Hasil RUPSLB tanggal 20 April 2013 dibuat dalam bentukNotulen/ Berita Acara pada tanggal 20 April 2013;3.2. Berita Acara RUPSLB tersebut di atas, sudah dibuatkan dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris YolaYostiwanti, S.H., M.Kn, Nomor: 22 tanggal 22 April 2013 diBatam:3.3. Sudah mendapat pengesahan Menkumham Nomor: AHUAH.01.1018420 tanggal 14 Mei 2013;Halaman 2 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/20163.4.

Tentang Tempat Pelaksanaan RUPSLB Tanggal 10 Mei 2005 :Bahwa PT. Sintai Industri Shipyard beralamat di Jalan BrigjenKatamso Km. 6 Tanjung Uncang Batam, namun RUPSLB tanggal 10Mei 2005 dilaksanakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma PondokIndah Jakarta, maka RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 tersebutbertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentangtempat pelaksanaan RUPS yaitu:Halaman 3 dari 33 hal.Put.

Nomor 577 K/Pdt/20161.RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat 1) tanggal 10 Mei2005 yang diadakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma PondokIndah Jakarta adalah bertentangan dengan ketentuan hukumyang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS;RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I) tanggal 10 Mei2005 harus dilaksanakan di Jalan Brigjen Katamso Km 6 TanjungUncang Batam sebagai tempat perseroan melakukan kegiatanusaha atau di Batam sebagai tempat kedudukan perseroan;RUPSLB PT.

Bahwa pada saat RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 10Mei 2005, Penggugat memberikan kuasa tertanggal 2 Mei 2005kepada Tuan Bondan Hindarwoto untuk mewakili Penggugatdalam RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 dan Penerima Kuasa hanyadiberi Kewenangan untuk menghadiri RUPSLB dan tidak diberikankuasa untuk menjual/ mengalinkan saham Penggugat kepadaTergugat II:.

Bahwa keputusan RUPSLB huruf E poin 3 sudah terang dan jelasmenyatakan Segera menyusun anggota Direksi dan Komisarispada RUPS luar biasa yang akan datang dan belum pernah adapelaksanaan RUPSLB sesuai dengan amanat RUPSLB tanggal 10Mei 2005, untuk menyusun anggota Direksi dan Komisaristersebut di atas, maka sekali lagi bahwa Tergugat Il telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyuruhmeletakan keterangan yang tidak benar dalam akta Akta Nomor 7tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris

Agricon (RUPSLB 28 September 2001), Surat Kuasa tertanggal 26 September 2001 danTentang Surat Peryataan Alm H. Mustafa Madjidi tertanggal 25 April 2002 ;22.

Agriconmengirimkan Surat Undangan RUPSLB denganNomor : 068/PS/VI/ O09dj tertanggal 10 Juni 2009, yangpada pokoknya dalam Surat Undangan tersebut untukmenghadiri RUPSLB tanggal 25 Juni 2009, pembahasanmengenai permohonan usulan surat dari Pemegang Sahamtertanggal 8 Juni 2009 tersebut tentang penggantian danpengangkatan susunan Direksi PT.

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2009 diadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB ) PT.

Agricon dan Pemanggilan untukmenghadiri RUPSLB tersebut telah dilakukandalam tenggang waktu lebih dari 14 harisejak diterbitkannya surat Nomor070/PS/VII/09 dj i tertanggal 17 Juli 2009tentang Undangan RUPSLB tertanggal 6 Agustus2009, selain itu RUPSLB tanggal 6 Agustus2009 juga telah dihadiri oleh seluruhPemegang Saham PT.

Bahwa dengan dituangkannya RUPSLB PT.Agricon tanggal 06 Agustus 2009 dalamberita acara RUPSLB yang ditandatangani olehHaerul Bestari Bengardi dan ChristcianoTandramihardja serta selanjutnya dituangkanSL100dalam Akta pernyataan keputusan Rapat PT.Agricon No 03 tanggal 7 Agustus 2009sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 4Undang Undang No 40 Tahun 2007, maupunkemudian pemberitahuan RUPSLB tersebut telahditerima oleh Mentri HUKUM dan HAM RI,melalui Surat No AHUAHA.01.10/12966 Tanggal13 Agustus 2009

RCAF, karena pewarisan.Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2017/PT MDNBahwa pada tanggal 29 April 2014, dengan Surat Panggilan danPemberitahuan, RUPSLB PT. RCAF tertanggal 14 April 2014, Sdri. FithryMastura Panggabean (Tergugat 1!) selaku Direksi, yang diwakili olehkuasanya (Sdr. Tommy Fahrizal, SH.), telah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Tahunan, yang seharusnya dibuat Direksi ;b) Tidak adanya Laporan Keuangan yang sudah teraudit ;c) Tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannyaperseroan;d) Tidak adanya Business Plan dari Direksi yang menjelaskan peningkatanmodal dimaksud;Bahwa kemudian hasil RUPSLB Pertama (1) tersebut dituangkan kedalamAkta Berita Acara RUPSLB PT.

.), kembali menyelenggarakan RUPSLB Kedua (ll)dengan agenda yang sama dengan RUPSLB Pertama (I), yakni : (copy BuktiP8 terlampir) ;(1) Meningkatkan Modal Dasar menjadi Rp 10.000.000.000, (sepuluhmilyar rupiah) ;(2) Meningkatkan Modal Disetor sebesar Rp 2.500.000.000, (dua milyarlima ratus juta rupiah).Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2017/PT MDNDan dalam RUPSLB Kedua (Il) tersebut, Penggugat melalui kuasanya,kembali menolak rencana Direksi untuk meningkatkan modal dengan alasanyang

Yang terjadi, malah Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill tetap melakukan voting atas penambahan modal perseroantersebut; (copy Bukti P11 & P12 terlampir);Bahwa kemudian hasil RUPSLB Ketiga (Ill) yang dibuat dengan cara votingtersebut dituangkan kedalam Akta Berita Acara RUPSLB PT. RCAF No. 56,tertanggal 21 Juli 2014, yang dibuat oleh Ade Yulianty Djaidir, SH., Mkn.

RCAF, sebagaimana dimaksud dalam Akta PernyataanBerita Acara RUPSLB PT. RCAF No. 21, tertanggal 09 September 2014,maka Sdri. Martha Ria Tobing ikut turut digugat dalam gugatan ini sebagaipihak (Tergugat IV).Bahwa karena penerbitan Akta Pernyataan Berita Acara RUPSLB PT.

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tertanggal 28 April 2016 bertentangandengan ketentuan hukum UndangUndang RI No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.

DCG Indonesia yang ditunjuk oleh RUPSLB PerseroanPT. DCG Indonesia dan/atau pihak terkait lainnya untuk tidak melaksanakan isiKeputusan RUPSLB tertanggal 29 April 2016 sebagaimana tertuang dalam AktaAuthentik No. 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan KeputusanHalaman 6 Putusan NOMOR 145/PDT/2021/PT DKIRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. DCG Indonesiayang dibuat oleh Notaris TERBANDING VI sampai dengan perkara ini memilikikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);2.

Menetapkan dan Menyatakan Pelaksanaan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Ke 2 Perseroan PT.

Menetapkan dan Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Ke2 Perseroan PT.

Menyatakan sah dan berlaku pelaksanaan RUPSLB tertanggal 29 April2019 yang dituangkan dalam Akta Authentik No 1425 tertanggal 17 Mei 2016;3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam PerkaraNo.159/Pdt.G/2019/Pn. Jkt.

Saad Said Bamadhay, Sadr.Fadhilah, S.E. dan RUPSLB dimaksud dilaksanakan pada tanggal 5Maret 2015 bertempat di Kantor PT Abdi Makbul (Termohon) di TanjungSelor, akan tetapi RUPSLB itu harus pula berakhir tanpa adakeputusan oleh karena pemegang saham kubu Alm Muhammad SalehBamadhay., dan kawan kawan dengan kompak menolak tegasmelakukan perubahanperubahan terhadap Akta Pendirian/AnggaranDasar PT Abdul Makbul sebagaimana Agenda RUPSLB yang telahdisetujui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung selor

Benar pada tanggal 5 Maret 2015 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Abdi Makbul (RUPSLB ini diadakanadalah didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung SelorNomor 29/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tertanggal 11 Desember 2014) danhasilnya adalah: "RUPSLB PT Abdi Makbul berakhir tidak bisamengambil keputusan sesuai agenda yang sudah ditetapkan karenalagilagi Kedua kubu Pemegang Saham berbeda pendapat/tidaksepakat (vide surat bukti bertanda P.13. dan P.8. serta P.7);Berdasarkan Penetapan

Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor08/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tanggal 11 Desember 2014 ( vide bukti suratbertanda P.7.) benar tidak diselenggarakannya RUPS ataupun RUPSLB oleh Direksi ataupun Komisaris PT Abdi Makbul sejak berdirinyaPerseroan PT Abdi Makbul tahun 2007 hingga tahun 2014, bahkanwalaupun RUPSLB terselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2015 (videsurat bukti bertanda P.13.

(vide surat bukti bertanda P.7.) dan kemudian ParaPemohon Kasasi menindaklanjutinya dengan menyelenggarakan sendiriRUPSLB dimaksud pada tanggal 5 Maret 2015 dan walaupun RUPSLB itudihadiri oleh semua Pemegang Saham pada PT Abdi Makhul (vide buktisurat bertanda P.8 ) namun akhimya RUPSLB "gagal untuk mengambilkeputusan terhadap agenda RUPSLB yakni melakukan perubahanperubahan Anggaran Dasar PT Abdi Makbul" (vide surat bukti bertandaP.13.)

Nomor 3318 K/Padt/201511.12.bukti surat bertanda P.8 ) namun akhirnya RUPSLB "gagal untukmengambil keputusan terhadap agenda RUPSLB yakni melakukanperubahanperubahan Anggaran Dasar PT Abdi Makbul" (vide surat buktibertanda P.13.);Bahwa dalam Permohonan Pembubaran Perseroan PT Abdi Makbuldiajukan oleh Para Pemohon Kasasi telah melibatkan/menjadikan PT AbdiMakbul selaku pihak Termohon dan yang hadir sebagai kuasa danTermohon adalah Sdr.

DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA adalah sah susunannya sertaberhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikatmengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB PT.DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA;11) Bahwa Tergugat perlu sampaikan bahwa dengan hadirnya kuasaPenggugat dalam RUPSLB PT.

Apakah pada aspek syarat sah untukmelaksanakan RUPSLB, atau pada saat penyelenggaraan RUPSLB ataukah pada hasil RUPSLB;Bahwa dalam hal ini Tergugat akan menjawab berdasarkankonstruksi hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya:13) Bahwa sebelum pelaksanaa RUPSLB PT.

Rinrin Merinova;21) Bahwa terselenggaranya RUPSLB PT.

., M.Kn pada tanggal 04 Februari 2019;24) Bahwa perlu Tergugat tegaskan hasil RUPSLB PT. DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA telah sesuai pula denganketentuan yang termuat dalam UU PT terkait pembuatanRisalah RUPSLB PT.

Tuan Thomas pada RUPSLB PT.

Nyonya SUTJI RAHAYU, Pemegang 10 (sepuluh) lembar sahamatau setara dengan 1,66 % (satu koma enam puluh enam persen);Sehingga total saham yang terwakili dalam RUPSLB tersebut adalah50.83 % (lima puluh koma delapan puluh tiga persen);Adapun halhal yang penting yang telah diputuskan dalam RUPSLBtersebut adalah :e Membubarkan Perseroan PT.

