Dan terakhir diajukan di muka RUPS parapemegang saham PT. Almicos Pratama tanggal 20 November2009 No. 8 (Bukti P2). Namun Tergugat tetap tidakmenggubrisnya.

Dalam RUPS Tergugat II tanggal 20November 2009, para pemegang saham menyetujui ditingkatkandari 210 (dua ratus sepuluh) saham menjadi 630 (enam ratus tigapuluh) saham. Semula Tergugat memiliki 360 (tiga ratus enampuluh) saham. Di dalam RUPS ini, Penggugat telah mengajukanprotes dan dicatat oleh Notaris bahwa saham milik Tergugat bukan 360 (tiga ratus enam puluh) saham, akan tetapi Tergugat Hal. 4 dari 21 hal.

Bahwa dengan selesainya RUPS tanggal 20 November 2009,dapat disimpulkan sebagai berikut:e Jumlah saham yang dikeluarkan oleh Tergugat II seluruhnyaadalah 630 (enam ratus tiga puluh) lembar saham yang sudahdisetor penuh;e 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) dari 630 (enam ratustiga puluh) saham di atas, adalah menjadi 204,75 (dua ratusempat koma tujuh puluh lima) saham merupakan titipan dariAlmarhum Bapak Ting Joe Tjie;e 90 (sembilan puluh) saham sudah diterima, Penggugat dari204,75 (dua ratus

Menetapkan penyitaan jaminan (CB) atas 360 (tiga ratus enam puluh)lembar saham atas nama Tergugat , yang berada dalam RUPS yangdibuat oleh Notaris Susanto Tjiptowidjojo, SH. No. 8 tanggal 20November 2009;b. Menetapkan penyitaan jaminan (CB) atas tanah milik Tergugat II yangterletak di Jalan Rungkut Industri III/33 Surabaya;c.

., dan telah mendapatpengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : C19322 HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Agustus 2003, danberdasarkan Akta RUPS Perubahan Perseroan No. 67, tertanggal 26September 2019, yang dibuat oleh Pejabat Notaris di Kota Batam RUDIPURBA, SH, M.Kn,., yang telan mendapat pengesahan berdasarkanKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;( vide Bukti Surat P1 );2.

Buana CiptaNomor : 43 Propertindo), selaku perusahaanTanggal : 11 April 2003 pengembang yang sah dan Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 13/PDT.GS/2021/PN Btm (DIBERI TANDA P1) Photo Copy (nezegelen)Surat Keputusan (SK)Menteri KehakimanRepublik IndonesiaNomor : C19322HT.01.01.TH.2003Tanggal : 14 Agustus2003(DIBERI TANDA P2) Photo Copy (nezegelen)Akta RUPS Terakhir PT.Buana Cipta PropertindoNomor : 67Tanggal : 26 September2019(DIBERI TANDA P3) Photo Copy (nezegelen)Surat Keputusan (SK)Menteri Hukum dan

BuanaCipta Propertindo) telahmelakukan RUPS ataspengangkatan kembalikepengurusan direksi PT. BuanaCipta Propertindo.d. Bahwa Akta RUPS TerakhirPENGGUGAT (PT. Buana CiptaPropertindo) telah terdaftrar dandidaftarakan pada KementerianHukum dan HAM.

Foto copy Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman RepublikIndonesia Nomor : C19322 HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Agustus 2003diberi tanda P2;3: Foto copy Akta RUPS Terakhir PT. Buana Cipta Propertindo Nomor:67 tanggal 26 September 2019 diberi tanda P3;4. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Nomor :AHUAH.01.03 0337989 tanggal 27 September 2019 diberi tanda P4;Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 13/PDT.GS/2021/PN Btm5.

Buana Cipta Propertindo telah terdaftrar dan didaftarakan padaKementerian Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 2003 dan telahmelakukan RUPS atas pengangkatan kembali kKepengurusan Direksi PT. BuanaCipta Propertindo dan telah didaftarakan pada Kementerian Hukum dan HAM;Menimbang, bahwa dari bukti P5 berupa Kesepakatan Pemesanan Tanahdan Bangunan (KPTB) Nomor : PPJB20193202110551 tanggal 2 Mei 2019dengan klausul :a.

;Bahwa Risalah RUPS PT.IMC semuanya adalah kebutuhan pada saat itu yangsudah jelas ada pengaturan bersama, dan itu ada dua dokumen yang samaperisis tetapi beda isinya sesuai kebutuhan saat itu;Bahwa dalam Rapat ada kontrak yang diperoleh oleh IBN dan IMC dapat20.000/metric ton kemudian IBN membayar 10.000/ metric ton kepada IMCpadahal IMC tidak bekerja dan penentuan angka itu adalah penentuankebutuhan pada saat itu karena masih RUPS teraviliasi;Bahwa IBN diseting / diskenariokan untuk jadi perusahaan

DJANUARLIBahwa pada Oktober 2010 saksi masuk ke IMC sebagai Direktur dan padaDesember 2010 ada Rapat RUPS dan saksi ada disahkan menjadi DirekturUtama dan pada saat itu juga saksi sebagai pemegang saham sebesar 20%sampai dengan Desember 2011 saksi menjabat direktur dengan saham yangsama di IMC kemudian di IBN saksi ditetapkan sebagai Direktur Utama Per/Februari 2011 s/d Agustus 2011, selanjutnya saksi sebagai Direktur Keuangans/d Mei 2012; dan saksi juga sebagai pemegang saham di IBN sebesar 29 %

over borden setahu saksi sebesar 24 miliar lebih ditambahdengan PPN ;Bahwa tahun 20102011 tidak bisa ditagihkan karena kalau untuk menagihinvoice itu kita harus menandatangani Berita cara sebagai pendukukunginvoice dan berita acara itu tidak pernah bisa ditandatangani, karena memangtidak mau ditandatangani;Bahwa yang seharusnya yang berhak menandatangani Invoice adalah DirekturIBN dan IMC;Bahwa Direktur IBN dan IMC tidak mau menandatangani Invoice kerena tidakmau mengakui dan itu kebijaksanaan RUPS

bulan Juni 2010 saksi tidak tahu isinya;Bahwa Bukti invoice P5a adalah Invoice tandatangan dari Pak Jeremi;Bahwa invoice tanggal 28 Februari 2011 itu tagihan 10.000, yangdikondisikan; bukan transaksi bisnis biasa;Bahwa invoice itu tagihan dari Inti Bara Nusalima (IBN) dan sudah adapotongan pajak;Bahwa tahun 2010 saksi menjabat sebagai Direktur di IMC sampai Desember2011, lalu Februari 2011 saksi sudah non aktif sebagai Direktur Utama karenasaksi sudah mengajukan penginduran diri dan disetujui di RUPS

Bukti P5 saksi tahunya pada saat persidangan tahun 2012 ini;Bahwa saksi sebagai pengurus di IMC terakhir pada Desember 2011;Bahwa saham saksi sebagian di belu sama Pak Jauhari; dan yang sebagiandibeli oleh Pak JEF;Bahwa pada Desember 2011 saham saksi sudah dialihkan kepada orang lain;Bahwa berita acara transaksi peralihan ada;Bahwa pengalihan hak dari IMC kepada pengurus yang baru yang membuatadalah Bapak (Kuasa Pemohon) yang pada waktu itu sebagai Notaris dari PakJef (pemohon PKPU) yang dibawa ke RUPS

Copy Laporan RUPS dibuat bulan Desember 2008 yang di tanda tangani oleh AHMAD FANSURI, SE sebagai Direktur Operasional, Agus Hidayat, AP Direktur Utama dan Drs. H.M AIDIL BASITH, M.AP sebagai Komisaris.;u. Copy Berita acara Rapat Umum pemegang Saham ( RUPS ) Bumdes Kec. Martapura Timur yang dibuat tanggal 07 Februari 2013 yang di tandatangani oleh Mawarli sebagai Direktur Operasional, Komisaris drs AMIR HASAN, M Si, dan di ketahui oleh PERPAM Kec.

MartapuraTimur nomor rekening 009.00.12.00031.7 Periode Rk 01 maret2013 s/d 31 maret 2013.20.Copy Laporan RUPS dibuat bulan Desember 2008 yang di tandatangani oleh AHMAD FANSURI, SE sebagai Direktur Operasional,Agus Hidayat, AP Direktur Utama dan Drs. H.M AIDIL BASITH,M.AP sebagai Komisaris.21.Copy Berita acara Rapat Umum pemegang Saham ( RUPS )Bumdes Kec.

(sesuai pada RUPS BUMDesBarakat Bersama Kec. Martapura Timur Kab. Banjar tahun 2008 yangditandatangi oleh AHMAD FANSURI, SE).

menyetujuipengunaan dana BUMDes untuk simpan pinjam dituangkan dalamberita acara hasil RUPS, dan dilain waktu terdakwa bisa menunjukkankepada pihak pemeriksa.Bahwa RUPS tidak terdakwa lakukan setiap tahun karena terbenturwaktu saja.Bahwa dalam rapat (RUPS) tidak pernah melakukan perubahanAnggaran Dasar BUMDes, namun ada kesepakatan bahwa danaBUMDes di peruntukkan simpan pinjam saja namun kesepakatantersebut tidak dituangkan dalam hasil rapat atau tidak tertulis danselanjutnya tidak dituangkan dalam

MartapuraTimur nomor rekening 009.00.12.00031.7 Periode Rk 01 maret 2013s/d 31 maret 2013.Copy Laporan RUPS dibuat bulan Desember 2008 yang di tandatangani oleh AHMAD FANSURI, SE sebagai Direktur Operasional,Agus Hidayat, AP Direktur Utama dan Drs. H.M AIDIL BASITH, M.APsebagai Komisaris.Copy Berita acara Rapat Umum pemegang Saham ( RUPS ) BumdesKec.

;Copy Laporan RUPS dibuat bulan Desember 2008 yang di tandatangani oleh AHMAD FANSURI, SE sebagai Direktur Operasional,Agus Hidayat, AP Direktur Utama dan Drs. H.M AIDIL BASITH, M.APsebagai Komisaris.;Copy Berita acara Rapat Umum pemegang Saham ( RUPS ) BumdesKec.

dengan massa di luar dan massa menggoyang goyangkan pagar metroMini lebih dahulu, kemudian pagar roboh dan massa, masuk halaman gedungPT Merto Mini; Bahwa saksi tidak tahu orang orang yang ada dalam gedung metro minitersebut; Bahwa barang barang saksi yang rusak milik saksi mesin telepon dan fax 2unit komputer TV, dokumen dokume, kaca kaca hancur dan ada sepeda motormilik pegawai yang di bakar massa; Bahwa saksi juga pemilik saham PT Metro Mini dan saski tahu saat ini adasengketa kepengurusan hasil RUPS

Nani Sutiani karyawan PT metro mini dan terdakwa tidakmembawa apa apa juga tidak membawa toa dan tidak ada yang menyuruhmassa menuju ke kantor metro mini karena sudah ada izin dari kepolisian;Hal 14 Putusan No.420/Pid/B/2014/PNJktTim.Bahwa dikantor tersebut ada kira kira 9 orang yang berada di gedung tersebutyang di suruh oleh pak Panjaitan Direktur yang lama yang diangkat pada tahun1993 dan sudah berakhir masa jabatannya dan sekarang yang menjadiDirektur utama adalah terdakwa berdasarkan hasi RUPS

kesepakatan bahwa Metro minimasih bisa beroperasi dengan ketentuan di perbaiki dan peremajaan;Bahwa setelah itu massa pendemo langsung menuju Kantor Metro Mini yangterletak di jalan Pemuda Rawamangun untuk menguasai kantor PT Metro MiniHal 15 Putusan No.420/Pid/B/2014/PN.JktTim.tersebut yang sebelumnya sudah 3 tahun tidak berfungsi karena diduduki olehofang orang dari pengurus lama yaitu pak Panjaitan;Bahwa benar di tubuh PT Metro Mini ada perpecahan antara pengurus lamadengan pengurus baru hasil RUPS

alihpertimbangan tersebut kedalam dakwaan lebih subsider dengan demikian unsur initelah terpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa unsur sengaja membujuk orang melakukan kejahatan,salah melakukan pengaruh atau kekuasaan di pertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganbahwa benar terdakwa adalah Direktur Utama PT Metro Mini hasil RUPS dan benarterdakwa bersama selaku pengurus dari PT Metro Mini bersama dengan saksi YutekSihombing dan Muryadi menanda

tangani izin demo kekepolisian;Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi yang di dengar di persidangansesuai BAP dan saksi yang meringankan terdakwa menerangkan bahwa demo untukmengambil alih kantor Metro Mini tersebut hanya spontanitas saja oleh karena parapemilik metromini, pemegang saham dan awak metro mini sudah tidak bisamenggunakan kantor tersebut sudah lebih kurang 3 tahun karena di duduki orangorang dari pengurus fama pak Panjaitan dan tidak mengakui kepengurusan yangbaru hasil RUPS dimana

Surat Tergugat yangditandatangani Tergugat Il tersebut sangat mengejutkan Penggugatkarena sebelumnya tidak ada pembicaraan antara Tergugat Il denganPenggugat untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB). Terlebih lagi pada tanggal 8 Agustus 2005 baru saja dilakukanuntuk meningkatkan modal dasar Perseroan sebagaimana yang telah adadalam butir 4 diatas.

Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Tergugat berbunyi : Pemanggilan RUPSharus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan Acara Rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia dikantor perseroan mulai hari dilakukannya pemanggilan RUPS sampai denganRUPS diadakan.

Pasal 69 ayat (4) UT No.1 Tahun 1995 berbunyi : Dalam panggilan RUPSdicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat diisertai pemberitahuanbahwa bahan bahan yang dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorperseroan mulai hari dilakukan panggilan RUPS sampai dengan hari RUPSdiadakan. Pasal 69 ayat (5) UU No.

Bahkan biladicermati ketentuan salinan Akta tersebut, terutama pasalpasalmengenai RUPS (Pasal 18) maka Laporan Tahunan harus menjadibagian dalam acara tersebut dan telah ditelaah oleh Komisaris sebelummendapat persetujuaan RUPS; penggunaan laba jika perseroanmempunyai saldo laba yang positif. Olen karena semua itu tidak terlihatbaik dalam buktibukti yang diajukan maupun keterangan para saksimaka menurut Majelis Hakim keadaan keuangan PT.

RapahaelindoNusantara sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaiKomisaris (periksa Pasal 108 dan Pasal 114 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang PT Juncto Pasal 15 salinan Akta Risalah RUPS LBPT. Raphaelindo Nusantara tanggal 27 11 2008 No.03) atau apabiladiperlukan seorang pemilik saham dengan syarat tertentu maupunKomisaris atau salah satu Direksi dapat meminta diadakannya RUPSatau RUPS Luar Biasa untuk mengetahui perkembangan suatuperseroan.

Raphaelindo Nusantara (Inti Loundry) yang digunakan sebagai dasarlaporan dan karenanya sebagai dasar dakwaan dan tuntutan JaksaPenuntut Umum, ternyata dihitung sejak bulan Januari 2008, jauhsebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yangterakhir dialkukan pada tanggal 27 11 2008; dalam RUPS mana telahditetapkan bahwa modal perseroan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah).

Bahwa karena keberadaan Terlawan II tidak diketahui sekalipun parapemegang saham perseroan mencarinya namun tidak diketemukan,sehingga pada tanggal 26 Juni 1998 para pemegang sahammengadakan Rapat Umum Para pemegang Saham PT.Suryamas CakraWahana dengan menghasilkan keputusan antara lain : Memberhentikan Terlawan Il sebagai Direktur UtamaPT.Suryamas Cakra Wahana; Mengangkat Herdiyanto sebagai Direktur UtamaPT.Suryamas Cakra Wahana;Dari hasil RUPS tersebut sebagaimana dalam Akta Notaris No.2,tanggal

Suryamas Cakra Wahana, maka pengurusPerseroan mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham /RUPS PT.Suryamas Cakra Wahana, tanggal 25 Juni 1998, yangdalam RUPS tersebut pada Angka Romawi IV isinya :Memberhentikan dengan hormat Direktur Utama /TerlawanI dan telah dilakukan pemberesan dan pembebasansepenuhnya, serta mulai hari ini Ssusunan Direksi dan DewanKomisaris yang baru adalah sebagai berikut :Direktur Utama: Tuan Herdiyanto /Pelawan;Halaman 13 dari 53 Putusan NOMOR 694/PDT/2017/PT SBYDirektur :

Suryamas Cakra Wahana sebagai DirekturUtama, hal ini telah ditetapkan dalam keputusan RUPS Perseroan.16.

MEGABUMI SRIWIDJAJAsebagai Penggantinya yang isi pokok :Menyatakan dengan sebenarnya : Bahwa kami selaku pemegang kuasa atas pemilik saham PT.SURYAMAS CAKRA WAHANA melalui RUPS sesuai akta BeritaAcara Rapat No. 129 tanggal 27 Maret 1997 tentang persetujuanHalaman 26 dari 53 Putusan NOMOR 694/PDT/2017/PT SBYmelakukan perobuatan hukum untuk mengalihkanmelepas danmenjamin sebagian dan atau seluruh aset PT.

MEGABUMI SRIWIDJAJA sebagai Penggantinya yang isipokok :Menyatakan dengan sebenarnya : Bahwa kami selaku pemegang kuasa atas pemilik saham PT.SURYAMAS CAKRA WAHANA melalui RUPS sesuai akta BeritaAcara Rapat No. 129 tanggal 27 Maret 1997 tentang persetujuanmelakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan melepas danmenjamin sebagian dan atau selurun aset PT.

DUDUK PERKARA DAN FAKTA YURIDIS PENGGUGAT MENGAJUKANPERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PARA TERGUGAT Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu pemegang saham dari PTIDE DUA SEN (IDDS) (In Casu TURUT TERGUGAT 1) dimanakepemilikan saham PENGGUGAT berdasarkan Akta Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT IDE DUA SEN (/n Casu TURUTTERGUGAT 1) No. 08 tanggal 05 November 2015 yang dibuatdihadapan Bimo Seno Sanjaya, S.H Notaris di Yogyakarta (In CasuTURUT TERGUGAT II) adalah sebanyak 1000 lembar saham dengannominal Rp 1.000.000.000

Memerintahkan PT IDE DUA SEN (/Jn Casu TURUT TERGUGAT 1);mencoret dan/atau mengeluarkan TERGUGAT , TERGUGAT II danTERGUGAT III sebagai pemegang saham;5, Memerintahkan TURUT TERGUGAT melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk merubah struktur susunan pemegangsaham pemegang saham PT IDE DUA SEN (/n Casu TURUTHal 9 dari 18 halaman No.346/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.TERGUGAT 1) serta mencoretnya dari dari daftar pemegang sahamperseroan;6.

Memerintahkan TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IImengukuhkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT IDE DUASEN (/n Casu TURUT TERGUGAT 1) untuk perubahan susunanpemegang saham;7. Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT agar tunduk dan patuhterhadap seluruh putusan ini;8. Memerintahkan PARA TERGUGAT membayar kerugian Materiilsejumlah Rp. 500.000.000, (lima ratus juta Rupiah) dan Immateriilsejumlah : Rp 10.000.000.000, (Sepuluh milyar Rupiah) secara tanggungrenteng;9.

dimana kepemilikan sahamPENGGUGAT berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT IDE DUA SEN (TURUT TERGUGAT 1!)

MNA, sehingga Terdakwa sebelumnya mengetahuibahwa penyewaan 2 unit pesawat jenis Boeing 737400 dan Boeing 737500tidak termuat dalam RKAP Tahun 2006 dan Terdakwa tidak mengajukanperubahan juga tidak meminta persetujuan kembali kepada RUPS terhadapRKAP yang disetujui tahun 2006, sehingga tidak ada alasan Terdakwa danHOTASI DP.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiHal. 21 dari 84 hal. Put. No.414 K/Pid.Sus/2014Nusantara Airlines tahun 2006 No.RIS32/D.3MBU/2006 tanggal 11Oktober 2006;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;80) Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No. RIS32/D.3MBU/2006 tanggal 11Oktober 2006;Dikembalikan kepada PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA);5.

MNA untuk melaporkan atau mengajukan perubahanatau persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telahdisetujui sebelumnya agar rencana penyewaan 2 (dua) unit pesawatBoeing 737400 dan Boeing 737500 yang telah dimulai sejak bulanMei 2006 tersebut masuk ke dalam RKAP;;d. Bahwa pada tahun 2006 sesuai RKAP PT.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No.

Utrwajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau DewanKomisaris(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan5.

Bahwa ternyata sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalPemberhentian Sementara terhadap Tergugat 3 atau sampai dengantanggal 15 April 2019, Dewan Komisaris tidak menyelenggarakanRUPS, padahal Penyelenggaraan RUPS tersebut merupakan suatukeharusan dan Perintah Undangundang;6.

Pasal 9 ayat (3)Anggaran Dasar yang dikutip sebagai berikut:Pasal 79 ayat (5) UU PT:(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar:(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dam tanggal RUPSdiadakan.11.Bahwa oleh karenanya Pemanggilan RUPSLB PT.

Utr21.Bahwa Penyelenggaraan RUPSLB pada tanggal 20 Agustus 2019diselenggarakan dengan terlebin dahulu) melakukan PanggilanRUPSLB dengan Undangan tertulis kepada seluruh PemegangSaham, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk kepadaPenggugat, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU PTyang dikutip sebagai berikut:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal

BCMGTANI BERKAH yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, S.H.tertanggal 12 Oktober 2009 (Anggaran Dasar) yang dikutip sebagaiberikut:Pasal 76 UU PT:(4) Jika dalam RUPS hadir dan/diwakili semua pemegang sahamdan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPSdengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapundengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (3)Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.

) maupun mengeluarkan keputusan pemegang sahamdiluar RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas pada RUPS terkait denganperubahan anggaran dasar maupun persetujuan pengalihan saham;21.

Bahwa, bukan saja tidak pernah mengadakan RUPS maupunmengeluarkan keputusan pemegang saham diluar RUPS, Para Penggugatjuga tidak pernah membuat atau mengadakan atau menandatanganidokumen apapun terkait dengan pengalihan sahamsaham Para Penggugatdi Perseroan, karena logika hukum yang sederhana, untuk apa PerkaraNomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel masih berlangsung kalau ParaPenggugat telah mengalihkan hakhak atas sahamnya di Perseroan kepadaVence Rumangkang Martin (yang nota bene bertindak selaku penggugatdalam

Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalahkeputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengankeputusan RUPS.;35.Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan dalam angka 27 danangka 28 di atas, diketahui bahwa perubahan anggaran dasar suatu PerseroanTerbatas tidak hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT,ternyata ada mekanisme circular resolution yang memiliki kekuatan hukumyang setara dengan RUPS, yang kemudian tentu saja, apabila merujuk padaketentuan Pasal 19 ayat (

) maupun mengeluarkan keputusan pemegang sahamdiluar RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas pada RUPS terkait denganperubahan anggaran dasar maupun persetujuan pengalihan saham;6.

Bahwa, fakta Para Penggugat, selaku pemegang saham yang sah dantercatat serta terdaftar pada Tergugat, tidak pernah menghadiri RUPS ataumenandatangani keputusan pemegang saham diluar RUPS karena sejak 22Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUNJKTApril 2019 telah terjadi sengketa sebagaimana dimaksud dalam PerkaraNomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang saat ini masih dalam pemeriksaanPengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Para Penggugat juga tidak pernahmembuat dan menandatangani dokumen

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaksanakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. GANODERMA MITRA TANINDO, dengan acara rapat:

• Pembahasan laporan keuangan periode tahun 2022;
• Evaluasi dan pembahasan kondisi operasional perusahaan;
• Penambahan modal PT.

, adapun sepadannyaadalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Laut; Sebelah Selatan berbatas dengan Laut; Sebelah Timur berbatas dengan Laut; Sebelah Barat berbatas dengan Laut;Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS, adapun RUPSpertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008.

Bahwa sebabnya terjadibeberapa kali RUPS adalah disebabkan sulitnya pengurusan mendapatkanPengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), hingga terakhirtepatnya tanggal 31 Oktober 2008 diadakan lagi RUPS, dengan acaradalam rapat sama dengan RUPS sebelumnya adalah untuk memperolehpersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham mengenai:a. Pengantian Direksi Perseroan;Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015b.

Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan sehubungan denganterjadinya pemindahan hak atas saham milik Persero Robi Mayersya(Tergugat ) kepada Penggugat dst, sebagaimana dimaksud dalam aktaNomor 39, tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Satria Darma,SH Notaris di Padang (vide surat bukti P.VIII),sehingga baru RUPS tanggal 31 Oktober 2008 keluar pengesahaan dariMENKUM dan HAM pada tahun 2009; Bahwa sebenarnya jauh sebelum Sertifikat atas tanah di Siloinakditerbitkan oleh

Fotokopi Surat Berita Acara RUPS Nomor 39 tanggal 31 Oktober 2008yang dibuat dan ditandatangani Satria Darma, SH Notaris di Padang;2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU43611.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan tanggal 4 September 2009;3. Fotokopi salinan Putusan Pidana 578/Pid.B/2009/PN.Padang tanggal 17Desember 2009;4. Fotokopi Surat kwitansi pelunasan pembelian tanah Pulau Siloinaktanggal 6 November 2007;5.

Putusan Nomor 330 PK/Padt/2015Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara;Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisatatanggal 31 Oktober 2008 Akta Nomor 39 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Satria Darma, S.H.

;Terhadap alasan tersebut Tergugat telah keliru dan salah kaprah dalammemahami dan menerapkan Pasal 14 UU No. 19/2003 yang menyebutkan:(1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimiliki oleh negara;(2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepadaperorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;Halaman 18 dari 71 halaman, Putusan

Mengenai Legal Standing Menteri dalam RUPS baik dalam halseluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan pemegang sahampada Persero dan Perseroan Terbatas dalam hal tidak seluruhsahamnya dimiliki oleh Negara;b. Mengenai kewenangan Menteri untuk memberikan kuasa denganhak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untukmewakilinya dalam RUPS;c.

Dalam pertimbangan lainnya Mahkamah Konstitusimenyatakan ...Penerima Kuasa yang mewakili Menteri dalam RUPSHalaman 20 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 33/G/2019/PTUNJKT.tersebut tidak boleh bertindak langsung mengambil keputusanmelainkan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri terlebihdahulu sebagai pemberi kuasa...dst, selanjutnya dalampertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan ...Namun, jikamenteri tidak hadir dalam RUPS tersebut melainkan memberi kuasadengan hak subsitusi (entah kepada

Adhi Persada Properti selaku kuasa kepada Penggugatmelainkan persetujuan menteri tersebut ditujukan/dimaksudkan bagipenerima kuasa yang mewakili Menteri dalam suatu RUPS dalam mengambilkeputusan;Lebih jauh lagi, persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara dalamhal adanya pengalihan aktiva (tanah) sebagaimana yang dinyatakan didalam Obyek Sengketa pada alasan kedua tersebut hanya terhadappengalihan Aktiva Tetap, hal tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 2ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No

padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimiliki oleh negara;(2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepadaperorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;(3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),wajib terlebin dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambilkeputusan dalam RUPS mengenai:a. perubahan jumlah modal;b. perubahan anggaran dasar;c. rencana penggunaan laba;d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan

merupakan juga perseroan yang memegang kekuasaan tertinggidalam perseroan pada tanggal 7 Agustus 2014 dengan Akta Notaris Nomor19, lalu diikuti oleh perubahan anggaran dasar dan dengan diangkatnyaTermohon Peninjauan Kembali menjadi Direktur maka status hubungan kerjabukan lagi sebagai pekerja tetapi sebagai para anggota Direksi yang wajibmenjalankan tugas untuk kepentingan dan perseroan Pasal 92 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007; Bahwa pada tanggal 25 November 2015 Pemohon Peninjauan Kembalimelalui RUPS

Rabik Bangun Pertiwi melalui RUPS; Bahwa masa kerja Termohon Peninjauan Kembali sebagai pekerja dimulaitanggal 23 Oktober 2002 sampai dengan 7 Agustus 2014 yaitu 11 tahun 10bulan dengan upah sebesar Rp10.500.000,00 sehingga pesangon dalam PHKmenjadi hak Termohon Peninjauan Kembali adalah:Uang Pesangon 2 x 9 x Rp10.500.000,00 = Rp189.000.000,00UPMK 4x Rp10.500.000,00 = Rp 42.000.000,00Jumlah = Rp231.000.000,00UPH 15 % x Rp231.000.000,00 = Rp 34.650.000,00Total = Rp265.650.000,00(dua ratus enam puluh

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Para Termohon I, II, III, IV, V dan VI yang telah dipanggil Secara sah dan Patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Para Termohon I, II, III, IV, V dan VI (Verstek);
3. Menetapkanuntuk memberikan ijin kepada PARA PEMOHON dan / atau Kuasanya, untuk melakukan sendiri Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard

SE sebagi direktur untuk mengikuti rapat RUPS (rapat umumpemenggang saham) pada tanggal 04 Februari 2013 tempat Kantor Notaris Tb.Lukman Suheru SH.MH.Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Penggugat kembali mendapat undanganke 2 (dua) untuk dapat hadir pada RUPS pada tanggal 25 Februari 2013 tempatyang sama juga di Notaris TB. Lukman Suheru SH.MH;Bahwa pada tanggal 5 maret 2013 Penggugat kembali menyampaikan suratkepada Tergugat melalui Bapak Notaris TB. Lukman Suheru SH. MH.

Agardapat membantu menyampaikan hal permasalahan Penggugat kepada Tergugatagar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan aturan UUtenaga Kerja yang berlaku, namun hal ini pun tidak di tanggapi oleh Tergugat;Bahwa Penggugat kembali mendapatkan Undangan Ke 3 (tiga) yang tertanggal20 Maret 2013 untuk dapat hadir dalam Rapat RUPS pada tanggal 6 Maret 2013tempat Kantor Notaris Tb.

Lukman Suheru SH.MH.Bahwa surat undangan ke 1 tertanggal 21 Mei 2013 kembali Penggugatmendapatkan undagan rapat lagi dalam RUPS yang dilakukan pada tanggal 27Mei 2013;Bahwa setelah Undangan resmi yang Penggugat dapatkan, Penggugat selaluberusaha untuk hadir namun dari Tergugat tidak hadir dan tidak ada rapat samasekali sesuai dengan undangan tersebut, sehingga dalam undagan tersebutPenggugat merasa hanya sebagai dalil atau akalakalan Tergugat;Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Penggugat mengajukan

Gajah Katulistiwa Andalan Bersamayang ditanda tangani oleh Saudara Ahmad Jazuli, SE sebagai direktur untukmengikutit RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di Kaantor Notaris Tb.Lukman Suheru, SH,.MH;Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Penggugat menyampaikan surat kepadaTergugat melalui Notaris Tb.

Lukman Suheru, SH,.MH agar dapat membantumenyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, namun tidakditanggapi Tergugat;71011Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Mei 2013 Penggugatmendapatkan undangan lagi untuk mengikuti RUPS di Kantor Notaris Tb.Lukman Suheru, SH,.MH, dimana Penggugat hadir sementara dari pihakTergugat tidak hadir;Bahwa karena proses penyelesaian perselisihan tersebut secara bipartit tidaktuntas, maka Penggugat mengajukan surat kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi

Bahwa, Penggugat pada saat itu bersamasama dengan Komisaris danberdasarkan hasil rapat para pemegang saham yang mewakili semua sahamdengan hak suara dan keputusan disetujui telah dengan suara yang bulat,sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehinggapada saat itu Penggugat atas nama perseroan PT. Hamparan PancaranChemindo (PT.

HPC), telah mengagunkan asetaset perseroan sebagaijaminan hutang kepada Tergugat Il, yang mana Penggugat tetap berpijakkepada anggaran dasar dan dengan dasar itikad baik, kehatihatiandan penuh(tanggung jawab demi kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dantujuan perseroan, sebagaimana bunyi/isi pasal 13 (2), (3) Undang UndangNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :Ayat 2 ;RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggaraHal. 2 dari 25 hal. Put.

No. 1100 K/Pdt/2011kan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelahperseroan memperoleh status hukum ;Ayat 3 ;Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPSdihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan haksuara dan keputusan disetujui dengan suara bulat ;.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 28, tertanggal 23 Oktober 2004 dihadapan Haji Rusman yang bertindak berdasarkan penetapan Ketua PengadilanNegen Klas 1A Medan tanggal 7 Oktober 2004 Nomor 18/Not/2004/PN.Mdnsebagai pengganti sementara dar DjaidirSH., Notars di Medan, telahdilaksanakannya Rapat Umum Luar Biasa (RUPS) Para Pemegang Saham ;. Bahwa, Penggugat masih sebagai Direktur PT. Hamparan PancaranChemindo (PT.

No. 1100 K/Padt/2011dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang sahamyang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujuidengan suara bulat ;Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan dan telah ditegaskan pada Berita AcaraRapat Nomor 28, tertanggal 23 Oktober 2004 di hadapan Haji Rusman yangbertindak berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Medantanggal 7 Oktober 2004 Nomor 18/Not/2004/PN.Mdn sebagai penggantisementara dari Djaidir,SH., Notaris di Medan, telah

kedua yang menerangkan bahwa Gugatan Penggugat adalahKekurangan Pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa pertimbangan judex facti yang demikian itu adalah tidak tepat dantidak patut dipertahankan mengingat kedudukan Tergugat tersebut adalahsebagai pemilik hak yang sah atas 25 % saham perseroan yang menjadiobjek jualbeli, sehingga jualbeli yang demikian itu secara yuridis haruslahdinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum dan merupakan kewajibanTergugat dan Tergugat II melaksanakan RUPS

jugaseharusnya menyatakan telah melakukan perbuatan hukum yang nyata yangdilakukan Tergugat dan Tergugat II karena tidak melakukan suatuperaturan perseroan maupun Peraturan Perundangundangan PerseroanTerbatas Nomor 1 Tahun 1995 terutama Pasal 43 ayat 1 yaitu perseroanwajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham di antaranyanama dan alamat, jumlah saham dan perolehannya sebagaimana diatur puladalam Pasal 27 ayat 1 UU No. 1/1995 a quo;Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II tidak melaksanakan RUPS

Adanya suatu kesalahan, artinya Tergugat telah nyata malakukan halhal yang melanggar peraturan hukum dan peraturan perseroan tersebutyaitu tidak melaksanakan RUPS untuk mengizinkan dan mengesahkanperistiwa hukum berupa jual beli 25 % saham yang dilakukan Tergugat dengan Penggugat, bahkan telah nyata Tergugat dan Tergugat II telahbersekongkol menjual lagi atas 25 % saham perseroan tersebut kepadapihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat tersebut artinyasesudah RUPS tanggal 20 Juni 1994 dengan

Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian, artinya karenaterjadi kesalahan yang dilakukan para Tergugat mengenai kewajibankewajiban yang diatur dalam perseroan maupun UndangUndangPerseroan tersebut, maka timbulah suatu kerugian berupa 25 % sahamtidak disahkan dalam daftar pemegang saham perseroan yang jumlahsaat itu bernilai Rp 512.500.000, tersebut;Bahwa mengapa Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamperseroan tersebut tidak melaksanakan RUPS untuk mengizinkan danpengesahan jual