Ditemukan 1686 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 0196/Pdt.P/2021/PA.Mjl
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
153
  • Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahunatau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawahkekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaaan wali; dan 2).
Register : 25-08-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2100/Pdt.G/2014/PA.Tgrs
Tanggal 9 Februari 2015 — PEMOHON : TERMOHON
118
  • Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkandalam diktum putusan;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' danketentuan pasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 danPerubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, UU No.48 tahun 2009tentang kekuasaaan
Register : 30-11-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 599/PID.SUS/2018/PT MKS
Tanggal 10 Januari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Andi Fatmawati. SH
Terbanding/Terdakwa : M. Afdal Rizaldy Bin Kamaruddin
3131
  • Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanansesuai pasal 197 ayat (1) huruf kK KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbuktibersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan
Register : 05-12-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 26-06-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2454/Pdt.G/2012/PA.Tgrs
Tanggal 1 Mei 2013 — PENGGUGAT : TERGUGAT
148
  • UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danPerubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankankepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara dan ketentuanpasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaaan
Putus : 24-02-2014 — Upload : 17-08-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 30/Pdt.P/2014/PN Kpj
Tanggal 24 Februari 2014 — - ANITA VERA
3313
  • peninggalanalmarhum suaminya tersebut untuk biaya hidup danpendiidikan ketiga anaknya yang masih dibawah umur ;Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P5 s/d P7telah terbukti bahwa ketiga anaknya pemohon yang bernamaANNISA NUR FI'1'RI, NABIHAN NUR ABIDAH dan ZAHIDAH NURAMALIA, belum dewasa/masih dibawah umur ;Menimbang, bahwa ketentuann normatif pasal 47 Undangundang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ayat (1) disebutkanbahwa anak yang belum cukup umur (18 tahun) dan belum kawinberada dibawah kekuasaaan
Register : 11-09-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1204/PDT.P/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 19 September 2013 — HAJJAH Ir.DEWI ANGGRAENI
3410
  • Bahwa oleh karena anak Pemohon yang belum dewasa bernama MuhammadHarwindra Nala, sehingga sewajarnya Pemohon sebagai orang tua yang hidupterlama menurut hukum menjadi wali anak Pemohon yang masih dibawah umurtersebut dan sebagai pemegang kekuasaaan orang tua terhadap anak Pemohontersebut.7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual harta yang diperoleh semasa perkawinanPemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Nur Hamdi Nala.8.
Register : 15-05-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 5/Pdt.P/2019/PN SRL
Tanggal 22 Mei 2019 — Pemohon:
MARSINAH
4518
  • Apakah penjualan sebidang tanah tersebut didasari atas keperluan yang mutlakdan terang manfaatnya bagi kepentingan anak sebagaimana ditentukan dalamPasal 393 KUH Perdata;Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 50 Undangundang No. tahun 1974tentang Perkawinan (UndangUndang Perkawinan) mengatur bahwa perwalianberlaku untuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkankan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaaan orang tua ,berada dibawah kekuasaan wali;(2) Perwalian
Putus : 29-09-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN BATANG Nomor 146/Pid.B/2015/PN Btg
Tanggal 29 September 2015 — SHOLIHIN alias SLAMET bin TARMON
785
  • SITO menarik/membawa satu kambing menuju mobil, selanjutnya 2 (dua) ekor kambingdimasukkan ke dalam mobil Xenia diletakkan di bagian tengah (jok tengahsebelumnya telah dilipat), sehingga 2 (dua) ekor kambing tersebut telah berpindahkekuasaannya yang semula di kandang milik saksi Darsono bin (alm) Wardaimenjadi di bawah kekuasaaan terdakwa dan kawankawannya;Menimbang, bahwa kemudian terdakwa, saksi Nasikin, SITO dan saksiKadim Sujono pergi ke arah Selatan menuju ke rumah teman terdkawa dan 2(dua)
Register : 11-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 222/Pdt.P/2019/PN Krg
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pemohon:
KARMILA SARI SUKARNO.
472
  • di Surakarta padatanggal 5Juni 2006 dan ATTALLA AL HANIF AURELIO PERWIRA WIJAYA lahir diKaranganyar pada tanggal 3Juli 2013, sehingga saat ini anakanak Pemohontersebut masih berumur 13 tahun dan 6 tahun, maka anakanak Pemohon tersebutmasih termasuk sebagai anak yang belum dewasa, karena belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata;Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 ayat (3) KUH Perdata disebutkanmereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaaan
Putus : 29-01-2015 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 477/Pid.B/2014/PN.TBT
Tanggal 29 Januari 2015 — ABNER SARAGIH alias ANEL SARAGIH
4412
  • mendekati 5 (lima) bulan dan Penuntut Umum tidak dapat lagi untukmenghadapkan Terdakwa ke hadapan persidangan seria tidak dapat menjamin untukdapat menghadapkan Terdakwa ke hadapan persidangan, maka untuk memberikankepastian hukum dan kepasitian penyelesaian perkara, Majelis Hakim akanmempertimbangkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 154 KUHAP, Pasal 196KUHAP, Penjelasan Umum KUHAP huruf h dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaaan
Register : 13-04-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Plw
Tanggal 21 Juni 2017 —
3928
  • (lima) bulan ;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu penyelesaian perkaradalam perkara aquo paling lambat 5 (lima) bulan dan Penuntut Umumtidak dapat menjamin untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke hadapanpersidangan, maka untuk memberikan kepastian hukum dan kepastianpenyelesaian perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkanketidakhadiran Terdakwa tersebut ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 154 dan 196 ayat (1)KUHAP dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 tahun2009 tentang Kekuasaaan
Register : 10-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 21-03-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Bjb
Tanggal 28 September 2020 — Pemohon:
Mansyur
2110
  • bawahkekuasaaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya, sehingga dalam melakukanperbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan Anak harus diwakili oleh orangtuanya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat pencatatan sipil (P 2) dan KartuKeluarga (P 3 )terbukti bahwa Anak Pemohon yaitu MUHAMMAD RAFIF ALFAREZIyang lahir di BanjarBaru tanggal 9 April 2017 belumlah berusia18 (delapan belas) tahunatau belum kawin dianggap belum dewasa atau dikategorikan sebagai anak sehingga masihdi bawah kekuasaaan
Register : 19-11-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 15-04-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2315/Pdt.G/2012/PA.Tgrs
Tanggal 7 Januari 2013 — PEMOHON : TERMOHON
98
  • Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara dan ketentuanpasal pasal dari Undang Undang Nomor Tahun 1974, Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan erubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan
Register : 25-10-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 170/Pdt.P/2019/PN Mkd
Tanggal 7 Nopember 2019 — Pemohon:
DEWI AYU LARASATI
193
  • Undangundang Nomor 16 tahun 2019 tentangPerkawinan yang menerangkan pada pokoknya orang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun atau belum kawin dianggap belum dewasa sehingga masih dibawah kekuasaaan orang tuanya, maka dalam melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun di luar Pengadilan harus diwakili oleh orang tuanya;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Pemohonyang mana usia Anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon berdasarkanbukti P.3 dan P4 serta Keterangan Saksi
Register : 26-02-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Lsm
Tanggal 7 Maret 2018 — Pemohon:
M. ALI
358
  • bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaran kekuasan kehakiman ( JudicialPower ) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa,mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuangdalam UndangUndang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringan videPasal 4 ayat (2) Undang undang Kekuasaaan
Register : 21-10-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.PST
Tanggal 29 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
4012
  • Menimbang, bahwa meskipun Pemohon selaku orangtua yang masih hiduptidak pernah dicabut kekuasaannya sehingga tidak diperlukan penetapanperwalian, namun khusus dalam perkara ini oleh karena terbukti Pemohon tidakdapat melengkapi administrasi permohonan balik nama tanah di BadanHalaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2019/PA.PstPertanahan Nasional kecuali dengan penetapan Pengadilan Agama, maka MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa secara substansial tujuan utama kekuasaaan
Register : 26-07-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 29-01-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1491/Pdt.G/2012/PA.Tgrs
Tanggal 19 September 2012 — PEMOHON : TERMOHON
84
  • PATgrs, hal. 9 dari 11 hal.10telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara dan ketentuanpasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaaan
Putus : 28-04-2011 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 262/ Pid. B/ 2010/ PN. SKG
Tanggal 28 April 2011 — IRFANDI bin JAMALUDDIN
267
  • terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindakpidana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan tidak adapermohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwadibebankan untuk membayar biaya perkara dengan jumlah yang tersebut dalam amarputusan; Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa tidak hadir dipersidangan, namun olehkarena pemeriksaan perkara ini telah dinyatakan selesai, maka berdasar pada Pasal 12 Ayat(2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan
Register : 05-04-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 25-02-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 725/Pdt.G/2012/PA.Tgrs
Tanggal 30 Mei 2012 —
62
  • No.0725/Pdt.G/2012/PATers, hal. 9 dari 11 hal.10Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara dan ketentuanpasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No.9Tahun 1975, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI dan HIR;MENGADILI1.
Register : 22-12-2014 — Putus : 02-02-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3402/Pdt.G/2014/PA.Tgrs
Tanggal 2 Februari 2015 — PEMOHON : TERMOHON
104
  • 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkandalam diktum putusan;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' danketentuan pasal pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang kekuasaaan