PANGGILAN RUPS DAN/ATAU RUPSLB OLEH DIREKSI.Sesuai Pasal 79 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT). Direksi atau Direktur II telahmengundang secara sah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegangHal. 4 dari 23 hal. Put.

tanpa alasan apapun.Berdasarkan halhal tersebut diatas telah nyata bahwa diantarapemegang saham tidak ada kecocokan lagi sehingga perseroan tidakmungkin dilanjutkan.Oleh karena itu, Direksi melakukan pemanggilan rapat kepada ParaPemegang Saham berikutnya untuk membubarkan perseroan.PEMBUBARAN PERSEROAN.Bahwa Direksi melakukan pemanggilan RUPSLB, sesuai surat No. 004/SK/MAS/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010 (bukti P16).Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, di Kabupaten Bogor, telahdilaksanakan RUPSLB

(RUPSLB), sebagaimana terdapat dalam Akta Berita Acara No. 7,tanggal 14 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Notaris DoharmanLimbong, SH (bukti P17).Bahwa Termohon juga tetap tidak hadir dalam RUPSLB tersebutmeskipun telah dipanggil dengan sah (vide bukti P16).DASAR HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN.Pembubaran perseroan diatur dalam UUPT yaitu :Pasal 12 ayat (1) huruf c, menentukan :*pembubaran perseroan dapat terjadi berdasarkan penetapanpengadilan.Pasal 146 ayat (1) huruf c, menentukan :"Direksi dapat

No. 2038 K/Padt/201 1tanggapan dari Termohon, sehingga Termohon telah lalai memenuhitanggungjawabnya terhadap perseroan;e Bahwa sesuai dengan bukti bertanda P17 ternyata pada tanggal 14Januari 2011 telah diadakan RUPSLB Perseroan PT.

Memerintahkan Termohon dan Termohon II yang merupakan Direksi danKomisaris PT Mowilex Indonesia untuk menghadiri RUPSLB yangdiselenggarakan oleh Pemohon, dan jika Direksi dan Komisaris tidak hadirdalam RUPSLB tersebut maka mereka dianggap tidak berkeberatanterhadap pemberhentian mereka dari jabatannya selaku Direktur danKomisaris;4. Biaya menurut hukum;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Para Termohonmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:.

bahwaTermohon Kasasi tidak mau memberikan klarifikasi mengenai alasanpermintaan penyelenggaraan RUPSLB;Bahwa rangkaian peristiwa di atas juga terjadi pada Pemohon KasasiIl dimana PT Indo Paint Jaya memerintahkan Pemohon Kasasi IIuntuk tidak menyelenggarakan RUPSLB sebelum memperolehklarifikasi tertulis dari Termohon Kasasi mengenai alasan permintaanpenyelenggaraan RUPSLB oleh Termohon Kasasi.

Nomor 1253 K/Pdt/201535.36.37.Paint Jaya dengan Termohon Kasasi mengenai alasanpenyelenggaraan RUPSLB tersebut;Bahwa Pedoman Teknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013 padabutir 6 menyatakan:6.

panggilan dalam jangka waktu 15 hari kalender tersebut;Adalah hal yang sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterimasecara logika sederhana dimana surat permintaan RUPSLB tertanggal26 Maret 2014 dan jatuh tempo 15 hari kalender setelahnya yaitu 9April 2014 tetapi tembusannya baru dikirim kepada Pemohon Kasasi IIhampir 2 minggu setelahnya tanggal RUPSLB yang diminta, yaitu 22April 2014;Fakta ini jelas dan tegas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi lalaidan tidak pernah mengirimkan tembusan kepada

Bahwa selain tidak memiliki kepentingan yang wajar, TermohonKasasi juga tidak dapat membuktikan secara sumir bahwapersyaratan untuk pemanggilan RUPSLB telah terpenuhi, antara lainalasan untuk mengadakan RUPSLB dan syarat bahwa surat panggilanharus ditembuskan secara patut kepada Komisaris PT MowilexIndonesia;60.

