Ditemukan 1397 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 11-08-2016 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
PT. BAHANA WIRYA RAYA
Tergugat:
PT. TJITAJAM
161 — 168
  • SHGB No.1999/Ragajaya.Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt. halaman 15 dari 104no I Siva L abs ixu. iuiv*u*ai II L*1cil i 11 ICIiICIOCH rveiii uaii 1 11wiijuai + tamaui camctiidi perumahan Green Citayam City (mengalihkan kepada pihakketiga/konsumen) sebagaimana informasi publik melaluihttp://qreenconstructioncitv.co.id/.http://qreenconstructioncitv.co.id/aboutacc/. http://areenconstructioncitv.co.id/siteplan/.htto://greenconstructioncitv.co.id/ lokasi/.htto://greenconstructioncitv.co.id/ ketersediaanunit
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 18-03-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
1.HERMAN CANDRA, biasa dipanggil HERMAN
2.BENYAMIN BASA, biasa dipanggil BENYAMIN
3.ALBERTUS AGUNG TEGUH, biasa dipanggil ALBERT
Tergugat:
1.MOCHTAR WANDA, biasa dipanggil MOCHTAR
2.MOCHTAR YAMIN, biasa dipanggil KOKO
3.BENEDIKTUS SONA, biasa dipanggil SONA
4.HENDERIKUS MBABHO, biasa dipanggil HEN
5.IGNASIUS IMU, biasa dipanggil IMU
6.THADEUS PETU, biasa dipanggil DEUS
7.KORNELIS WAROWANDA, biasa dipanggil NELIS
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende
2.Notaris DENY SENSICO LADA, SH.M.Kn
82 — 126
  • Bahwa Perbutana Turut Tergugat juga telah mengabaikan Pasal4 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik yang menyebutkan Setiap Orang Berhak memperolehInformasi Publik sesuai dengan ketentuan Undangundang ini, serta padaayat (2) huruf a menyebutkan bahwa setiap orang berhak melihat danmengetahui Informasi Publik;35.
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-12-2014 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 134/Pdt.G/2014/PN Pdg
Tanggal 6 Agustus 2015 — ALJUFRI, SE CS melawan Pemerintah Republik Indonesia c/q. Menteri Pertanian Republik Indonesia c/q. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat
93 — 105
  • ., DKK semuanyapejabat dan pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan domisili Hukumtetap pada Kantor Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Jl.Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 48/HK.410/M/2/2015 tertanggal 18 Februari 2015 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Maret 2015dibawah Nomor 92/Pf.Padt/III/2015;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah mengusahakanperdamaian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 89/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
ZHANG DEYI
Tergugat:
DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS, DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, KEMENTERIAN ESDM R I
225 — 537
  • melaluimelalui Surat Nomor 083/CA/BLPNT/IX/2018 tanggal 20 September 2018Halaman 58 dari 113 Halaman Putusan Nomor :89/G/2019/PTUNJKT.tidak ada kaitannya dengan Pokok Perkara karena berkaitan denganpermasalahan pidana yang dialami oleh Penggugat dalam Perkara PidanaNomor 749/Pid.Sus.LH/2018/PN.BPP di Pengadilan Negeri Balikpapan;Selain itu, permohonan datadata perizinan Pipa Penyalur oleh Penggugatmelalui Surat Nomor 083/CA/BLPNT/IX/2018 tanggal 20 September 2018termasuk dalam kategori permohonan informasi
    publik.
Pengadilan PN BATAM Perdata Tanah
Putus : 20-06-2017 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 193/Pdt.G/2016/PN Btm
Tanggal 20 Juni 2017 — - PT SINAR SURYA GRAHATAMA MELAWAN -PT KARTIKA DHARMA GRAHA -Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ANLY CENGGANA S.H -Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan -Pelabuhan Bebas Batam -Badan Pertanahan Nasional Kota Batam -PT Protechnik Karya Alam
129 — 112
  • Undangundang Republik IndonesiaNomor. 14 tahun 2008 tentang : Keterbukaan Informasi Publik. ;Bahwa pertanggung jawaban hukum terhadap penerbitan Sertifikat HakGuna Bangunan (SHGB) No. 92/Bengkong Indah, Luas : 1.418 M2(seribu empat ratus delapan belas meter persegi), berdasarkan SuratUkur No. 00096/2007, Nomor Induk Bidang (NIB) : 00142, tanggal 03 Mei2007, Identitas Bidang Tanah 05.07.11.02.00142, dengan batasbataskoordinat :A. X5569,87 B. X5573,01 C. X 5584.75 D.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 11-05-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 245/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 16 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : DADAN KOSASIH
Terbanding/Tergugat I : Drs. EDDY TJOA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : ATEP MAHMUDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : AYI DANI KUSNADI
Turut Terbanding/Penggugat IV : WAHYU RAHMAT
Turut Terbanding/Penggugat V : ENDANG WENDY ZAENUDIN
Turut Terbanding/Penggugat VI : ENANG MUHTAR
Turut Terbanding/Penggugat VII : IMAS HAYATI
Turut Terbanding/Penggugat VIII : ENUN WAHYUDIN
Turut Terbanding/Penggugat IX : MAMAT
Turut Terbanding/Penggugat X : YAYAT KURNIA
92 — 83
  • Bukti T I25 yang dibuat sendiri (diketik) tanoa didukunbukti suratsuratlain (antara lain Surat Nikah orang tua, Akte KelahiranatauKartu Keluarga) sebagai petunjuk/pendukung yang menjelaskanbahwa Achamd Gaos, Imas Munirah, dll benar Ahliwaris Almh Eno H Tohasehingga PARA PEMBANDING setuju dan sependapat bahwa kesaksianIMAS MUNIRAH dan BuktiT.l25 untuk ditolakdandikesampingkan,karenakesaksiandanbuktitersebutmerupakanPEMBOHONGANPUBLIK yang melanggar Undangundang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi
    Publik.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 September 2015 — 1. Umi Amboro Wati, dkk. Lawan 1. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP),DKK
220 — 102
  • ;Bahwa menurut Ahli ketika Perusahaan menjadi Tok maka ada suatuperbedaan secara rinci dengan perusahaan yang bukan Tbk, salah satuperbedaannya adalah Perusahaan Tbk ada keterbukaan Informasi Publik,dan wajib membuat laporan kKeuangannya secara transparan baik dalamhal pelaporan secara berkala, triwulan, dan lain lain ;Bahwa menurut Ahli terkait dengan laporan keuangan ataupun dataperusahaan yang berbentuk Tbk wajid untuk dilaporkan ke OJK danBursa Efek Indonesia serta dapat diakses untuk datadata
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-09-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 520/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 21 Oktober 2021 — Pembanding/Penggugat I : Sondang Patar Manurung Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat II : Lili Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat III : Amislan Surbakti Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IV : Sukiyati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat V : Albert Sagala Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VI : Tongozatulo Giawa Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VII : Jaswadi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VIII : Junis Aritonang Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IX : Mieke Dumasary Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat X : Duma Raya Pakpahan Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XI : Bori Buhori Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XII : Adrianus Musila Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIII : Hj Sahati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIV : Sapran Adi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XV : Sonang Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XVI : Subur Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Terbanding/Tergugat I : Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II
Terbanding/Tergugat II : Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Tata Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kepolisian Sektor Metro Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat VII : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat XXII : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi
86 — 55
  • Bahwa disepanjang perjalanan waktu terdapat informasi yakni salah satuwarga yang menjadi korban penggusuran memiliki girik atas tanah yangdiklaim milik TERGUGAT sehingga atas dasar informasi tersebut PARAPENGGUGAT mengajukan informasi publik mengenai status tanah yang diklaim milik TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II dan surat nomor1074 / 32.75 / 100 / Vill / 2019 tertanggal 21 Agustus 2019 diketahui bahwabelum ada alas hak yang didaftarkan kepada TURUT TERGUGAT II atastanah tersebut.Halaman 10 dari
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 04-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 76/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 15 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : SIRAJUDDIN Diwakili Oleh : SIRAJUDDIN
Pembanding/Penggugat II : MIRAWATI alias M.MIRA ahli waris dari M.DAUD NOMPO Bin SATRIA Diwakili Oleh : SIRAJUDDIN
Pembanding/Penggugat III : SARNINING ahli waris dari almarhum SUWOTO Diwakili Oleh : SIRAJUDDIN
Pembanding/Penggugat IV : NURJANAH ahli waris dari almarhum BABUDIN Diwakili Oleh : SIRAJUDDIN
Pembanding/Penggugat V : MUHAJIR ahli waris dari almarhum MOHAMMAD NOOR Diwakili Oleh : SIRAJUDDIN
Pembanding/Penggugat VI : RIDUANSYAH ahli waris dari almarhum ABDUL RASYID Diwakili Oleh : SIRAJUDDIN
Terbanding/Tergugat I : RUKKA selaku Ketua Kelompok Tani MAJU BERSAMA dan atau selaku Ketua Tim Bedah Kasus Kelompok Tani MAJU BERSAMA
Terbanding/Tergugat II : AQMAL RABBANY selaku Sekretaris Kelompok Tani MAJU BERSAMA dan atau selaku Sekretaris Tim Bedah Kasus
Terbanding/Turut Tergugat I : RUKKA selaku Ketua RT. VI
Terbanding/Turut Tergugat II : LURAH TELUK DALAM
Terbanding/Turut Tergugat III : CAMAT MUARA JAWA
Ter
53 — 33
  • Rukka sering mengajukan gugatan keKomisi Informasi Publik (KIP) Ssementara Rukka sendiri melakukanpembohongan public.Rukka/ Tergugat hanya mengatasnamakan sebagai Ketua KelompokTani Maju Bersama hanyalah akal akalan Rukka/Tergugat danAqmal Rabani/ Tergugat Il dengan tujuan untuk mengakui secarasepihak dan melawan hak, lahan orang lain secara luas.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-09-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 199/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2018 — M. NASIR, H.R. (KIOS No. L.01 CKS 057), dkk : DIREKTUR UTAMA PD PASAR JAYA, dkk.
72 — 36
  • Lagi pula sesuai aturankhusus tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga tidak adakepastian kapan permohonan perpanjangan SSHPTU paraPenggugat, kecuali baru diketahui dari rapat tanggal 28.7.2017,sebelumnya telah ditulis oleh pedagang Syafriel Rusli dan barumengetahui bila Surat Syafriel Rusli tidak dijawab secara tertulisartinya lewat 24 bulan dianggap menolak permintaan perpanjangansesual pengumuman 2007 yaitu hingga 2024 (lihat penjelasanPasal 10 ayat 1, pasal 4, pasal 21 jo 28, pasal 36,
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 21-09-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PTUN PADANG Nomor 23-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 11 Februari 2016 — SARLINA PUTRI, S.E., M.Par LAWAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
70 — 16
  • Bahwa Keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugatbersifatrahasia, karena dalam SK tersebut, Tergugat secara jelasmencantumkan kata "RAHASIA" pada bagian kepala SKnya dan jelashal ini adalah bertentangan dengan Pasal 17 UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena SuratKeputusan Walikota bukanlah sesuatu yang bersifat rahasia, akantetapi harus dapat diakses oleh publik (masyarakat luas);B.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 21-09-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PTUN PADANG Nomor 23-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 11 Februari 2016 — SARLINA PUTRI, S.E., M.Par LAWAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
95 — 36
  • Bahwa Keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugatbersifatrahasia, karena dalam SK tersebut, Tergugat secara jelasmencantumkan kata "RAHASIA" pada bagian kepala SKnya dan jelashal ini adalah bertentangan dengan Pasal 17 UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena SuratKeputusan Walikota bukanlah sesuatu yang bersifat rahasia, akantetapi harus dapat diakses oleh publik (masyarakat luas);B.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-11-2018 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 37/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 24 Juni 2019 — Penggugat:
2.IRLAN ORUWO
3.TORONEI POWANI
4.PATMOS SARARUPA
5.MAXILEMBA BALEBU
Tergugat:
1.Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Morowali
Intervensi:
PT SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA
519 — 875
  • (Fotokopi sesuai dengan Asli);Halaman 4241.42.43.44.45.46.47.48.Bukti P41Bukti P42Bukti P43Bukti P44Bukti P45Bukti P46Bukti P47Bukti P48: Surat dari Dinas Pertanian dan Pangan Daerah KabupatenMorowali Utara di tujukan kepada pemerintah Desa Lee, perihalketerbukaan informasi Publik tanggal 05 Oktober 2018 lampiran:1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-02-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 43/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Agustus 2016 — Princess JANF ; REKTOR UNIVERSITAS YARSI, dkk
217 — 126
  • perundangan yang berlaku;Bahwa, ada perbedaan mendasar antara yayasan dan pengelola pendidikan,sehingga ada independensi yang harus diterapbkan dalam masalah ini, karena harusdibedakan antara urusan yayasan dengan urusan akademik, jadi ini 2 hal yangberbeda dalam fungsi dan kewenangannya;Bahwa, dalam hal pelayanan publik, maka ketika penerima layanan sudah memenuhikewajibannya terlebin dahulu, maka menjadi hak penerima layanan untukmendapatkan layanan secara semestinya ;Bahwa, dalam hal keterbukaan informasi
    publik, adalah kewajiban penyelenggarapelayanan untuk memberikan informasi yang selengkaplengkapnya kepada pihakyang meminta informasi;Bahwa, Permintaan informasi itu dilakukan dengan caracara yang baik dan pantas,sesuai dengan etika yang berlaku;AHLI PENGGUGAT :Nama Prof.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-02-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 27/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 18 Februari 2013 — dr. RINA SUTJIATI Alias RINA, Dkk
48 — 40
  • persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:bahwa saksi mengenal para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana PelayananKontrasepsi Klinik KB berdasarkan keputusan Kepala Dinas KKB Rote Ndao Nomor191.a/KT.201/KKBRN/2008 tanggal 12 Juli 2008;bahwa proses lelang pengadaan alat kontrasepsi tersebut dilaksanakan dari tanggal 17 Juli2008 sampai dengan tanggal 6 September 2008 yang terdiri dari informasi
    publik danpendaftaran peserta lelang, pemberian dokumen pengadaan, dan aanwizing;bahwa saksi juga menyusun Harga Perkiraan Sendiri atau HPS;bahwa sepengetahuan saksi, pagu dana pengadaan alat kontrasepsi tersebut adalah sebesarRp797.433.900,00;bahwa seingat saksi, yang mendaftar menjadi peserta lelang adalah 5 peserta tetapi 2peserta mengundurkan diri, sehingga hanya 3 peserta yang mengajukan penawaran, yaituCV Puji Nusa Abadi, CV Ikalau Mandiri, dan CV Anugerah Timor Mandiri (CV ATM);Pts.No.27/
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 01-11-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 02/Pid.Prap/2017/PN Pmn
Tanggal 20 Nopember 2017 — ASMI.B.Dipl.ATP.,M.M., -melawan- KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN
171 — 31
  • Surat Bukti Penyerahan Dokumen Informasi Publik Tentang dataPemeriksaan LHP LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran2012 yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat tertanggal 13November 2017, Bukti P.7, Sesuai dengan Asli;Soft Copy hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah Kabupaten PadangPariaman Tahun Anggaran 2012, yang diterbitkan oleh BPK RI PerwakilanSumatera Barat, P.8, Sesuai Dengan Asili ;Rekening Koran Giro Kas Daerah Pemda Kabupaten Padang PariamanPeriode 28 Agustus 2013 yang diterbitkan
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 21-09-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PTUN PADANG Nomor 23-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 11 Februari 2016 — SARLINA PUTRI, S.E., M.Par LAWAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
62 — 22
  • Bahwa Keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugatbersifatrahasia, karena dalam SK tersebut, Tergugat secara jelasmencantumkan kata "RAHASIA" pada bagian kepala SKnya dan jelashal ini adalah bertentangan dengan Pasal 17 UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena SuratKeputusan Walikota bukanlah sesuatu yang bersifat rahasia, akantetapi harus dapat diakses oleh publik (masyarakat luas);B.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bdg,,,,
Tanggal 23 September 2015 — Umi Amboro Wati, dkk LAWAN Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP), dkk
209 — 237
  • ;Bahwa menurut Ahli ketika Perusahaan menjadi Tok maka ada suatuperbedaan secara rinci dengan perusahaan yang bukan Tbk, salah satuperbedaannya adalah Perusahaan Tbk ada keterbukaan Informasi Publik,dan wajib membuat laporan kKeuangannya secara transparan baik dalamhal pelaporan secara berkala, triwulan, dan lain lain ;Bahwa menurut Ahli terkait dengan laporan keuangan ataupun dataperusahaan yang berbentuk Tbk wajib untuk dilaporkan ke OJK danBursa Efek Indonesia serta dapat diakses untuk datadata
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 21-09-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PTUN PADANG Nomor 23-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 11 Februari 2016 — SARLINA PUTRI, S.E., M.Par LAWAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
65 — 22
  • Bahwa Keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugatbersifatrahasia, karena dalam SK tersebut, Tergugat secara jelasmencantumkan kata "RAHASIA" pada bagian kepala SKnya dan jelashal ini adalah bertentangan dengan Pasal 17 UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena SuratKeputusan Walikota bukanlah sesuatu yang bersifat rahasia, akantetapi harus dapat diakses oleh publik (masyarakat luas);B.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-05-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 18-10-2023
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk
Tanggal 9 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
ROKY AL FAIZAL,SH.MH.
Terdakwa:
JUJUR SANTOSO,S.Pd.M.Hum.
159 — 112
  • ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967, Nomor Jaminan: PS.1144.1008.2018.12.0087 Nilai : Rp. 116.490.400,00 (fotokopi);
  • 1 (satu) lembar Garansi Bank BPD DIY sebagai Jaminan Pemeliharaan No. 006711009434 (fotokopi);
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP : LS Nomor 208/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotokopi);
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP : LS Nomor 208/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotokopi);
  • 1 (satu) lembar Print Tangkapan Layar Informasi Publik