengambilan keputusan yang merupakan aspek prosedur tidak boleh menghalangidicapainya keadilan susbtantif dalam sengketa a quo.

Akan tetapi disisi lain, ketidaktaatan Tergugat terkait pemenuhan formalitas waktu pengambilankeputusan yang merupakan aspek prosedur tidak boleh menghalangi dicapainyakeadilan susbtantif dalam sengketa a quo.

Akantetapi di sisi lain, ketidaktaatan Tergugat terkait pemenuhan formalitas waktupengambilan keputusan yang merupakan aspek prosedur tidak boleh menghalangidicapainya keadilan susbtantif dalam sengketa a quo.

Akan tetapi ketidaktaatan Tergugat terkait pemenuhanformalitas waktu pengambilan keputusan yang merupakan aspek prosedur tidakboleh menghalangi dicapainya keadilan susbtantif dalam sengketa a quo.Sehingga meskipun Tergugat terlambat mengambil keputusan, tetapi karenaKeputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Bupati Jambi tentang hukumandisiplin atas Penggugat yang secara substantif didasari oleh pelanggaran disiplinHalaman 75 dari 80 halaman Putusan Nomor: 191/G/2017/PTUNJKT.yang senyatanya ada

KlbTergugat karena hal tersebut tidak susbtantif lagi untuk dibahas dalamperkara pembagian harta bersama ;3. Bahwa terhadap jawaban angka 5, sepanjang mengenai tuntutanpembagian harta bersama tanah dan bangunan, Penggugat tetap padadalil gugatannya dan menolak dalildalil jawaban dari Tergugat ;4.

yngdiperoleh Kab Sampang tidak boleh dikelola secara APBD, dandipersyaratkan melalui suatu lembaga yaitu Badan Usaha Milik Daerah,bahwa karena keterbatasan kemampuan BUMD , maka dibolehkan untukmenjalin kerjasama, namun harus diingat ketika BUMD tersebut dibentuk,ada makna pembentukan BUMD, dan ketika perusahaan diadakan,dan tidakada tindakan yang dilakukan maka sebetulnya perusahaan tersebut tidakdiperlukan, karena tidak ada sesuatu hal yang dilakukan, sehinggameskipun secara formal ada tetapi secara susbtantif

diperoleh Kab Sampang tidak bolehdikelola secara APBD, dan dipersyaratkan melalui suatu lembaga yaitu Badan Usaha MilikDaerah, bahwa karena keterbatasan kemampuan BUMD , maka dibolehkan untuk menjalinkerjasama, namun harus diingat ketika BUMD tersebut dibentuk, ada makna pembentukanBUMD, dan ketika perusahaan diadakan,dan tidak ada tindakan yang dilakukan makasebetulnya perusahaan tersebut tidak diperlukan, karena tidak ada sesuatu hal yangdilakukan, sehingga meskipun secara formal ada tetapi secara susbtantif