Seharusnyakehadirannya dalam RUPSLB disebutkan bertindak selaku kuasaHalaman 16 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT.

TERGUGAT s/d Ill selaku Panitia Penyelenggara RUPSLB melakukanperbuatan melawan hukum berupa :1.

TERGUGAT Il, Ill, IX, X, Xl, XII, XII, XIV dan XV yang hadir dan ikutmengambil Keputusan dalam RUPSLB PT.

TERGUGAT XVI s/d XVIII Peserta RUPSLB yang hadir dan ikut mengambilKeputusan dalam RUPSLB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni2016, melakukan perbuatan melawan hukum berupa : Ikut mengambil keputusan dalam RUPSLB, walaupun suaranya tidak sahkarena hanya dilengkapi dengan kuasa dibawah tangan, seharusnyadilengkapi dengan surat kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris.d. TERGUGAT XIX Peserta RUPSLB yang hadir dan ikut mengambilKeputusan dalam RUPSLB PT.

Pikiran Rakyat Bandung, dimana RUPSLB tersebut tidakpernah diakui oleh mayoritas pemegang saham lainnya.Bahwa, bukti nyata bahwa RUPSLB tanggal 22 Juni 2016 tersebut tidak sahdan tidak diakui oleh pemegang saham mayoritas lainnya, hal mana terbuktipada tanggal 23 Juni 2016 telah dilaksanakan RUPS Tahunan PT.

Saudara Vincentius Indra Galih, selaku pemilik 10 %saham dalam perseroan (Tergugat.IV), baik selaku organ Perseroanmaupun sebagai pemegang saham, Para Tergugat telah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mandiri VisiProperti. Sedangkan Penggugat tidak hadir, karena tidak menerimaundangan atau pemberitahuan secara patut dari Direktur Utama.2. Bahwa RUPSLB yang dipimpin oleh Saudara Sukarto tersebut adalahCacat Hukum dan tidak Sah.

Karena pelaksanaan RUPSLB a quobertentangan dengan pasal 21 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan (PT.Mandiri Visi Properti). Bahwa menurut ketentuan pasal 21 angka (1)Anggaran Dasar Perseroan, rapat RUPSLB harus dipimpin oleh DirekturUtama atau apabila Dirut tidak hadir atau berhalangan maka digantikan olehseorang Direktur.

Maka seharusnya yang memimpin rapat RUPSLB adalahDirut (i.c.: Saudara Widjojo Sukamto/Tergugat II), bukannyadipimpin/diserahkan kepada Saudara Sukarto. Oleh karena RUPSLB a quobertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 angka (1), makakeputusan RUPSLB adalah tidak Sah dan Perbuatan Melawan Hukum;3.

Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan RUPSLB dan segalakeputusan yang ditetapkan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal11 angka (4) Anggaran Dasar Perseroan (PT.

PT SBYperseroan oleh karenanya berdasarkan pasal 86 ayat (1) UU PT Tahun2007 rapat telah memenuhi kuorum, yaitu 1/2 (Satu per dua) lebih darijumlah seluruh saham, untuk rapat dapat dilaksanakan.Bahwa dalil Para Tergugat yang mendasarkan pada Pasal 86 ayat (1) UUPTa quo hanya berlaku untuk pemenuhan kuorum pelaksanaan rapat(RUPSLB).

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon sebagai Pemegang Saham yang sah dan berhak untuk mengajukan Permohonan aquo;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk dapat melakukan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Victory Pan Multitex;
4. Menetapkan bentuk RUPSLB, mata acara, kuorum dan Ketua Rapat RUPSLB PT.

Victory Pan Multitex dengan agenda sebagai berikut: