Ditemukan 1804 data
232 — 85
Kemudian Tergugat melakukan proses otorisasi sendiriterhadap email bawahannya tersebut tanoa meminta persetujuanlebih lanjut dari atasan/ supervisor Tergugat;9. Bahwa atas permintaan Tergugat pada tanggal 12 April 2012tersebut, Sdri.Yayuk Pebiyaningsih telah mengubah datapembayaran dummy (dummy payment) dengan caramenambahkan data kartu kredit Tergugat untuk selanjutnyaHalaman 3 dari 44 hal. Putusan PHI No. 114/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst.disetujui oleh atasan Sdri.
Bahwa perlu ditegaskan juga bahwa tidak ada hubunganantara dummy payment dan pembayaran minimum payment dikartu kredit Tergugat;Bahwa otorisasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah untuk semuapermintaan transaksi dummy payment dari nasabah termasukdidalamnya permintaan Tergugat sebagai nasabah yang dicatatkanoleh Sdri. Yayuk Pebriningsih, sehubungan dengan tugas Tergugatsebagai ON DUTY MANAGER pada saat itu.
Bahwa oleh karena itu isi anjurannya adalah agarTergugat dipekerjakan kembali seperti biasa di Penggugat;Bahwa tuduhan Penggugat pada point 19 adalah sangat tidak benar.Bahwa sudah sangat jelas Tergugat tidak melanggar prosedur kerjakarena Tergugat melakukan proses otorisasi terhadap permintaandummy payment sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Yayuk Pebiyaningksih kepada Tergugatyang berisi data pembayaran dummy nasabah, dan Tergugatmeminta kepada Sdri Yayuk untuk memasukkan tambahan datapembayaran dummy (dummy payment) kartu kredit milik Tergugatsendiri, dan Tergugat kemudian melakukan otorisasi sendiriterhadap email bawahannya tersebut tanoa meminta persetujuanlebih lanjut dari atasan/supervisor Tergugat;6.
Yayuk Pebiyaningsih untuk menarik kembali email yang dikirimnyakepada Tergugat yang berisi data pembayaran dummy nasabah, danmeminta kepada Sdri Yayuk Pebiyaningsih untuk memasukkan tambahandata pembayaran dummy (dummy payment) kartu kredit milik Tergugatsendiri, dan kemudian Tergugat melakukan otorisasi sendiri terhadapemail bawahannya tersebut tanpa meminta persetujuan lebih lanjut dariatasan/supervisor Tergugat, yang mana tindakan Tergugat tersebutmenurut Penggugat dilakukan untuk kepentingannya
62 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati No.921/02/2003 tanggal 8 Maret2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003mengeluarkan SPP Nomor : R14/SPP 2003 tanggal 10 April 2003 untuk biayaKegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati Tahun 2002 sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kepala BagianAnggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran yaitu Ir.Slamet Prawiro
No. 2322 K/Pid.Sus/2012 Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati Pati No.921/02/2003 tanggal 8Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003mengeluarkan SPP Nomor : R03/TP/SPP/2003 tanggal kosong bulan April2003 untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan Pihak ke Ill sebesarRp.750.000.000, (tujunh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kepala BagianAnggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran yaitu
PATI) GOLKAR Rp.55.000.000, Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Berdasrkan Keputusan Bupati No.921/61/2003tanggal 5 November 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil BupatiTahun 2003 mengajukan SPP Nomor : R06/TP/SPP/2003 tanggal 4 November2003 untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan Pihak ke III pada APBD PerubahanHal. 15 dari 71 hal.Put.
Keputusan Bupati Pati Nomor : 921/61/2003 tentang Otorisasi AnggaranBupati dan Wakil Bupati tanggal 5 November 2008 ;50. Uang tunai sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dan Bukti Setoranke Kas Daerah Kabupaten Pati An. FX. Sudiyono sebanyakRp.10.000.000. ;51. Bukti Setoran ke Kas Daerah Kabupaten Pati An. FX. Sudiyono, mantanAnggota DPRD Kabupaten Pati Periode 19992004 sebanyakRp.10.000.000, (Ssepuluh juta rupiah) ;Barang bukti dijadikan dalam perkara lain an. Tasiman Bin Sumo Sapijo ;4.
