TAR atau dalam bentukkategori rugi bersin adalah sebesar Rp.24.767.152.308, (dua puluh empatmilyar tujuh ratus enam puluh tujuh seratus lima puluh dua ribu tiga ratusdelapan rupiah);Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT. Truly Anugerah Retailindo (PT. TAR) pada hari: Senin, tanggal 12November 2018 pada angka (1) menyatakan antara lain:Seluruh Pemegang Saham dan Direksi PT.

Notulensi RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 12 November 2018;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1238 jo.

Notulensi RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 12 November 2018,maka dapat ditarik fakta hukum bahwa tidak adasatupunketentuan/klausula dari MoU dan akta pendirian yang disebutkanPenggugat tersebut yang mengatur secara spesifik mengenaiadanya kewajiban tanggung renteng atas kerugian yang dialamiperusahaan;Bahwa sebagaimana posita Penggugat butir 18 yang menyebutkanbahwa Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Truly Anugerah Retailindo, (diberi tanda P6);Hal 32 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr10.11.12.13.14.15.16.17.Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TrulyAnugerah Retailindo, tanggal 12 Nopember 2018, (diberi tanda P7);Foto copy Photo peserta yang ikut dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Truly Anugerah Retailindo tanggal 12 Nopember 2018, (diberitanda P8A);Foto copy Photo peserta yang ikut dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TrulyAnugerah Retailindo, tanggal 12 Nopember 2018, (diberi tanda TK/PR9);10. Foto copy Hasil Financial Due Diligence PT.

Peningkatan Modal dasar ditempatkan dan disetor melalui RUPS,dengan Akta No. 30 tanggal 24 Juli 2014 dengan pengesahan dariKemenkumham RI tanggal 26 Agustus 2014 (Akta No. 30);2. Perubahan Anggaran Dasar, dengan Akta No. 160 tanggal 25 February2016 dengan persetujuan Kemenkumham RI tanggal 7 Maret 2016; danHal. 2Put. No.689/ PDT/2020/PT. DKI3.

Hal inibertentangan dengan Pasal 7 Perjanjian Pemegang Saham yang manaTergugat telah sepakat untuk mengajukan dua orang direktur dan duaorang komisaris namun pada faktanya hanya mengajukan masingmasing satu orang untuk posisi Direksi dan Dewan Komisaris.c) Tergugat mempersulit Pengadaan Rapat Direksi, Rapat Komisaris danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan luar biasa.d) Tergugat mempersulit dan menolak persetujuan Laporan Tahunan danLaporan Keuangan dengan alasanalasan yang tidak wajar.e)

No.689/ PDT/2020/PT.DKI13.14.f) Tergugat menolak hasil RUPS yang sah.g) Tergugat meminta agar ditimbulkan taginan terhadap PT CSR atasnama Tergugat.h) Tergugat meminta pembatalan aktaakta perjanjian kerjasama.i) Tergugat meminta ganti rugi.Dengan adanya Perilaku Tergugat terhadap hal tersebut maka jelasKesengajaan dari Tergugat mengingkari seluruh Perjanjian yang dimaksuddalam Akta Perjanjian a quo padahal Tergugat secara Sadar telah Terikatdalam sebuah Perjanjian yang tidak dapat diingkari maupun

Ingkar Janji Tergugat dengan dalilnya bahwa Penggugat dan PT CSRtidak melaksanakan Prosedur AkuisisiBahwa Tergugat memaknai Peralihan saham atas Pemegang SahamPT CSR yang dialihkan kepada Tegugat dan Penggugat sebagaiSebuah Proses Akuisisi atau Pengambil alihan Saham PT CSR diaturdalam RUPS dan sebagaimana Ketentuan yang berlaku RUPS tersebutharuslah melalui Pengumuman, padahal senyatanya Proses PeralihanHak atas Saham bukanlah Proses Akuisi Perseroan. dimulai padaProses Pelepasan Saham dari para

Dalam hal inisecara jelas Tergugat telah menghindar dan mengingkari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan TiapTahunnya termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahunan , sehinggaPengingkaran itu adalah Tidak Mau mengakui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang SAH.c.

Lintas Jeram Nusantara, walaupun menurut putusan PengadilanAgama Jakarta Selatan sahamnya itu bukan merupakan harta gono gini;Bahwa oleh karena berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas peralihan saham harus mendapat persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), maka Penggugat dan Tergugatmenyampaikan kepada para pemegang saham PT.

Lintas Jeram Nusantaradalam forum RUPS tanggal 1 Oktober 2014 tentang kesepakatan adanyaperalihan saham milik Tergugat sebesar 20% (duapuluh persen) kepadaPenggugat sebagai imbalan atau kompensasi penarikan kembali pemberianTergugat untuk Penggugat unit Rumah Susun Campuran Apartemen TamanRasuna dimaksud di atas;Bahwa RUPS memutuskan menyetujui peralihan saham milik Tergugatsebesar 20% tersebut kepada Penggugat, yaitu ekwivalen atau samadengan sebanyak 32.480 (tigapulun dua ribu empatratus delapanpuluh

sertifikat Rumah SusunCampuran Apartemen Taman Rasuna dari Penggugat kepada Tergugat;Bahwa akan tetapi ternyata kemudian Tergugat secara paksa mengambilsertifikat dimaksud tanpa bersedia menandatangi akta hibah.Setelah sertifikat dikuasainya, Tergugat mengingkari adanya kesepakatanHalaman 5, Putusan Perkara No.770/PDT/2016/PT.DKI12.20.21.22.23.24.25.untuk memberikan saham 20% miliknya kepada Penggugat;Bahwa Tergugat tidak saja mengingkari kesepakatan dengan Penggugatyang telah disampaikan dalam RUPS

Lintas Jeram Nusantara) untuk membiayai nafkah ketigaanak kandungnya, sehingga sejak saat itu kewajiban Tergugat diambil alihdan ditanggung oleh Penggugat;Bahwa setelah Tergugat merampas secara paksa sertifikat dimaksud yaitusetelah RUPS PT.

hibah saham tidak ditandatanganinya, sertamenyebar berita tidak benar dan memojokkan Penggugat sehinggamencemarkan nama baik Penggugat sebagai public figure yang selama inimemiliki kredibiltas baik;Bahwa dengan demikian telah sepatutnya dan oleh karena itu Penggugatmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengadili dan memutusKesepakatan Bersama 25 Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugatdan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yangdisampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

SITIAISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasif tersebut melayangkan suratmelalui Tiki dengan maksud mengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS(rapat umum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yang tempatpelaksanaan RUPS tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, SH., MH, akantetapi para Terdakwa tidak menanggapi surat dari persero pasif yang jugasebagai saksi dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa;e Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa I. Hj.

SITIAISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasif tersebut melayangkan suratmelalui Tiki dengan maksud mengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS(rapat umum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yang tempatpelaksanaan RUPS tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.H., akantetapi para Terdakwa tidak menanggapi surat dari persero pasif yang jugasebagai saksi dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa;Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa I. Hj.

pada 3 (tiga) tempat pengelolaan parkir sesuaikeputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan No. 824.21 / 38 /404.3.6 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan tempat pengelolaan yaitu pada PasarSepanjang Pasar Krian dan Pasar Gedangan.Bahwa dari pihak persero pasif sampai saat ini belum pernah menerimapembagian keuntungan dari pengelolaan perusahaan tersebut selama 3 (tiga)tahun terakhir dari perbuatan mana usaha tersebut dikelola oleh Terdakwa I Hj.YATIK ARINI bersama keluarga tanpa keputusan RUPS

"Hubungan hukum anggota Direksi dan Komisaris dengan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pada suatu perseroan (khususnya perseroanterbatas) adalah hubungan hukum perdata aan zicht yang diatur dalamUU Perseroan Terbatas (corporate law).

Penunjukan dan pengangkatanseorang anggota Direksi / Komisaris (oleh RUPS) adalah sebagaipemegang amanat (fiduciary duty) yang bertanggung jawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan danmewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengandemikian ia bukan pekerja/ouruh atau karyawan yang diatur dalam UUNo. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (labour law); 2.

, namun apabila RUPS tidak menetapkan, makapembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapbkan berdasarkankeputusan direksi.

Dengan demikian kekuasaan untuk menetapkan pembagiantugas dan wewenang direksi dapat beralih dari RUPS kepada direksi (Pasal 92ayat (5) jo. Pasal 92 ayat (6) UUPT); 23.Penggugat juga sudah tidak lagi menerima gaji sebagai pekerja. Gaji yangditerima oleh Penggugat, adalah gaji sebagai direksi yang memegang mandatmenjalankan usaha Tergugat.

Poerbaningsih Adi Wasito, S.H., Notaris di Jakarta (bukti T3);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Nomor 57, tanggal 31 Mei 2013 tentangBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dibuat di hadapanLeolin Jayayanti, S.H., Notaris Jakarta (bukti T7), secara fakta diketahui telahdiadakan RUPS Tahunan PT.

Bahwa terhadap tindakan Tergugat1 yang telah melakukan tindakanhukum tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dalam Akta Perjanjian No.14/2005 tersebut dan tindakan Tergugat2 yangmeminta hak dan bagiannya berdasarkan dan mengacu kepada AktaPerjanjian No.14/2005 tersebut, nyatanyata telah bertentangan denganhukum dan menimbulkan kerugian baik materill dan/atau immateriil bagiPara Penggugat.A.

MJS dalam Akta Perjanjian No.14/2005 denganTergugat2, TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM (RUPS) PT. MJS TERLEBIH DAHULU, olehkarenanya Akta Perjanjian No.14/2005 tersebut tidak mengikat PT.

MJSkepada Tergugat2 terkait dengan pengunduran diri Tergugat2 dari PT.MJS.Selain dari pada itu juga, sebagaimana telah dijelaskan diatas, AktaPerjanjian No.14/2005 tersebut dilakukan dengan melawan hukum karenaTergugat1 tidak mendapatkan persetujuan dari RUPS PT. MJS sehinggaadanya cacat subjek yang mengakibatkan Akta Perjanjian No.14/2005tersebut menjadi batal dan tidak sah serta tidak mengikat PT.

MJS tanpa persetujuan RUPS PT.MJS terlebin dahulu dengan Tergugat2 dihadapan Turut Tergugat yaitutelah melakukan Perjanjian yang dituangkan dalam Akta PerjanjianNo.14/2005 tersebut;Bahwa Tergugat1 sebelum melakukan Akta No.14/2005 tersebut menurutPasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan tertuang dalam Akta 13/2005wajib harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS.Pasal 11 ayat 4 Akta 13/2005 (kutipan):Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikanJaminan utang seluruh atau

Bahwa isi perjanjian yang dudalamnya terdapat hal yang mengalihkansebagian asset perseroan tanpa RUPS atau persetujuan pemilik saham adalahdapat dilakukan selama pihak ketiga beritikad baik hal ini sesuai dengan UUPerseroan Pasal 88 ayat 1 dan 2 no 1 tahun 1995 sebagimana dikuatkan uladalam UU Perseroan pasal 102 ayat 1 dan 4 UU no 40 tahun 2007;.

Yong Kharisma Utama Jaya ;kepadaPara Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;8.Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS) tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai Pemegang Saham yangdapat mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi saham, pengalihan ataupenjaminan kekayaan perseroan atau tindakan hukum lain sampai denganputusan ini berkekuatan hukum tetap;9.Menghukum Para Tergugat dan Para

Bahwa apabila diantara Direksi tidak terdapat pembagian tugas yang jelas maka sebagaimana Pasal 92 ayat (5) Pembagian ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, namun bilamana tidak ditetapbkan dalam keputusan RUPS maka sebagamana Pasal 92 ayat (6) pembagian tugas dapat di tentukan berdasarkan keputusan Direksi.d.

satu perdua) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasarmenentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlahsuara setuju yang lebih besar.Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa mekanisme pengambilan suara merupakan mekanisme resmi yang lazim digunakan dalam system pengambilan suara RUPS.

Untuk itu, tidak berdasar kemudian bila Para Penggugat mengajukan keberatan atas system pengambilan suara yang dilaksanakan pada RUPS LB tanggal 27 Mei 2019 dimaksud.Bahwa tentang dalil angka 18 halaman 10 gugatan Penggugat, dapat ditanggapi dibawah ini :a.

Melaksanakan agenda RUPS sepenuhnya merupakan kewajiban dari Pengurus, adalah tidak beralasan apabila Para Penggugat melihat terdapat hal baik/ penting untuk kepentingan Perseroan melalui RUPS namun tidak dilaksanakan hanya karena maksud baik tersebut diabaikan oleh Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat III dan Tergugat V ;Bahwa terhadap dalil angka 22 halaman 11 gugatan Penggugat dapat di tanggapidibawah ini :Bahwa melalui gugatannya, Penggugat dan Penggugat II telah gagal membangun konstruksi

Expo Indomas Perkasa No:01/EIPPD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan IzinPrinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu.q. 1 (satu) berkas fotocopy Salinan Akta RUPS mengenai pemilikSaham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo IndomasPerkasa dengan No : 07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notarisdan PPAT DASMAN, SH, MKn.Barang bukti p, q dikembalikan kepada saksi NURHELMI, SH, Msipanggilan EMI.4.

Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018r. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai PemilikSaham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo IndomasPerkasa dengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notarisdan PPAT DASMAN SH.Mkn;Dikembalikan kepada Saksi NURHELMI, S.H., M.Si Panggilan EMI;6.

Expo Indomas Perkasa No. 01/EIPPD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perinal Permohonan IzinPrinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu;18. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai PemilikSahamdan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo Indomas Perkasadengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notaris dan PPATDASMAN SH. MkKn.

Expo Indomas Perkasa; Bahwa sesuai Akta RUPS Nomor 07 tanggal 24 Januari 2014Terdakwa telah mengundurkan diri dari kepbengurusan PT. Expo IndomasPerkasa. Sekarang sebagai Dirut PT. Expo Indomas Perkasa adalahArnolda Eka Putra, SH. Dalam melakukan kegiatan usaha penambanganpasir, batu dan kerikil di aliran Sungai Batang Anai di Pelayangan LubukAlung, fernyata PT. Expo Indomas Perkasa telah memiliki IUP denganNomor 300/43/KEP/BPP2014 tanggal 8 Agustus 2014: Bahwa sedangkan sebelum IUP PT.

Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi sebagaimana telah diaturdalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara;Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, yaitu: Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yang berbunyi : RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroanatau ditempat perseroan

melakukan kegiatan usahanya yang utamasebagaimana dilentukan dalam Anggaran Dasar; RUPS yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak dilakukan di Kota Bandungsebagaimana diketahui RUPS dilakukan di Kantor Notaris Shella Falianti, SH.di Jakarta;Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dalam formalitas pertimbangandalam konsideran objek sengketa telah mempergunakan Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH02.

untuk menentukan suatu RUPS telah dilakukan sesuai dengan Pasal76 ayat (1) UUPT adalah Pengadilan Negeri;Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan diatas maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan AQuo;1.Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PT.

DeltaBentala Perintis berupa pengalihan saham (jual beli, tukar menukaratau hibah) dalam melakukan RUPS. Bahwa pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimanadimaksud di atas telah merupakan bentuk pengabaikan terhadapperintah pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum (inkrachtvan gewijde).

Eddy Wirawan, SH. sebagai pribadi yang merasa dirugikanterhadap putusan RUPS karena tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT. DeltaBentala Perintis dapat mengajukan gugatan di Peradilan Umum, bukan diPeradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat yaitu PT. Delta Bentala Perintis tidak mengalami kerugiandengan adanya objek sengketa, karena Penggugat/PT.

Sandipala Arthaputra(Pelawan), yang mana pemberian jaminan oleh Pelawan tersebut harusterlebin dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Sandipala Arthaputra (Pelawan) sebagaimana diatur dalamPasal 102 ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yang menyatakan :Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk :a. mengalihkan kekayaan perseroan ; ataub. menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan ;Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaanbersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitanberkaitan satu sama lain maupun tidak.Dan bahkan juga pemberian jaminan oleh

Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 jo Pasal 102ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,karena dilakukan tanpa adanya persetujuaan RUPS PT.

baik, Pasal 102 ayat (2) Undangundang No. 40Tahun 2007 menyatakan :(2) Perobuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pelawan dalam rangka penjaminanatas pinjaman Terlawan II adalah perbuatan yang tidak mengikat Pelawandikarenakan pihak lainnya dalam hal ini Terlawan selaku kreditur dan/atauTerlawan Il selaku debitur telah beritikad tidak baik

58 tanggal 26 Oktober 2011 dibuatdihadapan Terlawan III (Akta Kuasa Jual No. 58); (fotocopy)Bukti P11 : Akta Kuasa RUPS No. 59 tanggal 26 Oktober 2011 dibuatdihadapan Terlawan III (Akta Kuasa RUPS No. 59); (fotocopy)Bukti P12 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 60 tanggal 26 Oktober2011 dibuat dihadapan Terlawan III (Akta Fidusia No. 60); (fotocopy)Bukti P13 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 61 tanggal 26 Oktober2011 dibuat dihadapan Terlawan Il!

Hal ini sangat dirasakan tidak obyektif karena peminjaman danpenjualan kendaraan milik Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah perbuatanperdata yang kelak dapat diperhitungkan dalam RUPS.

Fakta yangsesungguhnya terjadi adalah perselisinan antara para pengurus dan parapemegang saham perihal Pengauditan keuangan dalam rangka PraRUPS, namun permintaan Direktur Utama agar Komisaris Utama (saksiPelapor) & suami Komisaris Utama tidak bersedia memberikan datapemakaian uang perusahaan sehingga RUPS belum dapat terlaksana;Oleh karenanya sesuai uraian di atas Terdakwa berkeberatan atasHal. 5 dari 9 hal. Put.

Al Husein Putra Mandiri (bukti persidangan) tentang Tugas &Kewenangan Direksi dalam mengurus dan mewakili kepentingan Perseroan.Berdasarkan ketentuan UndangUndang No.40 Tahun 2007, Pasal 102 ayat(1) tentang Perseroan Terbatas, menegaskan sebagaimana Direksi wajibmeminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalinkan kekayaan Perseroan, ataub.

., dan telahdisahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia (sekarang Menteri Hukum dan HAM);Bahwa berdasarkan akta tersebut Saksi Adipurna Sukarti sah menjadisalah satu pemegang saham sehingga sesuai Akta Perubahan Anggaranpada butir 16 tentang kourum rapat dan persyaratan sahnya keputusanhuruf c RUPS untuk mengalihkan/menjaminkan sebagian besar atauseluruh kekayaan perseroan kourum dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dan disetujui

Putusan Nomor 1073 K/Pid/2018Bahwa dengan tidak hadirnya Saksi Adipurna Sukarti selaku pemegangsaham dan Para Terdakwa memaksakan kehendak dan menyuruh SaksiRustianah, S.H., M.Kn., selaku Notaris untuk tetap membuat Akta RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Selembaran Jatimulia,maka menjadikan akta tersebut cacat yuridis karena tidak sempurnanyakehadiran pemegang saham, sehingga mengakibatkan Saksi AdipurnaSukarti mengalami kerugian;Bahwa namun demikian putusan judex facti tersebut harus

kepada Para Terdakwa,karena terdapat fakta relevan yang memberatkan Para Terdakwa yangbelum cukup dipertimbangkan judex facti sebagaimana dimaksud dalamPasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dengan pertimbangan sebagai berikut:= Bahwa dalam perkara a quo yang berinisiatif membuat akta adalahPara Terdakwa dengan cara memberikan informasi yang keliru kepadaNotaris dan menjamin kehadiran Saksi Adipurna Sukarti, tetapi padakenyataannya Saksi Adipurna Sukarti tidak pernah hadir, ParaTerdakwa memberitahukan RUPS

M E N G A D I L IDalam Eksepsi- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam penyelenggaraan RUPS-LB tanggal 8 November 2019 tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan tindakan Tergugat I yang menuangkan RUPS-LB tanggal 8 November 2019 dalam Akta Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 adalah Perbuatan

Melawan Hukum;Menyatakan bahwa:RUPS-LB tanggal 8 November 2019 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Jika Penggugat mendasarkan dalil gugatannyasoalperbuatan melawan hukum mengenai RUPS perubahan susunanpengurus, maka tidak ada reievansinya dengan masalah utang PTBangun Megah Semesta. Apalagi jika Penggugat mendalilkankeduanya sebagai dasar gugatan, maka jelas gugatan ini menjadikabur, karena antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi,adalah dua peristiwa hukum yang berbeda;3.

Hal itu diakui sendirisecara tegas oleh Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3 angka11 dan halaman 5 dalam petitum nomor 7, yang mendalilkan hal inidikarenakan Laporan Tahunan Keuangan Perseroan Masa Buku tahun2011 dan 2012 masih dalam penyusunan dan pendataan bukti danPenggugat meminta RUPS Tahunan tersebut dapat diundur sampaiGeneral Audit dan Audit Khusus selesai dikerjakan oleh Akuntan Publikdari Kantor Akuntan Publik Subandi, Rudolf Ritonga dan Rekan;5.3.

berkaitandengan hasil keputusan RUPS PT Bangun Megah Semesta yangdilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013 di hadapan Turut TermohonKasasi/Turut Terbanding II/Turut Tergugat Il.

Oleh sebab itu dasar gugatan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat haruslah ditolak;Fakta hukum dan terbukti dalam persidangan Pemohon Kasasi danIl/Pembanding dan II/Tergugat dan II tidak pernah melakukan perbuatanmelawan hukum mengenai RUPS tanggal 16 Mei 2013, karena berdasarkanbukti P I/identik dengan bukti Tl.1137, Pasal 11 ayat 3 juncto Pasal 94UndangUndang PT, mengatur tentang ketentuan dilangsungkannya RUPSuntuk pengangkatan direksi.

Dengan demikian sesuai dengan fakta hukumdan buktibukti, terbukti secara hukum keputusan RUPS PT Bangun MegahSemesta yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2013 dibuat di hadapanSyaifudin, S.H., Notaris di Batam adalah sah dan sudah ada SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.1023441, tanggal 12 Juni 2013.

sendiri ;Menimbang, bahwa karena Pemohon yang memohon agar dirinya dinyatakanpailit adalah badan hukum Perseroan Terbatas, maka harus dipertimbangkan lebihdulu apakah permohonan yang demikian itu dibenarkan oleh ketentuan UndangUndang tentang Perseroan Terbatas ;Menimbang, bahwa Pasal 90 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa, Direksi hanya dapat mengajukanpermohonan ke Pengadilan Negeri / Niaga agar perseroan dinyatakan pailit,berdasarkan Keputusan RUPS

LAGAWICO PRATAMA berdasarkan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham (harus diajukan berdasar keputusan RUPS) ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemberi kuasakepada advokat dan pengacara yang mengajukan permohonan pernyataan pailitdalam perkara ini adalah Direksi PT.

LAGAWICO PRATAMA serta memberikan kuasa untukmelakukan itu kepada Penasehat Hukumnya, telah dilakukan berdasarkan KeputusanRUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT.LAGAWICO PRATAMA ;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan surat buktidengan tanda P 4 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;dimana surat bukti tersebut diatas adalah Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT.

., Notaris di Surabaya ;Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P 4 tersebut telah terbukti, padatanggal 22 Agustus 2016 RUPS Luar Biasa PT.

LAGAWICO PRATAMA mengajukan permohonan pernyataan untuk diri sendiri)dan memberikan kuasa untuk maksud itu kepada penasehat hukum yang ditunjukolehnya telah dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Nomor 776 K/Pdt/2019Bahwa penetapan Judex Facti tentang izin Ketua Pengadilan Negeriuntuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)seharusnya bukan dengan proses voluntair walaupun bentuknyapermohonan karena ada sengketa tentang penyelenggaraan RUPS makaada pihak yang harus ditarik sebagai pihak utamanya Peseroan itu sendiridengan demikian Judex Facti telah melanggar tertib hukum acara, sehinggacukup alasan untuk dibatalkan;Bahwa kedudukan Pemohon Kasasi meskipun bukan pihak dalampenetapan

;

Bahwa tidak di panggil dalam RUPS bukan berarti tidak punya hak suara,dan apabila pemegang saham sudah di undang tetapi tidak hadir dan RUPStetap dijalankan dan sudah mencapai korum maka RUPS tersebut dianggapHalaman 32 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SELsah tetapi apabila RUPS sudah Korum dan ada salah satu pemegangsaham tidak diundang maka RUPS tidak sah.

Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemupada saat RUPS dan setelah penanda tangan RUPS Terdakwa baruHalaman 55 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SELbertemu dengan sdr FELIX BELANUSA PIETER sekitar bulan Oktober2018 di Hotel SENYIUR SAMARINDA yang mana Terdakwa diminta saksiAan Rustiawan untuk Menemui Sdr. FELIX BELANUSA PIETER; Bahwa benar Terdakwa mengenal sdr. IMANSYAH sekitar bulanDesember 2007 di Samarinda.

FELIX di kirim diundang atau tidak dandalam RUPS yang menjadi dasar dalam RUPS tersebut adalah Aktadengan nomor 16 tanggal 24 Februari 2016; Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait urusan jual menjual danTerdakwa tidak tahu nilainilai menjual dan Terdakwa hanyamempertahankan saham milik Terdakwa sebesar 5%; Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk Akta no 03 tanggal 07Januari 2014 di Notaris MEISSIE PHOLUAN.,S.H.

CHENNY selaku ahli waris serta tanpa adanya RUPS pemegangsaham PT. MULTI SARANA PERKAS;. Bahwa atas penjualan kepada sdr. FELIX Saksi tidak dilibatkandalam urusan keuangannya begitu juga dengan sdr.

Imansayah, dimana dalam RUPS tersebut yangdijadikan dasar pengurusan oleh saksi Aan Rustiawan dan Terdakwa denganAkta No. 1 tanggal 2 Januari 2009 yang menghasilkan perubahan susunanDirektur dan Komisaris, saksi Aan Rustiawan maupun Terdakwa mengetahuibahwa akta terakhir adalah Akta No. 3 tanggal 7 Januari 2014, denganberdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Januari 2009 tersebut kemudian, denganberdasarkan RUPS yang didasarkan pada Akta No. 1 tanggal 2 Januari tersebutterjadi perubahaan susuna Direksi dan

Pasal 127 ayat (2) yangkami kutip sebagai berikut:Pasal 87 ayat 1 UUPT:Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil berdasarkanmusyawarah untuk mufakat;Yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat adalah hasilkesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakilidalam RUPS;Pasal 125 ayat 7 UUPT:Dalam hal pengambilaihan saham dilakukan langsung dari pemegangsaham, ketentuan dalam Pasal 125 ayat 5 dan ayat6 tidak berlaku;Pengambilalinan saham dalam perseroan langsung dari pemegang

Jkt.PiKomosaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa Direksi berwenang membuat keputusan yang sekaligusmewakili perseroan di dalam pengadilan.

Komisaris bertugasmelakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi.Sedangkan RUPS memiliki semua kewenangan yang tidak dimilikiatau diberikan kepada Direksi maupun Komisaris;Bahwa RUPS ada 2 (dua), yaitu RUPS Tahunan yang dilaksanakanberdasarkan inisiatif Direksi dan Dewan Komisaris dan RUPS LuarBiasa yang dilaksanakan berdasarkan adanya Pemohon yangmewakili pemegang saham dan dapat karena permintaan DewanKomisaris;Bahwa RUPS selalu dilaksanakan oleh Direksi dan apabila terjadipertemuan seluruh

, tetapi dimungkinkan juga tidak didahuluidengan RUPS;Bahwaakta notaris yang menyatakan sebagai alat bukti yang sah itu diperbolehkan, biasanya dalam akta notaris selain peristiwa biasa disebutjuga tentang biayanya;Hal. 45 dari 69 halaman, Pts.

Pacific Royale Airways No. 20 tertanggal 9 Oktober 2012 danAkta Jual Beli Saham No. 21 tanggal 9 Oktober 2012 terdapat unsurpemaksaan serta tidak terpenuhinya syaratsyarat RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) maka terhadap Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Di Luar Rapat PT.

SMGENGINEERING tersebut terdakwa diangkat sebagai Direktur IIyang mempunyai tugas pokok adalah melakukan Pengawasanterhadap semua proyek yang ada di Perusahaan dan Direktur dijabat oleh TRI ASTUTI ;Bahwa pada tanggal 07 Mei 2012 terjadi jual belliSaham yang dilakukan oleh para pemegang Saham dihadapan Notaris MADIYANA HERAWATI yangdituangkan pada Akta Nomor 07 tanggal 07 Mei 2012dimana terdakwa sebagai pemegang saham 25 %telah melepaskan Sahamnya / menjual Sahamnyakepada TRI ASTUTI ;Bahwa dalam Berita Acara RUPS

tanggal 07 Mei 2012yang dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS No.09 tanggal 07 Mei 2012 terdakwa telah mengundurkandiri dari jabatannya sebagai Direktur Il pada PT.GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING sehinggadengan demikian status terdakwa adalah sebagaikaryawan biasa yang kemudian diberi jabatan sebagaiProject Manager yang mempunyai tugas antara lainsebagai pengawas lapangan terhadap proyek proyekyang ada di PT.

GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 3tanggal 05 Agustus 2010FC Berita Acara RUPS PT. GIE Nomor 4 tanggal 05 Agustus2010FC Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 07 Mei 2012Hal 7 Put.58/PId/2015/PT SMGFC Akta jual Beli Saham nomor 08 tanggal 07 Mei 2012FC Akta Berita acara RUPS luar Biasa PT. GIE Nomor 09Tanggal 07 Mei 2012FC Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 22 Nopember 2013FC Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 22 Nopember 2013FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

SITI AISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasiftersebut melayangkan surat melalui Tiki dengan maksudmengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS (rapatumum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yangtempat pelaksanaan RUPS tersebut di kantor NotarisSUJAYANTO, SH., MH, akan tetapi para terdakwa tidakmenanggapi surat dari persero pasif yang juga sebagaisaksi dalam berkas perkara atas nama para terdakwa;Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat danditandatangani oleh terdakwa I. Hj.

Halimah.Bahwa setelah ayah meninggal pernah akan diadakan RUPSdan para terdakwa di undang 2 kali kalau tidak salah.Bahwa Setahu saya yang mengundan RUPS adalah Notaris.Bahwa RUPS dak jadi dilaksanakan karena dari paraterdakwa tidak ada yang datang.Bahwa semasa ayah masih hidup hasil perparkiranGisetorkan ke Ayah saya Adenan kemudian diserahkankeanakanaknya.Bahwa selama Ayah meninggal dari hasil perparkiranSaya pernah diberi Rp.500.000,, Saya hanya diberi 1(satu) kali, Yang memberi Terdakwa YATIK

Fakum, CV tersebut jalan tapi bukan kami lagi yangjalankan.Bahwa RUPS tidak pernah ada perubahan, pernah maudGiadakan perubahan 2 kali oleh Pengurus yaitu Hj.

Halimah.Bahwa setelah ayah meninggal pernah akan diadakan RUPSdan para terdakwa di undang 2 kali kalau tidak salah.Bahwa Setahu saya yang mengundan RUPS adalah Notaris.Bahwa RUPS tidak jadi dilaksanakan karena dari paraterdakwa tidak ada yang datang.Bahwa setelah ayah saya meninggal saya tidak pernahdiberi hasilnya.Bahwa selama Ayah meninggal dari hasil perparkiranSaya pernah diberi Rp.500.000,, Saya hanya diberi 1(satu) kali, Yang memberi Terdakwa YATIK , Saya diberiuntuk biaya kebutuhan.Bahwa waktu