.;1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat RUPS PT. Teko Tri Plasticindo Nomor 68 tanggal 28 Juli2015 pada Kantor Notaris Moehammad Adi Cahyono Santoso, SH.,M.Kn.;1 (satu) lembar Surat Pernyataan tulis tangan atas nama yangmenyatakan YOHAN PANCA KURNIAWAN yang ditandatanganidiatas materai tertanggal 1 Februari 2016;1 (satu) lembar rekapan pembelian dn penjualan sdr.

,M.Kn.; 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat RUPS PT. Teko Tri Plasticindo Nomor 68 tanggal 28 Juli2015 pada Kantor Notaris Moehammad Adi Cahyono Santoso, SH.,M.Kn.; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tulis tangan atas nama yangmenyatakan YOHAN PANCA KURNIAWAN yang ditandatanganidiatas materai tertanggal 1 Februari 2016; 1 (satu) lembar rekapan pembelian dn penjualan sdr.

Bahwa selanjutnya berdasarkan RUPS pada hari dan nomor Akte yangsama,Susunan kepengurusan menjadi yaitu Penggugat selaku Komisaris,JOHANAS HERKIAMTO selaku Direktur Utama serta ERNAS KRISNAMULYA selaku Direktur.VI. Bahwa berikutnya mengalami perubahan kepengurusan Akte NotarisSuprianto,SH, Nomor.1 tanggal 4 Agustus 2008 menjadi; NO. NAMA JABATAN SAHAM1. JOHANAS HERKIAMTO DIREKTURUTAMA2. ERNAS KRISNA MULYA DIREKTUR3. HERMAN SETIADI KOMISARIS 125 lembarsaham =50% = Rp.125juta4.

Keputusan Para Pemegang SahamPT.HERADI UTAMA tertanggal 26 Februari 2015. bersama dengan Tergugat dan Tergugat II, dengan komposisi saham 80 (delapan puluh) persen untukHendrawan Setiadi (Tergugat ) dan 20 (dua puluh) persen saham untukEffendi Setiadi (Tergugat II );11.Bahwa perubahan kepengurusan direksi dan kepemilikan sahamsebagaimana isi dokumen Akta Nomor 14, Perihal Pernyataan KeputusanPara Pemegang Saham PT.HERADI UTAMA tertanggal 26 Februari 2015,tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

), karna Penggugatsebagai Komisaris dan pemilik saham berdasarkan Akte Nomor.6 tanggal 17Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris DARMAHARTO, S.H,M.KN (TergugatIll), Penggugat sama sekali tidak pernah di beritahu oleh siapa pun tentangadanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau sudah terjadi jual belisaham PT.HERADI UTAMA;12.Bahwa Akta Nomor 14, Perihal Pernyataan Keputusan Para PemegangSaham PT.HERADI UTAMA tertanggal 26 Februari 2015, dipergunakanHendrawan Setiadi ( Tergugat ) dan Effendi Setiadi

A.9453445; Bahwa Notaris Darmaharto, SH MKn membuat Akta No. 14 PerihalPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Heradi Utama tanggal 26Februari 2015 dengan komposisi saham 80 persen Tergugat dan 20 persenTergugat II, pengalihan saham tersebut tidak melalui RUPS karenaPenggugat selaku komisaris dan pemegang saham berdasarkan Akta No. 6tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Tergugat III tidak pernahdiberi tahu adanya RUPS dan sudah terjadi jual beli saham PT Heriadi Utama Bahwa akta No. 14

Mandiri Cabang Cilandak KKO, dengan nomor rekening:127.00.05253867 atas nama PT Langgeng Multi Jaya;Bahwa selama PT Langgeng Multi Jaya beroperasi hingga tahun 2013,Penggugat sebagai pemegang saham 35% dan Penggugat II sebagaipemegang saham 25% tidak pernah menerima pembagian dividen/keuntungan perusahaan;Bahwa dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikanperusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan.Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang sahamdalam RUPS

Dalam Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya BabKuorum Hak Suara Dan Keputusan pasal 22 ayat 1 huruf a dinyatakan:Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehpemegang saham yang mewakili lebin dari Y2 (satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkanperseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;Dalam pasal 86 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan, RUPSakan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS

Dalam hal pemanggilan yang kedua kali inidicantumkan atau diberitahukan juga mengenai bahwa RUPS pertama kalitelah dilangsungkan dan tidak memenuhi kuorum;Dalam hal RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalamRUPS tersebut paling sedikit 1/3 (sepertiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakilkan, kecuali anggaran dasarmenentukan lain.

Namun, jika dalam hal RUPS kedua juga tidak tercapaimaka PT dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan PT atas permohonan PT agarditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga kalinyajuga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidakmencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorumyang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Penetapan mengenaikourum ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (artinyabahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi ataupeninjauan kembali);Selanjutnya dalam pasal 87 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007dinyatakan, keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.

Murui JayaPerdana melakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) tentangpeningkatan modal dasar dan Perubahan Susunan Pemegang sahamperseroan dan RUPS menerima PT. Cakra Mineral Tbk / Tergugat untukmengakuisisi sebanyak 63.250 saham perseroan dengan nilai Rp.6.325.000.000,00 ( enam milyar tigaratus dua puluh lima juta rupiah ) yangharus disetor Tergugat sebagaimana tertuang dalam akta PT.

Murui JayaPerdana nomor 104 tertanggal 13 Januari 2012 yang sudah mendapatpengesahaan sangat mengejutkan / mengherankan, karena Para Penggugattidak pernah mengetahui / tidak pernah melakukan RUPS untuk membuatakta 104 tersebut (bukti P8);A. Bahwa dalam Akta PT. Murui Jaya Perdana Nomor 104 ( bukti P 8)yang disebut sebagai perubahan atas Akta PT. Murui Jaya Perdana Nomor 3tertanggal O02 Februari 2011 (bukti P5), tercatat sebagai Pengurus danPemegang Saham adalah sebagai berikut:a.

Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan Rapat UmumPemegang Saham ( RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 104,oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara aquo menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena membuat akta nomor 104secara ilegal yang merugikan para Penggugat;8. Bahwa oleh karena Tergugat II dan III telah membuat akta PT.

Copy Laporan RUPS dibuat bulan Desember 2008 yang di tanda tangani oleh AHMAD FANSURI, SE sebagai Direktur Operasional, Agus Hidayat, AP Direktur Utama dan Drs. H.M AIDIL BASITH, M.AP sebagai Komisaris.;u. Copy Berita acara Rapat Umum pemegang Saham ( RUPS ) Bumdes Kec. Martapura Timur yang dibuat tanggal 07 Februari 2013 yang di tandatangani oleh Mawarli sebagai Direktur Operasional, Komisaris drs AMIR HASAN, M Si, dan di ketahui oleh PERPAM Kec.

MartapuraTimur nomor rekening 009.00.12.00031.7 Periode Rk 01 maret2013 s/d 31 maret 2013.20.Copy Laporan RUPS dibuat bulan Desember 2008 yang di tandatangani oleh AHMAD FANSURI, SE sebagai Direktur Operasional,Agus Hidayat, AP Direktur Utama dan Drs. H.M AIDIL BASITH,M.AP sebagai Komisaris.21.Copy Berita acara Rapat Umum pemegang Saham ( RUPS )Bumdes Kec.

(sesuai pada RUPS BUMDesBarakat Bersama Kec. Martapura Timur Kab. Banjar tahun 2008 yangditandatangi oleh AHMAD FANSURI, SE).

menyetujuipengunaan dana BUMDes untuk simpan pinjam dituangkan dalamberita acara hasil RUPS, dan dilain waktu terdakwa bisa menunjukkankepada pihak pemeriksa.Bahwa RUPS tidak terdakwa lakukan setiap tahun karena terbenturwaktu saja.Bahwa dalam rapat (RUPS) tidak pernah melakukan perubahanAnggaran Dasar BUMDes, namun ada kesepakatan bahwa danaBUMDes di peruntukkan simpan pinjam saja namun kesepakatantersebut tidak dituangkan dalam hasil rapat atau tidak tertulis danselanjutnya tidak dituangkan dalam

MartapuraTimur nomor rekening 009.00.12.00031.7 Periode Rk 01 maret 2013s/d 31 maret 2013.Copy Laporan RUPS dibuat bulan Desember 2008 yang di tandatangani oleh AHMAD FANSURI, SE sebagai Direktur Operasional,Agus Hidayat, AP Direktur Utama dan Drs. H.M AIDIL BASITH, M.APsebagai Komisaris.Copy Berita acara Rapat Umum pemegang Saham ( RUPS ) BumdesKec.

;Copy Laporan RUPS dibuat bulan Desember 2008 yang di tandatangani oleh AHMAD FANSURI, SE sebagai Direktur Operasional,Agus Hidayat, AP Direktur Utama dan Drs. H.M AIDIL BASITH, M.APsebagai Komisaris.;Copy Berita acara Rapat Umum pemegang Saham ( RUPS ) BumdesKec.

BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI) mengundang korban TOMMY DAVIDHalaman 4 dari 62 Putusan Nomor 45/PID/2019/PT BTNuntuk menghadiri RUPS ternyata saat itu yang hadir adalah saksi OCTO,saksi LIONG ANDRY dan saksi ALFRED di kantor PT. BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI). Bahwa dalam pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tersebut terdakwa menyampaikanbahwa PT.

BELL ke dalam rekeningPribadi terdakwa tidak dibuatkan dan disampaikan dalam RUPS hanyapenyerahan dalam bentuk Internet Banking senilai Rp. 2.000.000.000, danditerbitkan Bilyet Giro Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliarrupiah). Hal tersebut diketahui oleh saksi ERNA SULISTIANAWATI selakuDirektur di dalam perusahaan PT.

BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI) mengundang korban TOMMY DAVIDuntuk menghadiri RUPS ternyata saat itu yang hadir adalah saksi OCTO,saksi LIONG ANDRY dan saksi ALFRED di kantor PT. BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI). Bahwa dalam pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tersebut terdakwa menyampaikanbahwa PT.

BELL ke dalarn rekeningPribadi terdakwa tidak dibuatkan dan disampaikan dalam RUPS hanyapenyerahan dalam bentuk Internet Banking senilai Rp. 2.000.000.000, danditerbitkan Bilyet Giro Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliarrupiah). Hal tersebut diketahui oleh saksi ERNA selaku Direktur di dalamperusahaan PT.

INTAN MEDINA DEWI selaku Komisaris memiliki saham sebanyak400 lembar senilai Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah)Bahwa selanjutnya PITER SITUMORANG berdasarkan RUPS LuarBiasa PT.

Ulu Bukit Suluban Pasal 11 Ayat 3 dan 4yang intinya untuk melakukan pinjaman, undangundang mewajibkankepada Direksi untuk memperoleh ijin terlebin dahulu dari para pemegangsaham melalui mekanisme RUPS. Maka ketika manajemen KabushikiKaisha Ulu Bukit Suluban yang kedudukannya hanyalah sebagai kantorpemasaran untuk wilayah Jepang kemudian mengatasnamakan PT.

Hutanghutang tersebut oleh RUPS PT. Ulu Bukit Sulubantanggal 18 Juli 2005 kemudian di"acknowlegde" (dipahami/diakui)sebagai hutanghutang PT. Ulu Bukit Suluban. RUPS tersebutdihadiri pula para pihak yang bersengketa sebagai pemegangsaham atau setidaknya terafiliasi dengan pemegang saham PT.Ulu Bukit Suluban. Hal ini membuktikan bahwa persoalan hutanghutang PT. Ulu Bukit Suluban adalah persoalan internal antaraPemegang saham dengan PT.

ULU BUKIT SULUBAN tanggal 18 Juli 2005di Patra Bali Hotel dimana salah satu isinya di halaman 3menyatakan adanya pembicaraan mengenai pengembalian hutangPT.ULU BUKIT SULUBAN ke Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi dan ke Tergugat II/Pemohon Banding/PemohonKasasi dimana "disepakati bahwa pengembalian hutang tersebutmasih akan dibicarakan lagi dalam RUPS berikutnya.

Faktanya,Penggugat/Termohon' Banding/Termohon Kasasi melanggarkesepakatan tersebut dan tidak membahas lagi permasalahandimaksud dalam RUPS namun sebaliknya mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Denpasar.

Dengan demikian maka gugatanyang diajukan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasitanpa terlebin dahulu membicarakan lagi dan menyelesaikannyadalam RUPS; hal ini merupakan gugatan yang keliru atau setidaktidaknya gugatan yang prematur dan harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa Majelis Hakim baik Tingkat Pertama maupun Bandingkeduanya mengabaikan amanat UndangUndang No.1 Tahun1995 khususnya Pasal 88 dan Anggaran Dasar PT.

Nurmuda Cahaya.Karena berdasarkan Akta Nomor 16, tanggal 16 Mei 2009 juncto Pasal 105dan Pasal 106 UndangUndang Persero dengan lewat waktu RUPS dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diselenggarakan atau RUPS tidakdapat mengambil keputusan, maka penghentian/pengunduran diri menjadibatal. Dalam hal ini kapasitas mewakili PT. Nurmuda Cahaya berada padakewenangan Ny. Dewi Safitri, Sarjana Sastra, selaku Direktur Utama PT.Nurmuda Cahaya;Dan dapat diperjelas lagi dalam fakta hukum PT.

Nurmuda Cahaya tidakpernah menyelenggarakan RUPS sehubungan pengunduran diri DirekturUtama, maka sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 98ayat (2) kewenangan mewakili PT. Nurmuda Cahaya di dalam dan di luarPengadilan kembali kepada Direktur Utama Ny. Dewi Safitri, Sarjana Sastra;b. Persyaratan PT.

Nomor 223 K/Pdt/2014tanpa sepengetauan dan ataupun persetujuan tegas dan tertulis (RUPS)dari Keseluruhan Direksi PT. Nurmuda Cahaya;c. Sesuai dan berdasar bukti T.4, yaitu: surat keterangan Nomor 179/2011tertanggal 30 November 2011 yang dibuat oleh Ny. Rivasta CarmellaSoeoed, SH., Notaris di Tangerang, maka Akta Pernyataan KeputusanRapat Nomor 16 tanggal 16 Mei 2009 yang memuat tentang perubahananggaran dasar serta susunan pengurus PT.

Nurmuda Cahaya denganmengikat dan atau memberikan kuasa pada pihak ketiga tanopa adanyapersetujuan tegas dari organ perseroan (RUPS, Dewan Komisaris, DewanDireksi) adalah tidak sah dan batal demi hukum sebab tidak sempurnaserta mengandung cacat ukum dalam pembuatannya;Bahwa dalam perkembangan selanjutnya diketahui Saebani Yusuf, SE., patutdi duga telah menyalahgunakan kewenangan serta bertindak menyimpangdari maksud dan tujuan pemberian kuasa (selaku Pit Direktur Utama) denganmelakukan Perbuatan

Nurmuda Cahaya danbukannya berdasarkan neraca laba rugi perseroan yang dapat dipertanggungjawabkan.Sesuai Yurisprudensi tetap MARI Nomor 2743 K/Padt/1995 tanggal 18 Juni1996, telah diputuskan bahwa untuk menuntut pihak ketiga atas kerugianyang di derita suatu perseroan, haruslah dibuktikan terlebin dahulu denganadanya audit keuangan oleh akuntan publik dan yang disetujui juga olehorgan perseroan (RUPS);Hal.19 dari 22 hal. Put. Nomor 223 K/Pdt/2014b.

UU No. 19 Tahun 2003, maka kekuasaantertinggi pada PTPN XIII (Persero) adalah ditangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang dalam hal ini diwakili olen Pemerintah Cq. Menteri NegaraBUMN ;Sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar PTPN XIII (Persero) tertanggal11 Maret 1996 sebagaimana dirubah dengan Anggaran Dasar tanggal 7Oktober 2002 jo Pasal 3 huruf c UU No. 1 Tahun 1995 jo. Peraturan PemerintahHal. 3 dari 16 hal. Put.

UU No.19 Tahun 2003 maka kekuasaan tertinggi dalamPTPN XIll (Persero) adalah ditangan RUPS yang dalam hal ini diwakili olehPemerintah Cq.

Menteri Negara BUMN ;Bahwa Pembangunan PMS Rimba Belian dengan Pola BLT adalahberdasarkan persetujuan RUPS PTPN XiIll (Persero) tanggal 05 Desember 2001dan Telah Dilaporkan dalam Laporan Tahunan PTPN XIll (Persero) kepadaRUPS PTPN XIII (Persero) untuk Tahun Buku 20032004 setelah terlebihdahulu di Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan AuditorIndependen, laporan mana telah Diterima oleh RUPS Tahunan PTPN XiIll(Persero) dan kepada Direksi PTPN XIll (Persero) Telah Diberikan Release andDischarge

., tertanggal 19Januari 2007 adalah berisi acara tentang RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) yang membahas tentang rencana penjualan saham, jadi belum adakeputusan bahwa Termohon Kasasi sebagai pembeli sahamnya. Bahwadalam Akta Notaris Nomor 55 yang dibuat oleh Notaris Silviani Tri Budi Esti,S.H., tertanggal 19 Januari 2007 tidak menjelaskan akhir posisi kepemilikansaham, karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menjual sahamnya;.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak cermat dalammemeriksa adanya kejanggalan 2 (dua) bukti adanya RUPS tertanggal 16Januari 2007 (Bukti P6) dan 19 Januari 2007 (Bukti P4) yang hanya berjarak3 (tiga) hari sehingga bertentangan dengan Pasal 79 ayat (5) UU PT Nomor40 tahun 2007 yang menyebutkan, direksi wajib melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan RUPS diterima;.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak cermat dalammemeriksa 2 (dua) bukti adanya RUPS tertanggal 16 Januari 2007 (Bukti P6)dan 19 Januari 2007 (Bukti P4) tersebut merupakan RUPST (Rapat UmumPemegang Saham Tahunan) atau RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa);Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2385 K/Padt/2014e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempertimbangkantidak adanya akta pemindahan hak.

Saebani Yusuf sebanyak 75 saham;4.Bahwa atas kesepakatan bersama antara pihakpihak, kemudianTergugat harus mengalihkan sebagian dari sahamsahamnyayaitusebanyak 10.675 saham, kesepakatan tersebut dinyatakan dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ternyata dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris RivastaCarmella Soeoed, SH, Notaris di Tangerang, dalam RUPS tersebut seluruhpemegang saham telah menyepakati

Salman Maryadi, SH sebanyak 175 saham;5.Bahwa dengan keputusan RUPS dan terjadinya pengalihan sahamtersebut, maka Susunan pemegang saham Perseroan menjadi:a. Nyonya Mimien memiliki sebanyak 1.632 saham;b. Nyonya Riana memiliki sebanyak 1.632 saham;c. Nyonya Angela Watie memiliki sebanyak 1.632 saham;d. Nyonya Dewi Savitri memiliki sebanyak 1.010 saham;e. Aditya Redaya memiliki sebanyak 1.009 saham;f. Muna Larasati memiliki sebanyak 1.009 saham;g. Elman Karomi memiliki sebanyak 1.009 saham;h.

Bahwa proses penyelenggaraan RUPSLB perseroan tersebut telahdiselenggarakan tidak sesuai dan melanggar ketentuan sebagaimana yangdiatur dalam Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Karena seharusnya atas surat permintaan Tergugat tertanggal 23Nopember 2012 tersebut, direksi segera melaksanakan pemanggilankepada para pemegang saham perseroan dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS tersebut diterima, sebagaimana

Bahwa pada kenyataannya penyelenggaraan RUPSLB tetapdilaksanakan oleh direksi perseroan walaupun telah lewat tenggang waktupemanggilan para pemegang saham dan penyelenggaraan RUPSLB barudilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013 dengan surat pemanggilankepada para pemegang saham tertanggal 12 Desember 2012, berartipemangggilan itu Baru dilaksanakan direksi setelah 19 hari sejak tanggalpermintaan penyelenggaran RUPS diajukan oleh Tergugat, tenggang waktupemanggilan tersebut telah tidak Sesuai dengan

Bahwa setelah Nyonya Hajjah Yulies meninggal dunia, dan sebagai realisasipelaksanaan Akta Wasiat No.03 tertanggal 9 April 2007, maka pada tanggal 16Mei 2009, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT NurmudaCahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Notaris Rivasta Carmella Soeoed, SH, Notaris di Tangerang, dimanadalam RUPS tersebut disepakati bahwa Tergugat akan mengalinkan sahamnyadi PT.

Utrwajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau DewanKomisaris(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan5.

Bahwa ternyata sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalPemberhentian Sementara terhadap Tergugat 3 atau sampai dengantanggal 15 April 2019, Dewan Komisaris tidak menyelenggarakanRUPS, padahal Penyelenggaraan RUPS tersebut merupakan suatukeharusan dan Perintah Undangundang;6.

Pasal 9 ayat (3)Anggaran Dasar yang dikutip sebagai berikut:Pasal 79 ayat (5) UU PT:(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar:(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dam tanggal RUPSdiadakan.11.Bahwa oleh karenanya Pemanggilan RUPSLB PT.

Utr21.Bahwa Penyelenggaraan RUPSLB pada tanggal 20 Agustus 2019diselenggarakan dengan terlebin dahulu) melakukan PanggilanRUPSLB dengan Undangan tertulis kepada seluruh PemegangSaham, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk kepadaPenggugat, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU PTyang dikutip sebagai berikut:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal

BCMGTANI BERKAH yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, S.H.tertanggal 12 Oktober 2009 (Anggaran Dasar) yang dikutip sebagaiberikut:Pasal 76 UU PT:(4) Jika dalam RUPS hadir dan/diwakili semua pemegang sahamdan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPSdengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapundengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (3)Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.

Tentang Perseroan Terbatas , yang berbunyisebagai berikut :1 Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;2 Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1(satu) orang , yang berwenangmewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi , kecuali ditentukan laindalam anggaran dasar ;3 Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalamUndangUndang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS

;4 Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bolehbertentangan dengan ketentuan UndangUndang ini dan/atau anggaran dasarPerseroan ;Hal ini diperkuat pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI.

Atas setoranberupa aset dimaksud, selanjutnya harus dilakukan balik namanya dari semulaatas nama pemegang saham menjadi ke atas nama Perseroan Terbatas (PT).Untuk proses penyetoran modal dalam bentuk asset dapat dilakukan padawaktu pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau jika dilakukan setelah pendirianPerseroan Terbatas (PT), berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Perseroan Terbatas(PT), penambahan modal harus melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca

Gavrila Abadi (vide bukti P3) telah diangkat sebagai Direksiadalah Tergugat dan sebagai Komisaris adalah Penggugat I, makapertanggungjawaban direksi dan komisaris kepada pemilik saham dilakukanmelalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahwa Direksibertugas membuat laporan tahunan perseroan, dan kemudian disampaikankepada komisaris untuk ditelaan dan setelah itu baru disampaikan kepadaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tenggang waktu penyampaianlaporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku perseroan berakhir, sebagaimana di atur dalam Pasal 66 ayat (1)UUPT. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UUPT, laporan tahunan harus memuat:1.

Gaji dan tinjauan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dantunjangan anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang barulampau;Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukanbukti surat dari Para Penggugat sehubungan tentang hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang berisi laporan tahunan sebagai bentukpertanggungjawaban perseroan yang pada umumnya dituangkan dalam BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham.

Oleh karena tidak ditemukan buktilaporan tahunan dan/atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), menyebabkan ketidakpastian perhitungan apakah PT. Gavrila Abadimendapatkan laba atau justru sebaliknya mengalami kerugian dari pengelolaantambak udang tersebut.

Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Wira Usaha Sumekar Sumenep Nomor : 1.040/06.A/435.505/2012 Tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih Perusahaan Berdasarkan Keputusan RUPS Tahun 2012, tanggal 26 Januari 201283. Kwitansi Pembayaran Deviden Kepada PT. MAHASA MADURA INVESTAMA sebesar 33,2 % Rp. 388.756.820,31 dari Bendahara PT. Wira Usaha Sumekar atas nama EKO S. MADANI kepada Penerima PT.

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Wira Usaha Sumekar Nomor : 1.010/03/BA.RUPS-LB/435.505/2013 tanggal 4 Januari 2013113. 1 (satu) buah folder transparan warna orange yang berisi :114. 1 (satu) buah Salinan Akta Jual Beli Saham No. 35 tanggal 14 Agustus 2008 dari Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah SJAIFURACHMAN, SH., MH115. 1 (satu) buah Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Wira Usaha Sumekar No. 36 tanggal 07 Desember 2016 dari Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah MOHAMMAD, SH., M.Kn126. 1 (satu) buah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Wira Usaha Sumekar No. 1.010/02/BA.RUPS-LB/435.505/2016 tanggal 07 Oktober 2016127. 1 (satu) buah map warna pink yang berisi :128. RUPS tahun 2016129. Berita Acara RUPS PT. Wira Usaha Sumekar130. Surat Pernyataan Nomor : 1.030/50/435.505/2012 bulan April 2012131.

Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Wira Usaha Sumekar tanggal 31 Agustus 2016134. Permohonan Persetujuan Pendirian Kantor Perwakilan PT WUS di Jakarta135. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Propinsi Jawa Timur Atas Kepatuhan Terhadap Per-UU Dalam Rangka Kerangka Pemeriksaan LKPD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2015136. Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Wira Usaha Sumekar Nomor :1.010/02/BA.RUPS-LB/435.505/2016 bulan Agustus 2016137. Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

pembahasan tentang rencana kerja dan rencana pendapatan dan belanja perusahaan (RKAP) tahun Anggaran 2012 No.1.040/01/RUPS/435.505/2015 dan copy salinan akta notaris dan PPAT DR, SJAIFURRACHMAN, SH.

RUPS tahun 2016129. Berita Acara RUPS PT. Wira Usaha Sumekar130. Surat Pernyataan Nomor : 1.030/50/435.505/2012 bulan April 2012131. Notulen Hasil Rapat tanggal 3 Mei 2012132. 1 (satu) buah folder transparan warna merah yang berisi :133. Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Wira Usaha Sumekar tanggal 31Agustus 2016Hal. 12 dari 276 hal. Putusan No. 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby134. Permohonan Persetujuan Pendirian Kantor Perwakilan PT WUS diJakarta135.

Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Wira Usaha Sumekar Nomor:1.010/02/BA.RUPSLB/435.505/2016 bulan Agustus 2016137. Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Wira Usaha Sumekar Nomor:1.040/02/BA.RUPSLB/435.505/2016 tanggal 31 Agustus 2016138. Laporan Posisi Keuangan PT.

Rp. 388.756.820,31 = Rp. 129.067.300 dandalam RUPS yang saksi hadiri tidak pernah membahas pembayaran devidentersebut.Bahwa jadi waktu itu Sdr.

MM., bersamasama tanpapersetujuan dari pemegang saham maupun Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), tetapi hanya persetujuan dari Drs. H.

MM., bersamasama tanpa persetujuan dari pemegang saham maupun RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), tetapi hanya persetujuan dari Drs.

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 26 April 2019, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017;

Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 Wita;

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 13 Maret 2020 mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018;

Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 Wita;

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 8 April 2021, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019;

MessinaRapa, para Penggugat tidak keberatan dengan syaratharus ada perubahan pada pasal 18 ayat (2) AnggaranDasar Perseroan tersebut, mengenai hak suarapemegang saham ;Bahwa setelah diadakan perubahan AnggaranDasar pada bulan Agustus 1992, pasal 18 ayat (2)menjadi berbunyi sebagai berikutDi dalam RUPS, tiaptiap pemilik satu surat sahamMemberikan ow.memberikan hakhak untuk mengeluarkan satu suara,dan pemilikan saham lebih dari 6 (enam) saham hanyamengeluarkan 6 (enam) suaraSedangkan susunan pengurus

Lince Tarik Laby (10lembar)Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2001 diadakanRUPS Luar Biasa untuk merubah susunan pengurus,dengan komposisi kepemilikan saham yang dikuasaipara Penggugat sesuai dengan pasal 18 ayat (2)Anggaran Dasar Perseroan maka melalui votingdicapai keputusan untuk memecat Tergugat I sebagaiDirektur Utama, namun Tergugat I menolak pemecatandirinya dengan tidak mengakui hasil RUPS LB, denganalasan bahwa pemungutan suara mengenai keputusanPemegang Saham adalah berdasarkan suara setujulebih

karenaperubahan tersebut telah disepakatisejak awal saat Pemohon KasasiI/Penggugat I/Pembanding akan bergabungdengan perusahaan Termohon Kasasi ;3. apabila pasal 18 ayat (2) Anggaran DasarAkta No. 46 tanggal 10 Mei 1991 tidakdirubah dengan perubahan Anggaran DasarAkta No. 2 tanggal 1 Agustus 1992 makaTermohon Kasasi I akan menjadi pemegangsaham mayoritas yang akan selalu menangsuara dan akan terbebas daripertanggungjawaban keuangan sekalipun iamelakukan penyimpangan ;Bahwa Termohon Kasasi I dalam RUPS

SE sebagi direktur untuk mengikuti rapat RUPS (rapat umumpemenggang saham) pada tanggal 04 Februari 2013 tempat Kantor Notaris Tb.Lukman Suheru SH.MH.Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Penggugat kembali mendapat undanganke 2 (dua) untuk dapat hadir pada RUPS pada tanggal 25 Februari 2013 tempatyang sama juga di Notaris TB. Lukman Suheru SH.MH;Bahwa pada tanggal 5 maret 2013 Penggugat kembali menyampaikan suratkepada Tergugat melalui Bapak Notaris TB. Lukman Suheru SH. MH.

Agardapat membantu menyampaikan hal permasalahan Penggugat kepada Tergugatagar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan aturan UUtenaga Kerja yang berlaku, namun hal ini pun tidak di tanggapi oleh Tergugat;Bahwa Penggugat kembali mendapatkan Undangan Ke 3 (tiga) yang tertanggal20 Maret 2013 untuk dapat hadir dalam Rapat RUPS pada tanggal 6 Maret 2013tempat Kantor Notaris Tb.

Lukman Suheru SH.MH.Bahwa surat undangan ke 1 tertanggal 21 Mei 2013 kembali Penggugatmendapatkan undagan rapat lagi dalam RUPS yang dilakukan pada tanggal 27Mei 2013;Bahwa setelah Undangan resmi yang Penggugat dapatkan, Penggugat selaluberusaha untuk hadir namun dari Tergugat tidak hadir dan tidak ada rapat samasekali sesuai dengan undangan tersebut, sehingga dalam undagan tersebutPenggugat merasa hanya sebagai dalil atau akalakalan Tergugat;Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Penggugat mengajukan

Gajah Katulistiwa Andalan Bersamayang ditanda tangani oleh Saudara Ahmad Jazuli, SE sebagai direktur untukmengikutit RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di Kaantor Notaris Tb.Lukman Suheru, SH,.MH;Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Penggugat menyampaikan surat kepadaTergugat melalui Notaris Tb.

Lukman Suheru, SH,.MH agar dapat membantumenyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, namun tidakditanggapi Tergugat;71011Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Mei 2013 Penggugatmendapatkan undangan lagi untuk mengikuti RUPS di Kantor Notaris Tb.Lukman Suheru, SH,.MH, dimana Penggugat hadir sementara dari pihakTergugat tidak hadir;Bahwa karena proses penyelesaian perselisihan tersebut secara bipartit tidaktuntas, maka Penggugat mengajukan surat kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi

SelanjutnyaselakuDirekturdiPerseroan,XPENGGUGATII jugaterbiasamelakukan panggilan RUPS Perseroan, bahkan juga mengirimkansurat panggilan RUPS dan pembatalan RUPS kepada TERGUGATll dan TERGUGAT Ill tanpa menyinggung masalah pembayaranapapun, hal ini membuktikan bahwa selama menjadi DirekturPerseroan, pembayaran saham kepada Sdr.Yuliana sudah selesai;h.

.050/RW.008Serpong Utara Tangerangberdasarkan Kuasatertanggal 12 Desember 2012.Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, dalam hal ini memilihmemberikan Kuasa Penuh kepada:Nama: Yuliana..dstdanNama: Putu Wirawan..dstSelanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa bertindak untuk danatas nama pemberi kuasa dalam segala tindakan dan halhalberikut ini:Khusus: Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk membatalkanKeputusan Pemegang Saham yang diedarkan (Sirkuler) PT ESC UrbanFood Station sebagai Pengganti RUPS

Namun demikian di dalam Surat KuasaPembatalan, terdapat pernyataan TERGUGAT Ill REKONVENSIyang seolaholah berwenang untuk membatalkan RUPS Sirkuler PTESC Urban Food Station;Bahwa pada waktu RUPS Sirkuler PT ESC Urban Food Stationdiselenggarakan, pihak PARA PENGGUGAT REKONVENSI belummenjadi pemegang saham, sehingga sungguh aneh dan janggalmengapa TERGUGAT Ill REKONVENSI membuat Surat KuasaPembatalan untuk membatalkan RUPS Perseroan?

puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai bukusesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.Dengan demikian jelaslah bahwa Perjanjian Pengelolaan Perseroantertanggal 21 Agustus 2015 dan PERJANJIAN PENGALIHAN HAKSEWA TANAH DAN BANGUNAN adalah perjanjianperjanjian yangdimaksudkan untuk mengalihkan SELURUH ASET DAN KEGIATANUSAHA PERSEROAN, dan oleh karenanya seharusnya mendapatkan32.33.34.35.66ijin dari PARA PENGGUGAT REKONVENSI selaku pemegang sahamyang sah Perseroan;Bahwa tanpa persetujuan RUPS

Perseroan yang sah, maka perbuatanTERGUGAT IlREKONVENS lyangmelakukanPE RJANJAANPENGELOLAANDANPERJANJIAN PENGALIHAN HAK SEWA TANAH DAN BANGUNAN,adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dalam UUPT, melanggarasas fiduciary duties, dan melanggar asas kepatutan di dalam hidupberbisnis dan bermasyarakat, dan oleh karenanya dapat dikategorikansebagai PERBUATAN MELA WAN HUKUM;Bahwa oleh karena sejak semula TERGUGAT Il REKONPENSI tidakpernah meminta persetuju~an RUPS Perseroan lebih dahulu untukmelakukan

pasal 1340 BW), lebihlebih lagi perjanjian lisan tersebut tidakmenyebutkan klausulaklausula untuk mengikat pihak ketiga, dalamhal ini Tergugat II;Menimbang, bahwa di samping itu dalam putusan perkara a quo tidakmempertimbangkan bahwa Tergugat II kapasitasnya sebagai subyekhukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang berdasarkanAnggaran Dasar dan Hukum Perusahaan yang berlaku apabila akandilakukan penambahan modal atau penjualan saham atau pembeliansaham suatu PT, harus terlebih dahulu dilakukan RUPS

, ternyatadalam perkara a quo tidak pernah ada RUPS tentang itu;Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat dalam PT Kiani Kertas(Tergugat II) adalah sebagai pemegang saham minoritas, sedangkanperjanjian lisan yang telah dilakukan oleh Tergugat denganPenggugat tersebut tidak pernah dimintakan persetujuannya kepadapemegang saham mayoritas yaitu PT Lakemba Limited, dan Tergugat kedudukannya dalam PT Kiani Kertas (Tergugat II) bukanlah Direksihanya selaku Komisaris, dus perbuatan Tergugat yang telahmenawarkan

dan ternyata dalamperkara ini tidak pernah ada RUPS tentang itu.

;(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan untukmemberikan persetujuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) kepada komisaris untuk waktu palinglama 5 (lima) tahun;(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) sewaktuwaktu dapat ditarik kembalioleh RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang UndangNomor 1 Tahun 1995 sebagaimana dikutip di atas, telahbegitu jelas bahwa hukum mengatur halhal berikut:Halaman 46 dari 59 hal.

Bahwa sejak adanya penyetoran dana tersebut sampaidengan diajukannya gugatan pertama (pada tahun2000) sebagaimana diputus dengan putusan yangdisebutkan di atas, tidak ada RUPS mengenaipengalinan saham dan tidak ada akta perjanjianpengalinan saham dari Mohamad Hasan selakuTermohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) a quoHalaman 50 dari 59 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2016.12.1.3.12.2.