38 — 14
;19Bahwa sepengetahuan saksi kalau dana asuransi maka harus di buatasuransi ;Bahwa saksi pernah mendengar anggota DPRD membuat perjanjianasuransi pada tahun 2004 ;Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang manamekanismenya sama dengan pencairan dana asuransi tahun 2002 yaituPencairannya lewat Sekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudianditeruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupati kemudian ditunjukanke kepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala Sub BagianAnggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi
APBD tahun 2002dan APBD tahun 2003 ;Bahwa yang mendapat dana asuransi adalah anggota DPRD KabupatenMaluku Tenggara sebanyak 35 orang termasuk Ketua DPRD dan wakilDPRD setelah antar waktu di tambah 2 (dua orang) ;20Bahwa untuk tahun 2003 dana asuransi untuk anggota DPRDKabupaten Maluku Tenggara dianggarkan sebesar Rp 4.375.000.000,(empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;Bahwa saksi tahu dengan pasti dana asuransi bagi anggota dewan telahdi cairkan karena saksi yang mengeluarkan SK Otorisasi
untuk belanjarutin ;Bahwa surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan berdasarkanpermintaan sesuai dengan permintaan SKPD dan saat itu diketahui olehSekertaris Daerah ;Bahwa pada saat mau dilakukan pencairan Sekertaris Dewan membuatpemintaan yang mana diajukan lewat Bupati dan melalui SekertarisDaerah yang kemudian diteruskan kembali ke bagian keuangan danditeruskan kepada saksi pada saat itu sebagai kepala sub anggaranguntuk mengeluarkan SKO guna pencairan dana tersebut ;Bahwa pencairan dana di
Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan RumahTangga DPRD kabupaten Maluku Tengggara,Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untukkeperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist
DPRDbeserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp.1.410.000.000, untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftarlampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk74keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya(termasuk Dana Asuransi),12
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 819K/Pid.Sus/2010dibuatlah surat Nomor 900/36/SekwanC/2004, tanggal 5Pebruari 2004 ditujukan kepada Bupati Ketapang untukmengajukan permohonan penerbitan Surat Kuasa OtorisasiSKO ), setelah terbitnya Surat Kuasa Otorisasi (SKO)Nomor 0212/PP/2004, tanggal 18 Pebruari 2004, dengannilai nominal Rp.1.300.000.000.00 (satu miliar tigaratus juta rupiah) untuk Keperluan Kegiatan BelanjaAdministrasi Umum DPRD Kabupaten Ketapang dan untukTunjangan Kesejahteraan/ Kesehatan ;Bahwa pada tanggal 27 Pebruari
Rani selaku unsur pimpinan DPRDKabupaten Ketapang mengajukan permohonan penerbitan SKOmelalui Sekertariat DPRD Kabupaten Ketapang denganSurat Nomor 900/84/Sekwan C/2004, maka berdasarkanpermohonan tersebut Bupati Ketapang mengeluarkan SuratKeputusan Nomor 0647/PP/2004 tanggal 12 April 2004tentang otorisasi anggaran' belanja daerah KabupatenHal. 7 dari 48 hal. Put.
No. 819K/Pid.Sus/2010syarat administrasi dibuatlah surat Nomor900/36/Sekwan C/2004, tanggal 5 Pebruari 2004 ditujukankepada Bupati Ketapang untuk mengajukan permohonanpenerbitan Surat Kuasa Otorisasi ( SKO ), ~ setelahterbitnya Surat Kuasa Otorisasi (SKO) Nomor0212/PP/2004, tanggal 18 Pebruari 2004, dengan onilainominal Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratusjuta rupiah) untuk Keperluan Kegiatan BelanjaAdministrasi Umum DPRD Kabupaten Ketapang dan untukTunjangan Kesejahteraan/kesehatan ;Bahwa
Rani selaku unsur pimpinan DPRDKabupaten Ketapang mengajukan permohonan penerbitan SKOmelalui Sekertariat DPRD Kabupaten Ketapang denganSurat Nomor 900/84/Sekwan C/2004, maka berdasarkanpermohonan tersebut Bupati Ketapang mengeluarkan SuratKeputusan Nomor 0647/PP/2004 tanggal 12 April 2004tentang otorisasi anggaran' belanja daerah KabupatenKetapang senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2004 KabupatenKetapang kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2 mataanggaran Tunjangan
SKO (Surat Keterangan Otorisasi) TunjanganKesejahteraan/ Kesehatan ;49. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) TunjanganKesejahteraan/Kesehatan ;50. SPM (Surat Perintah Membayar) Tunjangan Kesejahteraan/ Kesehatan ;51. APBD tahun 2004 dan Perubahan APBD tahun 2004 ;52. Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. 438 tahun 1999Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 819K/Pid.Sus/2010tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang ;53.
89 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rony Tuah Purba dihadapan saksi TumpalSitorus pada tanggal 27 Februari 2006 ;e Bahwa kemudian untuk pencairan dana tunjangan pemeliharaan kesehatanpengobatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir tahun2006 dengan tidak melampirkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja), atasperintah Tumpal Sitorus, Terdakwa mengajukan permintaan penerbitan SKO (SuratKeterangan Otorisasi) Nomor : 900/148/Setwan/2006 tanggal 05 April 2006 yangditujukan kepada Bupati Toba Samosir melalui saksi Arnold Simanjuntak
Setdakab Toba Samosir mengetahui bahwapengajuan permintaan SKO seharusnya tidak dapat diproses secara baik DASKmaupun APBD Kabupaten Toba Samosir tahun 2006 belum disahkan oleh BupatiToba Samosir tetapi saksi Arnold Simanjuntak, SE tetap mendisposisikanpermintaan penerbitan SKO tanggal 07 April 2006 tersebut kepada saksi GanyangSitumorang selaku Kepala Sub Bagian Anggaran dengan disposisi berbunyiproses SKO mendahului pengesahan DASK ; segera dan pada tanggal 12 April2006 terbit Surat Keterangan Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran2006 Nomor : 02/BK/200602/A/2006 sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Toba Samosir yangmenyebutkan : Dasar otorisasi : DASK : Mendahului Pengesahan DASK ;e Bahwa ternyata APBD Kabupaten Toba Samosir TA. 2006 baru disahkan olehBupati Toba Samosir tanggal 11 April 2006, sedangkan DASK Sekretariat DPRDbaru disahkan oleh Bupati Toba Samosir tanggal 26 April 2006 ;e Bahwa selanjutnya saksi Drs.
Rony Tuah Purba dihadapan Terdakwa dan saksi Tumpal Sitorus ;Bahwa kemudian untuk pencairan dana tunjangan pemeliharaan kesehatanpengobatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir tahun2006 dengan tidak melampirkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja), atasperintah Tumpal Sitorus, Terdakwa mengajukan permintaan penerbitan SKO (SuratKeterangan Otorisasi) Nomor : 900/148/Setwan/2006 tanggal 05 April 2006 yangditujukan kepada Bupati Toba Samosir melalui saksi Arnold Simanjuntak, SEselaku
56 — 20
Bahwa selanjutnya saksi Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati No 921/02/2003 tanggal 8Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati tahun 2003mengeluarkan SPP Nomor : R14/SPP 2003 tanggal 10 April 2003 untukbiaya Kegiatan Laporan Pertanggung jawaban Bupati Pati tahun 2002sebesar Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)kepada Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dan disetujui olehPengguna Anggaran yaitu saksi Ir Slamet
DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRD 5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp hal 15 dari 85 hal Put.No.37/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg 5.000.000,Rp5.000.000, Bahwa selanjutnya saksi Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati Pati No 921/02/2003 tanggal8 Maret 2003 tentang Otorisasi
(BUPATI PATI) GOLKAR 70.000.000,Drs KOTOT KUSMANTO Rp(WAKIL BUPATI PATI). 55.000.000, Bahwa selanjutnya saksi Nasikun selaku Pemegang Kas SekretariatDaerah Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati No 921/61/2003tanggal 5 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan WakilBupati Tahun 2003 mengajukan SPP Nomor : R06/TP/SPP/2003tanggal 4 Nopember 2003 untuk biaya Untuk BantuanKeuangan pihak ke III pada APBD Perubahan tahun Anggaran 2003sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) kepadaKepala
116 — 17
ADY LEKSONO bekerja sebagai TehnisiSistem NAC (Netwook Access Controle) dari PT.Datindotempat terdakwa SUSILO ADY LEKSONO bekerja, dimanaPT.Datindo mempunyai ikatan kerja dengan Bank BII dalamrangka mengerjakan pengadaan perangkat keras komunikasiNAC dan EDC (EBlektronic Draf Caputere), dan saat saksiARIS SETYO BUDI bekerja di Bank BII tanpa seijin dansepengetahuan pihak bank BII telah mengambil Data NomorKartu Kredit secara langsung dari komputer Sistem TMS(Terminal Management System) di ruang Otorisasi
88 — 29
,SE atas perintah Bupati Pati Periode 20012006 yaituTasiman,SH melalui Sekda Kabupaten Pati yaitu Ir Slamet Prawiro,MM danhal itu dilakukan oleh Oyo Karyo, SE,MM karena mengetahui tidak adadasar hukumnya dan hanya perintah lisan Tasiman,SH melalui SekdaKabupaten Pati yaitu Ir Slamet Prawiro, MM.hal 13 dari 82 hal Put.No.40/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati No 921/02/2003 tanggal 8Maret 2003 tentang Otorisasi
DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRD 5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp hal 15 dari 82 hal Put.No.40/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati Pati No 921/02/2003 tanggal8 Maret 2003 tentang Otorisasi
Rp55.000.000, Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Berdasarkan Keputusan Bupati No 921/61/2003tanggal 5 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan WakilBupati Tahun 2003 mengajukan SPP Nomor : R06/TP/SPP/2003 tanggal 4Nopember 2003 untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan pihak ke III padaAPBD Perubahan tahun Anggaran 2003 sebesar Rp 900.000.000, (Sembilanratus juta rupiah) kepada Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dandisetujui oleh
Rp55.000.000, Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati No 921/61/2003 tanggal 5Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun2003 mengajukan SPP Nomor :R06/TP/SPP/2003 tanggal 4 Nopemberhal 43 dari 82 hal Put.No.40/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg2003 untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan pihak ke III pada APBDPerubahan tahunAnggaran 2003 sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah)kepada Kepala Bagian Anggaran
Keputusan Bupati Nomor 921/021/2003 tanggal 8 Maret 2003 tentangOtorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati TA 2003.Buku Asli risalah resmi rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati AcaraPenetapan Perda Kab Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kab Pati TA 2003. 1 (satu) buku asli nota keuangan Perubahan APBD Kab Pati TA 2003.48 Draf RAPBD Kab Pati TA 2003 (murni) dan perubahan TA 2003.49 Keputusan Bupati Pati Nomor 921/61/2003 tentang Otorisasi AnggaranBupati dan Wakil Bupati
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
AKHMAD SYUKRIYANTO Bin H ABU BAKAR BOERHAN
144 — 64
Daftar Pengecekan DokumenPembiayaan ada diisi dan diparaf oleh admin pembiayaan.Berdasarkan tanggal akad yaitu 15 Oktober 2015 saksi masihmenjabat sebagai BOSM di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin,dan saksi tidak ingat atau saksi tidak bisa memastikan apakahssaksi yang melakukan otorisasi, karena saksi tidak ingat nasabahHalaman 36 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN JmbSiapa saja yang berkas pembiayaannya yang aksi otorisasi.
sesuai maka saksi melakukan otorisasi, dan secaraotomatis di system uang pencairan langsung masuk ke rekeningnasabah dan Kegunaan otorisasi tersebut adalah untuk mencairkandana ke rekening nasabah Bahwa Untuk nasabah AHMAD REZA dan M.
MUKHLIS saksitidak melakukan otorisasi dikarenakan pada saat pencairan atas namakedua nasabah tersebut saksi sedang menjalani ibadah Umroh ditanah suci Bahwa saksi yakin saksi yang melakukan otorisasi hanyanasabah IPUNG CAROLINA Bahwa pada saat melakukan otorisasi, saksi ada menemukankekeruangan dokumen dan saksi menyampaikan kepada terdakwaselaku kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah dan saatterdakwa mengatakan kepada saksi itu dokumen sudah lengkapcairkan saja, karena atas perintah terdakwa
kemudian terdakwamelakukan otorisisasi dan untuk pencairan pembiayaan dan saksi lupaatas nama siapa pembiayaan tersebut Bahwa saksi melakukan otorisasi untuk pencairan terhadapdokumendokumen nasabah yang belum lengkap karena ada tekanandari terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO selaku Kepala CabangPembantu Bank Mandiri Syariah SipinHalaman 38 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb Bahwa saksi mau melakukan otorisasi terhadap dokumenpembiayaan karena di paksa oleh terdakwa untuk dilakukan otorisasiuntuk
Jika Operation Officer pada saatitu. berhalangan hadir maka Kepala Cabang juga berwenangmelakukan otorisasi.
81 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp660.000.000,00untuk Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang;7. 1 (satu) set asli Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2003 Nomor2P.0.18.1.01.023/7 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp1.650.000.000,00untuk Bantuan Pembinaan Keamanan;8. 1 (satu) set asli Surat mohon penerbitan SKO Nomor 01/P/Keu/2003 tanggal08 Desemberr 2003;9. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 922/521/P/Keuda/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Otorisasi
Anggaran BelanjaPembangunan 2003 sebesar Rp660.000.000,00;10.1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 922/521/P/Keuda/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaPembangunan 2003 sebesar Rp1.650.000.000,00;11.1 (satu) set asli surat Perintah Membayar Uang/Giro (SPMU) tanggal31 Desember 2003 sebesar Rp660.000.000,00;12.1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar Uang/Giro (GSPMU) tanggal31 Desember 2003 sebesar Rp660.000.000,00;13.1 (satu) set asli Surat Perintah
.0.18.1.01.023/7 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp660.000.000,00untuk Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang;1 (satu) set asli Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2003 Nomor2P.0.18.1.01.023/7 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp1.650.000.000,00untuk Bantuan Pembinaan Keamanan;1 (satu) set asli surat mohon penerbitan SKO Nomor 01/P/Keu/2003 tanggal08 Desember 2003;1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 922/521/P/Keuda/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Otorisasi
Anggaran BelanjaPembangunan 2003 sebesar Rp660.000.000,00;1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 922/521/P/Keuda/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaPembangunan 2003 sebesar Rp1.650.000.000,00;1 (satu) set asli surat Perintah Membayar Uang/Giro (SPMU) tanggal31 Desember 2003 sebesar Rp660.000.000,00;1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar Uang/Giro (SPMU) tanggal31 Desember 2003 sebesar Rp660.000.000,00;1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar
117 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
.04/1994tanggal 21 Desember 1994 yang mengatur tentang Tata Cara PenguranganPPN danPPnBM untuk barang kena pajak yang dikembalikan, tidak ada menyebutkanbahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/ 1994 tanggal 2Desember 1994 tersebut hanya mengatur mengenai faktur pajak standar,Bahwa dalam persidangan kuasa hukum Termohon Peninjauankembalimengemukakan pada halaman 22 alinea 2 dan 3 sebagai berikut :Bahwa retur penjualan yang menggunakan Faktur Pajak Sederhana, Pembeliharus mengisi formulir otorisasi
pengembalian barang yang disediakan olehPemohon Banding dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dimanadidalamnya dapat dilihat nomor otorisasi pengembalian barang, nomordistributor, tanggal, nama, dan alamat pembeli, macam, jenis, kuantum, danharga barang dikembalikan ;Bahwa dari otorisasi retur tersebut distributer tidak memperolehpengembalian uang melainkan voucher yang dapat digantikan dengan baranglain:Bahwa pejabat yang mewakili Pemohon Peninjauankembali dalampersidangan Pengadilan Pajak
48 — 12
Keputusan Bupati No. 921/021/2003 Tanggal 8 Maret 2003, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati TA. 2003. ( FC. Yang telah dilegalisir ).23. Buku Asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Acara Penetapan Perda Kab. Pati Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pati TA. 2003. ( Murni dan Perubahan ). 24. 1 ( satu ) buku asli Nota Keuangan Perubahan APBD Kab. Pati TA. 2003. ( Murni dan Perubahan ). 25. Draf RAPBD Kab.
Keputusan Bupati Pati No. 921/61/2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati Dan Wakil Bupati Tanggal 5 Nopember 2003. ( FC. Yang telah dilegalisir ) .27. Keputusan Bupati Pati No. 921/02/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 8 Maret 2003 (FC. Yang dilegalisir) 28. Dengan surat perintah penyitaan No.
Pati TA. 2003 ( Murni dan Perubahan TA. 2003).Keputusan Bupati Pati No. 921/61/2003 tentang Otorisasi Anggaran BupatiDan Wakil Bupati Tanggal 5 Nopember 2003. ( FC. Yang telah dilegalisir ) .Keputusan Bupati Pati No. 921/02/2003 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaBupati dan Wakil Bupati Tanggal 8 Maret 2003 (FC. Yang dilegalisir)Dengan surat perintah penyitaan No.
Bahwa selanjutnya saksi Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Berdasrkan Keputusan Bupati No 921/61/2003 tanggal 5Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003mengajukan SPP Nomor : R06/TP/SPP/2003 tanggal 4 Nopember 2003 untuk biayaUntuk Bantuan Keuangan pihak ke II pada APBD Perubahan tahun Anggaran 2003sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Kepala BagianAnggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh Pengguna
Keputusan Bupati Pati No 921/61/2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati DanWakil Bupati Tanggal 5 Nopember 2003 ;27. Keputusan Bupati Pati No 921/02/2003 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaBupati dan Wakil Bupati Tanggal 8 Maret 2003 ;28. Dengan Surat Perintah Penyitaan No Pol : SP Sita/83/II/2009 Reskrim tanggal24 Maret 2009 penyidik telah melakukan penyitaan dari sdr NASIKUN , SHberupa Bukti setoran ke Kas Daerah Kabupaten Pati An.
Bahwa pada tanggal 8 Maret 2003, APBD disahkan dan kemudian Bupatimenerbitkan Keputusan Bupati Pati No.921/021/2003 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2003 yang isinya bahwa biayakegiatan LPJ Bupati Tahun 2002 diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan10.11.12.62seluruh anggota DPRD Kabupaten PATI sebagai bantuan Transportasi danAkomodasi selama Laporan Pertanggungjawaban Bupati PATI Tahun 2002, masingmasing dengan rincian sebagai berikut:a.
424 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa saksi mengetahui adanya ketidakwajaran pembayaranyang dilakukan oleh merchantmerchant yang memiliki EDCBank Permata berawal dari adanya laporan dari unit claimsketika melakukan pengecekan data otorisasi dan datasettlement karena ada klaim dari bank penerbit kartu padatanggal 29 Desember 2009, unit claims melihat ada kejanggalandari beberapa transaksi yang menggunakan nomor kartu visaelectron Bank Mandiri.
Kejanggalan tersebut kemudiandilaporkan ke Fraud Control Unit pada tanggal 30 Desember2009 untuk dilakukan investigasi atas transaksi mencurigakantersebut, dengan hasil investigasi ditemukan transaksi tidakwajar dari 11 merchant di Jakarta dengan 2.148 transaksi visaelektron.e Bahwa hasil investigasi memperlihatkan adanyaketidakwajaran yaitu tidak adanya proses otorisasi dari 2.148transaksi tersebut, yang ada hanya proses settlement(merchant mengirim report transaksi untuk ditagihkanpemayarannya
Merchant PLATINUM BOUTIQUE/JASON (Medan).Bahwa akibat perbuatan tersebut, merugikan Bank Permataberjumlah sekitar Rp 70.006.812.552, (tujuh puluh miliar enam jutadelapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).Bahwa adanya perbuatan tersebut terjadi berawal dari laporan UnitClaims saat melakukan pengecekan data otorisasi dan data settlementkarena ada klaim dari Bank Penerbit kartu pada tanggal 29 Desember2009, Unit Claims melinat ada kejanggalan dari beberapa transaksiyang menggunakan
Dan saksi menemukan transaksi tidak wajardari 11 merchant di Jakarta dengan 2.148 transaksi visa electron.Bahwa hasil investigasi menunjukkan bahwa ketidakwajaran adalahtidak ada proses otorisasi dari 2.148 transaksi tersebut, yang ada hanyaproses settlement dengan menggunakan code otorisasi palsu.
Transaksi tersebut tidakada proses otorisasi (menggesek kartu pada mesin EDCmerchant Bank Permata).
53 — 8
KAHARUDIN NGAJAe Bahwa saksi hadir ingin memberikan kesaksian berkaitan dengan dugaankorupsi yang dituduhkan kepada terdakwa ;e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan TinggiMaluku yang datang di Kejaksaan Negeri Tual ;e Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian AnggaranBagian Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara;17Bahwa tugas saksi bersamasama tim anggaran mempersiapkan RAPBDuntuk diajukan ke DPRD untuk dibahas, mengeluarkan SK Otorisasi sebelumdisahkan, membantu
danperubahan APBD tahun 2002 setelah bulan September saksi tidak ingatpasti;Bahwa penjabaran APBD perubahan dilakukan setelah penetapan PERDAperubahan di sahkan;Bahwa dana asuransi yang dianggarkan Rp. 1.410.000.000, (satu milyardempat ratus sepuluh juta rupiah) telah dicairkan;Bahwa pencairannya lewat Sekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudiaditeruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupati kemudian ditunjukan kekepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaranuntuk menerbitkan SK Otorisasi
disetujui oleh DPRD maupundari eksekutif ;Bahwa pada saat itu tidak dibahas pos per pos hanya jumlahnya saja danpada saat itu semua anggota dewan menyetujuinya ;Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang mana mekanismenyasama dengan pencairan dana asuransi tahun 2002 yaitu Pencairannya lewatSekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudian diteruskan ke Sekda denganpengetahuan Bupati kemudian ditunjukan ke kepala bagian keuangan danditeruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi
untuk belanja rutin;Bahwa surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan berdasarkan permintaansesuai dengan permintaan SKPD dan saat itu diketahui oleh SekertarisDaerah ;Bahwa pada saat mau dilakukan pencairan Sekertaris Dewan membuatpemintaan yang mana diajukan lewat Bupati dan melalui Sekertaris Daerahyang kemudian diteruskan kembali ke bagian keuangan dan diteruskankepada saksi pada saat itu sebagai kepala sub anggarang untukmengeluarkan SKO guna pencairan dana tersebut;Bahwa surat permintaan pembayaran
Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untukkeperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya(termasuk Dana Asuransi),12.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember2003 beserta lampirannya,13.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18Nopember 2003,4814.Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000, untukpembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan
34 — 16
Wewenang adalah $: Melakukan Otorisasi transaksi sesuai dengan limit ; Membubuhkan paraf / tanda tangan pada Voucher atau nota transaksidan laporan perkreditan (mengetahui yang berarti sudah membaca,mengerti dan membenarkan) ;" 222020 202 Memberikan bimbingan pada rekan kerja ; Dalam proses pemberian fasilitas kredit di PT. Bank Century, Tok adaketentuan yang mengatur yaitu Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Pt.
Bank Century, Tok adalah Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Bab IV.5 Kebijaksanaan Persetujuan Kredit mengenai Persetujuan PencairanTerhadap mekanisme otorisasi transaksi sesuai dengan Ketentuan DanProsedur Operasi (KDPO) Admin Kredit Bab II A halaman 1 s/d halaman7, dijelaskan sebagai berikut : 2022020 20 ="a.
61 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukanpengeluaran biaya kegiatan operational kantor tanopa membuat FPB (FormPersetujuan Biaya) terlebin dahulu yang harus ditandatangani oleh OO(Operational Officer), UM (Unit Manager), CM (Cluster Manager), RegionBalikpapan dan Kantor Pusat Jakarta, namun penarikan tersebut dilakukanhanya dengan menggunakan BPK (Bukti Pengeluaran / Penarikan Kas) tanpaada FPB dan nota kuitansi atau Berita Acara;Bahwa dalam penarikan / pengeluaran tersebut tetap dilakukan melalui tellerbank yang meng input data, lalu dilakukan Otorisasi
lalu di input dataoleh teller kemudian dilakukan OTORISASI oleh Sdr HESTY(memasukan password transaksi yang hanya diketahui oleh SdrHESTY saja selaku Operational Officer supaya transaksi berjalan)karena tanpa OTORISASI OO maka uang tidak bisa dikeluarkan dankelengkapan administrasi lainnya menjadi tanggung jawabnya SdrHESTY.
terhadap keberadaaninventaris kantor dan ATK, warkat berharga yang ada di unit.Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr MEGAWATI SE BintiDARSIL, SRI SYANINGSIH Bin SRIYANTO, MIRA Binti SUBANDI,RINA FIRDIATI Binti ISNAN, Saksi NURUL ISTIQOMAH BintiMARWAN, Saksi Sdr ADI CHANDRA, Sdr SRI SUSILAWATI, SaksiLENY THERESIA ASTUTI Binti TON SUKARTONO dari teller yangmenerangkan bahwa uang tetap dikeluarkan/ cairkan karena SdrHESTY adalah atasan teller sehingga sewaktu melakukan transaksiada memiliki wewenang OTORISASI
67 — 9
Bahwa berdasarkan hasil pembahasantersebut kota Surakarta disetujuimendapatkan bantuan dana ABT sebesarRP. 6.995.242.000, berdasarkan SKOMenteri Keuangan nomor : 1290/KM.343/SKOR/2003 tanggal 22 Oktober 2003dengan Otorisasi yang berhakmenerima : Walikota Surakarta.* Jumlah uang setinggi tingginya.................. Rp.6.995 .242.000,* Atas beban* Kode anggaran05.4.06.2684.62.03.0356/991492/5565* Untuk keperluan> Perumahan Pemukiman ...................
Bahwa yang saksi ketahui tentang Proyek ABT Tahun 2003adalah proyek APBN dengan Surat Keputusan Otorisasi(SKO) kepada Walikota Surakarta dan dilaksanakan denganPenanggung Jawab Proyek terdakwa, Pemimpin Proyek AGUNGHASTHO BANENDRO, ST dan kontraktor PT. AGUNG DARMAINTRA Surakarta.
Sriwedari> Sumber daya airRp.2.000.000.000, Pembangunan rumah pompa dan pengadaan pompa pintuair Kaliwingko 6 unit.Bahwa setelah adanya SKO (Surat Keputusan Otorisasi)mengingat perjalanan tahun tahun sebelumnya bahwaturunnya dana ABT biasanya disetujui pada Triwulan IV,maka PU Kota Surakarta guna mengantisipasi keterbatasanwaktu. tersebut, DPU telah mempersiapkan lelang padabulan Agustus tahun 2003 dengan Ketua Panitia LelangSdr.
Bahwa benar Dana ABT ada di KPPN tahun 2003untuk Kota Surakarta dituangkan pada Surat KeputusanMenteri Keuangan No. 1290/KM.3 43/SKOR/2003 tanggal 22Oktober 2003 tentang Otorisasi yang dikirim dari kantorPusat Direktorat Jenderal.
Keputusan Menteri Keuangan RIperihal Otorisasi AnggaranBelanja Rutin Tahun 2003. Nomorsurat 1290/KM.3 43/SKOR/2003Tanggal 22 Oktober 2003.MemutuskanBerdasarkan UU No. 29 Th. 2002 tentang APBN Th. 2003memberi kuasa kpd KPKN Surakarta (028) utk melakukanpembayaran sbg berikut1. Jumlah uang setinggi tingginya : Rp6.995 .242.000,2. Yg berhak menerima : WALIKOTA SURAKARTA3.
