adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaran kekuasankehakiman (Judicial Power) melalui badan peradilan bidang perdata tugasHalaman 4 dari 7 halaman Nomor 255/Pdt.P/2019/PNLSMesensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiapperkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam UndangUndang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biayaringan vide Pasal 4 ayat (2) Undang undang Kekuasaaan

Kotawaringin Timur, merupakan anak dibawah umur (P3dan P4);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdatamengatur bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia,maka perwalian terhadap anakanak kawin yang belum dewasa, demi hukumdipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar itu tidak telah dibebaskanatau dipecat dari kekuasaaan orang tuanya (vide pasal 47 UU Perkawinan);Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon adalah satusatunya orangtua yang masih hidup dari anak

bahwa maksud dari permohonan pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa pada oprinsipnya penyelenggaran kekuasankehakiman (Judicial Power) melalui badan peradilan bidang perdata tugasesensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiapperkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam UndangUndang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biayaringan vide Pasal 4 ayat (2) Undang undang Kekuasaaan

menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankanbagi Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban dalamjumlah yang cukup besar;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 378 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaaan

Kabupaten Pinrang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pinrang berwenangmemeriksa permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon menyebutkan permohonan tersebutadalah permohonan agar Pemohon berhak menjalankan kekuasaan orang tuauntuk penandatanganan admistrasi tes seleksi Calon Anggota TNIAD tahun2018, untuk itu akan terlebin dahulu dipertimbangkan tentang perwalian,sebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa perwalian adalah pengawasan terhadap anak yangberada dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaaan

Muhamad Raji alias Mad Raji Bin MadSalli sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), seolah olahasepeda motor tersebut adalah milik terdakwa, yang manaterdakwa tahu berul bahwa terdakwa tidak berhak atas berangberupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Supra Fitwarna hitam No.Po;.A 5203 PJ, dan terdakwa tahu bahwa sepedamotor Honda Astrea Fit tersebut adalah milik PT.FederalInternational Finance (FIF) dan 1 (satu) unit sepeda motorHonda Astrea Supra Fit warna hitam No.Po;.A 5203 PJ, beradadalam kekuasaaan

Muhamad Raji alias Mad Raji Bin MadSalli sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), seolah olahsepeda motor tersebut adalah milik terdakwa, yang = manaterdakwa tahu berul bahwa terdakwa tidak berhak atas berangberupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Supra Fitwarna hitam No.Po;.A 5203 PJ, dan terdakwa tahu bahwa sepedamotor Honda Astrea Fit tersebut adalah milik PT.FederalInternational Finance (FIF) dan 1 (satu) unit sepeda motorHonda Astrea Supra Fit warna hitam No.Po;.A 5203 PJ, beradadalam kekuasaaan

bahwa maksud dari permohonan pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa pada oprinsipnya penyelenggaran kekuasankehakiman (Judicial Power) melalui badan peradilan bidang perdata tugasesensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiapperkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam UndangUndang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biayaringan vide Pasal 4 ayat (2) Undang undang Kekuasaaan

Bumi Waras Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenanganPengadilan Negeri Tanjung Karang telah membantu melakukan perekrutan,pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaanseseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaaan atau posisirentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupunmemperoleh persetujuan dari orang yang memegang

Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaaan atauposisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaatwalaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atasorang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negaraRepublik Indonesia,Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Jika terdapat perbedaan pendapat, maka yang pendapatnyaberbeda tersebut (dissenting opinion) dapat dimuat dalam akhirpersidangan.Pada pasal 178 (1) HIR dan pasal 189 (1) RBG yang berbunyi:Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harusmenambah dasardasar hukum yang tidak dikemukakan oleh parapihakSedangkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undangundang nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaaan Kehakiman berbunyi:Halaman 9 dari 20 hlm.

tertulis yagdijadikan dasar untuk mengadili.Akan tetapi dalam perkara a quo putusan hakim tidak disertai,analisis, argumentasi, pertimbangan dan pendapat hukum yang Jjelassehingga diktum putusan menjadi kabur, oleh karena putusan tidaklengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan,berakibat putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atauonvoldonde gemotiveerd dan bertentangan dengan Pasal 178 (1) HIRdan pasal 189 (1) RBG dan pasal 14 ayat (2) Undangundang Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaaan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon (ISKANDAR) sebagai Wali Ayah dan sebagai pelaksana kekuasaaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama :

• PUTRI FITRIA RAMADANI RAMADHAN, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 22 November 2003 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor 474.1/2332-DKCS/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang

No.0140/Pdt.G/2013/PATegrs, hal. 9 dari 11 hal.10Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara dan ketentuanpasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No.9Tahun 1975, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI dan HIR;MENGADILI1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak

Bahwa sehubungan dengan usia anak Pemohon yang bernama LATIFARAHMAWATI(14 Tahun), maka untuk proses Turun Waris, Pembagian Warisyang diikuti dengan pecah bidangatastanah,Pada Point 5diatas Pemohonmemerlukan jjin dari Pengadilan Negeri Sleman agar Pemohon diberikewenangan untuk melaksanakan Kekuasaaan orangtua atas anak yang masihdi bawah umur, dalam hal menanda tangani segala sesuatu yang berkaitandengan Akta, SuratSurat, blangko, formulir dan lain sebagainya yang berkaitandengan proses Turun Waris

bahwa maksud dari permohonan pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa pada oprinsipnya penyelenggaran kekuasankehakiman (Judicial Power) melalui badan peradilan bidang perdata tugasesensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiapperkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam UndangUndang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biayaringan vide Pasal 4 ayat (2) Undang undang Kekuasaaan

atas dasar tersebut diatas terlebihdahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakanyurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana buktibertanda P1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan NegeriSambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kKewenanganuntuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebutMenimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 10 UndangundangNo.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaaan

suratketerangan perwalian yang menerangkan bahwa sudah 2 (dua) bulan ini SuradiEdi Susanto sudah tinggal di Papua karena ingin mendaftar sebagai TNIAD diHalaman 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PN.GnsJayapura sehingga atas permintaan Suradi Edi Susanto agar Pemohon yangmerupakan orangtuanya menunjuk Supriyanto sebagai wali dari Suradi EdiSusanto ;Menimbang, bahwa faktafakta hukum tersebut diatas dapatlah diperoleh faktabahwa secara yuridis anak Pemohon tersebut telah dewasa sehingga tidak lagi beradadibawah kekuasaaan

tersebut diatas;Halaman 4 dari 7 halaman Nomor 63/Pdt.P/2021/PNLsmMenimbang, bahwa pada oprinsipnya penyelenggaran kekuasankehakiman ( Judicial Power ) melalui badan peradilan bidang perdata tugasesensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiapperkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam UndangUndangRI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, danbiaya ringan vide Pasal 4 ayat (2) Undang undang Kekuasaaan

Nomor 3 tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkandalam diktum putusan;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' danketentuan pasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 danPerubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, UU No.48 tahun 2009Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2341/Pdt.G/2014/PA.Tgrstentang kekuasaaan

dengan kutipan Akta KematianNomore 5371KM030420140010 tertanggal 03 April 2014;e Bahwapemohon tidak pernah kawin lagi sejak bercerai dengan suaminya;e Bahwa pemohon sebagai ibu kandung ingin dinyatakan sebagai wali untukdapat melakukan perbuatan hukum menerima warisan dari almarhum mantansuami pemohon;Menimbang bahwa sejalan dengan pasal 47 Undang Undang Nomor Tahun 1974ditentukan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas ) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaaan

mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain denganmaksud untuk dimiliki secara nelawan hukum .Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan bahwaPage 5 of 8pengertan mengambil barang adalah memindahkan suatu barang berupa 5 Lima ) buah Jam tangan merk Alba Clifford danCitizen ,1 ( satu buah dompet warna hijau yang berisi 1, ( satu ) buah Brossdan 1(satu) buah cincin mas seberat 2 ram dari tempatnya semula, dengan kata lain barang terseb utmenjadi diluar kekuasaaan

di Surakarta padatanggal 5 Juni 2006 dan ATTALLA AL HANIF AURELIO PERWIRA WIJAYA lahir diKaranganyar pada tanggal 3 Juli 2013, sehingga saat ini anakanak Pemohontersebut masih berumur 13 tahun dan 6 tahun, maka anakanak Pemohon tersebutmasih termasuk sebagai anak yang belum dewasa, karena belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata;Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 ayat (3) KUH Perdata disebutkanmereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaaan