PGA, namun laporankeuangan oleh auditor tetap tidak dibuat dan RUPS tahunan yang diminta,tidak pernah diselenggarakan sampai hari ini.;Bahwa tibatiba pada bulan September 2012, dikirim Undangan RUPS LuarBiasa kepada Penggugat dengan agenda khusus pembubaran PT. danpenunjukan Liquidator.

;Bahwa pada bulan Oktober 2012 Para Tergugat mengajukan PermohonanPenetapan No. 922 / Pdt.P / 2012 / PNJKT.BAR yang meminta kuorum PT.PGA untuk RUPS sebesar 66% yang bertujuan untuk membubarkan PT.PGA begitu saja, dengan mengabaikan hak dan kepentingan Penggugatsecara melawan hukum.

;Hal 27 dari 49 hal Putusan Nomor 407/PDT/2016/PT.DKI12.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka romawi Ilbutir 18dan 14 yang menyatakan sebagai berikut:Bahve tibatiba pada bulan September 2012, dikirim undangan RUPS LuarBiasa kepada Penggugat dengan agenda khusus pembubaran PT danpenunjukan liquidator.Tentu saja Penggugat tidak menyetujui adanya RUPS Luar Biasa tanpa adaterlebih dahulu RUPS tahunan& pembuatan laporan keuangan perusahaanyang dibuat auditor publik, karena bagaimana

perseroan dan penunjukkan likuidatorsesuaikebutuhan PT PGA, dan tidak ada aturan yang mewajibkan RUPSLBdidahului oleh RUPS Tahunan. ; Bahwa mengingat agenda RUPSLB PT PGA adalah pembubaran perseroandan penunjukkan likuidator dan bukannyapengesahan laporan keuangan,maka tidak ada kewajiban Tergugat dan Tergugat Il menyajikan Laporankeuangan dalam RUPSLB tersebut.

;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka RUPSLB tanpa harusdidahului dengan RUPS Tahunan dan tanpa pembuatan laporankeuanganyang dibuat oleh auditor publik adalah sah dan mengikat. ;Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakankeberatan diadakannyaRUPSLB tanpa didahului RUPS tahunandan pembuatan laporan keuanganperusahaan oleh auditor publik adalah alasan yang mengadaada dan patutuntuk diabaikan.;b.

maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar(Vide Bab ketentuan Umum Pasal angka 5);Direksi mewekili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan (VidePasal 98 ayat 1);Bahwa proses hukum yang sedang dijalani oleh Suyamto tidakmenggugurkan kewajiban perdatanya dan seluruh tanggung jawabSuyamto yang melekat sebagai Direksi PT Semesta Nusantara;Bahwa Suyamto sampai saat ini masih sah menjabat sebagai Direksi PTSemesta Nusantara dan belum pernah diberhentikan sebagai Direksilewat RUPS

(dalam Bukunya Keuntungan &Resiko Direktur, Komisaris, Pemegang Saham, Penerbit Visi Media, 2016hal 27) menjelaskan:Pemberhentian Direksi ada dua jenis yaitu pemberhentian Sewaktuwaktudan Pemberhentian Sementara;Anggota Direksi dapat sewaktuwaktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya setelah yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS dengandemikian, kedudukannya sebagai Direksi berakhir;Selama menjalankan jabatannya sebagai anggota direksi, tidak

menutupkemungkinan anggota Direksi tersebut diberhentikan sementaraoleh RUPS atau oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, haltersebut harus diberitahukan secaratertulis kepada Direksi yang bersangkutan, sehingga dengan demikian anggota Direksi tersebut tidakberwenang melakukan tugasnya;Bahwa Paryanto sebagai Komisaris baru dapat dinyatakan menggantikantanggung jawab Suyamto sebagai Direksi untuk mewakili PT SemestaNusantara baik di luar maupun di dalam Pengadilan jika Direksi beradadalam

keadaan:# Diberhentikan melalui RUPS;Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 157/PDT/2018/PT SMG= Meninggal Dunia;Dasar Hukum:Bonifasius Aji Kuswiratmo SH.MH (dalam Bukunya Keuntungan & ResikoDirektur, Komisaris, Pemegang Saham, Penerbit Visi Media, 2016 hal 61)2.

Tanggung jawab ke dalam berbentuk laporan tentang tugaspengawasan yang dicatat dalam daftar khusus yang diberikan setahun sekalidi dalam rapat RUPS tahunan; sedangkan tanggung jawab keluar adalahtanggung jawab kepada pihak ketiga;Misalnya; Dewan Komisaris mengetahui bahwa PT tidak mungkinmelaksanakan suatu perjanjian tertentu tetapi tetap memberikan persetujuankepada Direksi atas nama PT untuk mengadakan perjanjian tersebut.Peristiwa tersebut adalah bentuk kelalaian tanggung jawab keluar yangdilakukan

Notaris di Jakarta (videbukti P3), pada tanggal 15 Agustus 2008 telah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tergugat II dengan keputusan rapat antara lainHalaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 661 K/Padt/2016sebagai berikut:".

Menegaskan kembali Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 15082008 (lima belas Agustus dua ribu delapan)yang telah dinyatakan dalam Akta Nomor 199 tanggal 16082008(enam belas Agustus dua ribu delapan)...(vide bukti P3).

Nyonya Lanny Wahyu tersebut, sebanyak 100 (seratus)saham, atau. dengan nilai nominal sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) saham,atau dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);Agar Tergugat II mengadakan RUPS atau RUPSLB berkaitandengan masuknya Penggugat selaku Pemegang Saham padaTergugat Il, yang menggantikan kedudukan Tergugat termaksud;Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 661 K/Padt/201610.2.

) maupun Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) selain untuk kepentingan Penggugat sebagaimana yangdimaksudkan dalam butir ke 10.1. huruf d gugatan ini, sampai putusan dalamperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Melarang Tergugat Il mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),selain untuk

Nyonya Lanny Wahyu tersebut, sebanyak 100 (seratus) saham, ataudengan nilai nominal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah);Menghukum Tergugat Il untuk mengadakan RUPS atau RUPSLBberkaitan dengan masuknya Penggugat selaku Pemegang SahamTergugat II, yang menggantikan kedudukan Tergugat tersebut;Menghukum Tergugat Il untuk mencatat Penggugat sebagai PenggantiTergugat dalam Daftar Pemegang Saham Tergugat Il menghukumTergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat yaituuang sebesar

NurmudaCahaya Akta Nomor 38 tanggal 29052008, pasal 11 ayat (4) dan (7) huruf(d) dengan tegas diatur tata cara pengunduran dan mekanisme pengisianlowongan direksi yaitu melalui RUPS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harisejak terjadi pengunduran diri selaku direksi tersebut.

Atau dengan kata lain PasalHal 39 dari 92 Putusan Perdata No.149/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim106 ayat (8)nya menyatakan bahwa "dalam hal jangka waktu 30 (tigapuluh) hah telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan,pemberhentian sementara tersebut menjadi BATAL.Dengan demikian atas dasar ketentuan Anggaran Dasar PT.

NurmudaCahaya Akta Nomor 38 tanggal 29052008, pasal 11 ayat (4) dan(7) huruf (d) dengan tegas diatur tata cara pengunduran danmekanisme pengisian lowongan direksi yaitu melalui RUPS dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hah sejak terjadi pengunduran diriselaku direksi tersebut.

Nurmuda Cahaya Akta Nomor 38 tanggal 29052008, pasal 11ayat (4) dan (7) huruf (d) dengan tegas diaturtata cara pengunduran dan mekanisraepasgislaeJowongan direksi yaitumelalui RUPS dalam jangka waktu 30fttga puluh) hari sejak terjadipengunduran diri selaku direksi tersebut.

Komisi Rp.111.734.400, (Seratus sebelas juta tujuh ratus tigapuluh empat ribu empat ratus rupiah);Total Sebesar Rp. 289.336.000, (dua ratus delapan puluhSembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);setiap bulan sampai dengan Tergugat membayar lunas dan Penggugatresmi diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS yang sah.Bahwa oleh karenanya, Tergugat haruslah dihukum untuk membayarganti rugi berupa Kerugian Materiil kepada Penggugat sebesarRp.289.336.000, (dua ratus delapan puluh Sembilan juta

tiga ratus tigapuluh enam ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak Agustus 2017sampai dengan Tergugat membayar lunas dan Penggugat resmidiberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS yang sah.Bahwa selain kerugian Materiil tersebut diatas, Penggugat jugamengalami kerugian Imateriil berupa:13.1 Waktu, tenaga, dan pikiran yang Penggugat keluarkan untukmasalah ini, yang apabila diperhitungkan tidak kurang dariRp.1.000.000.000, (Satu miliar rupiah);13.2 Bahwa selama Penggugat Menjabat sebagai Direktur diTergugat

bulan Agustus 2017 adalahperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.Menyatakan Perjanjian Bersama tertanggal 19 Maret 2018 tidak sah, bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum.Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa Kerugian Materiilkepada Penggugat sebesar Rp.289.336.000, (dua ratus delapan puluhSembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setiap bulan terhitungsejak Agustus 2017 sampai dengan Tergugat membayar lunas danPenggugat resmi diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS

Berdasarkan Pasal 96 (1) UUPT, ketentuan besarnya gaji dantunjangan anggota direksi ditentukan oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Akan tetapi, Pasal 96 (1) UUPT tidak menyebutkanbahwa seoarang karyawan yang memiliki jabatan direktur yang telahmenerima gaji dan tunjangan (seperti status yang dimiliki olehPenggugat sebagaimana dijelaskan di bawah ini) juga harus menerimagaji dan tunjangan terpisah sebagai direktur.b.

Bahwa tidak ada keputusan RUPS Tergugat yang secara khususmenentukan gaji dan tunjangan bagi Penggugat sebagai Direkturkarena Penggugat sebagai karyawan dari Tergugat telah menerima gajibulanan, tunjangan dan komisi sesuai dengan Surat Penawaran Kerjatertanggal 8 April 2016 (Surat Penawaran Kerja Bukti T10).Bahwa berdasarkan Surat Penawaran Kerja, Penggugat awalnyadirekrut sebagai Direktur Kegiatan Penjualan.013B.Sales.Cisco yangkemudian Penggugat diangkat sebagai Direktur oleh Tergugat dengangaji

Pasal 40 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 mengaturbahwa semua kewenangan dan hak Direksi, Dewan Komisaris, ParaPemegang Saham dan RUPS dari PERUSAHAAN YANG DISERAHKAN KEPEMERINTAH RI atau yang disebut Asset Dalam Restrukturisasi beralin keBPPN, karena kewenangan BPPN seperti diatur di Pasal 40 PP No. 17 Tahun1999 berlaku juga untuk ASSETS DALAM RESTRUKTURISASI (linat Pasal 14PP No. 7 Tahun 1999).Jadi berdasarkan Pasal 14 (b) jo.

KBDIREKSI, KOMISARIS, PARA PEMEGANG SAHAM dan RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM (RUPS) dari perusahaan yang diserahkan kepemerintah atau Assets Dalam Restrukturisasi SUDAH TIDAKBERWENANG DAN TIDAK BERHAK melaksanakan seluruhhak/kewenangan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham danhak/kewenangan RUPS, sehingga Anggaran Dasar Penggugat 1,Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 sepanjang menyangkut hakdan kewenangan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS telahdigantikan oleh PP No. 17 Tahun 1999.Bahwa selanjutnya

DIWAKILI OLEH BPPN.Padahal :"ASSETS DALAM RESTRUKTURISASI" (yaitu Penggugat 1,Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4) yang sudah menjadimilik Negara sudah tidak boleh dibebani atau dijamin dengan syaratbaru dan walaupun hendak membuat perjanjian hutang baru danjaminan baru maka Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 danPenggugat 4 HARUS DIWAKILI OLEH PEMERINTAH RI (BPPN)".Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 mengatur bahwasegala hak dan kewenangan Direksi, Komisaris Pemegang Sahamdan RUPS

Pasal 40 PP No.17/1999, semua hak dan wewenang Direksi, Komisaris, PemegangSaham dan RUPS dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 danPenggugat 4 pada waktu itu telah beralih kepada BPPN.AKIBAT HUKUMNYA :BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM semuaperjanjian hutang dan jaminanjaminan yang hanya ditandatanganioleh Direksi dan Komisaris Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3maupun jaminan atas harta Penggugat 4 yang dibuat tanpa tandatangan Direksi Penggugat 4 PADA WAKTU Penggugat 1, Penggugat2,

TAR atau dalam bentukkategori rugi bersin adalah sebesar Rp.24.767.152.308, (dua puluh empatmilyar tujuh ratus enam puluh tujuh seratus lima puluh dua ribu tiga ratusdelapan rupiah);Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT. Truly Anugerah Retailindo (PT. TAR) pada hari: Senin, tanggal 12November 2018 pada angka (1) menyatakan antara lain:Seluruh Pemegang Saham dan Direksi PT.

Notulensi RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 12 November 2018;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1238 jo.

Notulensi RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 12 November 2018,maka dapat ditarik fakta hukum bahwa tidak adasatupunketentuan/klausula dari MoU dan akta pendirian yang disebutkanPenggugat tersebut yang mengatur secara spesifik mengenaiadanya kewajiban tanggung renteng atas kerugian yang dialamiperusahaan;Bahwa sebagaimana posita Penggugat butir 18 yang menyebutkanbahwa Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Truly Anugerah Retailindo, (diberi tanda P6);Hal 32 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr10.11.12.13.14.15.16.17.Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TrulyAnugerah Retailindo, tanggal 12 Nopember 2018, (diberi tanda P7);Foto copy Photo peserta yang ikut dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Truly Anugerah Retailindo tanggal 12 Nopember 2018, (diberitanda P8A);Foto copy Photo peserta yang ikut dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TrulyAnugerah Retailindo, tanggal 12 Nopember 2018, (diberi tanda TK/PR9);10. Foto copy Hasil Financial Due Diligence PT.

"Hubungan hukum anggota Direksi dan Komisaris dengan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pada suatu perseroan (khususnya perseroanterbatas) adalah hubungan hukum perdata aan zicht yang diatur dalamUU Perseroan Terbatas (corporate law).

Penunjukan dan pengangkatanseorang anggota Direksi / Komisaris (oleh RUPS) adalah sebagaipemegang amanat (fiduciary duty) yang bertanggung jawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan danmewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengandemikian ia bukan pekerja/ouruh atau karyawan yang diatur dalam UUNo. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (labour law); 2.

, namun apabila RUPS tidak menetapkan, makapembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapbkan berdasarkankeputusan direksi.

Dengan demikian kekuasaan untuk menetapkan pembagiantugas dan wewenang direksi dapat beralih dari RUPS kepada direksi (Pasal 92ayat (5) jo. Pasal 92 ayat (6) UUPT); 23.Penggugat juga sudah tidak lagi menerima gaji sebagai pekerja. Gaji yangditerima oleh Penggugat, adalah gaji sebagai direksi yang memegang mandatmenjalankan usaha Tergugat.

Poerbaningsih Adi Wasito, S.H., Notaris di Jakarta (bukti T3);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Nomor 57, tanggal 31 Mei 2013 tentangBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dibuat di hadapanLeolin Jayayanti, S.H., Notaris Jakarta (bukti T7), secara fakta diketahui telahdiadakan RUPS Tahunan PT.

Peningkatan Modal dasar ditempatkan dan disetor melalui RUPS,dengan Akta No. 30 tanggal 24 Juli 2014 dengan pengesahan dariKemenkumham RI tanggal 26 Agustus 2014 (Akta No. 30);2. Perubahan Anggaran Dasar, dengan Akta No. 160 tanggal 25 February2016 dengan persetujuan Kemenkumham RI tanggal 7 Maret 2016; danHal. 2Put. No.689/ PDT/2020/PT. DKI3.

Hal inibertentangan dengan Pasal 7 Perjanjian Pemegang Saham yang manaTergugat telah sepakat untuk mengajukan dua orang direktur dan duaorang komisaris namun pada faktanya hanya mengajukan masingmasing satu orang untuk posisi Direksi dan Dewan Komisaris.c) Tergugat mempersulit Pengadaan Rapat Direksi, Rapat Komisaris danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan luar biasa.d) Tergugat mempersulit dan menolak persetujuan Laporan Tahunan danLaporan Keuangan dengan alasanalasan yang tidak wajar.e)

No.689/ PDT/2020/PT.DKI13.14.f) Tergugat menolak hasil RUPS yang sah.g) Tergugat meminta agar ditimbulkan taginan terhadap PT CSR atasnama Tergugat.h) Tergugat meminta pembatalan aktaakta perjanjian kerjasama.i) Tergugat meminta ganti rugi.Dengan adanya Perilaku Tergugat terhadap hal tersebut maka jelasKesengajaan dari Tergugat mengingkari seluruh Perjanjian yang dimaksuddalam Akta Perjanjian a quo padahal Tergugat secara Sadar telah Terikatdalam sebuah Perjanjian yang tidak dapat diingkari maupun

Ingkar Janji Tergugat dengan dalilnya bahwa Penggugat dan PT CSRtidak melaksanakan Prosedur AkuisisiBahwa Tergugat memaknai Peralihan saham atas Pemegang SahamPT CSR yang dialihkan kepada Tegugat dan Penggugat sebagaiSebuah Proses Akuisisi atau Pengambil alihan Saham PT CSR diaturdalam RUPS dan sebagaimana Ketentuan yang berlaku RUPS tersebutharuslah melalui Pengumuman, padahal senyatanya Proses PeralihanHak atas Saham bukanlah Proses Akuisi Perseroan. dimulai padaProses Pelepasan Saham dari para

Dalam hal inisecara jelas Tergugat telah menghindar dan mengingkari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan TiapTahunnya termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahunan , sehinggaPengingkaran itu adalah Tidak Mau mengakui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang SAH.c.

Brt.5.6.7.Crane agar dilakukan RUPS dengan acara penunjukan auditor untukmengaudit keuangan perseroan masingmasing pada tanggal 18Januari 2016 (Bukti P5) dan 1 Februari 2016 (Bukti P6), namun haltersebut tidak diindahkan oleh Sdr.Soe Yan Tjin selaku Direktur/Direksi;Bahwa karena permintaan Pemohon kepada Direksi PT.Mandiri JayaIndo Crane agar dilakukan RUPS dengan agenda penunjukan auditortidak diindahkan oleh Direksi, maka Pemohon mengajukan permintaanyang sama kepada Dewan Komisaris PT.Mandiri

Pasal 18 ayat (1) Laba bersih Perseroandalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca danperhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan danmerupakan saldo laba yang posiif, dibagi menurut carapenggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut .Bahwa Termohon membantah dan menolak dalildalil Pemohonpada point 3 halaman 2, oleh karena itu Termohon mensomeerPemohon untuk membuktikan kebenaran dari dalildalil tersebut;Bahwa fakta yang sebenarnya Pemohonlah yang telah melakukanperbuatan

Mandiri Jaya Indo Crane agardilakukan RUPS dengan acara penunjukan auditor untuk mengauditkeuangan perseroan sebab Pemohon tidak pernah melakukankewajibannya sebagai pemegang saham;Bahwa berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 9 Mei 2008, pasal 20Pemohon berkewajiban sebagai pemegang saham untukmenyetorkan sejumlah saham yang dimiliki yaitu 625 (enam ratusdua puluh lima) saham dengan nilao nominal seluruhnya sebesar Rp.312.500.000, (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa Pemohon sebagai

Yong Kharisma Utama Jaya ;kepadaPara Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;8.Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS) tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai Pemegang Saham yangdapat mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi saham, pengalihan ataupenjaminan kekayaan perseroan atau tindakan hukum lain sampai denganputusan ini berkekuatan hukum tetap;9.Menghukum Para Tergugat dan Para

Bahwa apabila diantara Direksi tidak terdapat pembagian tugas yang jelas maka sebagaimana Pasal 92 ayat (5) Pembagian ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, namun bilamana tidak ditetapbkan dalam keputusan RUPS maka sebagamana Pasal 92 ayat (6) pembagian tugas dapat di tentukan berdasarkan keputusan Direksi.d.

satu perdua) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasarmenentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlahsuara setuju yang lebih besar.Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa mekanisme pengambilan suara merupakan mekanisme resmi yang lazim digunakan dalam system pengambilan suara RUPS.

Untuk itu, tidak berdasar kemudian bila Para Penggugat mengajukan keberatan atas system pengambilan suara yang dilaksanakan pada RUPS LB tanggal 27 Mei 2019 dimaksud.Bahwa tentang dalil angka 18 halaman 10 gugatan Penggugat, dapat ditanggapi dibawah ini :a.

Melaksanakan agenda RUPS sepenuhnya merupakan kewajiban dari Pengurus, adalah tidak beralasan apabila Para Penggugat melihat terdapat hal baik/ penting untuk kepentingan Perseroan melalui RUPS namun tidak dilaksanakan hanya karena maksud baik tersebut diabaikan oleh Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat III dan Tergugat V ;Bahwa terhadap dalil angka 22 halaman 11 gugatan Penggugat dapat di tanggapidibawah ini :Bahwa melalui gugatannya, Penggugat dan Penggugat II telah gagal membangun konstruksi

Bahwa terhadap tindakan Tergugat1 yang telah melakukan tindakanhukum tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dalam Akta Perjanjian No.14/2005 tersebut dan tindakan Tergugat2 yangmeminta hak dan bagiannya berdasarkan dan mengacu kepada AktaPerjanjian No.14/2005 tersebut, nyatanyata telah bertentangan denganhukum dan menimbulkan kerugian baik materill dan/atau immateriil bagiPara Penggugat.A.

MJS dalam Akta Perjanjian No.14/2005 denganTergugat2, TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM (RUPS) PT. MJS TERLEBIH DAHULU, olehkarenanya Akta Perjanjian No.14/2005 tersebut tidak mengikat PT.

MJSkepada Tergugat2 terkait dengan pengunduran diri Tergugat2 dari PT.MJS.Selain dari pada itu juga, sebagaimana telah dijelaskan diatas, AktaPerjanjian No.14/2005 tersebut dilakukan dengan melawan hukum karenaTergugat1 tidak mendapatkan persetujuan dari RUPS PT. MJS sehinggaadanya cacat subjek yang mengakibatkan Akta Perjanjian No.14/2005tersebut menjadi batal dan tidak sah serta tidak mengikat PT.

MJS tanpa persetujuan RUPS PT.MJS terlebin dahulu dengan Tergugat2 dihadapan Turut Tergugat yaitutelah melakukan Perjanjian yang dituangkan dalam Akta PerjanjianNo.14/2005 tersebut;Bahwa Tergugat1 sebelum melakukan Akta No.14/2005 tersebut menurutPasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan tertuang dalam Akta 13/2005wajib harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS.Pasal 11 ayat 4 Akta 13/2005 (kutipan):Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikanJaminan utang seluruh atau

Bahwa isi perjanjian yang dudalamnya terdapat hal yang mengalihkansebagian asset perseroan tanpa RUPS atau persetujuan pemilik saham adalahdapat dilakukan selama pihak ketiga beritikad baik hal ini sesuai dengan UUPerseroan Pasal 88 ayat 1 dan 2 no 1 tahun 1995 sebagimana dikuatkan uladalam UU Perseroan pasal 102 ayat 1 dan 4 UU no 40 tahun 2007;.

Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi sebagaimana telah diaturdalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara;Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, yaitu: Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yang berbunyi : RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroanatau ditempat perseroan

melakukan kegiatan usahanya yang utamasebagaimana dilentukan dalam Anggaran Dasar; RUPS yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak dilakukan di Kota Bandungsebagaimana diketahui RUPS dilakukan di Kantor Notaris Shella Falianti, SH.di Jakarta;Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dalam formalitas pertimbangandalam konsideran objek sengketa telah mempergunakan Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH02.

untuk menentukan suatu RUPS telah dilakukan sesuai dengan Pasal76 ayat (1) UUPT adalah Pengadilan Negeri;Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan diatas maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan AQuo;1.Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PT.

DeltaBentala Perintis berupa pengalihan saham (jual beli, tukar menukaratau hibah) dalam melakukan RUPS. Bahwa pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimanadimaksud di atas telah merupakan bentuk pengabaikan terhadapperintah pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum (inkrachtvan gewijde).

Eddy Wirawan, SH. sebagai pribadi yang merasa dirugikanterhadap putusan RUPS karena tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT. DeltaBentala Perintis dapat mengajukan gugatan di Peradilan Umum, bukan diPeradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat yaitu PT. Delta Bentala Perintis tidak mengalami kerugiandengan adanya objek sengketa, karena Penggugat/PT.

Sandipala Arthaputra(Pelawan), yang mana pemberian jaminan oleh Pelawan tersebut harusterlebin dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Sandipala Arthaputra (Pelawan) sebagaimana diatur dalamPasal 102 ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yang menyatakan :Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk :a. mengalihkan kekayaan perseroan ; ataub. menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan ;Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaanbersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitanberkaitan satu sama lain maupun tidak.Dan bahkan juga pemberian jaminan oleh

Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 jo Pasal 102ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,karena dilakukan tanpa adanya persetujuaan RUPS PT.

baik, Pasal 102 ayat (2) Undangundang No. 40Tahun 2007 menyatakan :(2) Perobuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pelawan dalam rangka penjaminanatas pinjaman Terlawan II adalah perbuatan yang tidak mengikat Pelawandikarenakan pihak lainnya dalam hal ini Terlawan selaku kreditur dan/atauTerlawan Il selaku debitur telah beritikad tidak baik

58 tanggal 26 Oktober 2011 dibuatdihadapan Terlawan III (Akta Kuasa Jual No. 58); (fotocopy)Bukti P11 : Akta Kuasa RUPS No. 59 tanggal 26 Oktober 2011 dibuatdihadapan Terlawan III (Akta Kuasa RUPS No. 59); (fotocopy)Bukti P12 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 60 tanggal 26 Oktober2011 dibuat dihadapan Terlawan III (Akta Fidusia No. 60); (fotocopy)Bukti P13 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 61 tanggal 26 Oktober2011 dibuat dihadapan Terlawan Il!

M E N G A D I L IDalam Eksepsi- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam penyelenggaraan RUPS-LB tanggal 8 November 2019 tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan tindakan Tergugat I yang menuangkan RUPS-LB tanggal 8 November 2019 dalam Akta Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 adalah Perbuatan

Melawan Hukum;Menyatakan bahwa:RUPS-LB tanggal 8 November 2019 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Jika Penggugat mendasarkan dalil gugatannyasoalperbuatan melawan hukum mengenai RUPS perubahan susunanpengurus, maka tidak ada reievansinya dengan masalah utang PTBangun Megah Semesta. Apalagi jika Penggugat mendalilkankeduanya sebagai dasar gugatan, maka jelas gugatan ini menjadikabur, karena antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi,adalah dua peristiwa hukum yang berbeda;3.

Hal itu diakui sendirisecara tegas oleh Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3 angka11 dan halaman 5 dalam petitum nomor 7, yang mendalilkan hal inidikarenakan Laporan Tahunan Keuangan Perseroan Masa Buku tahun2011 dan 2012 masih dalam penyusunan dan pendataan bukti danPenggugat meminta RUPS Tahunan tersebut dapat diundur sampaiGeneral Audit dan Audit Khusus selesai dikerjakan oleh Akuntan Publikdari Kantor Akuntan Publik Subandi, Rudolf Ritonga dan Rekan;5.3.

berkaitandengan hasil keputusan RUPS PT Bangun Megah Semesta yangdilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013 di hadapan Turut TermohonKasasi/Turut Terbanding II/Turut Tergugat Il.

Oleh sebab itu dasar gugatan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat haruslah ditolak;Fakta hukum dan terbukti dalam persidangan Pemohon Kasasi danIl/Pembanding dan II/Tergugat dan II tidak pernah melakukan perbuatanmelawan hukum mengenai RUPS tanggal 16 Mei 2013, karena berdasarkanbukti P I/identik dengan bukti Tl.1137, Pasal 11 ayat 3 juncto Pasal 94UndangUndang PT, mengatur tentang ketentuan dilangsungkannya RUPSuntuk pengangkatan direksi.

Dengan demikian sesuai dengan fakta hukumdan buktibukti, terbukti secara hukum keputusan RUPS PT Bangun MegahSemesta yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2013 dibuat di hadapanSyaifudin, S.H., Notaris di Batam adalah sah dan sudah ada SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.1023441, tanggal 12 Juni 2013.

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);b. Dewan Komisaris;c. Dewan Direksi;Bahwa dalam gugatan perkara perdata a quo, pihak yang digugat adalah:a. Tergugat : PT Mentaya Iron Ore Mining;b. Tergugat Il : Seno Saden, S.H. baik selaku pribadi maupunselaku Direksi;Bahwa sehingga dengan demikian, sangat jelas bahwa terdapat pihakyang wajib disertakan dalam gugatan perkara perdata a quo yakni:a. Dewan Komisaris;b.

Putusan No 559 PK/Pdt/2015Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyebutkan: Anggota Direksi Diangkat oleh RUPS.

Putusan No 559 PK/Pdt/2015 Pengangkatan13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaanNomor 40 tahun2007Perseroan Terbatastentang YangmengangkatDiangkat oleh PerseroanyangDirektur (atau orang yangdiwakili olehdiberi kuasa khusus olehDirektur)perjanjian kerjadenganDiangkat oleh RapatUmum Pemegang(RUPS)selaku organ tertinggiSahamdalam perseroan.

yang Mulia tingkat Peninjauan Kembali ketahuibahwa pengangkatan Chen Jingxiu sebagai Direktur PT Longfair lronMining adalah berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 94 (1) Anggota DireksiDiangkat oleh RUPS, dan dalam hal ini Chen Jingxiu adalah diangkatHal. 44 dari 47 hal.

Putusan No 559 PK/Pdt/2015 menjadi Direktur berdasarkan RUPS yang tertuang dalam Akta Nomor17 tanggal 1 April 2011.

Nomor 42 PK/Pdt/2020AHU23622.AH.01.02 Tahun 2009, pelepasan dan penghapusan aktivatetap PT Pelni harus mendapatkan persetujuan Menteri BUMN selakuRapat Umum Pemegang Saham (RUPS):Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Menteri BUMN selaku RUPSpada PT Pelni berhak untuk berdiri sebagai pihak ketiga yangberkepentingan sebagai Pelawan karena ada haknya yang dirugikan dantidak pernah menjadi pihak sebelumnya;Bahwa kedudukan Menteri BUMN sebagai organ RUPS pada PT Pelniadalah pihak yang berkepentingan

Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);Bahwa tanah sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1179/Gunung Sahari Surat Ukur Nomor 217/1990 tanggal 28 Mei1990 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1701 Surat Ukur Nomor00107/Gunung Sahari Selatan/2010 tanggal 23 Agustus 2010 atas namaPT Pelni (Persero) dan di atasnya telah berdiri bangunan gedung PT Pelni(Persero) dan secara nyata fisik dikuasai terus menerus, karena itu secarahukum Menteri BUMN selaku RUPS

sendiri ;Menimbang, bahwa karena Pemohon yang memohon agar dirinya dinyatakanpailit adalah badan hukum Perseroan Terbatas, maka harus dipertimbangkan lebihdulu apakah permohonan yang demikian itu dibenarkan oleh ketentuan UndangUndang tentang Perseroan Terbatas ;Menimbang, bahwa Pasal 90 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa, Direksi hanya dapat mengajukanpermohonan ke Pengadilan Negeri / Niaga agar perseroan dinyatakan pailit,berdasarkan Keputusan RUPS

LAGAWICO PRATAMA berdasarkan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham (harus diajukan berdasar keputusan RUPS) ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemberi kuasakepada advokat dan pengacara yang mengajukan permohonan pernyataan pailitdalam perkara ini adalah Direksi PT.

LAGAWICO PRATAMA serta memberikan kuasa untukmelakukan itu kepada Penasehat Hukumnya, telah dilakukan berdasarkan KeputusanRUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT.LAGAWICO PRATAMA ;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan surat buktidengan tanda P 4 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;dimana surat bukti tersebut diatas adalah Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT.

., Notaris di Surabaya ;Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P 4 tersebut telah terbukti, padatanggal 22 Agustus 2016 RUPS Luar Biasa PT.

LAGAWICO PRATAMA mengajukan permohonan pernyataan untuk diri sendiri)dan memberikan kuasa untuk maksud itu kepada penasehat hukum yang ditunjukolehnya telah dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

;

Bahwa tidak di panggil dalam RUPS bukan berarti tidak punya hak suara,dan apabila pemegang saham sudah di undang tetapi tidak hadir dan RUPStetap dijalankan dan sudah mencapai korum maka RUPS tersebut dianggapHalaman 32 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SELsah tetapi apabila RUPS sudah Korum dan ada salah satu pemegangsaham tidak diundang maka RUPS tidak sah.

Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemupada saat RUPS dan setelah penanda tangan RUPS Terdakwa baruHalaman 55 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SELbertemu dengan sdr FELIX BELANUSA PIETER sekitar bulan Oktober2018 di Hotel SENYIUR SAMARINDA yang mana Terdakwa diminta saksiAan Rustiawan untuk Menemui Sdr. FELIX BELANUSA PIETER; Bahwa benar Terdakwa mengenal sdr. IMANSYAH sekitar bulanDesember 2007 di Samarinda.

FELIX di kirim diundang atau tidak dandalam RUPS yang menjadi dasar dalam RUPS tersebut adalah Aktadengan nomor 16 tanggal 24 Februari 2016; Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait urusan jual menjual danTerdakwa tidak tahu nilainilai menjual dan Terdakwa hanyamempertahankan saham milik Terdakwa sebesar 5%; Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk Akta no 03 tanggal 07Januari 2014 di Notaris MEISSIE PHOLUAN.,S.H.

CHENNY selaku ahli waris serta tanpa adanya RUPS pemegangsaham PT. MULTI SARANA PERKAS;. Bahwa atas penjualan kepada sdr. FELIX Saksi tidak dilibatkandalam urusan keuangannya begitu juga dengan sdr.

Imansayah, dimana dalam RUPS tersebut yangdijadikan dasar pengurusan oleh saksi Aan Rustiawan dan Terdakwa denganAkta No. 1 tanggal 2 Januari 2009 yang menghasilkan perubahan susunanDirektur dan Komisaris, saksi Aan Rustiawan maupun Terdakwa mengetahuibahwa akta terakhir adalah Akta No. 3 tanggal 7 Januari 2014, denganberdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Januari 2009 tersebut kemudian, denganberdasarkan RUPS yang didasarkan pada Akta No. 1 tanggal 2 Januari tersebutterjadi perubahaan susuna Direksi dan