120 — 33
berkesimpulan bahwa Pemohon Banding adalahJasa Maklon yang mana memenuhi definisi Jasa Maklon seperti yang tercantum dalam Peratur:Jenderal Pajak No: PER70/PJ/2007 a quo; bahwa Pemohon Banding tidak punya Kuasa untuk menentukan Harga Barang yang diproduldemikian barang tersebut bukan punya Pemohon Banding melainkan milik pemesan; bahwa sampai dengan Closing Conference Pemohon Banding tidak bisa menyampaikan datauntuk menentukan harga; bahwa penjualan lokal yang dilakukan Pemohon Banding pun atas otorisasi
Bahwa Wajib Pajak tidak meminjamkan data/dokumen/ bukti berupa dokumen ekspPemberitahuan Ekspor Barang (PEB), invoice, nota pembelian wesel ekspor oleh bank dekspor dengan L/C atau bukti transfer dari Importir di luar negeri untuk ekspor tanpa dokumen pendukung; dokumen kebijakan penetapan harga yang dibuat atas otorisasi nFaktur Pajak Keluaran yang dilaporkan dalam SPM PPN Masa Pajak November 2008; asli fMasukan yang dikoreksi dan didukung dengan invoice, purchase order, delivery/shipping penerimaan
Pemohon Banding tidak meminjamkan buktibukti berupa dokumen ekspor (yang meliinvoice, nota pembelian wesel ekspor oleh bank devisa untuk ekspor dengan L/C atau budari importir di luar negeri untuk ekspor tanpa L/C beserta dokumen pendukung), dokume:penetapan harga yang dibuat atas otorisasi manajemen, Faktur Pajak keluaran, Faktur Pajayang didukung dengan invoice, purchase order, delivery/shipping order, bukti penerim
1.YULIANTI SRI HANDANI
2.RR. SUSANTI SRI HARNANI
Termohon:
BUPATI DEMAK
246 — 315
Sekretaris Jenderal atau Ketua Lembagabersangkutan yang dikenakan ganti rugi.(2) Berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri cq.Sekretaris Jenderal atau Ketua Lembaga yang bersangkutan,mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi(SKO) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggarandisertai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yangmenjadi dasar permintaannya(3) Berdasarkan permintaan Menteri cq.
Direktur Jenderal Anggaran melakukanpenelitian dalam menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO)atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan AnggaranBelanja Negara Rutin.(4) Asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebutdisampaikan kepada yang berhakHalaman 16 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 8/P/FP/2020/PTUN.SMG9.
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
SPP bulan April 2004 dengan nilai Rp. 1.399.200.000, SPP bulan Mei 2004 dengan nilai Rp. 576.000.000.Jumlah Rp. 3.773.100.000,Bahwa SPP yang diajukan tersebut diatas, beroedoman pada APBD tahun2003, karena saat pengajuan SPP tersebut diatas, APBD kota TanjungPinang Tahun 2004 belum disahkan, selanjutnya Walikota Tanjung Pinangmenerbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) yaitu : SKONomor 11 Tahun 2004 tanggal 12 Pebruari 2004 SKONomor 21 Tahun 2004 tanggal 2 Maret 2004 SKONomor 38 Tahun 2004 tanggal
GAFARWALID, BA., membayarkan Tunjangan Kehormatan untuk Pimpinan danAnggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari bulan Januari s/d Mei 2004dengan jumlah total sebesar Rp. 605.000.000, (enam ratus lima juta rupiah)sekalipun mata anggaran Tunjangan Kehormatan tidak tercantum dalamSurat Permintaan Pembayaran, Surat Keputusan Otorisasi maupun SuratPerintah Membayar yang ada untuk Sekretariat DPRD Kota Tanjung Pinangperiode Januari s/d Mei 2004;Bahwa tindakan Terdakwa . H. A.
No. 1307 K/Pid.Sus/2008Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari bulan Januari s/d Mei 2004dengan jumlah total sebesar Rp. 605.000.000, (enam ratus lima juta rupiah)sekalipun mata anggaran Tunjangan Kehormatan tidak tercantum dalamSurat Permintaan Pembayaran, Surat Keputusan Otorisasi maupun SuratPerintah Membayar yang ada untuk Sekretariat DPRD Kota Tanjung Pinangperiode Januari s/d Mei 2004;Bahwa tindakan terdakwa . H. A.
) Kantor Sekretariat DPRDKota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2004;18.Setoran sisa UUDP Pelaksanaan Anggaran Tahun 2003 sebesar Rp.108.174.723, tanggal 28 April 2005 dan Rp. 117.220.454, tanggal 18April 2005;19.APBD dan Penjabaran APBD Kota Tanjung Pinang tahun Anggaran2004;20.Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Kota Tanjung Pinang tanggal19 Januari 2005;21.Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 21 Juni2005 No. 354/S/IV.1/06/2005;22.Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang tentang Otorisasi
No. 1307 K/Pid.Sus/200819.APBD dan Penjabaran APBD Kota Tanjung Pinang tahun Anggaran2004;20.Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Kota Tanjung Pinang tanggal 19Januari 2005;21.Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 21 Juni2005 No. 354/S/NV.1/06/2005;22.Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah tahun 2004 atas beban Kantor Sekretariat DPRD KotaTanjung Pinang bulan Januari s/d Desember 2004;Beserta berkas Perkara dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri